--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia
Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Jumat 28 Februari 2003 16:20 UTC ** POLRI LIMPAHKAN PERKARA ABU BAKAR BA'ASYIR KE KEJAKSAAN TINGGI ** LEBIH DARI 50 ORANG DIDAKWA MELANGGAR HAM DI TIMOR LORO SA'E ** KOREA SELATAN KHAWATIRKAN PROGRAM NUKLIR KOREA UTARA ** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: KEUTUHAN OPOSISI IRAK SULIT DIPERTAHANKAN ** GEMA WARTA TOPIK INTERNASIONAL: MINAT PADA AFRIKA MENDADAK MENINGKAT ** GEMA WARTA TOPIK INDONESIA: KOPASSUS DITARIK DARI PAPUA, APA GANTINYA? ** GEMA WARTA TOPIK INDONESIA: IMING-IMING UNTUK INVESTOR ASING, KUBURAN BUAT PELAKU USAHA LOKAL? * POLRI LIPAHKAN PERKARA ABU BAKAR BA'ASYIR KE KEJAKSAAN TINGGI Polri melimpahkan perkara Abu Bakar Ba'asyir ke Kejaksaan. Jaksa penuntut umum mendapat waktu 14 hari guna menyusun dakwaan terhadap Ba'asyir. Ba'asyir dituduh melakukan makar, yang bisa dijatuhi hukuman seumur hidup. Sejumlah negara di Asia Tenggara menduga Ba'asyir adalah pemimpin jaringan islam radikal Jemaah Islamiah. Gerakan tersebut dianggap bertanggung jawab atas kasus peledakan bom di Bali tahun lalu, yang menewaskan lebih 200 jiwa. Polri juga menuduh Ba'asyir mempersiapkan serangkaian peledakan bom di gereja-gerja pada Hari Natal tahun 2000, yang menewaskan 19 jiwa. Lebih lanjut ia juga dituduh merencanakan pembunuhan terhadap Megawati Soekarnoputri, sewaktu masih menjabat wakil presiden. * LEBIH DARI 50 ORANG DIDAKWA MELANGGAR HAM DI TIMOR LORO SA'E Di Timor Loro Sa'e lebih 50 orang didakwa karena melakukan pelanggaran HAM sewaktu jajak pendapat di tahun 1999. Di antara tertuduh terdapat mantan Kepala Polisi Indonesia TimTim, Timbul Silaen, dan bekas pemimpin milisi pro-integrasi Eurico Guterres. Pengadilan PBB Timor Lorosae Selasa silam mendakwa mantan Panglima TNI Jenderal Wiranto dengan tuduhan pembunuhan, penyiksaan dan penculikan para pejuang kemerdekaan Timor Loro Sa'e. Presiden Timor Loro Sa'e, Xanana Gusmao meragukan kasus tuntutan itu. Ia menghendaki peranan lebih besar masyarakat internasional dalam kasus pelanggaran HAM semacam itu. Xanana mengatakan, Jum'at hari ini ia membahas kasus Wiranto itu dengan Perdana Menteri Mari Alkatiri dan parlemen. Selanjutnya, ia berpendapat tuntutan pengadilan itu tidak akan memperburuk hubungan Timor Loro Sa'e dangan Indonesia. * KOREA SELANTAN KHAWATIRKAN PROGRAM NUKLIR KOREA UTARA Korea Selatan sangat khawatir terhadap keputusan Korea Utara untuk membuka kembali reaktor nuklirnya yang kontroversial di Yongbyon. Demikian dinyatakan Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, sebagai tanggapannya terhadap laporan Amerika Serikat tentang kasus tersebut. Presiden Korea Selatan, Roh Moo-Hyun, berseru kepada Korea Utara untuk ikut bersama masyarakat internasional mengupayakan penyelesaian diplomatik atas konflik itu. Sementara itu Pyongyang masih belum secara resmi menyatakan pembukaan kembali reaktornya. -- PBB juga menyatakan kekhawatiran tentang laporan Amerika itu. Kalau laporan itu benar, berarti konflik di semenjung itu meluas, demikian jurubicara PBB. Maurice Strong, selaku utusan Sekjen PBB, Kofi Annan akan datang ke Korea Utara untuk merundingkan krisis itu. * IRAK BERSEDIA HANCURKAN RUDAL AL-SAMUDNYA Irak menyatakan, pada prinsipnya bersedia menghancurkan rudal-rudal al-Samutnya yang kontroversial itu. Tetapi Bagdad terlebih dulu menghendaki perundingan dengan para inspektur senjata PBB. Kasus rudal-rudal al-Samut mencuat, karena jarak jangkauannya lebih besar ketimbang dari yang ditentukan. Irak sejauh ini masih membantah tuduhan itu. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Donald Rumsfeld tidak perduli terhadap sikap Irak. Ia samasekali tidak yakin Irak benar-benar mau melakukan perlucutan senjata. Semantara itu Ketua Tim Inspeksi Senjata PBB, Hans Blix bersikap kritis terhadap kesungguhan kerjasama dari pihak Irak. Dalam laporan sementara yang barunya ia mengungkapkan, memang ada kemajuan-kemajuan dalam kerjasama itu, namun hasil nyata dari perlucutan itu tetap nihil. Selang sepekan, Blix akan menyampaikan laporannya kepada Dewan Keamanan PBB. Dewan tersebut sudah menyelenggarakan sidang pertamanya untuk membahas usulan Amerika dan Inggris tentang resolusi baru PBB tentang Irak. Dalam sidang tersebut terjadi perdebatan besar antara yang pro dan kontra terhadap serangan militer. Menteri Luar Negeri Rusia Igor Ivanov dalam kunjungannya ke Cina mengungkapkan pernyataan keras. Ia mengatakan, kalau perlu Rusia akan menggunakan hak vetonya, kalau hal itu memang bisa melindungi perdamaian dunia, tanpa menyebutkan Irak. * PARLEMEN ISRAEL DUKUNG KABINET BARU SHARON Parlemen Israel menyatakan mendukung kabinet baru pimpinan Perdana Menteri Ariel Sharon dari partai Likud. Perbandingan suara dalam parlemen Israel Knesset, 66 suara setuju dan 48 suara menentang. Koalisi Sharon menduduki 68 kursi dalam Knesset, tidak jelas ke mana perginya dua suara yang menentukan itu. Koalisi Tengah-kanan ini terdiri dari empat partai; yakni Partai Likud, Partai Shiui, partai nasionalis Uni Nasional dan Partai Agama Nasional. Partai-partai tersebut bergaris keras menentang terbentuknya negara Palestina. Harapan Sharon untuk membentuk pemerintah kesatuan nasional dengan Partai Buruh kiri gagal. Partai Buruh memutuskan untuk beroposisi, setelah kekalahan pemilu Januari tahun lalu. Dalam kabinet baru Israel muncul kembali sejumlah pejabat lama, termasuk Benjamin Netanyahu dari Likud. Ia mengincar jabatan Menteri Luar Negeri, namun kini harus puas dengan posnya yang baru sebagai Penteri Keuangan. * Seorang Pria Bersenjata Serang Konsulat Amerika di Karachi Seorang pria bersenjata menyerang konsulat Amerika di Karachi, Pakistan. Tiga anggota polisi Pakistan tewas, dan tujuh lainnya luka-luka. Orang tersebut melepaskan tembakan setelah terlebih dulu merampas senjata salah seorang polisi yang menjaga gedung tersebut. Namun orang itu tidak berhasil memasuki konsulat, dan segera ditangkap. Tidak ada korban di antara karyawan konsulat itu. Tahun lalu di gedung konsulat tersebut juga pernah terjadi ledakan bom mobil, yang menewaskan 12 jiwa warga Pakistan. * THAILAND TINJAU KEMBALI KEBIJAKAN KERAS PEMBERANTASAN OBAT BIUS Intro : Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawat, mengumumkan akan meninjau kembali kebijakan kontroversial memerangi obat bius. Operasi besar-besaran yang memberi wewenang luas polisi untuk membunuh itu, baru berlangsung beberapa pekan, tetapi sudah menewaskan seribuan orang. Radio Nederland menghubungi Marwaan Macan-Markar dari Interpress Service. Pertama kami tanyakan mengapa pemerintah Thailand, tiba-tiba datang dengan keputusan baru ini. Kami bacakan rangkuman wawancaranya. Menurut Marwaan Macan-Markar, keputusan pemerintah untuk mengubah kebijakan ini karena tekanan banyak kalangan, terutama dari media massa