---------------------------------------------------------------------

WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP
Edisi: Bahasa Indonesia

Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh
Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir.

---------------------------------------------------------------------

Edisi ini diterbitkan pada:

Jumat 14 Februari 2003 16:10 UTC



** KEPALA INSPEKTUR SENJATA HANS BLIX LAPOR KE DEWAN KEAMAMAN

** JOHN HOWARD KE JAKARTA

** KERUSUHAN HEBAT DI MINDANAO

** ARAFAT MAU ANGKAT PERDANA MENTERI

** TOPIK GEMA WARTA : LAPORAN KEPADA DEWAN KEAMANAN PBB, KAPAN PERANG
DIMULAI ?

** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: EROPA BARAT DIBANJIRI DEMONSTRASI
MASSAL MENENTANG PERANG DI IRAK

** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: PERSETERUAN UNI EROPA TENTANG
KRISIS IRAK LUPAKAN CALON ANGGOTA

** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: KIM DAE-JUNG LEPASKAN JABATAN
DISERTAI SKANDAL

** GEMA WARTA TOPIK INDONESIA: AUSTRALIA DAN INDONESIA BERUPAYA
PULIHKAN HUBUNGAN



* KEPALA INSPEKTUR SENJATA HANS BLIX LAPOR KE DEWAN KEAMANAN

Kepala inspektur senjata PBB Hans Blix hari ini menyampaikan laporan
inspeksi di Irak kepada Dewan Keamanan PBB. Laporan tersebut penting
bagi sikap dunia internasional terhadap Bagdad. Blix nampaknya akan
melaporkan bahwa Irak belum bekerja sama 100%. Menurut koran Amerika
The Washington Post, Blix dengan tegas akan menyebut bahwa ia tidak
puas dengan sikap Bagdad.
Ke-15 negara anggota Dewan Keamanan akan langsung berunding setelah
Blix menyampaikan laporannya untuk membicarakan apakah Dewan Keamanan
yang sejauh ini terpecah belah akan langsung mengambil keputusan.
Presiden Amerika George Bush mengimbau PBB yang dianggapnya lemah
untuk berani mengambil sikap dan memaksa Irak melucuti senjatanya.
Menurut Amerika Serikat dan Inggris dari laporan Blix harus
disimpulkan bahwa Irak sama sekali tidak mau bekerja sama dengan tim
inspeksi senjata PBB. Kalau tidak, demikian Washington dan London
maka harus ditempuh jalan militer.
Negara-negara lain anggota Dewan Keamanan PBB seperti Rusia,
Perancis, Jerman dan Cina sejauh ini mengimbau agar missi inspeksi
senjata PBB harus terus dilanjutkan dan diperluas.


* JOHN HOWARD KE JAKARTA

Perdana menteri Australia John Howard berada di Indonesia. Howard
akan bertemu dengan presiden Megawati Sukarnoputri. Pembicaraan kedua
kepala negara terutama akan menyangkut krisis Irak. Seperti Inggris,
Australia sepenuhnya mendukung kebijakan Amerika soal Irak. Jakarta
memperingatkan bahwa sikap Canberra itu akan ditentang dan bisa
menimbulkan gelombang protes di Indonesia.
Howard sebelumnya menegaskan bahwa ia akan menjelaskan kepada
presiden Megawati bahwa dukungan Australia pada rencana menyerbu Irak
sama sekali tidak ada hubungan dengan Islam. Pasca ledakan bom di
Bali, kerjasama antara Australia dan Indonesia memuaskan kedua
negara. Ledakan bom di Bali menewaskan 190 orang. Lebih dari separuh
korban tewas adalah wisatawan Australia.


