--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia
Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Rabu 26 Februari 2003 15:40 UTC ** NEGARA-NEGARA ISLAM ANCAM MENINGKATKAN HARGA MINYAK ** TAIWAN AKAN MEMBANTU CINA ** KORBAN TEWAS KEBAKARAN METRO KORSEL MAKIN MENINGKAT ** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: BULGARIA DALAM KRISIS IRAK: MEMIHAK WASHINGTON ATAU PARIS? ** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: PRODUKSI NARKOBA TIDAK MENGUNTUNGKAN NEGARA-NEGARA BERKEMBANG ** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: PENANGKAL RUDAL PATRIOT MENYERTAI PASUKAN BELANDA ** GEMA WARTA TOPIK INDONESIA: TANGKAP WIRANTO DAN KAWAN-KAWAN SUPAYA TIDAK ADA TRIBUNAL INTERNASIONAL ** GEMA WARTA TOPIK INDONESIA: LASKAR FRON PEMBELA ISLAM KEMBALI AKAN PERANGI MAKSIAT ** GEMA WARTA TOPIK INDONESIA: DICARI GUBERNUR BANK INDONESIA YANG SUPEL * NEGARA-NEGARA ISLAM ANCAM MENINGKATKAN HARGA MINYAK Negara-negara Islam mengancam meningkatkan harga minyak untuk mencegah perang terhadap Irak. Demikian tandas Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad seusai pertemuan tidak resmi negara-negara Organisasi Konferensi Islam. Langkah ini dipertimbangkan serius oleh negara-negara Islam, tandas Mahathir, walau pun mereka tahu dampak-dampaknya. Pada waktu yang sama para anggota Konferensi Islam mengimbau supaya Irak bekerja sama sepenuhnya dengan inspeksi senjata PBB. Bagdad sejauh ini belum memberi tanggapan resmi terhadap tuntutan tim inspeksi senjata PBB untuk memusnahkan rudal al-Samoud. Irak membantah bahwa rudalnya ini berjarak jangkauan lebih dari 150 kilometer, seperti yang dikatakan inspektur senjata. Sebelumnya dalam sebuah wawancara dengan televisi Amerika Presiden Irak Saddam Hussein menyatakan tidak berkeinginan membakar habis pertambangan minyak Irak setelah invasi Amerika. * TAIWAN AKAN MEMBANTU CINA Taiwan membantu musuh bebuyutan Cina dalam pembangunan kembali kawasan yang dilanda gempa bumi awal pekan ini. Dalam sepucuk surat kepada Beijing, Taiwan menyatakan turut berduka cita. Taipei menyatakan ingin membantu dengan cara apa saja. Gempa bumi yang melanda Cina Barat Laut Senin lalu menewaskan sedikitnya 265 jiwa. Taiwan sendiri menolak bantuan Cina ketika negeri itu dilanda gempa bumi dahsyat tahun 1999. * KORBAN TEWAS KEBAKARAN METRO KORSEL MAKIN MENINGKAT Jumlah korban tewas dalam kebakaran metro di kota Taegu, Korea Selatan telah mencapai 182 jiwa, satu minggu setelah musibah tersebut. Diperkirakan jumlah korban tewas semakin meningkat karena 300 orang masih dilaporkan hilang. 54 dari korban tewas telah diidentifikasi. Polisi menangkap enam karyawan metro sehubungan dengan kasus kebakaran metro minggu lalu. Tersangka penyebab kebakaran yang berusia 56 tahun juga resmi ditahan. Ia dirawat di rumah sakit karena mengalami luka berat. * FIDEL CASTRO TIBA DI BEIJING Presiden Kuba Fidel Castro tiba di Beijing untuk kunjungan empat hari di Cina. Ia antara lain bertemu dengan Presiden Cina Jiang Zemin. Castro berhubungan erat dengan Jiang Zemin. Cina adalah mitra perdagangan penting ketiga Kuba, menyusul Venezuela dan Spanyol. Dalam kunjungan keliling di Asia, Castro sebelumnya telah berkunjung ke Kamboja. Selain itu ia juga menghadiri KTT negara-negara non-blok di ibukota Malaysia, Kuala Lumpur. * PEMBERONTAK PANTAI GADING MARAH Presiden Pantai Gading Laurent Gbagbo menimbulkan kemarahan para pemberontak karena menolak calon-calon menteri yang diajukan para pemberontak. Menurut rancangan damai yang disepakati oleh kedua belah pihak, kaum pemberontak mendapatkan dua kementerian dalam pemerintahan persatuan nasional. Namun menurut Gbagbo calon-calon yang diajukan pihak pemberontak tidak layak menduduki jabatan pada kementerian dalam negeri dan