--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia
Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Senin 17 Februari 2003 15:10 UTC ** NATO CAPAI KOMPROMIS TENTANG DUKUNGAN MILITER KEPADA TURKI ** AMERIKA AWALI ANGKUT SENJATA LEWAT BELANDA ** DEMO ANTI PERANG IRAK ADALAH KEMENANGAN BAGDAD ** TOPIK GEMA WARTA: INDONESIA INGIN KELUAR DARI PROGRAM IMF ** TOPIK GEMA WARTA: DERITA TKI, KAPAN PULA BERAKHIR ** TOPIK GEMA WARTA: KEUTUHAN NATO TERSELAMATKAN JUGA ** TOPIK GEMA WARTA: PILIPINA KEMBALI MINTA BANTUAN AMERIKA BERANTAS TERORIS DI SELATAN ** TOPIK GEMA WARTA: TERPILIHNYA TASSOS PAPADOPOULOS PERSULIT PENYATUAN SIPRUS * NATO CAPAI KOMPROMIS TENTANG DUKUNGAN MILITER KEPADA TURKI Setelah mengadakan sidang maraton Pakta NATO akhirnya mencapai kesepakatan tentang dukungan militer bagi Turki. Komisi militer NATO boleh mempersiapkan bantuan pertahanan kepada Turki. Prancis tidak termasuk dalam komisi ini. Selain itu para dubes negara anggota NATO, kecuali Prancis, menyatakan bahwa keputusan ini tidak berarti bahwa perang sudah mendekat dan masalah jadi atau tidaknya perang tetap akan diputuskan oleh DK PBB. Minggu lalu Prancis, Belgia dan Jerman memveto usulan Amerika untuk memberi bantuan militer kepada Turki. Menurut mereka tindakan itu terlalu gegabah. Dengan demikian ketiga negara itu berhasil mencapai kompromis sehingga ada ruangan bagi DK PBB untuk penyelesaian diplomatik, tanpa adanya sikap sendiri dari pihak NATO. Namun masih belum jelas apakah kompromis NATO ini melempangkan jalan bagi keberhasilan KTT Uni Eropa di Brussel malam ini. Lima belas negara anggota masih berpecah belah mengenai penanganan kasus Irak. Beberapa negara, seperti Inggris dan Spanyol, sependapat dengan Amerika yang ingin melucuti senjata Irak jika perlu dengan kekerasan. Sebaliknya Prancis dan Jerman berpendapat, agar diberi waktu lebih banyak bagi tim pemeriksa senjata PBB. * AMERIKA AWALI ANGKUT SENJATA LEWAT BELANDA Amerika telah mengawali pengangkutan senjata dan personil menuju Turki atau kawasan Teluk lewat Belanda. Sebuah kereta api bermuatan perlengkapan militer dan personil telah melewati kota Venlo menuju Rotterdam. Pengangkutan ini dikawal oleh tentara Amerika yang juga dibantu oleh tentara Belanda. Malam ini empat atau lima angkutan akan diselenggarakan. Totalnya sekitar 25 kereta yang bermuatan tank, peralatan dan personil akan melewati Belanda. Menteri pertahanan Belanda, Hen Kamp dini hari ini memberi tahu lewat surat bahwa Belanda telah memberi izin Amerika untuk mengangkut persenjatan dan tentaranya lewat Belanda menuju Turki atau kawasan Teluk. Kasus ini bisa membahayakan proses pembentukan koalisi antara partai kristen CDA dengan partai sosialis PvdA. Akhir pekan ini fraksi PvdA menegaskan belum bersedia memenuhi permohonan Amerika untuk mengangkut senjata lewat Belanda. Pihaknya ingin menyelidiki lebih dahulu apakah pengumpulan tentara di Turki itu bisa dianggap sebagai persiapan perang Irak. CDA pun kaget melihat sikap PvdA tersebut. Ada berita-berita yang mengatakan bahwa perbedaan pendapat antara dua partai ini bisa mengurungkan koalisi. Pemimpin PvdA, Wouter Bos, belum mengeluarkan reaksi. Dia mengatakan masalah ini akan dibahas di parlemen besok. * DEMO ANTI PERANG IRAK ADALAH KEMENANGAN BAGDAD Media Irak yang dikuasai pemerintah menilai demonstrasi massal di seluruh