* SKANDAL SUAP DALAM PERTEMUAN PUNCAK KOREA


Presiden Korea Selatan Kim Dae-Jung meminta maaf soal skandal dana
sewaktu pertemuan puncak bersejarah dengan Korea Utara di bulan Juni
2002. Belum lama ini terbongkar bahwa seminggu sebelum pertemuan
puncak tersebut, Korea Utara menerima dana sekitar 200 juta dollar.
Dalam pidato di televisi, Kim Dae-Jung membenarkan soal pemberian
dana yang dirahasiakan itu. Uang tersebut di transfer oleh perusahaan
raksasa Hyundai dengan sepengetahuan pemerintah Korea Selatan. Kim
Dae-Jung menambahkan bahwa dana tersebut tidak ada hubungan dengan
pertemuan puncak kedua negara. Menurut oposisi di Korea Selatan,
Korea Utara disuap untuk melangsungkan pertemuan puncak tersebut.
Pertemuan puncak bersejarah antara kedua kepala negara, Kim Dae-Jung
dan Kim Jong-Il menghasilkan dobrakan dalam hubungan kedua negara.
Presiden Kim Dae-Jung yang memperoleh hadiah Nobel berkaitan dengan
politiknya melakukan rujukan dengan Korea Utara, akan mengundurkan
diri bulan ini. Ia akan digantikan oleh Roh Moo-Hyun yang memenangkan
pemilu Desember lalu.


* PERBATASAN KOREA DIBUKA UNTUK WISATAWAN


Untuk pertama kali sejak Perang Korea 50 tahun lalu, dibuka
perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Bis yang mengangkut
500 wisatawan Korea Selatan menyeberang perbatasan menuju ke gunung
Kumgang di Korea Utara. Dulu jalan ini sarat dengan ranjau darat.
Pembukaan perbatasan ditandai dengan pesta kembang api. Selama ini
hubungan lalu lintas kedua negara yang dijaga dengan sangat dilakukan
lewat laut.


* KERUSUHAN HEBAT DI MINDANAO


Di pulau Mindanao Filipina Selatan pecah kerusuhan hebat antara
tentara dengan gerilyawan gerakan separatis MILF. Menurut otoritas
Filipina korban tewas sudah mencapai 175 orang. Kebanyakan korban
adalah gerilyawan MILF, Front Pembebasan Islam Moro. Tentara berusaha
merebut basis pertahahan gerilyawan di Buliok. Menurut otoritas
Filipina, Buliok merupakan pusat teroris dan organisasi-organisasi
terlarang.
Bentrokan di Mindanao merupakan yang paling hebat antara tentara
dengan gerilyawan MILF selama tiga tahun. Manila menuduh gerilyawan
muslim punya hubungan dengan jaringan al-Qaeda.


* ARAFAT MAU ANGKAT PERDANA MENTERI


Pemimpin Palestina Yasser Arafat bersedia untuk mengangkat seorang
perdana menteri. Pernyataan itu merupakan reaksi atas desakan
internasional agar dilakukan perombakan dalam lingkungan otoritas
Palestina. Tujuan utama dari perombakan tersebut adalah memberantas
korupsi. Arafat tidak bersedia menyebut nama calon-calon perdana
menteri. Pemimpin Palestina Arafat selama ini selalu menolak untuk
mengangkat seorang perdana menteri, karena ia cemas akan kehilangan
sebagian dari kekuasaannya.


* DEMO DAN KERUSUHAN DI BOLIVIA


Untuk ketiga kalinya dalam waktu 24 jam presiden Bolivia Gonzalo
Sanchez de Lozada berpidato di televisi untuk menenangkan rakyat.
Selama beberapa hari rakyat Bolivia melakukan aksi unjuk rasa yang
dibarengi dengan kekerasan. Presiden Sanchez de Lozada mengatakan
bahwa ia dengan rendah hati mendengarkan keluhan rakyat Bolivia.
Sementara ini, situasi di La Paz kota terpenting di Bolivia dan
tempat-tempat lain, nampak tenang. Gelombang kerusuhan telah menelan
23 korban jiwa. Ratusan luka-luka. Kebanyakan korban, tewas akibat
tembakan yang dilakukan oleh tentara. Aksi unjuk rasa yang disertai
penjarahan toko-toko merupakan luapan protes atas kenaikan pajak.
Serikat-serikat buruh dan partai-partai oposisi menuntut agar
presiden Sanchez de Lozada mundur. Wakil presiden Carlos Mesa
menegaskan, bahwa presiden tidak akan mengundurkan diri.


