Sebagaimana telah banyak diberitakan, dalam rangkaian kunjungan
pertamanya sebagai menteri luar negeri Amerika Serikat, Hillary
Clinton akan berkunjung ke Jepang, Indonesia, Korea Selatan dan China.
Kunjungan ke Indonesia akan dilakukan pada tanggal 18-19 Febuari 2009
ini. Menurut Juru Bicara Deplu AS Robert Wood di Washington,
"Indonesia adalah negara yang penting bagi AS sebagai negara dengan
jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia. Menlu merasa penting untuk
merangkul Indonesia lebih awal." (Kompas.com, 7/2/09).
Tentang agenda kunjungan ke Indonesia, Dubes AS untuk Indonesia
Cameron Hume mengungkapkan, Menlu Hillary bersama para pejabat negara
tuan rumah akan membicarakan pendekatan-pendekatan bersama dalam
menghadapi tantangan yang melanda masyarakat internasional. Selain
terkait dengan krisis pasar keuangan dan isu-isu kemanusiaan, Hume
mengungkapkan, "Beliau (Hilarry, red.) akan bertukar pandangan
mengenai hubungan AS-Indonesia yang terus berkembang, termasuk
kerjasama di berbagai bidang seperti pendidikan, keamanan regional,
lingkungan hidup, perdagangan dan kesehatan."
Rencana kunjungan itu mendapat sambutan besar dari kalangan pejabat di
Indonesia. Pasalnya, kunjungan Menlu AS yang baru biasanya dilakukan
ke Eropa atau Timur Tengah, dan baru sekarang ke wilayah Asia,
khususnya Indonesia. Rencana kunjungan itu membuat Pemerintah
Indonesia merasa senang dan bangga. "Kita melihat Indonesia sudah
masuk dalam radar negara besar sebagai emerging country (negara yang
sangat penting. red.) yang patut diperhitungkan dalam kontribusinya di
dunia ini," ujar Mensesneg Hatta Rajasa di Jakarta, Kamis kemarin
(MIOL, 5/2/09).
Makna di Balik Kunjungan
Jika dicermati lebih jauh, kunjungan Menlu AS ke Indonesia sebagai
negeri dengan penduduk Muslim terbesar di dunia mengandung sejumlah
tujuan. Sayangnya, tujuan tersebut seluruhnya semata-mata demi
memenuhi ambisi politik dan ekonomi AS. Di antara tujuan di balik
kunjungan Menlu AS itu adalah:
Pertama, memulihkan citra AS secara internasional, khususnya di Dunia
Islam, yang terlanjur semakin terpuruk selama kepemimpinan Bush.
Terpuruknya citra AS tentu saja terutama karena pendudukan sekaligus
tindakan brutal AS di Irak dan Afganistan; juga dukungan AS yang
membabi-buta dan terus-menerus terhadap Israel, khususnya dalam kasus
Pembantaian Gaza oleh Israel baru-baru ini. Citra itulah yang hendak
"diperbaiki" oleh AS. Karena itulah, Indonesia sebagai negeri Muslim
terbesar diharapkan bisa menjembatani hubungan Dunia Islam dengan
Barat, khususnya AS, supaya citra AS di mata Dunia Islam bisa
diperbaiki. Ini tentu sejalan dengan strategi baru Obama dalam politik
luar negerinya, yakni penggunaan "smart power" (kekuatan pintar).
Inilah juga yang bisa kita simak dari pernyataan Hillary, dalam dengar
pendapat di depan Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS (13/1/2009),
bahwa dirinya akan bekerja "memperbarui kepemimpinan Amerika melalui
diplomasi yang akan meningkatkan keamanan kita, mengedepankan
kepentingan kita, dan mencerminkan nilai-nilai kita."
Jadi, tujuan utama dari berbagai kunjungan Menlu AS tersebut tidak
lain adalah untuk memperbarui kepemimpinantermasuk citraAS di dunia.
Kedua, dalam konteks masalah Palestina, AS berharap bahwa Indonesia
bisa memainkan peran di dalamnya, terutama karena Indonesia memiliki
hubungan yang semakin dekat dengan Hamas dan rakyat Palestina secara
umum. Bahkan menurut Wapres Jusuf Kalla, Wapres AS Joe Biden secara
khusus telah meminta proposal ke Indonesia tentang penyelesaian
konflik Palestina (MIOL, 8/2/09).