dunia yang menentang perang Irak akhir pekan lalu sebagai kemenangan bagi Bagdad dan kekalahan bagi Washington. Unjuk rasa jutaan warga dunia itu banyak disoroti media Irak. Menurut sebuah koran pemerintah Irak seluruh penjuru dunia telah menyaksikan demonstrasi di mana jutaan warga menentang agresi Amerika. Sementara itu rombongan aktivis perdamaian dari Eropa telah tiba di Bagdad. Dengan mengendarai bis mereka bertolak ke Irak untuk menjadi tameng manusia. Penasehat keamanan pemerintah Amerika Condoleezza Rice kemarin mengatakan desakan untuk melucuti senjata Irak diperkecil oleh imbauan untuk memberi kesempatan lebih banyak bagi tim pemeriksa senjata PBB. Menurut Rice Washington kini berupaya menggolkan resolusi baru DK PBB, yang berisi izin untuk menggunakan kekerasan. * WASHINGTON MUNGKIN AKAN KENAKAN SANKSI TERHADAP KOREA UTARA Washington mempertimbangkan sanksi terhadap Korea Utara, kalau negeri itu tetap mau mengembangkan senjata nuklir. Demikian tulis New York Times. Para pejabat pemerintah Amerika, seperti dikutip koran tersebut, mengatakan sanksi mungkin berupa blokade bantuan pangan dan pencidukan pengangkutan senjata ke Korea Utara. Amerika sangat prihatin, karena Korea Utara melanggar janji ingin mengaktifkan kembali reaktor nuklirnya. Reaktor ini bisa digunakan untuk memproduksi senjata nuklir. Menurut New York Times, Washington khawatir, saat Amerika memusatkan perhatian terhadap perang dengan Irak, Pyongyang memanfaatkannya untuk memproduksi senjata nuklir. Negara-negara lain di kawasan seperti Korea Selatan Jepang, Cina dan Rusia masih menentang sanski terhadap Korea Utara. * BERKAS MUKHLAS DISERAHKAN KE KEJAKSAAN' Tim investigasi kasus bom Bali menyerahkan berkas bukti1046 halaman tersangka bom Bali Mukhlas kepada Kejaksaan. Berdasarkan Perpu Antiterorisme Mukhlas bisa divonis hukuman mati, kalau terbukti bersalah, tegas Wakapolda Bali Brigjen Herman Hidayat. Pemboman Bali 12 Oktober 2002 itu menewaskan lebih dari 190 orang, mayoritas warga asing. Berkas bukti itu disusun berdasarkan keterangan 200 saksi. Kejaksaan akan mempelajari berkas tersebut selama 14 hari untuk kemudian diajukan ke pengadilan yang mungkin akan digelar bulan depan. Jumat lalu tim investigasi juga sudah menyerahkan berkas bukti setebal 1922 halaman terhadap tersangka Amrozi, adik Mukhlas. Berkas-berkas lain akan diserahkan secepat mungkin. Kelompok Jemaah Islamiah dituduh berada di balik pemboman Bali ini. * KTT LIGA ARAB TIDAK JADI DIGELAR Para menlu Liga Arab di Cairo tidak berhasil mencapai kesekapatan untuk mengadakan KTT tentang Irak. Usulan KTT itu diajukan presiden Mesir Husni Mubarak. Namun para menlu Liga Arab berhasil memutuskan resolusi menentang agresi berbentuk apa pun terhadap Irak. Menurut para menlu serangan terhadap Irak bisa berdampak sangat serius bagi kawasan. Resolusi, yang tidak mengikat itu, mengimbau negara-negara anggota Liga Arab untuk tidak ikut mengancam Irak. Namun tidak diputuskan sanksi bagi negara-negara seperti Kuweit, Arab Saudi, Qatar dan Bahrein yang telah menampung ribuan tentara Amerika. * INDONESIA INGIN KELUAR DARI PROGRAM IMF Pemerintah Indonesia mengumumkan pertumbuhan ekonomi tahun 2002 mencapai 3,66%, yang masih di bawah target. Bersamaan dengan itu, pemerintah menyatakan tengah mencari bentuk kerjasama lain dengan Dana Moneter Internasional, IMF. Radio