* BUNTUT SKANDAL ENRON DI AMERIKA


Perusahaan energi Amerika Enron yang bankrut tahun 2001, tidak pernah
membayar pajak akhir tahun 90-an. Omset perusahaan yang selama
bertahun-tahun yang mencapai puluhan miliar dollar, Enron hanya
membayar pajak beberapa juta dollar saja. Dari pengusutan yang
dilakukan oleh sebuah komisi Senat terbongkar bahwa 200 direktur
Enron di tahun 2000 menerima hampir setengah miliar dollar dalam
bentuk pinjaman, premi dan penggantian biaya-biaya lain.
Enron dinyatakan bankrut karena terbukti memalsukan pembukuan. Dari
pengusutan komisi Senat juga terbukti bahwa Enron selama
bertahun-tahun menggelapkan pajak. Juga terbukti bahwa
praktek-praktek gelap yang dilakukan Enron itu dibantu oleh para
penasihat dan akhli hukum, bank dan kantor-kantor pengacara terbesar
di Amerika.


* TOPIK GEMA WARTA : LAPORAN KEPADA DEWAN KEAMANAN PBB, KAPAN PERANG
DIMULAI ?


Jum'at malam ini, ketua tim inspeksi senjata PBB di Irak Hans Blix
akan menyampaikan laporan kedua kepada Dewan Keamanan. Laporannnya
memang telah dinanti-nantikan penuh ketegangan. Apabila Bagdad
ternyata tidak bekerjasama sepenuhnya dengan PBB maka Britania dan
Amerika Serikat akan secepat mungkin mendesak Dewan Keamanan untuk
menyetujui resolusi kedua yang memungkinkan perang melawan rejim
Saddam Hussain. Laporan redaktur Timur Tengah Bertus Hendriks:

Untuk Amerika Serikat semuanya itu sebenarnya sudah sangat jelas,
Irak menolak bekerjasama dalam proses perlucutan senjata. Karena itu
tidak dibutuhkan lagi inspeksi yang lebih luas dan lebih lama. Selain
itu Penasihat Keamanan Nasional Amerika, Condoleezza Rice awal minggu
ini telah mendesak Hans Blix agar dalam laporan keduanya secara
gamblang melaporkan penolakan Irak untuk bekerjasama. Tetapi
kemungkinan besar laporan tersebut tidak akan bernada sekeras yang
diinginkan Rice.

Beberapa waktu terakhir pemerintah Irak memperlihatkan sikap-sikap
yang lebih positif. Misalnya Bagdad mengijinkan pesawat pengintai U2
terbang di atas wilayahnya, seperti dituntut Amerika Serikat. Selain
itu tim inspeksi senjata PBB juga telah mewawancarai lebih banyak
pakar Irak, tanpa didampingi seorang pejabat pemerintah Bagdad. Lagi
pula Jum'at ini parlemen Irak dijadwalkan akan menyetujui sebuah
undang-undang yang melarang produksi senjata pemusnah massal.

Tetapi menurut banyak pihak, langkah-langkah tegas Bagdad tersebut
datang terlambat dan terlalu sedikit. Selain masih banyak pertanyaan
mengenai program gas pelumpuh syaraf XV dan anthrax yang dijalankan
Irak, sekarang muncul masalah baru: Rudal al Samud-2, yang mampu
menjangkau lebih dari, batas maksimal, 150 km. Amerika menilai hal
ini keadaan yang buruk. Tetapi alasan Irak bahwa jangkauan rudal al
Samud tidak banyak lebihnya dari 150 km dan jangkauan ketika
diuji-coba, rudal tidak bermuatan, tidak banyak membantu.

Hans Blix dan rekannya Muhammad el Baradei diperkirakan akan
melaporkan bahwa Irak bekerjasama lebih baik, tetapi masih belum
benar-benar cukup. Di mata Amerika dan Britania, sikap Irak ini
sekali lagi membuktikan Bagdad kembali melanggar Resolusi 1441 PBB,
yang mewajibkan kerjasama sepenuhnya. Dengan demikian maka tiba
saatnya Irak "menanggung akibat buruknya," sebuah istilah diplomatik
untuk mengatakan perang terhadap Irak bisa dimulai.

Setelah Blix dan Baradei memberikan laporannya, maka Amerika dan
Britania akan langsung meminta resolusi Dewan Keamanan mengenai
persetujuan perang terhadap Irak. Tetapi resolusi itu baru bisa
diluncurkan kalau mendapat dukungan sedikitnya sembilan dari 15
negara anggota Dewan Keamanan, dan dengan syarat tidak diganjal veto,
oleh satu dari lima anggota tetap. Kelimanya adalah Prancis, Rusia
dan Cina, Amerika dan Britania. Prancis dan Rusia sudah menyatakan
tidak menghendaki perang sekarang. Dua negara itu ingin memberi
tambahan waktu dan anggota tim inspektur senjata di Irak. Gagas ini
juga didukung Jerman, yang meski pun tidak punya hak veto tetapi kini
menjabat ketua bergilir DK. Dengan jabatan ini Jerman berwenang
menentukan prosedur jalannya sidang. Jadi bisa dibayangkan akan
terjadi tarik menarik di belakang layar, tapi tidak tanpa dampak.