dan para anggota parlemen yang mencemaskan jumlah besar korban terbunuh dalam operasi ini. Pada bulan pertama saja, operasi yang direncanakan berlangsung selama lima bulan ini sudah menewaskan seribu jiwa. Sebagian ditembak langsung oleh polisi, sementara lainnya adalah korban perang antara sindikat narkoba. Methoda pemberantasan ini juga dikecam, karena daftar hitam berisi orang-orang yang diburu, ternyata tidak akurat. Karena menurut Komisi Hak-hak asasi manusia di Thailand, 50 nama dalam daftar hitam ternyata tidak bersalah, sama sekali. Bukan hanya kalangan pemerhati hak-hak asasi manusia yang mempertanyakan kebenaran daftar nama ini, tetapi sejumlah politikus dan komandan kepolisian juga mempertanyakannya. Masyarakat umum menyambut baik operasi besar-besaran ini. Karena Thailand mempunyai masalah serius dengan amfetamin apalagi negara ini merupakan pengkonsumsi terbesar amfetamin di dunia. Akibat pengawasan perbatasan yang lemah jutaan obat bius yang masuk dan dikonsumsi itu kebanyakan berasal dari Myanmar. Jadi pemerintah Thailand sulit untuk menutup arus masuk lewat perbatasan tersebut. Ketika pemerintah melancarkan operasi ini polling pendapat menunjukan warga Thailand mendukung kebijakan keras tersebut dengan angka di atas 66 persen. Namun dukungan itu terusik ketika terjadi dua insiden. Insiden pertama mengakibatkan tewasnya anak laki-laki berusia 9 tahun. Peristiwa itu menimbulkan kemarahan dan banyak warga mulai mempertanyakan tidak langsung kepada tujuan operasi itu, tetapi lebih kepada cara-cara yang dilakukan pemerintah. Kemudian insiden kedua terkuak hari ini ketika surat kabar bercerita tentang juru foto yang bekerja di salah satu pemancar televisi, bertemu dengan perdana menteri Thaksin Sinawat setelah orang tuanya tewas terbunuh. Orang tua yang terbunuh itu tidaklah terlibat, tetapi menjadi korban insiden kemanusiaan. Dan ini menjadi bahan bagi warga untuk mempertanyakan operasi tersebut. Kendati demikian, terlalu dini untuk cepat-cepat memastikan apakah pemerintah Thailand benar-benar akan menghentikan operasi ini. Beberapa hari belakangan ada perubahan cara berpikir. Sulit dipastikan apakah Perdana Menteri Thaksin Sinawat akan segera merubah cara kerjanya. Ia terkenal sebagai tokoh yang begitu tekadnya sudah bulat, maka ia akan meneruskan program yang telah diputuskannya itu. Tetapi tampaknya tingginya angka kematian akan membuat mereka mencocokan ulang cara penegakan program ini. Yang jelas sangat diragukan bahwa program ini akan sepenuhnya dibatalkan. * KEUTUHAN OPOSISI IRAK SULIT DIPERTAHANKAN Oposisi Irak yang bertemu di kota Salaheddin, wilayah Kurdi Irak, telah memilih enam anggota dewan pemimpin yang diharapkan memainkan peran penting dalam pemerintahan pasca Saddam Hussein. Tetapi seiring tanda berakhirnya rejim Saddam, lingkaran oposisi Irak terutama asal Kurdi menyuarakan keprihatinan bahwa mereka di masa depan akan berdampingan dengan Amerika dalam berbagai bidang pemerintahan pasca Saddam. Laporan redaktur Timur Tengah Bertus Hendriks. Dewan pemimpin oposisi Irak akan terdiri dari enam anggota untuk memuaskan tuntutan persaingan perbedaan etnis, agama dan kelompok politik di Irak. Di Irak terdapat orang-orang Syiah, Sunni dan Kurdi serta kelompok minoritas kecil Kristen Kaldean atau Turkmen. Tetapi kelompok ini tidak homogen, banyak sekali terjadi tumpang tindih agama dan identitas politik serta perpecahan di dalam tubuh kelompok