well...cuma ada satu cara...kurangin jumlah penduduk
Tiap keluarga cuma diperbolehkan punya satu anak, setelah melahirkan anak
pertama si Ibu akan diberikan tanda/blacklist supaya gak boleh punya anak
kedua...kalo nekat yah punya anak 2 yah didenda miliaran rupiah atau
penjara.Kalo masih memikirkan anak pemberian Tuhan yah situasi dunia gak
bakalan selesai....global warming diakibatkan oleh jumlah penduduk dunia ,
lowongan pekerjaan kurang, binatang banyak yg terancam punah dan food suply yg
berkurang serta pemakaian minyak semakin meningkat seiring jmlh penduduk yg
bertambah....Bayangin kalo penduduk dikurangin setengah yah gak bakalan bnyk
pengangguran dan hidup masih bisa makmur.
Keluarga yg gak punya anak akan diberikan reward atau tunjangan sosial yg
besar....
Mgkn banyak yg gak setuju tapi ini salah satu solusi....
Masabi Masabi <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Wah kok laporan kompas sering bertolak belakang sama statistik jumlah
pengangguran dan orang miskin yang tiap tahun selalu berkurang.. :D
menurut binusian yang mana yang lebih bener yach ?
statistik yagn diumumkan ama menteri tiap tahun.. ato laporan kompas ???
kalau orang kategory nganggur dan miskin sekarnag ada sekitar 36 jt.. menurut
statistik.. dan ditambah 15 juta yang baru.. berarti dari 200 jt penduduk ada
lebih dari 55 jt orang miskin.. (25%) gimana peran serta binusian dalam
mengentaskan kemiskinan?? apa yang bisa dilakukan..
misalnya dengan beramai ramai kerja ke SG, dan amrik buat bantu devisa dalam
negeri..
any idea??
http://www.kompas.com/kompascetak.php/read/xml/2008/05/08/0020578/bisa.ada.1568.juta.orang.miskin.baru
Bisa Ada 15,68 Juta Orang Miskin Baru
Pemerintah Berusaha Keras Kurangi Tekanan APBN
Kamis, 8 Mei 2008 | 00:20 WIB
Jakarta, Kompas - Lembaga Kajian Reformasi Pertambangan dan Energi
memperkirakan, kenaikan harga BBM sebesar 30 persen berpotensi mengakibatkan
orang miskin bertambah sebesar 8,55 persen atau sekitar 15,68 juta jiwa.
Data Badan Pusat Statistik mencatat, jumlah orang miskin se-Indonesia adalah
16,85 persen dari total populasi atau sekitar 36,8 juta jiwa.
Berdasarkan simulasi yang dibuat, kenaikan harga BBM 30 persen juga
mengakibatkan tambahan inflasi sebesar 26,94 persen. Selain memperhitungkan
harga BBM, simulasi itu juga memasukkan komponen produk domestik bruto,
penerimaan dan pengeluaran pemerintah, defisit anggaran, investasi, dan ekspor.
âMemang angka ini terlihat sangat besar, tetapi kalau dilihat dari realitas
kenaikan harga barang, memang lebih tinggi,â ujar Direktur Eksekutif Lembaga
Kajian Reformasi Pertambangan dan Energi Pri Agung Rakhmanto di Jakarta, Rabu
(7/5).
Menurut Pri Agung, untuk kenaikan harga BBM sebesar 30 persen, kompensasi yang
harus diterima masyarakat minimal Rp 168.000. Sementara itu, pemerintah
berencana memberikan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 100.000 per bulan
kepada 19,1 keluarga miskin begitu harga BBM dinaikkan. Selain itu, pemerintah
juga memberikan bantuan komoditas pangan berupa minyak goreng dan gula. Bantuan
ini akan berlangsung setidaknya selama satu tahun.
Pri Agung menambahkan, kalau rata-rata harga minyak naik sampai 105 dollar AS
per barrel, pemerintah masih bisa menekan defisit anggaran dengan mengurangi
marjin keuntungan dan biaya pendistribusian (alpha) Pertamina maupun mengurangi
belanja pembangunan. âMenurunkan alpha dari 9,5 persen menjadi 5 persen,
subsidi energi bisa dihemat sekitar Rp 9,5 triliun,â ujar Pri Agung.