Presiden Amerika George W. Bush telah menyatakan, apabila PBB tidak
memberi dukungan yang diharapkan untuk bisa memulai perang terhadap
Irak, maka Amerika bersama-sama koalisi negara-negara yang bersedia
membantu, akan secara sepihak menjatuhkan Saddam Hussein. Dengan
ancaman terakhir ini, maka tidak akan mudah bagi Rusia dan Prancis
untuk begitu saja menggunakan hak veto mereka.

Tetapi di pihak lain, Inggris dan Amerika Serikat sangat ingin agar
PBB menyetujui resolusi baru. Terutama karena masyarakat kedua negara
sangat menginginkannya, serta dukungan internasional untuk membangun
kembali Irak setelah jatuhnya rejim Saddam Hussein. Dengan alasan
ini, penundaan masih bisa diterima, tetapi pembatalan bukanlah
pilihan untuk Amerika. Dengan kata lain, yang penting sekarang
bukannya pertanyaan apakah akan pecah perang tapi kapan perang
dimulai.


* EROPA BARAT DIBANJIRI DEMONSTRASI MASSAL MENENTANG PERANG DI IRAK


Intro : Krisis Irak telah memecah belah Eropa di semua lapisan. Tidak
hanya muncul jurang antara para pemimpin politik di Eropa Barat yang
"kuno" dengan Eropa Timur yang "moderen", tetapi juga di antara para
pemimpin Eropa Barat sendiri. Di banyak negara, tentu saja termasuk
Eropa Barat, para politisi dan warganya tidak lagi duduk dalam satu
jalur. London dapat dianggap sebagai contoh terbaik akhir pekan ini.
Laporan redaktur Eropa Barat Johan Huizinga:

Diperkirakan antara 200.000 hingga setengah juta demonstran akan
berkumpul di ibukota Inggris Sabtu ini, untuk bersama-sama memprotes
rencana perang di Irak. Demo ini boleh jadi merupakan manifestasi
terbesar sejak '45, ketika warga Inggris secara massal turun ke jalan
untuk merayakan akhir Perang Dunia II. Protes rakyat ini sangat
bertentangan dengan ucapan-ucapan pro-Amerika dan haus perang yang
dilontarkan Perdana Menteri Tony Blair. Sedikitnya 85 persen warga
Inggris menentang perang di Irak tanpa mandat tegas PBB. Kurang
separohnya malah menentang perang dengan alasan apa pun juga.

Tetapi Perdana Menteri Blair kelihatannya tidak mempedulikan hal itu.
Ia juga tidak mengindahkan kritik massal dari rekannya sesama anggota
Partai Buruh. Gambaran yang sama juga dijumpai di Spanyol. Perdana
Menteri Spanyol Jose Maria Aznar adalah salah satu pencetus "surat
delapan pemimpin Eropa" baru-baru ini, yang secara terbuka mendukung
kebijakan Presiden Amerika Serikat George W. Bush. Tetapi 70 persen
rakyat Spanyol beranggapan Saddam Hussein dan persenjataannya bukan
merupakan alasan untuk memulai perang. Minggu ini ribuan demonstran
turun ke jalan-jalan kota Madrid dan Barcelona, sementara popularitas
Perdana Menteri Aznar anjlok hingga titik terendah dalam sejarah.

Di Italia keadaan juga tidak berbeda. Perdana Menteri Silvio
Berlusconi, juga salah satu penandatangan surat delapan pemimpin
Eropa, tidak didukung mayoritas warga Italia, yang jelas-jelas
menentang perang. Sampai sekarang protes-protes di Italia terutama
diarahkan pada hal-hal yang berbau Amerika. Landasan terbang, depot
untuk transportasi barang-barang militer Amerika, bahkan pasar sayur
yang memasok bahan makanan untuk pangkalan militer Amerika, diblokir.