Nederland menghubungi Sri Adiningsih pakar Ekonomi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pertama Sri Adiningsih menanggapi pertumbuhan ekonomi 3,66% itu. Sri Adiningsih (SA): Laju pertumbuhan sebesar itu bagi Indonesia tidak buruk, tapi juga bukan good news (berita baik, red.). Karena, dengan laju pertumbuhan yang rendah seperti itu kesempatan kerja yang diciptakan tidak akan mencukupi kebutuhan tenaga kerja baru yang masuk pasar, sehingga artinya pengangguran masih akan meningkat di Indonesia. Radio Nederland (RN): Targetnya adalah 4 persen. Kenapa nggak tercapai? SA: Saya sendiri sebagai seorang akademisi sejak awal tidak percaya dengan pertumbuhan 4 persen tersebut. Karena hanya didukung oleh konsumsi, pemerintah dan rumah tangga, yang tumbuhnya memang cukup besarlah. Tapi ekspor dan investasi itu masih negatif, padahal kita tahu bahwa untuk bisa mencapai laju pertumbuhan yang tinggi, 5 persen ke atas, itu perlu pertumbuhan yang cukup signifikan dari ekspor dan investasi. Sehingga selama kita belum membukukan pertumbuhan yang cukup tinggi di ekspor dan investasi, saya kira sulit bagi Indonesia untuk bisa mencapai laju pertumbuhan yang dapat mengimbangi kenaikan orang yang masuk ke lapangan kerja baru. Di Indonesia itu kan kesempatan kerja baru yang masuk pasar sekitar dua setengah juta. Dengan laju pertumbuhan 3,6 itu berarti hanya tercipta sekitar 1,7 juta. Ini artinya masih tiap tahun ada tambahan pengangguran baru sekitar 800.000. Nah ini cukup serius sekali bagi Indonesia dengan pengganguran terbuka yang sekitar sudah 9 juta dan yang terbuka dan setengah menganggur itu sudah mencapai 39 juta orang. RN: Indonesia nanti berencana untuk menghentikan, kalau tidak, menjalin hubungan dalam bentuk lain dengan Dana Moneter Internasional (IMF). Rencananya kalau Indonesia seandainya mengakhiri kerjasama dengan IMF ini alasannya apa kira-kira, bu? SA: Kita kan sudah lebih dari lima di bawah program IMF. Bagi Indonesia sudah saatnya kita mandiri. Dan juga kita tahu IMF kehadirannya dalam implementasi program-program pemulihan ekonomi. Itu kan selalu menimbulkan kontroversi. Sehingga melihat kondisi Indonesia yang sudah lebih baik dan juga saya kira lima enam tahun sudah cukup, sudah saatnya kita mandiri. Kita memang sudah saatnya untuk keluar dari program IMF. Apalagi juga DPR mengamanatkan seperti itu. Karena memang program IMF di Indonesia untuk yang priode ini sudah selesai. RN: Apakah menurut ibu ada kemungkinan resep lain, kalau Indonesia memutuskan hubungan dengan IMF ini? SA: Saya kira banyak kemungkinan yang bisa kita ambil. Yang penting tentu saja tidak berarti kita keluar dari program IMF kita kemudian tidak bekerjasama dengan IMF. Kita masih member (anggota, red.). Dan kita juga masih berkewajiban pada IMF. Sehingga saya sangat berharap pemerintah itu di dalam mencari policy(kebijakan, red.) dengan IMF benar-benar bekerjasama dengan IMF. Terus dialog tetap lanjutkan agar supaya kita tetap mendapatkan dukungan dari IMF. Dan tentu saja keluar kita dari program IMF, kita perlu meningkatkan kerjasama dengan CGI seperti dulu sebelum ada program IMF. Karena kita juga tahu bahwa CGI selama ini memiliki komitmen yang tinggi untuk membantu Indonesia. Sehingga pasca program IMF kita bisa lebih mengaktifkan CGI lagi. RN: Pikiran saya sebagai orang awam