Inflasi langsung turun
Pengamat ekonomi Chatib Basri memperkirakan, begitu harga BBM naik 30 persen,
inflasi bisa naik sampai 3 persen pada bulan tersebut. âTapi, inflasi
langsung turun pada bulan berikutnya karena konsumsi BBM biasanya langsung
turun. Kalau konsumsi turun, impor BBM juga berkurang. Inflasi juga bisa
ditekan lagi bila pemerintah melakukan program stabilisasi harga pangan,â
kata Chatib.
Jika dibandingkan dengan kenaikan harga BBM pada Maret 2005 yang juga 30
persen, dampak terhadap inflasi akibat kenaikan harga BBM tahun ini akan lebih
tinggi karena porsi premium dalam kenaikan lebih besar.
Berbagai penghematan
Sebelumnya, pemerintah sudah menegaskan bahwa selain menaikkan harga BBM,
berbagai upaya untuk mengurangi tekanan terhadap APBN juga akan dilanjutkan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penyaluran dana bagi hasil
migas akan dibatasi agar sesuai dengan pagu, pembatasan volume BBM dengan kartu
kendali dilanjutkan, serta tagihan listrik di departemen dan instansi akan
dijatah. Penghematan dari tagihan listrik ditargetkan mencapai 30 persen.
Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi J Purwono mengatakan, inpres penghematan
energi yang akan segera dikeluarkan memuat sanksi yang tegas tidak hanya kepada
instansi pemerintah, tetapi juga pelanggan swasta. âPelanggan besar di atas
6.600 VA yang boros akan dikenai tarif nonsubsidi,â kata Purwono.
Dipertanyakan
Di Bandung, pengamat ekonomi dari Universitas Padjadjaran, Ina Primiana,
mempertanyakan efektivitas BLT. Program BLT hanya sebagai penanggulangan jangka
pendek yang tidak menyelesaikan akar permasalahan.
âBLT itu hanya mampu merambah masyarakat miskin selama satu tahun ke depan.
Padahal, kenaikan harga BBM hingga 30 persen ini menyebabkan daya beli
masyarakat semakin rendah sehingga uang BLT itu tidak ada artinya,â ujar Ina.
Menurut Ina, kenaikan harga BBM tidak hanya memukul masyarakat kecil dan
menengah, tetapi juga sektor dunia usaha, sedangkan pemberian BLT hanya
menanggulangi sesaat kesulitan masyarakat miskin saja.
âPemerintah seharusnya menyadari bahwa kenaikan ini memukul dunia usaha yang
hitungannya baru berdiri dari pukulan kenaikan harga BBM pada 2005,â kata
Ina. Maka, seharusnya pemerintah dapat lebih arif menanggulangi masalah
kenaikan harga BBM dunia dengan membentuk suatu program ekonomi jangka panjang
atau menengah.
Ini dapat dilakukan dengan mengevaluasi kembali kebijakan dan proyek pemerintah
yang kurang efisien. Dengan demikian, penghematan tidak dilakukan melalui
pencabutan subsidi BBM. âDana hasil efisiensi proyek dan kebijakan dapat
dialihkan untuk menjaga kestabilan harga BBM sehingga sektor usaha yang baru
berdiri dapat tumbuh,â kata Ina.
Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy mengemukakan, kenaikan harga BBM hanya
merupakan jalan pintas pemerintah untuk melepaskan diri dari beban keuangan
negara. Namun, kebijakan tersebut menuai dampak buruk yang melemahkan daya beli
masyarakat, meningkatkan kemiskinan, dan memukul sektor usaha.
Menurut Ichsanuddin, ada sejumlah kebijakan alternatif yang dapat ditempuh
untuk menyelamatkan ekonomi, antara lain mengurangi alokasi pembayaran pokok
dan bunga utang melalui penjadwalan kembali pembayaran utang luar negeri,
seperti yang dilakukan Argentina dan Brasil, serta restrukturisasi utang dalam
negeri dan pemangkasan biaya pengadaan BBM. (yop/nit/A15/MDN/ LAS/ACI/DOT/lkt)
__________________________________________________________
Be a better friend, newshound, and
know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it now.
http://mobile.yahoo.com/;_ylt=Ahu06i62sR8HDtDypao8Wcj9tAcJ
---------------------------------
Be a better friend, newshound, and know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it now.
[Non-text portions of this message have been removed]