Pemerintah Austria lebih memperhatikan perasaan anti-perang yang
tumbuh di kalangan rakyatnya. Dengan merunjuk netralitasnya, kereta
api yang mengangkut tentara Amerika dari Jerman dilarang melewati
wilayah Austria. Tentara Amerika yang ditugaskan memperkuat satuan di
Timur Tengah ini, terpaksa harus pindah jalan melewati negara-negara
lain. Demikian Menteri Pertahanan Amerika Donald Rumsfeld, yang jelas
tersinggung.

Akhir pekan ini ibukota Jerman Berlin juga menjadi penggung
demonstrasi massal menentang perang. Perasaan anti-perang yang hidup
di Jerman sangatlah dalam. Begitu dalamnya, sampai-sampai Edmund
Stoiber pemimpin partai oposisi CDU buru-buru menutup mulutnya
sewaktu berlangsung kampanye pemilu terakhir. Di dalam sebuah debat
televisi dengan menteri pertahanan Jerman, Stoiber jelas kelihatan
hati-hati dan sopan dalam mengkritik sikap anti-perang pemerintah
Berlin.

Sabtu ini juga akan dilangsungkan demo massal anti-perang di
Amsterdam, ibukota Negeri Belanda. Tetapi diperkirakan jumlah orang
yang ikut serta jauh lebih sedikit dibandingkan negara-negara Eropa
lainnya. Kemungkinan hanya beberapa puluh ribu saja. Para pendukung
dan penentang perang, kecuali jika mendapat mandat PBB, memang
seimbang. Sikap seperti ini berhubungan dengan sikap pemerintah
demisioner Belanda yang tidak jelas, dan tetap membuka segala
kemungkinan sebelum mengambil keputusan akhir.


* PERSETERUAN UNI EROPA TENTANG KRISIS IRAK LUPAKAN CALON ANGGOTA


Mengapa anda tidak memperdulikan kami? Di Eropa Tengah dan Timur ada
perasaan terusik di kalangan negara calon anggota Uni Eropa karena
tidak diundang dalam pertemuan darurat krisis Irak yang dilangsungkan
Senin depan. Negara-negara calon anggota yang kebanyakan bekas
komunis itu merasa dukungan terbuka terhadap Presiden AS George W.
Bush atas krisis Irak telah membuat mereka pihak tidak diundang. Pada
saat yang sama polisi di Eropa Tengah bersiap-siap menghadapi unjuk
rasa massal damai Sabtu ini. Laporan koresponden James Kliphuis dari
Budapest.

Demonstrasi besar anti perang berlangsung Sabtu ini di Warsawa,
Praha, Bratislava, Budapest dan di berbagai wilayah Eropa Timur. Aksi
tersebut paling tidak memperlihatkan sikap pemerintah Eropa Tengah
dan Eropa Timur yang pro Amerika Serikat mau pun pro perang terhadap
Irak apabila dibutuhkan, tetapi tidak benar-benar didukung sebagian
besar masyarakat negeri-negeri itu.

Perdana Menteri Hongaria Peter Medgyessy, salah satu penanda tangan
surat dukungan kepada Amerika Serikat, tersandung dilema ketika
bertemu dengan penyelenggara aksi damai Sabtu di Budapest. Sesudahnya
juru bicara Gerakan Masyarakat Untuk Perdamaian mengatakan mereka
setuju dalam berbagai isyu: penolakan teroris, mengutuk rejim Saddam
Hussein dan perlunya jalan keluar damai. Hanya pertanyaannya adalah
bagaimana caranya mewujudkan perdamaian di antara perbedaan pendapat.
Pengunjuk rasa damai hendak menghindari perang berapa pun biayanya,
sementara Perdana Menteri Medgyessy menegaskan kembali pandangannya
bahwa hanya apabila Eropa dan Amerika Serikat menyatukan kekuatan dan
membuat ancaman perang barulah ada kemungkinan perdamaian, serta
pelenyapan senjata pemusnah massal.