kalau saya menghutang kepada suatu bank kemudian saya pindah ke bank yang lain, itu kan syarat-syarat malah lebih berat lagi syarat awalnya. SA: Saya kira tidak. CGI selama ini tetap membantu Indonesia di dalam kerangka IMF. Sehingga kalau kita keluar dari program IMF itu pun tidak berarti kita membentuk lembaga baru atau pun masuk ke lembaga baru. CGI masih mendukung Indonesia. Sehingga artinya kalau program IMF selesai dan kita keluar, itu tinggal mengintensifkan lagi dialog, diskusi dan kerja sama dengan dengan CGI. Jangan lupa CGI sudah membantu Indonesia sekitar 30-an tahun. Dan saya yakin mereka tetap punya komitmen yang tinggi untuk membantu Indonesia. RN: Dan ini menurut ibu akan lebih baik? SA: Sangat tergantung pada bagaimana kita mereformat (membentuk kembai, red.) hubungan dengan CGI yang lebih baik. Karena, tidak berati, setelah ganti dari program IMF dengan CGI pasti lebih baik. Tidak ada jaminan seperti itu. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan agar supaya kita dengan CGI itu bisa lebih baik dan juga membantu Indonesia agar supaya segera mandiri di dalam pemulihan ekonominya dan membangun ekonominya ke depan. Demikian Sri Adiningsih pakar Ekonomi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. * ? DERITA TKI, KAPAN PULA BERAKHIR? Lagi-lagi Indonesia harus menanggung malu karena tak becus mengurus warganya yang bekerja di luar negeri. Hari-hari ini, ribuan Tenaga Kerja Indonesia, TKI, kembali diusir dari negeri jiran Malaysia. Para TKI yang terusir ini kebanyakan bekerja di kota Tawau, negara bagian Sabah, Malaysia Timur. Konsulat Jenderal RI di Tawau menyebut jumlah TKI yang akan dipulangkan ditaksir mencapai 40 ribu orang. Mereka tidak memiliki paspor kerja, dan hanya mengandalkan nasibnya pada secarik surat ijin lawatan. Para TKI yang terusir itu kemudian mengungsi ke Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur. Saat ini, paling tidak ada 8000an TKI membanjiri Nunukan. Diperkirakan jumlah itu akan terus bertambah. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Yusuf Kalla menjelaskan, pengusiran kali ini berbeda dengan kasus serupa di pertengahan tahun 2002. Dulu, pemerintah Malaysia mengusir para tenaga asing karena dianggap sebagai biang masalah sosial dalam negeri Malaysia. Namun kali ini, pengusiran lebih karena masalah legalitas. Yusuf Kalla: Memang mereka banyak yang kembali untuk mengurus paspor atau visanya yang habis. Biasa begitu. Umumnya mereka kerja di sektor informal. Pembantu, sopir-sopir. Dalam catatan Kalla, 8000 pekerja Indonesia yang terusir kali ini adalah mereka yang masuk Malaysia secara tidak sah. Biasanya memang lewat cukong-cukong yang berperan sebagai makelar untuk pengusaha Malaysia yang butuh tenaga. Sejak pecah kasus pengusiran TKI pertama tahun lalu, pemerintah Indonesia dan Malaysia sudah menggelar perundingan untuk mengatasi masalah ini. Sayang sekali hasilnya belum memuaskan. Juru Bicara Departemen Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan dua belah pihak belum mencapai titik temu dalam beberapa hal, misalnya soal sistem perekrutan tenaga kerja. Marty Natalegawa: Misalnya pembahasan apakah rekrutmen tenaga kerja itu bisa dilakukan langsung oleh majikannya atau harus dilakukan melalui pemerintah. Indonesia menginginkan rekrutmen tidak secara langsung. Karena dengan rekrutmen melalui