itu sendiri. Orang Kurdi misalnya kebanyakan didominasi dua kelompok utama dan kadang-kadang bersaing satu sama lain. KDP diketuai Masoud Barzani dan PUK dipimpin oleh Jalal Talabani. Kaum Syiah bisa terdiri dari Muslim atau komunis atau orang sekular gaya barat seperti Ahmad Chalabi, kepala Kongres Nasional Irak pro Amerika. Goongan Sunni bisa terdiri dari nasionalis Arab atau kelompok persaudaraan muslim. Untuk membuka ruang bagi semua kelompok Dewan Pemimpin yang aslinya cuma terdiri dari tiga orang diperbesar hingga enam. Tetapi ketika oposisi Irak, yang dulunya terkenal akan keburukannya atas perpecahan dan percekcokan, sekarang mulai beraksi bersama, Amerika mengambil langkah untuk justru menyingkirkan mereka. AS jelas tidak mau menyerahkan Irak kepada pemerintah yang dibentuk sesuai garis pertemuan oposisi Salaheddin. Saat ini skenario Amerika untuk periode pasca Saddam berisikan pemerintahan pimpinan militer Amerika yang berkuasa selama dua tahun atau lebih, yang akan bekerja sama dengan oposisi Irak sebagai penasehat. Selain itu, Irak pasca Saddam juga memberi tempat kepada bekas jenderal dalam tentara Irak yang tidak terlalu dekat dengan Saddam atau bagian lain brirokrasi Irak saat ini. Ini menjadi kprihatinan besar dalam lingkaran oposisi Irak. Mereka takut AS tidak menepati janjinya mencegah pem-Baath-tan, penghapusan penuh elemen dari partai berkuasa Baath. Yang lebih cemas dari segalanya adalah orang-orang Kurdi. Amerika telah bersepakat dengan Turki, sehingga Amerika bisa menggempur Irak dari wilayah Turki, terhadap Irak Utara. Tetapi rupanya tidak hanya tentara Amerika akan masuk Irak. Dalam perjanjian, Turki sekarang sudah menempatkan ribuan pasukannya di sepanjang perbatasan, akan memasukkan hingga 40 ribu tambahan tentaranya lebih dalam lagi di Irak. Alasannya jelas. Turki bermaksud mencegah kemungkinan kemerdekaan Kurdistan, yang dapat memicu warga Kurdi minoritasnya di Turki Timur. Turki juga menentang Irak federal, seperti rencana yang ditawarkan oposisi Salaheddin. Ini akan memberikan Kurdi otonomi yang terlalu besar, khususnya apabila mereka akan menguasai ladang minyak Irak Utara. Oleh karenanya tentara Turki akan menahan segala gerakan tentara Kurdi untuk memasuki kota kaya minyak Kirkuk dan wilayah kaya minyak sekitar kota Mosul seperti yang terjadi di tahun 1991 menyusul kekalahan Saddam di Kuwait. Tetapi ribuan warga Kurdi sudah diusir dari Kirkuk dan desa-desa sekeliling selama berlangsung kampanye Arabisasi yang dilakukan Saddam Hussein. Sulit dibayangkan bahwa mereka tidak akan mencoba kembali ke rumah aslinya. Sebenarnya tidak saja Kurdi, tetapi demikian halnya juga dengan minoritas Turkmen, ujar Turki, yang menyatakan Kirkuk adalah kota orang Turkmen. Dan sekali pun dalam perjanjian antara Turki dan Amerika, tentara Turki tidak boleh masuk Kirkuk atau Mosul, Turki telah memastikan pihaknya akan bergerak melindungi hak-hak Turkmen di Kirkuk. Dengan pelbagai pernyataan yang saling bertentangan ini, maka ada kemungkinan terjadi pertempuran antara gerilya Kurdi dan tentara Turki yang masuk ke Irak sebagai pasukan pendukung Amerika. Lebih lagi tentara Turki tidak berada di bawah komando Amerika, sekali pun mereka diharapkan hanya beraksi dalam koordinasi dengan militer Amerika. Turki juga telah meminta, supaya sebelum menarik mundur tentaranya dari Irak pasca saddam, milisi Kurdi harus dilucuti. Semua suara-suara ini sangat tidak