Di berbagai negara Eropa Tengah lain, pemerintahnya sedang berada
dalam kebingungan sama. Di Slovakia, pemerintah telah setuju mengirim
75 tentara Slovak ke Teluk bergabung dengan unit perang kimia Ceko
yang lebih dulu berada ke sana. Slovakia juga mengijinkan pengiriman
pasukan Amerika melewati wilayahnya, sebagai bagian operasi terhadap
Irak. Pemerintah mendukung deklarasi "10 Vilinius" belakangan ini di
mana 10 negara calon anggota NATO mendukung Amerika dalam krisis
Irak. Tetapi, jajak pendapat belakangan menunjukkan warga Slovakia
makin kurang getol untuk bergabung dengan aliansi itu dan menyerukan
referendum atas permasalahan tersebut.

Ibukota Eropa Tengah yang paling menarik dicermati saat unjuk rasa
damai Sabtu ini adalah Warsawa. Polandia memiliki tentara yang besar
dan tradisi militer yang mendarah daging, dan negara itu telah lama
pendukung setia dalam berbagai hal. Imigran Polandia di Amerika
Serikat, khususnya di Chicago, selalu melihat hidup di bawah
komunisme nasib orang Polandia tidak pernah dilupakan.  Dan
pemerintah Amerika selalu mengamati kebangkitan serikat buruh mandiri
Solidarnosc dan hadirnya demokrasi dengan minat khusus. Warga
Polandia selalu sadar bahwa Amerika Serikat begitu berminat terhadap
negaranya. Sebagai hasilnya, Polandia yang selalu paling mendukung
Amerika sekarang sedang bergabung dengan Uni Eropa. Sentimen anti
Amerika tidak pernah berakar di Polandia. Sekali pun demikian jajak
pendapat terakhir menunjukkan mayoritas warga Polandia menolak perang
terhadap Irak dan 76 persennya merasa tentara Polandia tidak perlu
ikut ambil bagian.

Tetapi Polandia merasa dirinya juga merupakan bagian Eropa, dan
pemerintahnya melakukan berbagai cara untuk mempromosikan hasil besar
referendum mendatang untuk bergabung dengan Uni Eropa. Tetapi di sana
ada bagian besar dan bersuara miring menolak keanggotaan Uni Eropa.
Itulah kalangan sayap kanan Katolik dan sekelompok kecil petani
terutama di wilayah Timur. Mereka merasa Eropa hanya bisa membeli
sedikit hati mereka. Mereka takut tenggelam dalam kolam besar Eropa,
komunitas sekular yang tidak punya nilai berhadapan dengan nilai
nilai Kristiani, seperti Parlemen Eropa mengabulkan resolusi yang
meminta anggota Uni Eropa baru menerima hukum mengijinkan pengguguran
kandungan.

Berhadapan dengan sikap aktif anti Uni Eropa, pemerintah Polandia
mencoba memobilisasi sebanyak mungkin orang untuk ambil bagian dalam
referendum sehingga hasil minimum 50% akan membuatnya legal. Dengan
hasil itu, demikian pikir mereka, akan cukup pendukung yang
mengamankan posisi mayoritas penggabungan dengan Uni Eropa. Tetapi
apa yang dirasa tidak membantu, demikian pemerintah Polandia, adalah
calon negara anggota tidak diundang dalam pertemuan darurat
negara-negara Uni Eropa Senin mendatang untuk mencoba menjembatani
pihak anti perang seperti Perancis, Jerman dan Belgia dengan kelompok
setuju perang bila dibutuhkan seperti Inggris dan Spanyol. Hal
tersebut menunjukan mereka tetap tidak mempercayai kita dan bagaimana
kami menerangkan kepada para pemilih? Ungkapan-ungkapan seperti
itulah yang bisa didengar di banyak ibukota Eropa Tengah.


* KIM DAE-JUNG LEPASKAN JABATAN DISERTAI SKANDAL


Sebelas hari lagi Presiden Korea Selatan Kim Dae-Jung akan meletakkan
jabatan. Tetapi ia meninggalkan sebuah skandal yang masih belum
terselesaikan. Kim telah meminta maaf kepada rakyat Korea di depan
televisi, karena telah mengirim dana sebesar 200 juta dolar secara
rahasia kepada pemerintah Korea Utara. Pengiriman ini terjadi
beberapa waktu sebelum berlangsung KTT kedua Korea.

Dana itu merupakan bagian bantuan sebesar 500 juta dolar yang
dijanjikan konglomerat Korea Selatan Hyundai untuk mendapatkan proyek
pembangunan infrastruktur di Korea Utara selama 30 tahun mendatang.