pemerintah, perlindungan terhadap TKI lebih terjamin. Yang juga masih dirundingkan adalah masalah uji kesehatan dan upah minimum. Tetapi dengan pengusiran gelombang kedua ini tampaknya perundingan mengalami jalan buntu. Wakil Bupati Nunukan Kasmir Foret menjelaskan, hingga kini pemerintah Indonesia memang belum meneken kesepakatan bersama dengan Malaysia untuk menuntaskan masalah ini. Sejauh ini, jika ada masalah, para TKI menyelesaikannya sendiri-sendiri. Mereka bolak-balik menyeberang perbatasan membereskan ijin kerja. Kasmir Foret: Sementara ini belum ada keputusan antara Malaysia dengan Indonesia, mengenai perjanjian kerja mau pun standar gaji. Itu menjadi masalah bagi pemerintah daerah yang belum bisa menetapkan bagaimana sebaiknya. Buruknya respon pemerintah dan lambannya penanganan persoalan ini menyulut kejengkelan banyak pihak. Menurut aktivis buruh Konsorsium Buruh Migran Indonesia Kopbumi Edi Purwanto misalnya, terkatung-katungnya masalah TKI di Malaysia adalah akibat koordinasi yang payah sejumlah departemen terkait. Departemen-departemen itu selama ini bergerak sendiri-sendiri tanpa acuan bersama yang jelas. Edi Purwanto: Imigrasi adalah pintu terakhir sebelum orang melakukan perjalanan keluar negeri. Mestinya dia yang bertangungjawab penuh terhadap apa yang terjadi di luar negeri. Mestinya ini yang dipahami dulu oleh mereka, jangan hanya bersembunyi di balik alasan bahwa setiap orang punya hak untuk mendapatkan paspor. Mestinya nggak begitu karena ini urusan bekerja. Kalau ke luar negeri untuk piknik saya kira beda. Edi menegaskan perlunya sebuah lembaga yang lebih tinggi untuk membawahi semua departemen itu. Di sisi lain pemerintah juga dituntut memberikan perhatian lebih kepada para TKI. Ini bukan permintaan berlebihan, mengingat TKIlah yang memasok dana segar hingga Rp. 23 triliun per tahunnya. Mungkin sudah tiba pula saatnya bagi para TKI untuk mendirikan serikat buruh mereka sendiri. Dengan begitu mereka bisa tampil sebagai satu kekuatan, baik terhadap Malaysia mau pun terhadap pemerintah Indonesia sendiri. Tim Liputan 68H Jakarta melaporkan untuk Radio Nederland di Hilversum. * KEUTUHAN NATO TERSELAMATKAN JUGA NATO masih utuh. Pekan silam, pakta pertahanan NATO sempat terancam akan ambruk berkeping-keping, karena perpecahan besar mengenai kebijakan krisis Irak. Prancis, Jerman dan Belgia sempat menentang pengiriman sarana tambahan militer untuk melindungi Turki, kalau sampai terkena amukan Irak. Menurut Prancis, Jerman dan Belgia, pengiriman senjata penangkis rudal, Patriott dan pesawat pengintai Awacs bisa menimbulkan kesan bahwa perang yang diembuskan Amerika Serikat segera mulai. Padahal langkah-langkah diplomasi belum benar-benar selesai. Tetapi pada saat-saat terakhir mendekati Senin dini hari, semua negara anggota NATO toh akhirnya sepakat juga untuk memberi dunkungan militer kepada Turki. Lebih lanjut ulasan redaktur Paul Hezebroek dari Brussel. Untuk menjembatani jurang pemisah antara pihak penentang dan pendukung bantuan Turki, dipakailah cara yang mahir. Itu merujuk pada kenyataan bahwa Prancis tidak masuk dalam struktur militer NATO sejak tahun 1966. Padahal komite perencanaan pertahanan ini adalah badan tertinggi NATO yang menentukan kebijakan militer, termasuk keputusan Ahad malam untuk mengirimkan bantuan ke Turki. Sikap lunak Prancis ini