menyenangkan pemimpin Kurdi, yang sekarang meminta pembicaraan dengan Turki. Amerika telah mencoba meyakinkan kalangan Kurdi dan seluruh sisa oposisi Irak bahwa mereka datang bukan sebagai penjajah melainkan sebagai pembebas. Tetapi ini tidak menghapus keprihatinan Kurdi bahwa Amerika tetap membutuhkan Turki untuk menggusur Saddam dengan konsesi di pihak Kurdi. Jika keprihatinan mereka tidak diperhatikan, warga Kurdi yang terkenal keras akan memilih aksi militer, dan ini jauh lebih rumit dari tugas linglung saat ini untuk menyediakan skenario stabil pasca Saddam. * MINAT PADA AFRIKA MENDADAK MENINGKAT Amerika Serikat menggunakan segala jurus guna meraih dukungan dalam menggolkan resolusi baru di Dewan Keamanan PBB yang memungkinkan serangan di Irak. Hari-hari belakangan upaya mencari dukungan berpindah dari New York ke Afrika. Tiga dari 15 negara anggota Dewan Keamanan berasal dari Afrika: Kamerun, Angola dan Guinea. Suara mereka bisa menentukan. Prancis yang memperjuangkan perluasan tugas Inspektur sejata PBB, juga menyadari pentingnya setiap suara. Jadi Afrika, yang biasanya harus berteriak-teriak minta perhatian, mendadak diminati para delegasi resmi. Ulasan redaktur Afrika Pieternel Gruppen. Negara-negara Afrika cenderung menentang perang di Irak. Mereka takut perang akan menguras dana bantuan pembangunan. Mereka menyaksikan bantuan untuk Afrika menipis setelah perang di Afganistan. Tidak mengherankan bila Uni Afrika awal pekan ini menyatakan menentang perang. Sikap anti-perang itu kembali ditandaskan pada KTT Prancis-Afrika pekan silam di Paris. Walau begitu Amerika Serikat tetap mencari celah di Afrika. Terutama Angola, yang punya suara di DK, dipandang paling condong Amerika, demikian Hille Linders dari Pusat Kajian Belanda untuk Afrika Bagian Selatan. (Terjemahan) Angola, dipandang sebagai mitra penting, atau bisa dikatakan mitra paling dekat Amerika di benua Afrika. Angola juga berkepentingan untuk memelihara hubungan baik dengan Amerika. Angola punya minyak yang dijual ke Amerika Serikat." Guinea juga punya kursi di Dewan Keamanan PBB. Negara Afrika Barat ini bahkan akan mengambilalih jabatan ketua bergilir DK, Maret mendatang. Sangat mencolok ketika delegasi Guinea, di KTT Afrika-Prancis disambut hangat oleh Presiden negara tuan rumah, Jaqcues Chirac. Padahal dulu-dulunya tidak seramah itu. Sejak merdeka tahun 1957, hubungan Prancis-Guinea tidak mulus, demikian Roland Marchall dari CERI, Pusat Kajian Hubungan Internasional di Paris. Guinea sekarang harus menimbang kepentingan. (Terjemahan) Guinea adalah bekas jajahan yang juga berbahasa Prancis. Bisa diduga bahwa mereka akan memihak Prancis. Karena mereka juga merupakan anggota Organisasi Konferensi Islam, OKI. Jadi bisa dikatakan mereka akan milih kubu Prancis. Tetapi di sisi lain kita bisa juga mengatakan bahwa dua atau tiga tahun ini mereka menerima bantuan dana cukup signifikan dari Britania dan Amerika Serikat." Kamerun adalah negara Afrika ketiga yang juga punya hak suara dalam Dewan Keamanan. Negeri ini paling netral. Di PBB bermunculan spakulasi mengenai sikap Kamerun. Tetapi menurut Marchall, sulit memprediksi kemana tiga negara ini akan memihak. Harus diperhitungkan bahwa negara-negara ini bukan negara demokratis. Para pemimpin ini akan memberikan suara berdasar pada kepentingan pribadi, demikian Marchall: (Terjemahan) Harus diperhitungkan bahwa tiga negara itu tidak dikenal sebagai negara