Presiden Kim menampik tuduhan bahwa uang tersebut digunakan sebagai
pelicin, untuk menjamin agar perundingan membawa hasil yang positif.
Radio Nederland menanyakan pendapat Jin-Yung Paik, dari Universitas
nasional Seoul mengenai reaksi yang diberikan Presiden Kim:

Jin-Yung Paik berpendapat dengan mengijinkan konglomerat Hyundai
memberikan dana kepada pemerintah Korea Utara, maka Presiden Kim
Dae-jung telah melanggar berbagai UU Korea Selatan. Tetapi Persiden
Kim mengatakan, ia melakukan hal itu demi perdamaian di semenanjung
Korea, dan ia meminta pemahaman rakyat Korea Selatan untuk bisa
mengerti dan melihat masalah ini dari sudut pandang pemerintah.

Tetapi tampaknya rakyat Korea Selatan tidak akan bisa memahami alasan
yang diberikan oleh sang presiden. Masyarakat jelas ingin tahu lebih
banyak apa yang betul terjadi. Mayoritas rakyat Korea Utara ingin
agar pihak kejaksaan menekan dan membeberkan rincian skandal
tersebut. Kemungkinan besar akan ditunjuk seorang jaksa khusus yang
bertugas menahan dan mengajukan mereka yang bertanggung-jawab ke muka
hakim, tergantung dari hasil penyelidikan.

Menurut berita Hyundai menjanjikan bantuan sebesar 500 juta dolar
untuk Korea Utara. Tetapi Hyundai memperoleh dana sekitar 200 juta
dolar dari Bank Pembangunan Korea Selatan, yang dimiliki oleh
pemerintah. Sampai sekarang belum diketahui apakah uang rakyat hasil
pajak juga digunakan dalam skandal ini. Karena itu orang Korea
Selatan ingin sekali tahu, apa yang sebenarnya terjadi. Dari mana
asal uang sebesar 500 juta dolar itu? Apakah ini benar-benar uang
Hyundai atau uang rakyat, dan berapa banyak? Selain itu juga
dipertanyakan, lewat jalur mana dana tersebut diberikan kepada Korea
Utara.

Jadi jelas rakyat Korea Selatan berhak mengetahui skandal ini sampai
ke akar-akarnya.


* AUSTRALIA DAN INDONESIA BERUPAYA PULIHKAN HUBUNGAN


Intro : Australia dan Indonesia berupaya memulihkan hubungan setelah
renggang menyusul kasus pemboman Bali. Perdana Menteri Australia,
John Howard beserta keluarga berkunjung ke Indonesia, Sabtu besok. Ia
akan bertemu Presiden Megawati dan sejumlah pimpinan ormas Islam dan
tim penyidik bom Bali. Howard diharapkan akan menjelaskan mengapa
pemerintah Australia mendukung kebijakan AS dalam kasus Irak.
Sementara itu sebuah delegasi para pemuka agama Indonesia yang
tergabung dalam Forum Nasional Gerakan Moral, saat ini berada di
Australia. Radio Nederland menghubungi Hasyim Muzadi Ketua Umum PBNU,
ketua delegasi ke Australia ini. Pertama kami tanyakan tujuan
kunjungan itu.

Hasyim Muzadi [HM] : Pertama bahwa peristiwa itu bukan peristiwa
agama. Itu adalah peristiwa teror. Seluruh agama mengutuk kejadian di
Bali. Jadi jangan sampai itu diagamakan atau di-Islamkan. Yang kedua
bahwa baik pemerintah Indonesia maupun masyarakat Muslim di Indonesia
telah dengan serius mengatasi akibat-akibat yang timbul dari bom Bali
itu. Misalnya pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah
pengganti UU tentang anti terorisme. Kepolisian juga telah serius,
aparat juga sudah akomodatif terhadap kemauan internasional. Dan NU
dan seluruh lintas agama di Indonesia juga sudah melakukan
kegiatan-kegiatan konkrit agar umat beragama tidak lagi terlibat
kekerasan. Sehingga semuanya itu sudah cukup menjadi bukti bahwa ini
adalah sebuah teror yang bisa terjadi dimanapun. Jadi Indonesia tidak
bisa disebut sarang teroris tapi dia adalah juga korban dari
terorisme itu.

Radio Nederland (RN) : Terus tanggapannya bagaimana pak ?