juga berkaitan dengan kesepakatan bahwa keputusan NATO mengenai perang atau tidak di Irak, akan ditentukan oleh Dewan Keamanan PBB. Besar kemungkinan KTT Uni Eropa Senin ini juga akan mengeluarkan pernyataan itu. Para pemimpin Eropa tampaknya memang tidak memiliki pilihan lain mengingat maraknya demonstrasi menentang perang Irak, di negara-negara mereka, akhir pekan silam. Tetapi kalau akan mengerahkan pasukan NATO, maka terlebih dahulu Dewan Keamanan PBB harus memutuskan apakah Irak akan digempur atau tidak. Dan sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Prancis memiliki hak veto. Oleh karena itu sebagai anggota politik Nato Prancis tetap berpengaruh. Amerika sendiri sekarang sibuk dengan resolusi baru yang benar-benar menekan Irak. Masih dipertanyakan apakah Prancis nanti akan memveto resolusi baru itu. Berlainan dengan Jerman, Prancis tampaknya ingin mencegah supaya tidak terkucilkan sama sekali, kalau perang terhadap Irak sampai pecah. Karena kalau Prancis sampai terkucilkan maka pengaruhnya di Timur Tengah yang sekarang begitu besar itu akan terongrong. Di dalam Dewan Keamanan PBB, Rusia tampaknya juga mulai memihak Amerika, karena Moskow berpendapat hubungan baik dengan Washington lebih penting daripada hubungan buruk. Kemungkinan Moskow dan Paris berubah pendirian dalam Dewan Keamanan PBB ini tampaknya juga berkaitan dengan sikap Washington yang sekarang mulai mendengarkan ketua inspeksi senjata PBB Hans Blix. Jum'at lalu dalam laporannya kepada Dewan Keamanan, Hans Blix berkehendak supaya memperoleh waktu lebih banyak lagi untuk mencari senjata pemusnah massal di Irak. Menurut resolusi nomer 1441, Irak harus sepenuhnya bekerjasama dengan tim inspeksi PBB itu. Dalam rancangan resolusi yang kini tengah disiapkan Amerika, ada kemungkinan para inspektur senjata ini memperoleh waktu selama beberapa minggu. Pada tanggal 1 Maret Hans Blix akan menyampaikan laporan lagi. Dalam laporan itu akan terlihat apakah Saddam Hussein masih suka main kucing-kucingan dengan inspeksi PBB atau justru bekerjasama sepenuhnya. Kalau Bagdad tetap main kucing-kucingan maka Washington akan turun tangan. Pada saat itu akan terlihat tindakan apa yang diambil Amerika terhadap Irak, baik melalui Dewan Keamanan PBB atau dengan menghimpun dukungan cukup. * PILIPINA KEMBALI MINTA BANTUAN AMERIKA BERANTAS TERORIS DI SELATAN Pemerintah Filipina mengumumkan akan memulai kembali latihan militer dengan Amerika Serikat. Karena latihan kali ini dipusatkan di Pulau Sulu, Filipina Selatan, maka menurut pakar LIPI Herry Yogaswara, motif utama adalah penumpasan kekuatan Gerakan Pembebasan Moro, MILF. Latihan ini tidak ada hubungannya dengan penyanderaan tiga warga Indonesia, atau keinginan Washington untuk mendesak Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi baru untuk menyerang Irak. Ikuti keterangan Herry Yogaswara kepada Radio Nederland. Herry Yogaswara (HY): Sebetulnya kan memang di tingkat senat mereka meratifikasi perjanjian logistik antara Philipina dan Amerika. Jadi memang pada basis legal (hukum, red.) sudah ada perjanjian di antara mereka. Jadi secara basis legal itu memang rakyat tidak bisa apa-apa. Tapi yang jadi persoalannya kenapa sekarang diaktifkan lagi, ketika masalah MIndanao menjadi panas kembali. Karena tahun lalu, kalau tidak salah, Gloria berjanji bahwa latihan militer ini