kementerian pertahanan. Teknokrat independen lebih layak menjabat jabatan tersebut. Demikian Gbagbo menandaskan. Menurut kaum pemberontak sang Presiden melanggar kesepakatan perdamaian Paris. Walau demikian dua belah pihak menyepakati bahwa Seydou Diarra menjadi Perdana Menteri baru Pantai Gading. * KEADAAN KEMANUSIAAN ZIMBABWE SEMAKIN BURUK Keadaan kemanusiaan Zimbabwe semakin buruk. Menurut Program Pangan Dunia PBB keadaan buruk di negeri itu telah mencapai puncaknya. Di bawah pimpinan Presiden Robert Mugabe pengekspor pangan Zimbabwe menjadi negeri dengan defisit besar yang berada di ambang kelaparan. Menurut Organisasi Pangan Dunia PBB reformasi tanah Mugabe adalah penyebab situasi buruk Zimbabwe. Produksi pertanian turun sampai 40%. Pemerintah terpaksa meningkatkan harga-harga bahan bakar. Demikian diumumkan Selasa kemarin. Dua tahun lalu harga-harga telah ditingkatkan sampai 80% yang menimbulkan protes besar masyarakat. * BELANDA PRODUSEN TERBESAR XTC DI EROPA Belanda adalah produsen terbesar xtc di Eropa, walau obat jenis narkoba ini paling banyak digunakan di Inggris, Irlandia Utara dan Spanyol. Demikian tercantum dalam laporan badan narkoba PBB, INCB. Menurut INCB Eropa memproduksi 60% pil xtc yang dipakai di dunia. Pil ini juga sangat laris di Amerika Serikat dan sebagian Asia. Antila, Aruba dan Surinam adalah negara transit xtc. INCB menuntut kerja sama lebih baik antara berbagai brigade narkotika. Selain itu INCB ingin peningkatan kampanye pencegahan penggunaan xtc. INCB juga mengkritik legalisasi kanabis di berbagai negara Eropa, termasuk Belanda. Dengan demikian negeri-negeri tersebut mengabaikan hukum internasional dan pemberantasan terhadap narkoba. Demikian menurut INCB. * 11 WARGA ALJAZAIR DIBUNUH Dipastikan 11 warga dibunuh di Aljazair. Pembunuhan terjadi di wilayah barat ibukota Aljirs. Para korban dibunuh dengan pisau dan peluru. Siapa pelaku tindak kejahatan ini belumlah jelas. Namun pemerintah menduga ini dilakukan kaum fundamentalis Muslim. Ini adalah insiden paling berdarah di Aljazair tahun ini. Negeri ini sudah bertahun-tahun dilanda kekerasan kaum ekstremis. * BULGARIA DALAM KRISIS IRAK: MEMIHAK WASHINGTON ATAU PARIS? Bulgaria, sebuah negara Eropa Timur yang belum lama berselang diundang masuk Pakta Nato, dan berharap bisa menjadi anggota Uni Eropa tahun 2007, tiba-tiba mendapati dirinya menjadi sorotan dunia. Sebagai anggota tidak tetap, perilaku Bulgaria dalam pemungutan suara pada Dewan Keamanan PBB menjadi sangat penting. Selasa kemarin Presiden Amerika George W. Bush menerima Perdana Menteri Bulgaria Simeon Saxe-Coburg di Gedung Putih dan memastikan bahwa Paman Sam akan menjamin keamanan nasional Bulgaria kalau sampai pecah perang di Irak. Laporan koresponden Eropa Timur James Kliphuis dari Budapest. Jaminan keamanan itu berarti banyak bagi sebuah negara bekas blok komunis anggota Pakta Warsawa. Itulah sebabnya kenapa Bulgaria begitu getol bergabung dalam Pakta Nato. Ada semacam kecederungan di kalangan negara-negara ini untuk berdekat-dekatan dengan negara yang masih merupakan adi daya di dunia, itulah Amerika. Alasannya, supaya bisa memperoleh perlindungan dalam pelukan Nato. Jadi, ketika pada pertemuan dengan Perdana Menteri Simeon Saxe-Coburg, Presiden George W. Bush berkata bahwa Bulgaria dan Amerika adalah sekutu yang akan saling membantu, maka ucapan semacam itu sangat berarti bagi Perdana Menteri. Jelas sang perdana menteri yang dulu adalah raja Bulgaria itu masih ingat betapa sebagai raja muda ia dihalau keluar negeri oleh kalangan komunis, seusai perang dunia kedua. Bulgaria sebagai salah satu dari 10 negara bekas blok Timur komunis yang bergabung dalam apa yang disebut Grup Vilnius. Dalam soal Irak Group Vilnius memihak Amerika dan Britania