HM : Bagus. Kalau untuk bom Bali itu dianggap masalahnya sudah
finish. Jadi sudah selesai. Sehingga perlu kerjasama ditingkatkan,
baik pada bidang antar pemerintah maupun antar masyarakat. Bahkan
bisa diperluas pada aspek-aspek yang bermanfaat untuk kedua bangsa.
Ini diungkapkan sendiri baik oleh gubernur di Sydney maupun gubernur
jendral yang di Canberra dan juga dari parlemen Australia.

RN : Jadi kalau begitu, hubungan dengan Australia, baik G-to-G maupun
antar masyarakat akan pulih kembali bahkan akan membaik.

HM : ya akan begitu akan membaik. Karena khusus untuk masalah Bali
semuanya sudah bisa mengerti dan saya datang tidak sendiri. Saya
datang dengan pimpinan tertinggi Katolik Indonesia Kardinal Darma
Atmadja dan pimpinan tertinggi Protestan Indonesia Dr. Andreas
Iwangu. Ketiga-tiganya bicara yang sama sehingga meyakinkan publik
dan pemerintah di Australia bahwa apa yang kita katakan itu serius.
Memang faktual yang terjadi seperti itu.

RN : Tadi bapak menyinggung masalah kerjasama pendidikan. Jadi dengan
demikian kerjasama pendidikan bisa langsung diadakan atau ditambah ?

HM : Yang penting ada pengertian dulu. Mahasiswa-mahasiswa Indonesia
yang sekolah di Australia sangat banyak. Enam ribu mahasiswa
Indonesia yang studi di Australia. Maka bagaimana caranya supaya
kerjasama pendidikan itu lebih intensif dalam kualitas dan kuantitas
bukan hanya terbatas pada pengiriman mahasiswa Indonesia ke Australia
tapi juga peneliti-peneliti Australia kita persilahkan datang di
pesantren-pesantren yang ada di Indonesia, supaya penggalangan
melalui jembatan ilmiah dan kultural itu bisa jadi lebih baik.
Karena Australia terkesan lebih Eropa daripada Asia kan ? Dengan
kerjasama budaya dan pendidikan maka budaya itu akan bisa
dikdekatkan.


Dalam perbincangan dengan Radio Nederland ini, Ketua Umum Nahdhatul
Ulama Hasyim Muzadi juga sempat berkomentar tentang sikap NU dalam
kasus Ulil Abshar Abdallah, yang mendapat ancaman hukuman mati,
menyusul pemikiran kritisnya tentang agama Islam.
Hasyim Mushadi [HM] : NU sudah punya pendapat karena Ulil sudah
dipanggil oleh Majelis Syuriah NU. Memang ada beberapa segi yang
nampaknya Ulil emosional. Tetapi ada juga beberapa hal yang merupakan
hak kreativitas seseorang untuk berfikir tentang agamanya. Tetapi
terlepas daripada kurang dan lebihnya Ulil, dia kan tidak boleh lalu
divonis  hukuman mati. Dan ini sudah diselesaikan secara internal
oleh pengurus besar NU dan yang membidangi masalah ini adalah Majelis
Syuriah yang dibawah kendali kiyai bukan dibawah kendali saya.
RN : Jadi kesimpulan yang jelas bahwa pendapat Ulil itu bukan
pendapat NU kan begitu ?
HM : Oh bukan ! Jadi di NU itu memang banyak kreativitas-kreativitas
pemikiran seperti itu. Tetapi kreativitas itu, mana yang masih
didalam batas toleransi dan mana yang sudah emosional atau melebihi
ukuran. Kan ada ukurannya sendiri.
RN : Yang mana yang dianggap sudah emosional itu ?
HM : Yang sudah emosional cara Ulil mengemukakan. Jadi metodologi
penyajiannya, yang kedua tidak seharusnya dia mengkritik Nabi
Muhammad. Tapi yang lain-lain itu haknya seseorang untuk berkreasi
pemikirannya didalam bidang agamanya sendiri.
Demikian Hasyim Musadi Ketua Umum PBNU, ketua delegasi ke Australia.




---------------------------------------------------------------------
Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum
http://www.ranesi.nl/
http://www.rnw.nl/

Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda
peroleh melalui
[EMAIL PROTECTED]

Copyright Radio Nederland Wereldomroep.
---------------------------------------------------------------------

Kirim email ke