demokratis. Keputusan ada di tangan satu orang. Artinya keputusan yang akan diambil bukan suara mayoritas." Keputusan yang akan diambil negara-negara Afrika itu akan berpengaruh pada masa depan hubungan mereka dengan Amerika dan Prancis. * KOPASSUS DITARIK DARI PAPUA, APA GANTINYA? Panglima TNI, Endriartono Sutarto mengumumkan awal penarikan pasukan Kopassus dari propinsi Papua. Menurut Jenderal Endriartono, situasi keamanan di Papua sudah kondusif. Di Papua, satuan Kopassus sering dikait-kaitkan dengan pelbagai peristiwa berdarah, seperti pembunuhan pemimpin Dewan Presidium Papua Theys Hiyo Eluay dan penembakan di Timika. Benarkah Tanah Papua sudah tenang dan keamanannya kondusif? Bagaimana kalangan mahasiswa di Papua menyambut penarikan Kopassus yang ditakuti itu. Radio Nederland meminta tanggapan Leo Imbiri, dari Pilar Mahasiswa Dewan Presidium Papua. Leo Imbiri [LI]: Di berita lokal itu juga ada pemberitaan bahwa Kopassus sudah ditarik dari Papua. Tetapi dalam realitas yang ada, kami melihat bahwa penjelmaan dari Kopasus itu sudah banyak ada di lapangan. Ada milisia-milisia yang sudah dibentuk. Tetapi juga yang saya ketahui sampai sekarang ini, di BIN, Badan Intelegen Negara itu ada satu meja, khusus yang ditangani oleh Pak Muhdi. Itu adalah salah satu jenderal menjadi komandan Kopassus. Dalam pemberitaan itu ada penarikan Kopassus. Tetapi di lapangan itu juga ada realitas bahwa terus terjadi intimidasi, terus terjadi teror terhadap masyarakat. Saya mau sampaikan, saya sedang berada di lokasi Sidang Dewan Adat Papua. Dan tiba-tiba kami dikagetkan dengan kehadiran anggota TNI yang berpakaian lengkap. Walau pun mereka tidak melakukan teror langsung, kepada masyarakat, tetapi kehadiran mereka dalam suatu pakaian seragam lengkap itu mengakibatkan beberapa anggota yang sedang serius menggeluti persoalan adat di tanah Papua itu, menjadi semacam kaget, ketakutan. Jadi saya rasa ini merupakan bagian dari suatu operasi yang terjadi di waktu yang lalu, sebab ini pengalaman kami di Indonesia di waktu lalu, itu belum berakhir. Dan itu masih terus ada sampai sekarang. Radio Nederland [RN]: Jadi apa yang diberitakan bahwasanya Kopassus ditarik itu tidak menjamin bahwa di Papua tidak ada lagi kegiatan-kegiatan TNI, begitu? LI: Selama kami tidak mempunya kebebasan mengeluarkan pendapat, aspirasi kami, kalau ada tekanan seperti tadi malam yang kami alami, saya melihat bahwa itu bukan jaminan untuk mengatakan bahwa kami bebas dari tekanan-tekanan. RN: Apakah Anda juga bisa memberikan pendapat tentang rencana pemerintahan Megawati, pemekaran provinsi Papua ini menjadi tiga bagian itu? LI: Ya, sebetulnya saya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Sekjen Presidium Dewan Papua bahwa ini menejemen preman. Kalau kita melihat dari strata hukum di Indonesia, pada waktu masyarakat berteriak "Papua Merdeka", setelah memutuskan dalam Kongres Rakyat Papua, maka pemerintah pusat mencoba melalui TAP MPR menurunkan suatu solusi tentang otonomi khusus bagi rakyat Papua. Undang-undang itu belum dilaksanakan, MMPnya belum dibentuk, kemudian muncul lagi pemekaran. Sesudah pemerkaran muncul, kemudian Menko Polkam mengatakan, jangan kita memperdebatkan soal otonomi khusus dan pemekaran. Dan saya pikir ini hal-hal yang menimbulkan konflik horisontal di tengah-tengah masyarakat. Kami mangalami hal itu dalam Sidang Dewan Adat ini. Pada waktu kami memutuskan menggumuli tentang pemekaran