yang sudah begitu bernafsu menggempur Bagdad. Presiden Prancis Jacques Chirac yang marah-marah kepada negara-negara Eropa Timur karena memihak Amerika menyebut Bulgaria dan Rumania tidak memanfaatkan kesempatan untuk tutup mulut. Di Washington berbicara soal perpecahan Eropa dengan Amerika ini, Perdana Menteri Saxe-Coburg mengatakan bahwa seberapa pun seriusnya krisis soal Irak ini, tetap tidak bermanfaat untuk menghentikan persekutuan Eropa Amerika. Menurutnya lagi, Eropa butuh hubungan yang kuat dan mendalam dengan Amerika Serikat. Jelas ini merupakan jawaban terhadap tudingan Presiden Prancis Jacques Chirac yang menuduh Eropa Timur terlalu membebek Washington dan London. Dalam pembicaraan di Gedung Putih kemarin, juga disinggung soal resolusi kedua Dewan Keamanan PBB yang mendesak Irak supaya langsung melucuti senjata. Resolusi kedua ini diajukan oleh Amerika, Inggris dan Spanyol. Dukungan Bulgaria terhadap resolusi kedua ini jelas membuktikan bahwa Sofia berdekat-dekat dengan Washington dan London. Tetapi sang Perdana Menteri masih mengatakan bahwa keputusan soal ini tidak bisa diambil cepat. Sebagai perdana menteri dirinya akan terlebih dahulu berkonsultasi dengan semua lembaga negara. Di ibukota Sofia sendiri, Presiden Georgi Purvanov yang cenderung lebih kiri katimbang Perdana Menteri Simeon Saxe-Coburg mengatakan bahwa pemerintah juga harus mempertimbangkan memorandum yang diajukan Prancis. Pada memorandum ini Paris yang didukung Berlin mendesak supaya inspeksi senjata di Irak diberi waktu lebih lama lagi. Wakil Perdana Menteri Bulgaria Petko Draganov sebelum bertolak ke Berlin kemarin menyatakan, negerinya akan mencari kompromi dan persatuan berdasarkan niat sama yang dimiliki baik oleh Uni Eropa mau pun Nato. Baginya garis keras resolusi kedua yang diajukan Washington dan London dan memorandum Prancis itu tidak bertentangan satu sama lain. Di balik semua ini, pemerintah Sofia juga harus berhitung bahwa Irak masih berhutang sampai 1,7 juga dolar terhadap Bulgaria. Hutang ini warisan jaman komunis ketika Bulgaria dengan tangan terbuka membantu Saddam Hussein membangun kekuatan militernya. Tentu saja Sofia ingin supaya Irak melunasi hutangnya. Dana ini diperlukan untuk berintegrasi dalam Uni Eropa dan Nato. Walau begitu para pejabat Bulgaria tahu pasti bahwa Irak tidak akan secepatnya melunasi hutangnya. Yang jelas memang krisis Irak cukup menyibukkan para diplomat Bulgaria. Ada yang menganggapnya sebagai persiapan yang baik untuk tahun depan ketika Bulgaria akan mengambil alih jabatan ketua Organisasi Keamanan dan Kerjasama Eropa OCSE dari tangan Belanda. Satu hal bisa dipastikan, negara-negara Eropa Timur berupaya sekuat tenaga untuk tidak membuat kesalahan. Apalagi ketika sekarang mata dunia juga terarah kepada mereka. Satu hal jelas tidak dimaui Bulgaria, terjerembab dalam kegelapan yang terkucil seperti di zaman komunis dulu. * PRODUKSI NARKOBA TIDAK MENGUNTUNGKAN NEGARA-NEGARA BERKEMBANG Intro: Produksi narkoba tidak ada manfaat ekonominya bagi negara-negara miskin. Demikian tercantum dalam laporan Badan Pengawas Narkotika Internasional (INCB), sebuah badan di bawah naungan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Yang mendapat untung hanya negara-negara tempat narkoba itu dijual, yakni negara-negara maju atau kaya. Berikut laporan redaktu Afrika, Pieternel Gruppen. Bagi para petani di negara-negara seperti Afganistan dan Kolombia memang menarik untuk menanam tanaman koka dan opium. Dalam jangka pendek memang menghasilkan keuntungan. Namun dalam jangka panjang produksi narkoba bisa berdampak negatif bagi negara-negara berkembang. Menurut laporan Badan Pengawas Narkotika Internasional (INCB), sebuah badan di bawah naungan PBB, negara-negara yang menanam tanaman