Persoalannya, Presiden Barack Obama telah menandaskan bahwa
kesepakatan dengan rakyat Palestina harus tetap menjaga identitas
Israel sebagai negara Yahudi yang memiliki perbatasan aman dan diakui.
Israel harus dibela dan al-Quds harus menjadi ibukota Israel dan
sebagai kota bersatu. Ia menyebut pertemanan AS dengan Israel tidak
mungkin dipisahkan (Inilah.com, 6/2/09).
Artinya, penyelesaian masalah Palestina harus sesuai dengan garis yang
telah ditandaskan oleh Obama/AS. Karena itu, Pemerintah Indonesia
tidak boleh terjebak dengan skenario itu. Jika Indonesia mengikuti
keinginan AS itu, berarti Indonesia telah menjadi perantara bagi
terwujudnya pengakuan legal terhadap keberadaan Yahudi-Israel sang
penjajah, yang telah mencaplok tanah Palestina.
Ketiga, dalam konteks keamanan regional, AS ingin memastikan kerjasama
yang lebih erat dengan Indonesia, khususnya terkait dengan isu
terorisme dan keamanan di Selat Malaka. Dalam hal ini, Deputi Juru
Bicara Departemen Luar Negeri AS Robert Wood mengatakan, "Amerika
mungkin membuka kembali program Korps Perdamian AS di Indonesia
setelah dihentikan sebelumnya pada pertengahan 1960-an." (Antara, 9/2/09).
Dengan kata lain, lewat kunjungan ini, AS ingin memastikan bahwa
Indonesia akan tetap melanjutkan program perang melawan terorisme,
meski dengan cara yang sedikit berubah sesuai dengan gaya AS yang
berubah di bawah Obama. Adapun terkait dengan Selat Malaka,
sebagaimana diketahui, selama ini terus diopinikan bahwa Selat Malaka
menjadi salah satu jalur pelayaran yang rawan perompakan. Padahal
Selat Malaka langsung berkaitan erat dengan keamanan regional, bahkan
dunia, selain berkaitan erat dengan keamanan pasokan minyak dan bahan
baku lainnya. Karena itu, kunjungan ini akan digunakan Hillary untuk
membuka pintu lebih lebar bagi kerjasama AS-RI yang lebih dalam untuk
mengontrol keamanan Selat Malaka ini.
Keempat: AS mulai menyadari pesatnya perkembangan Islam dan kesadaran
umat Islam di Indonesia untuk kembali pada syariah agama mereka,
sebagaimana yang ditunjukkan oleh berbagai hasil survey. Hal ini
dipandang bisa menjadi ancaman potensial bagi penjajahan AS di kawasan
ini. Di mata AS, meningkatnya kesadaran umat Islam itu akan mengancam
nilai-nilai mereka seperti Demokrasi, HAM, Pluralisme, Kebebasan dan
Kesetaraan Gender, yang pada akhirnya akan menggulung tradisi
penjajahan mereka di negeri ini.
Karena itu, AS ingin Indonesia memelopori dan mendorong Dunia Islam
menjadi menganut Islam moderat dan menjunjung demokrasi. Untuk itu,
Indonesia harus lebih dulu menunjukkan diri menjadi negara moderat dan
demokratis. Negara moderat dan demokratis tentu saja maksudnya adalah
negara yang bersahabat dengan AS dan tidak anti AS serta
mempertahankan sistem dan nilai-nilai sekular. Dubes AS untuk
Indonesia Cameron Hume mengisyaratkan hal ini. Ia menyatakan, Menlu
Hillary menantikan untuk melihat langsung bagaimana Indonesia berubah
menjadi negara demokrasi yang stabil, moderat dalam wilayah penting
ASEAN. Harapan ini kemudian diamini Menlu RI Hassan Wirajuda.
"Sepanjang RI-AS menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia,
demokrasi, dan pluralisme, ada cukup alasan untuk mengeratkan hubungan
bilateral." (Kompas, 7/2/09).