kan sebenarnya hanya untuk melatih para pasukan untuk melawan terorisme. Waktu itu terorisme itu adalah Abu Sayyaf. Tetapi itu memang ditempatkan lagi di Selatan, maka motifnya adalah ingin menumpas kekuatan MILF. Radio Nederland (RN): Mengapa Philipina begitu gampang meminta pertolongan Amerika dan Amerika begitu gampang memberi bantuan kepada Philipina? HY: Kalau kita liat sejarah bahwa memang sejak awal Philipina adalah bagian dari daerah jajahan Amerika. Kalau kita melihat dari bagaimana reaksi para pemimpin dunia terhadap permintaan Amerika, selalu Philipina yang pertama memberi respons positif. Sementara misalnya Indonesia atau Malaysia selalu pada respons yang ragu-ragu. Kita tahu ratusan ribu orang Philipina ada di Amerika, sehingga menyebabkan pemerintah Philipina selalu memberikan prioritas terhadap kepentingan-kepentingah Amerika. RN: Lalu apakah ini ada hubungannya dengan penyanderaan tiga orang awak kapal Indonesia di pulau Sulu dan beberapa orang Philipina? Apakah mereka juga punya rencana untuk membebaskan para sandera? HY: Saya pikir itu bukan prioritas ya. Khususnya mengenai orang Indonesia, itu bukan prioritas dari pemerintah Philipina maupun tentara Amerika. Kalau memang mereka sejak awal ingin membebaskan sandera, itu harus dilakukan sejak tahun yang lalu. RN: Tetapi apakah pemerintah Indonesia dan Philipina akan membiarkan saja penyanderaan itu sampai berlarut-larut dan mereka tidak punya inisiatif untuk mencari jalan keluar? HY: Sudah ada inisiatif ya. Inisiatifnya, saya melihat bahwa dari pihak Indonesia sendiri mereka mau membayar ransum. Karena Abu Sayyaf itu tidak ada motif politik sama sekali. Dan saya pikir tidak usah perlu militer yang besar-besaran untuk membebaskan tiga orang Indonesia di sana. Karena kekuatan Abu Sayyaf pun sebetulnya sudah sangat lemah ketika diserbu oleh tentara Amerika dan tentara Philipina. RN: Apakah ini ada hubungannya dengan rencana Amerika untuk memulai perang di Irak, lalu ingin mendesak DK PBB? Jadi mereka ingin menunjukkan kepada dunia kita bisa membasmi teroris Islam begitu? HY: Saya melihat agak jauh koneksi persoalan Irak dengan persoalan di Mindanao ataupun di Philipina, umumnya. Ada kemungkinan juga kedatangan tentara Amerika di Philipina itu justru atas permintaan dari pemerintah Philipina yang cukup kerepotan melawan dua kekuatan: Islam di Selatan dan kekuatan tentara komunis di Selatan maupun di Utara. RN: Lalu bapak katakan tadi bahwa rakyat Philipina tidak bisa lagi menentang keputusan pemerintah ini. Apa langkah yang masih bisa mereka ambil, karena kebanyakan dari rakyat Philipina toh menentang campur tangan Amerika? HY: Ya itu problemnya. Jadi di tingkat grass roots (akar bawah, red.) di tingkat civil society (masyarakat madani, red.) semua menentang. Tetap problemnya adalah tetap eksekutiflah yang paling kuat. Dan problemnya adalah siapa pun yang menjadi presiden Philipina, dia akan selalu tunduk pada Amerika. Demikian pakar Philipina, Herry Yogaswara. * TERPILIHNYA TASSOS PAPADOPOULOS PERSULIT PENYATUAN SIPRUS Dengan terpilihnya Tassos Papadopoulos sebagai Presiden baru Siprus-Yunani, maka semakin sulitlah proses penyatuan kembali Pulau Siprus. Sejak 1974 pulau tersebut terbagi atas Siprus-Yunani dan Siprus-Turki. Presiden yang sekarang Glafcos Clerides, yang mendukung rencana PBB untuk menyatukan kedua