koka dan opium mengalami kemunduran ekonomi. Misalnya krimintalias meningkat sehingga membuat para investor asing menjauhkan diri. Selain itu, perdagangan narkoba berdampak bagi perang saudara seperti yang terjadi di Afganistan, tegas Herbert Schaepe dari INCB: Herbert Schaepe: Kelompok-kelompok itu terlibat dalam penanaman tanaman penghasil narkoba dan trafficking, meraup keuntungan luar biasa. Karena dananya kuat, mereka mampu membeli senjata dan berjuang bersama kelompok-kelompok lain untuk menguasai negerinya. Di Kolombia kondisinya sama. Hanya 1 persen dari hasil penjualan narkoba masuk ke kantong para petani. Sisanya terutama masuk kantong pedagang narkoba Amerika dan Eropa. Kendati pun demikian, perdagangan narkoba tidak berdampak ekonomi di negara-negara kaya, tambah Schaepe. Herbert Schaepe: Yang terjadi adalah bahwa mayoritas keuntungan diraih lewat jaringan trafficking dan sebagian besar keuntungan diraih negara-negara maju. Namun, karena tingkat penghasilan sangat tinggi seperti dilihat dari persentase GNP, keuntungan perdagangan narkoba tidak menantang ekonomi negara-negara maju. Sementara hal ini bisa terjadi di negara-negara berkembang, di mana penghasilan per kapita rendah. Walhasil perdagangan narkoba tidak banyak mengganggu ekonomi negara-negara kaya. Namun demikian, menurut PBB, negara-negara kaya harus bertanggung jawab. Kalau negara-negara kaya menganggap serius pembangunan negara-negara berkembang, maka negara-negara kaya harus mengeluarkan dana dari koceknya untuk mengawasi narkoba. Karena, inilah satu-satunya cara untuk mencegah kerugian yang disebabkan oleh perdagangan narkoba. * PENANGKAL RUDAL PATRIOT MENYERTAI PASUKAN BELANDA Sekitar 200 tentara Belanda hari Rabu kemarin bertolak ke Turki. Mereka merupakan bagian missi 'Tulip Guardian', yang harus melindungi Turki dari kemungkinan serangan Irak. Belanda mengirim tiga sistem pernangkal rudal patriotnya ke Turki disertai 360 tentara Belanda untuk tujuan pertahanan. Lebih lanjut ulasan redaktur Belanda Carin Tiggeloven. Letjen Dick Berlijn: Pagi ini kami berada di pangkalan Eindhoven untuk melepas detasemen Angkatan Laut Kerajaan Belanda. Kami mengucapkan semoga sukses menunaikan tugas dalam misi yang penting ini. Misinya berbunyi: meningkatkan pertahanan udara Turki dengan sistem penangkal rudal Patriot. Letjen Dick Berlijn menyampaikan ucapan selamat kepada pasukan yang berangkat ke Turki. Mereka ditempatkan di sana paling lama enam bulan untuk mengemudikan sistem pertahanan rudal Patriot. Pangkalan mereka adalah Diyarbakir dan Batman, pangkalan NATO di Turki Tenggara bersama pasukan-pasukan Amerika. Bagi politik Belanda misi Patriot ini agak rawan. Pada 7 Februari pemerintah Belanda sudah berjanji kepada pemerintah Turki akan mengirim rudal penangkal Patriot. Tetapi kemudian ternyata negara-negara anggota NATO lain, yaitu Jerman, Prancis dan Belgia berpendapat lain. Mereka menolak meningkatkan sistem pertahanan Turki sebelum tugas inspektur senjata PBB di Irak selesai. Menyusul perkembangan itu oposisi di parlemen Belanda mempertanyakan, apakah tidak lebih bijak pemerintah Belanda menunggu dulu NATO bersama-sama menentukan sikap? Ketika NATO akhirnya setuju memberi bantuan militer pada Turki khusus meningkatkan pertahanan, maka barulah misi itu bisa berjalan. Sejumlah peralatan, termasuk beberapa rudal pinjaman dari Jerman sudah diberangkatkan dengan kapal beberapa minggu lalu. Satuan yang bertugas menyiapkan kedatangan pasukan-pasukan Belanda juga sudah diberangkatkan terlebih dahulu. Sementara itu perajurit-perajurit Belanda sudah disiapkan untuk menunaikan tugas mereka. Letnan Kolonel Erik Abma, komandan detasemen mengatakan: Letnan Kolonel Erik Abma: Dalam persiapan itu kami juga sudah memperhitungkan