dan ada suatu sikap keluar untuk menolak pemekaran itu. Kalau di suatu daerah, itu teman-teman dari daerah itu merasa bahwa ini suatu ancaman. Sebab kalau keputusan itu dibuat, sebentar mereka pulang ke daerah, dan terjadi konflik horisontal di sana, dengan masyarakat yang ada di sana. Dan saya pikir ini suatu kebijakan yang dapat mengakibatkan munculnya konflik horisontal yang besar di kalangan masyarakat Papua. RN: Apakah Anda juga melihat bahwasanya memulai penarikan Kopassus ini ada kaitannya sebagai ongkos pembayaran untuk memperlancar, ini maksudnya pemikiran Jakarta, untuk memperlancar proses pemekaran ini. LI: Saya belum mendapat bukti yang otentik tentang isu ini, tapi kami dapat informasi bahwa batas antara satu provinsi satu dengan provinsi yang lain akan diadakan satu daerah yang disebut zona, itu daerah kintal. Dan daerah kintal itu selalu dijaga oleh pihak keamanan. Itu belum terealisasi, tapi saya belum percaya bahwa penarikan pasukan itu dapat menghentikan konflik horisontal yang ada di tanah Papua itu. Saya mau jelaskan bahwa betul Kopassus sudah ditarik, tetapi ada milisi-milisi yang sudah lama dibangun di tanah Papua. Ada satgas Merah-Putih, ada apa yang kita sebut Tentara Bantuan Operasi, ada Laskar Jihad dan lain sebagainya yang bisa merongrong ketenteraman masyarakat. Jadi kalau besok tentara ditarik sampai habis, tapi kalau masih ada konflik di tanah Papua apa itu artinya bagi kami. Kami butuh keamanan, kami butuh kesejahteraan, kami butuh kedamaian di tanah ini. Itu saja yang terpenting. Dan saya bisa menyetujui bahwa itu sebagai bagian dari skenario pemekaran. Demikian Leo Imbiri dari Pilar Mahasiswa Presidium Dewan Papua. * IMING-IMING UNTUK INVESTOR ASING, KUBURAN BUAT PELAKU USAHA LOKAL? Layaknya pihak yang ingin mengambil hati, Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM mengumbar seribu janji. Katanya, jika investor asing diperlakukan sama dengan investor lokal maka biaya dan pajak bisa murah, dan modal asing akan mengalir lancar. Mudah dipahami, iming-iming ini ditawarkan karena investor asing terus menipis. Bukankan sejumlah investor seperti industri sepatu Nike, Reebook, serta Sony sudah hengkang dari negeri ini? Sementara investor baru yang dimotori oleh Jepang dan Eropa menunda investasi di Batam. Inilah soalnya: perdebatan Rancangan Undang Undang Zona Perdagangan Bebas di DPR terus berlarut-larut. Untuk mengatasi krisis ini, dalam Rancangan Undang Undang Penanaman Modal yang baru, pemerintah akan memberi kebebasan bagi investor asing. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Theo F. Toemion mengatakan, pintu semua sektor usaha yang ada di Indonesia akan dibuka untuk investor mancanegara. Selain itu mereka juga akan mendapat perlakukan yang sama dengan investor dalam negeri. Rencana ini mengundang penolakan banyak pihak. Namun menurut Teomion, masuknya investor asing akan menimbulkan kompetisi yang punya hasil baik bagi rakyat. Misalnya biaya dan tarif akan lebih murah. Theo F Toemion: Mari kita fokus aja semangat tahun 1967 apa? Liberalisasi kan. Nah itu kan terbukti membawa hasil. Dalam UU ini kenapa semangat ini juga kita nggak pertahankan. Silakan asing masuk ke semua sektor. Saya tetap konsisten. Kalau membiarkan asing masuk ke semua sektor akan menjadi kompetisi dan ujung-ujungnya rakyatlah yang akan menikmati tarif listrik yang murah. Selama ini kan karena asing nggak boleh, harus BUMN, akibatnya