bagian Siprus, harus menyerahkan kursinya kepada Papadopoulos yang kritis. Karena itu sangatlah sulit untuk memenuhi tuntutan PBB, bahwa 28 Februari mendatang harus dicapai kesepakatan mengenai proses ini. Ulasan redaktur Marina Brouwer: Kemenangan Tassos Papadopoulos sebagai presiden memang bukan kejutan. Tetapi tidak ada yang memperkirakan, bahwa dalam putaran pertama ia akan memenangkan lebih dari separoh suara. Presiden terakhir yang pernah meraih kemenangan besar seperti ini adalah Uskup legendaris Makarios Papadopoulos berhasil memobilisasi dukungan dari banyak pihak. Selain dari para pendukung partai liberal-kanan, ia juga menikmati dukungan partai komunis, yang mengumpulkan 34% suara. Ditambah lagi dukungan sejumlah partai lainnya. Tetapi penentu terpenting kemenangan Papadopoulos adalah rasa kecemasan sebagian besar warga Siprus-Yunani, bahwa Presiden yang sekarang Klerides akan mengorbankan kepentingan negaranya. Hingga beberapa minggu sebelum pemilu dilangsungkan, Papadopoulos bersikap sangat menentang perundingan dengan Siprus-Turki mengenai proses penyatuan. Ia ingin agar seluruh persyaratan yang diajukan negaranya dipenuhi. Hal ini terutama menyangkut kembalinya semua warga Siprus-Yunani yang dulu tinggal di Siprus-Turki ke rumah dan tanah milik mereka. Selain itu Nicosia juga menuntut sebanyak mungkin pemulangan kolonis Turki ke Turki. Dalam rencana perdamaian PBB kedua tuntutan tersebut tidak seluruhnya dipenuhi. Tetapi menjelang pemilu, Papadopoulos mengubah garis kerasnya, sebagai ganti dukungan partai komunis. Sekarang ia mengatakan memandang rencana PBB sebagai dasar yang baik untuk perundingan selanjutnya. Saat ini tidak ada orang yang tahu, sikap apa yang akan diambil Papadopoulos dalam perundingan nanti. Itu memperkecil kemungkinan penyelesaian proses perdamaian secepatnya, karena tanggal 28 Februari nanti PBB ingin mengetahui apakah telah dicapai persetujuan atau tidak. Dua hari sebelumnya Sekjend PBB Kofi Annan akan tiba di Siprus untuk memperlancar perundingan. Penentuan batas akhir tanggal 28 Februari itu bertujuan agar Siprus-Yunani punya cukup waktu untuk mempersiapkan referendum. Hal yang sama juga akan dilangsungkan di Siprus-Turki tanggal 30 Maret mendatang. Kedua peristiwa penting itu harus sudah selesai sebelum Siprus "yang bersatu" menandatangani keanggotaan baru dengan Uni Eropa. Apabila Siprus Yunani dan Turki tidak sepakat mengenai penyatuan, maka hanya Siprus-Yunani saja yang menjadi anggota baru Uni. Dalam usulan PBB, Siprus akan diubah menjadi dua negara bagian, yang dapat disamakan dengan pembagian kanton di Swis. Kedua wilayah harus berbagi kekuasaan dan mengangkat presiden baru secara bergantian. Selain itu Turki harus menyerahkan sejumlah wilayah kepada Yunani, dan para pengungsi mendapat kemungkinan terbatas untuk kembali ke kampung halaman mereka. Ditambah lagi seluruh wilayah pulau akan di demilitarisasi. Bagi Siprus-Turki sangat penting untuk mendukung usaha penyatuan ini agar dapat memulihkan situasi ekonomi yang buruk. Hingga sekarang negara itu hanya dapat berdagang dengan Turki, satu-satunya negara yang mengakui kedaulatan Siprus-Turki. Tetapi dengan terpilihnya Tassos Papadopoulos sebagai presiden Siprus-Yunani, maka masih banyak yang harus diselesaikan sebelum 1 Maret. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