Kelima: Di depan Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS (13/1/2009),
Hillary menyebut Indonesia memiliki peran penting dalam memecahkan
masalah krisis ekonomi global (Detiknews.com, 14/01/09). Tentu bukan
karena Indonesia dianggap mampu mengatasi krisis global. Pernyataan
Hilarry tersebut harus dimaknai bahwa dalam pandangan AS, Indonesia
bukan saja telah dan akan menjadi pasar potensial bagi produk AS,
tetapi juga menjadi sumber bahan-bahan baku dan suplay energi bagi
industri AS. Apalagi banyak perusahaan AS yang telah lama beroperasi
di Indonesia sekaligus menguasai akses terhadap sumber-sumber kekayaan
tersebut. PT Freeport dan ExxonMobil adalah di antaranya. Inilah
kepentingan AS yang ingin terus dipertahankan di Indonesia.
Keenam: Kunjungan ini dilakukan menjelang Pemilu Legislatif dan
Pilpres 2009. Dalam agenda kunjungannya, Menlu AS itu juga
direncanakan akan bertemu dengan sejumlah tokoh dan politisi di negeri
ini, termasuk para calon capres dan cawapres. Kunjungan ini secara
kasatmata bisa dibaca sebagai upaya AS untuk memastikan dukungannya
kepadasekaligus terpilihnyatokoh dan politisi yang bisa menjamin
kepentingannya di negeri ini. Apalagi dalam rentang sejarah
kepemimpinan di negeri ini sejak awal kemerdekaan hingga era
reformasi, secara langsung ataupun tidak, AS turut `menentukan'
naik-turunnya para pemimpin di negeri ini.
Catatan Kritis
Memperhatikan penjelasan di atas, jelas bahwa kunjungan Hillary pada
18-19 Februari ini akan lebih menguntungkan AS. Apalagi menurut Menlu
Hassan Wirajuda, Pemerintah Indonesia sendiri sampai awal Februari
belum menentukan agenda khusus yang akan dibicarakan dengan Menlu AS
Hillary. Hal itu menunjukkan kekurangsiapan Indonesia dalam melakukan
pembicaraan dan negoisasi dengan AS. Inilah ironi dari potret negara
yang di klaim negara besar, padahal arah kebijakan politik luar
negerinya ternyata tidak jelas.
Lebih dari itu, kunjungan Hillary ke Indonesia pada tanggal 18-19
Februari ini tidak lain adalah untuk lebih menguatkan pengaruh AS di
kawasan regional, khususnya di Indonesia.
Karena itu, sudah seharusnya Pemerintah tidak terjebak dengan skenario
dan keinginan AS. Pasalnya, AS adalah negara penjajah pengemban utama
ideologi Kapitalisme, yang menjadikan penjajahan sebagai metode baku
dalam menjalankan politik luar negerinya. Metode penjajahan ini tidak
pernah berubah selamanya. Yang berubah hanyalah strategi dan caranya
saja; dari sebelumnya "hard power" menjadi "smart power", sebagaimana
diistilahkan Presiden AS Obama. Jika kedua cara tersebut mendapatkan
tempat atau diberi kesempatan oleh para penguasa negeri Islam,
khususnya Indonesia, maka hal itu jelas bertentangan dengan firman
Allah SWT:
]وَلَنْ
يَجْعَلَ
اللهُ
لِلْكَافِرِينَ
عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ
سَبِيلاً[
Allah sekali-kali tidak akan pernah memberikan jalan kepada
orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang Mukmin (QS an-Nisa'
[4]: 141).
Lebih dari itu, membantu kepentingan negara-negara kafir harbi seperti
AS, apalagi tunduk pada kemauannya, dengan mengorbankan kepentingan
dan kamaslahatan kaum Muslim, merupakan bentuk nyata pengkhianatan
kepada Allah, Rasul-Nya dan kaum Muslim. Padahal tindakan demikian
nyata-nyata telah diharamkan oleh Allah SWT:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah
dan Rasul-Nya; jangan pula kalian mengkhianati amanat-amanat yang
dipercayakan kepada kalian, sedangkan kalian mengetahui (QS al-Anfal
[8]: 27).