serangan-serangan dengan senjata kimia dan nuklir. Setiap perajurit juga selalu harus siap-siap menghadapi serangan semacam itu. Beberapa minggu belakangan kami lebih banyak memperhatikan segi ini. Rudal Patriots yang ditempatkan di Irak itu harus bisa menangkis rudal Scud dari Irak yang mungkin moncongnyanya bermuatan senjata kimia, biologis atau nuklir. Menurut Letkol Abma, bila Scuds itu sudah ditangkis pada ketinggian jelajah tertentu, maka muatan biologis atau kimia itu sudah tidak berbahaya lagi. Pada perang lalu, sistem Patriot ini tidak bekerja optimal. Ketika itu satuan-satuan Belanda ditempatkan di Turki dan Israel. Ketika itu rudal Scud Irak tidak bisa ditangkis, mereka hanya bisa mengubah haluan rudal tersebut. Tapi menurut Letkol Abma sekarang sistem itu sudah disempurnakan. Letkol Abma: Pada 1991 sistem Patriot itu belum benar-benar dilengkapi dengan sistem penangkal rudal balistik. Pada waktu itu sistem ini baru dicoba dan tidak sukses 100%. Tapi sekarang sudah disempurnakan dan saat ini sistem tersebut bisa menangkal rudal Scud. Kalau perang betul-betul pecah, maka Belanda kebagian tugas berat. Wakil Presiden Irak Taha Yassin Ramadan dalam sebuah wawancara menyatakan: tidak menutup kemungkinan akan menyerang Turki. Namun sementara menunggu saat itu pasukan-pasukan Belanda masih sibuk menyiapkan berbagai sistem pertahanan di pangkalan mereka. Dan setelah itu mereka harus menunggu dan menunggu sampai bete deh. * TANGKAP WIRANTO DAN KAWAN-KAWAN SUPAYA TIDAK ADA TRIBUNAL INTERNASIONAL Jakarta nampaknya kebakaran jenggot setelah bekas Jenderal Wiranto dan kawan-kawan dijadikan terdakwa kejahatan kemanusiaan oleh jaksa penuntut umum di Timor Leste. Tidak tanggung-tanggung Presiden Indonesia Megawati Sikarnoputri, ketua MPR Amien Rais, politisi partai dan Menteri Luar Negeri RI Hassan Wirajuda angkat bicara untuk melindungi para tertuduh penjahat kemanusiaan ini. Kepada Radio Nederland, Luhut M Pangaribuan, praktisi hukum masalah internasional mengatakan para terdakwa sulit dibawa ke Dili. Pangaribuan yang pekan lalu bertemu Presiden Timor Leste Xanana Gusmao berpendapat, Jakarta seharusnya berani menangkap Wiranto, kalau tidak pintu tribunal internasional terbuka lebar. Luhut M Pangaribuan [LP]: Tidak mungkin itu ya efektif, itu apa yang dilakukan oleh Jaksa yang ada di Tim Tim itu, karena pengadilan yang di Tim Tim itu kan bukan pengadilan internasional. Sebagaimana disepakati, di Timor Timur akan diadakan pengadilan ad hoc. Di Indonesia juga dilakukan yang sama, karena berjanji akan mereka masing-masing akan memenuhi standar internasional. Jadi dua-duanya itu berdiri sendiri, walaupun secara teknis pernah ada kesepahaman antara Jaksa Agung Republik Indonesia dengan De Melo saya kira, yang intinya adalah dalam menjalankan proses pengadilan yang terpisah di tempat-tempat ini karena masing-masing, baik tersangka, maupun saksi-saksi atau alat bukti yang lain bisa berada di dua tempat yang berbeda sehingga ada kesulitan. Tapi itu sifatnya kan kesepahaman secara legal tidak bisa diterapkan. Radio Nederland [RN]: Ada satu catatan menarik bahwa mereka lewat jalur Interpol, baik Timor Leste maupun Indonesia sama-sama teken, ikutan Interpol. Apakah mungkin Interpol Indonesia menangkap Wiranto? LP: Tapi kita belum ada perjanjian ekstradisi misalkan dengan Timor Timur. Interpol itu kan hanya satu kerja sama saja kan itu. Misalnya Indonesia dengan Singapore. Ada kerja sama Interpol tapi tak satu pun penjahat konglomerat yang ada di Singapore tidak dibawa ke Indonesia. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Timor Timur adalah mengeluarkan apa yang disebut Red Notice. Tapi kalau Red Notice tidak dilakukan, tidak ada sanksi apa pun. Jadi hanya dicatat saja dalam catatan mereka ternyata Indonesia itu tidak efektif dalam kerja sama Interpol. RN: Tapi apa maknanya? Apa simbol yang sebenarnya yang berusaha ditonjolkan di Timor Leste? Apa karena ad hoc HAM di Jakarta ini tidak berjalan dengan baik sehingga mereka terpaksa harus melakukan itu? LP: Minggu yang lalu saya kan ke Timor Leste. Saya memberikan testimony di depan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Saya memberikan keterangan di sana, dan saya sudah mendengarkan ini. Dan saya juga sudah memberikan komentar. Yang mereka ingin sampaikan adalah bahwa sungguh sebenarnya ada kejadian pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur. Dan pelakunya itu mestinya itu adalah penanggunjawab keamanan di Indonesia, dalam hal ini Pangab, dan dalam hal ini kan Wiranto. Dalam pengadilan ham ad hoc yang ada di Jakarta sekarang ini berhenti sampai dengan di Den Pasar. Jadi saya kira bisa juga sekaligus bahwa ini menjadi kritik terhadap bagaimana menjalankan pengadilan hak asasi di Indonesia yang mungkin nanti bisa dikualifikasikan sebagai di bawah standar internasional. Dengan demikian itu tidak pernah dianggap menjadi satu pengadilan. Sehingga nanti dengan sendirinya international jurisdiction itu dapat dipakai terhadap masalah ini. Kan sudah banyak dikritik bagaimana pengadilan ham ad hoc yang berjalan di Jakarta sekarang ini yang sepertinya seperti di bisnis domestik itu kan. Tidak ada kepentingan masyarakat internasional, padahal janjinya waktu itu kepada Sekjen PBB adalah bahwa Indonesia akan mengadili pelanggar-pelanggar-pelanggar ham ini, tapi dengan standar internasional. Tapi juga di sisi lain kalau bukan, maka dengan sendirinya sesuai dengan hukum internasional, hukum internasional menjadi berlaku kan. Seperti saya katakan tadi, ya betul ada pelanggaran HAM berat di Timor Leste, tapi pelakunya itu adalah sampai dengan Pangdam Udayana, sebab berlaku asas yang disebut Top Down. Kan itu pembelaannya dia itu kan. Nah apa yang dilakukan oleh Jaksa Agung Timor Leste itu adalah tidak demikian. Bahwa penanggungjawabnya itu adalah bahkan barangkali dengan data-data yang lebih konkret. Artinya dia secara langsung dan tidak langsung ikut di dalam peristiwa itu, ya harus bertanggung jawab. Bagaimana pun besarnya kita. Kan tidak mungkin kita mengalienasi diri dari masyarakat internasional. Apalagi secara ekonomi ketergantungan itu kan luar biasa. Secara hukum internasional kan ada sanksi-sanksi. Mana kala pelanggarannya itu ya agak ringan kan bisa dikucilkan. Mana kala itu sudah sangat serius, katakanlah sudah melanggar apa yang disebut international customary law kan bisa dienforce. Melalui Dewan Keamanan, nanti bisa diinstruksikan untuk membentuk tribunal seperti terjadi di Yugoslavia. RN: Dan untuk mencegah itu paling aman memang mau nggak mau harus mengadili Wiranto di ad hoc ham Jakarta ya? LP: Saya kira demikian. Demikian Luhut M Pangaribuan praktisi hukum masalah internasional. * LASKAR FRON PEMBELA ISLAM KEMBALI AKAN PERANGI MAKSIAT Intro: Kelompok radikal Islam Fron Pembela Islam (FPI) mengadakan daftar ulang kembali anggota laskarnya. Pemimpin FPI, Habib Rizieq Shihab menyatakan laskar FPI akan giat kembali seperti 4 bulan lalu ketika laskar ini dibekukan, untuk dievaluasi. Kenapa diadakan evaluasi? Berikut keterangannya kepada Radio Nederland. Habib Rizieq Shihab [HRS]: Sebagaimana kita sampaikan empat bulan lalu bahwa pembekuan laskar FPI adalah dalam rangka evaluasi dan pembenahan daripada sistem kelaskaran itu sendiri. Dan Alhamdullilah selama empat bulan kita lakukan pembenahan di tingkat pimpinan, yaitu tingkat pimpinan kelaskaran. Mulai dari tingkat pusat sampai tingkat posko, itu kita anggap sudah selesai. Nah, saat ini kita mulai pembenahan di tingkat grassroot daripada kelaskaran yang