efisiensi nggak ada. Akibatnya tiap tahun rakyat yang dibebankan harus naik listrik, naik telepon ribut. Coba lihat di Hongkong tarif telepon lokal tidak usah bayar karena semua ada kompetisi. Meski demikian penolakan rencana itu tetap datang bertubi-tubi, dari kalangan pemerintah seperti Departemen Perindustrian dan Perdagagan serta para pengusaha lokal. Heroe Wiedjatmiko dari Kompartemen Minyak dan Gas, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, menyatakan pengusaha Indonesia belum siap menerima investor asing. Apalagi Organisasi Perdagangan Dunia WTO masih memberikan waktu 20 tahun untuk negara berkembang sebelum menerima pemodal luar berinvestasi. Heroe Wiedjatmiko: Kalau kita mau jujur ya nggak mungkinlah kita siap. Satu. Kedua negara maju itu pun juga munafik semua. Dia globalisasi tapi melindungi usaha dalam negeri. Amerika mengeluarkan Safe Guard yang intinya melindungi produk mereka. Jangan sampai ekonomi kita yang sedang carut marut mengeluarkan kebijakan yang menjual negara ini. Kita memang butuh investasi tapi jangan negara ini dijual semua. Kehadiran investor asing di semua lini juga dikhawatirkan bakal mematikan pengusaha dalam negeri. Sebab, menurut J.S. Djimanto Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, para pengusaha lokal masih banyak menghadapi kendala. Mulai dari soal modal, teknologi hingga jaringan usaha. J.S. Djimanto: Sebenarnya tidak ada masalah seandainya kita melaksanakan undang-undang itu sudah betul-betul sesuai dengan apa yang dimaksud dengan Undang Undang itu. Terutama UU tentang antimonopoli dan persaingan yang tidak sehat. Asal itu dilakukan dengan konsekuen tidak ada masalah. Kalau sekarang belum 100% siap karena pelaksanaan undang-undang itu enforcementnya belum 100% dikaji dulu ya...saya pikir kok musti dikaji dulu. Sementara itu, pengamat ekonomi Mohamad Chatib Basri berpendapat, pembebasan pasar belum tentu bisa menjaring investor asing. Selama ini mereka tidak berminat masuk karena kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia belum sehat. Chatib Basri: Makanya kalau anda mau buka pun, sekarang investor asing nggak mau masuk. Orang di sektor yang dari dulu udah terbuka aja mereka lari kok. Lihat aja kasus Sony. Oke kita bicara liberalisasi mengenai ini, kita memang butuh investasi masuk ke sini, bagus. Kalau anda melakukan liberalisasi harus dilihat bahwa pasarnya ada. Jangan sampai hanya mengubah monopoli pemerintah ke swasta. Misalnya kalau cuma mau mengubah monopoli listrik pemerintah ke asing ya percuma. Yang penting ada struktur pasar. Sebenarnya sudah setahun ini Indonesia berbenah diri memperbaiki iklim investasinya. Sayang dampaknya belum juga terasa. Masalah keringnya investor asing bukan cuma pasar yang tertutup dan termonopoli. Serangan bom, masalah buruh, pelaksanaan otonomi daerah yang menyimpang, prosedur investasi rumit dan ketidakpastian hukum membuat investor asing enggan melirik Indonesia. Tidak mengherankan kalau bulan lalu Badan Koordinasi Penanaman Modal menyatakan kini Indonesia mengalami investasi terendah sejak krisis ekonomi 1997. Sementara itu orang terus sibuk berbeda pendapat. Tak ada upaya duduk bersama mencari cara agar investasi asing masuk tanpa harus membuat usaha pengusaha lokal ikut terkubur. Jalan tengah itu harus bisa ditemukan. Tim liputan 68H Jakarta melaporkan untuk Radio Nederland di Hilversum --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