jumlahnya ratusan ribu orang. Setelah itu akan kita adakan training dan testing. Dan bagi mereka yang lulus akan kita kirim ke Diklat, ke pusat-pusat pelatihan daripada kelaskaran itu sendiri. Dan ini tentunya akan terus berjalan sampai laskar bisa aktif seperti sediakala. Radio Nederland [RN]: Berarti terjadi suatu evaluasi. Jadi bagaimana hasil evaluasinya itu? HRS: Di tingkat pimpinan, artinya di tingkat komandan-komandan lapangan FPI, kita mendapatkan sejumlah oknum yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dari aturan main FPI itu sendiri. Dari mereka ini juga kita dapatkan ada mereka yang menyimpang setelah mereka direkrut oleh pihak lain, baik itu oleh pihak kepolisian, atau militer, ataupun oleh pihak intelijen. Jadi mereka sudah kita berhentikan secara tidak hormat. Tapi ada juga yang melakukan penyimpangan-penyimpangan karena ada penyimpangan perilaku saja. Nah ini sudah kita benahi. Jadi kebanyakan dari mereka kita berhentikan secara tidak hormat. RN: Penyimpangan perilaku itu seperti apa? HRS: Penyimpangan perilaku itu seperti melakukan kolusi dengan sejumlah tempat maksiat, atau menerima bantuan dari tempat maksiat. Itu sesuatu yang sangat diharamkan di dalam perjuangan FPI. RN: Ada orang yang menuduh FPI dibina oleh tentara atau oknum tentara dan polisi. HRS: Andaikata FPI ini memang binaan polisi, FPI tidak akan pernah benturan dengan polisi. Tapi ternyata ada sejarah perjuangan FPI. Itu tercatat begitu sering FPI itu bentrok, baik itu dalam bentuk pendapat, bahkan fisik dengan kepolisian. Ada pun tentara. Berapa banyak dalam perjuangan FPI, FPI juga mengkritisi soal militarisme dan lain sebagainya. RN: Memang kita harus memberantas hal-hal seperti itu. Tapi harus dengan cara kekerasan? HRS: Kekerasan itu merupakan pilihan terakhir. FPI memang selalu melakukan aksi-aksi damai. Bahkan FPI selalu mengajak untuk berdiskusi dan berdialog. Tapi pada saat semua itu mengarah ke jalan buntu, apa lagi yang harus kami lakukan, karena bukan kami harus langsung terjun ke lapangan untuk menutup jalan cara kami. RN: Saya pernah wawancara Thaha al Hamid dari Papua. Saya tanya pendapatnya tentang FPI, Fron Pembela Islam. Dia bilang kenapa Islam kok dibela-bela? HRS: Melihat ummat Islam saat ini banyak dipojokkan, banyak dihina. Perlu ada upaya untuk membela Islam sebagaimana mestinya. Jadi Thaha al Hamid itu suruh belajar Islam yang betul. Kalau dia belajar Islam betul, dia tidak akan menjadi pengkhianat negara. Kalau dia belajar Islam betul, dia tidak akan mengumumkan kemerdekaan Papua. Demikian ketua Fron Pembela Islam Habib Rizieq Shihab. * DICARI GUBERNUR BANK INDONESIA YANG SUPEL Intro: Jabatan gubernur Bank Indonesia adalah jabatan strategis, terutama bagi partai-partai yang sekarang berkuasa. Apalagi karena menjelang pemilihan umum tahun depan partai-partai butuh banyak dana. Karena itu sulit dibantah bahwa siapa pun yang akan menduduki kursi gubernur BI, dia harus supel dengan semua pihak. Siapakah tokoh yang seperti ini? Koresponden Jopie Lasut mengirim laporan berikut dari Jakarta: Meski kalangan DPR mendesak Presiden Megawati supaya segera mengajukan lagi calon baru untuk jabatan Gubernur Bank Indonesia, namun kemungkinan besar Megawati tidak akan merubah tiga calon yang sudah diajukannya. Bahkan hampir dapat dipastikan Miranda Gultom yang akan dipilih Megawati. Miranda dekat dengan kelompok-kelompok dalam PDIP seperti kelompoknya Laksamana Sukardi dan Panda Nababan. Yang terakhir ini sekarang menjadi orang dekatnya Taufik Kiemas, suami Presiden Megawati yang juga memimpin faksi yang kuat di PDI-P. Bagi kalangan DPR non PDIP, tiga calon yang diajukan yakni Miranda Gultom, Burhanuddin Abdullah dan Cyrillus Harinowo dianggap sebagai barang rongsokan yang sudah tidak layak lagi untuk menduduki jabatan Gubernur BI. Hal itu misalnya disampaikan oleh Alvin Lie, dari Fraksi Reformasi DPR. Selain pihak PAN yang dipimpin Amien Rais, anggota Komisi IX Achmad Hafiz Zawawi mengatakan "tiga calon gubernur BI yang diajukan tak ada yang masuk hitungan." Umumnya para anggota DPR tidak mau memilih salah satu dari tiga calon itu. Namun di Komisi IX suara PDI P cukup dominan sehingga posisi Miranda bisa dikatakan cukup kuat. Pada akhirnya akan ada lagi dagang sapi di kalangan orang-orang partai di DPR, kata seorang dosen Fakultas Ekonomi UI. Kalau Miranda berasal dari kampus UI, maka calon yang lain, Cyrillus Harinowo, berasal dari Universitas Gadjah Mada. Dia dikenal sebagai orang teknokrat lama seperti Widjojo Nitisastro dan Dorodjatun Kuntjoro Jakti. Ia pun didukung Bambang Kesowo. Boss Sekretariat Negara ini juga dekat dengan Megawati. Sedangkan calon ketiga yang diberitakan hanya sebagai pendamping saja, ialah Burhanuddin Abdullah. Ia dahulu pernah dipilih DPR menjadi Deputi Gubernur BI. Namun saat itu Gus Dur masih menjabat presiden. Dan ia ditarik dari BI menggantikan Rizal Ramli sebagai menko perekonomian. Tapi orang Unpad ini hanya menjabat beberapa hari saja sebagai menko. Orang-orang BI sendiri konon lebih condong pada Miranda Gultom, meski perempuan ini dahulu sempat bermesraan dengan keluarga Cendana. Ia dianggap cukup supel dengan semua pihak. Tetapi di kalangan pejabat BI sebenarnya ada perasaan kecewa mengingat masih cukup banyak ekonom di republik ini yang jauh lebih pantas untuk menjabat Gubernur BI ketimbang tiga calon yang tadi. Apalagi diketahui bahwa orang semacam Miranda ini terlalu dekat dengan pihak Lippo Grup yang justru bermasalah. Bagaimana pandangan kalangan oposisi yang berada di luar DPR RI? Mantan Ketua Dewan Mahasiswa UI, Hariman Siregar mengatakan: Hariman Siregar [HS]: Saya kira Bank Sentral itu fungsinya hanya menjaga stabilitas nilai rupiah. Jadi operationalnya, teknisnya, saya kira urusan Menteri Keuangan. Dalam arti, kalau kita berbicara mengenai penarikan modal dari luar negeri. Jadi Bank Sentral sekarang memang harusnya tetap dipertahankan agar tidak bisa dicampuri oleh pemerintah. Dan memang dia bertugas betul-betul menjadi penjaga mata uang, harga uang. Dan lebih aktif lagi mengawasi justru praktek-praktek perbankan yang sering sangat nakal dan membahayakan nilai tukar rupiah sendiri. Jopie Lasut: Tetapi sebagai orang politik sampai di mana partai-partai politik ingin memasukkan orang mereka sebagai Direktur Bank Indonesia misalnya? HS: Saya kira itu yang mesti dicegah. Jadi orang partai tidak boleh duduk sebagai Gubernur Bank Sentral, karena kembali, kalau Bank Sentral itu bisa dipengaruh oleh keputusan eksekutif, oleh pemerintah, yang saya takutkan akan keluar kebijakan-kebijakan moneter yang tidak bisa dipertanggungjawabkan lagi. Karena dengan kedudukan sekarang, pemerintah kan diharapkan hanya bisa membelanjakan uang fiskal. Jadi kebijakan moneter itu dia harus betul-betul tergantung dengan pasar, sebetulnya ditangani Bank Sentral untuk kebijakan moneter. Dengan Bank Sentral melihat kepentingan supaya uang yang ada di masyarakat, seperti Federal Research Bank di Amerika. Modal dasar Bank Indonesia adalah kepercayaan masyarakat. Sedangkan para calon gubernur yang ada sekarang kurang dipercaya masyarakat. Presiden Megawati harus mengajukan calon-calon bersih yang tidak terkait dengan orde baru. Mengingat Gubernur baru itu akan dipilih untuk lima tahun ke depan, maka masyarakat tentu akan mencurigai niat Megawati dan partai-partai yang kini menguasai eksekutif dan legislatif. Karena diketahui mereka selama ini hanya sibuk mengumpulkan dana bagi partai masing-masing. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
