Hal hal yang detail mengenai pembayaran ini memang berbeda beda, tetapi yang benar tetap satu: tanpa pembayaran ini tak ada pengakuan kedaulatan secara internasional, tepat seperti bung ALIANTONY ALI tulis, jadi bukan soal pampasan yang disebut ci Ul. pampasan adalah terbalik, tugas membayar kepada kita, itupun oleh Jepang, tak ada urusan dengan Belanda.
Seperti bung ALIANTONY ALI singgung, kemerdekaan ini tidak datang dari bambu runcing. Ini hanya mythos. Salam Danardono --- In [email protected], "prometheus_promise" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Mengenai pembayaran 4.5 milyar Gulden, hutang Pemerintah Hindia- > Belanda yang diwariskan ke RIS, ada beberapa informasi berbeda dari > yang telah dipostingkan sebelumnya. > > Informasi saya ambil dari KUKB, yang pernah juga diposting oleh sdr. > Batara Hutagalung (ketua KUKB) di milis ini pada bulan Juli 2006 > (http://groups.yahoo.com/group/budaya_tionghua/message/20145). > > Berikut cuplikan pemaparan KUKB pada pertemuan dengan Komisi 1 di > DPR: > > ---quote--- > > Karena RIS dipandang sebagai kelanjutan dari India-Belanda (Nederlands- > Indië), maka RIS harus menanggung utang Pemerintah India-Belanda > kepada Pemerintah Belanda sebesar 6 ½ milyar Gulden. Dalam > perundingan KMB diputuskan, bahwa Pemerintah RIS harus membayar utang > Pemerintah India Belanda kepada Pemerintah Belanda sebesar 4 ½ milyar > Gulden. Di dalam jumlah ini, termasuk biaya yang dikeluarkan oleh > Pemerintah Belanda untuk melancarkan agresi militer I tahun 1947 dan > II tahun 1948. > > Pemerintah Indonesia membayar cicilan hingga mencapai 4 milyar gulden > sampai tahun 1956, dan pembayaran dihentikan oleh Kabinet Burhanuddin > Harahap tahun 1956. Jadi Indonesia membayar biaya untuk agresi > militer yang dilancarkan oleh Belanda kepada Indonesia. > > Selain itu, Pemerintah Orde Baru tahun 1969 menyetujui kompensasi bagi > perusahaan-perusahaan Belanda yang dinasionalisasi di masa Presiden > Sukarno. > > Kompensasi sebesar 350 juta US $ dicicil dan baru lunas tahun 2003. > > ---end quote--- > > > Hal ini berbeda dengan informasi oleh Baswir bahwa Indonesia tidak > membayarkan hutang tsb selama periode 1945-1965. Berdasarkan > informasi dari KUKB, justru sampai tahun 1956, Pemerintah Indonesia > telah membayarkan hingga jumlah 4 milyar gulden. > > Sedangkan pada masa orde baru, pemerintah membayarkan kompensasi atas > nasionalisasi perusahaan Belanda (bukan yg 4.5 milyar gulden), yang > totalnya 350juta US$ dan lunas pada tahun 2003. > > > Prometheus > > > > > > --- In [email protected], "RM Danardono HADINOTO" > <rm_danardono@> wrote: > > > > Disini ci Ul memang keliru dan menyangka, pembayaran uang 4 > milyaran > > itu BUKAN pampasan. Pampasan adalah uang yang harus dibayar Jepang > > kepada kita, tetapi uang ini harus kita bayar. TANPA > penandatanganan > > perjanjian KMB ini, TAK ada kedaulatan. > > > > Coba baca: > > > > > > > > > > > > MUNGKIN tidak banyak yang tahu, jika ada perjanjian terselubung di > > balik Konferensi Meja Bundar (KMB). Siapa sangka, di balik > peristiwa > > sejarah yang disebut-sebut menjadi tonggak pengakuan kedaulatan > > Republik Indonesia itu, tersembunyi perjanjian pembayaran utang- > utang > > penjajah kolonial Belanda. > > > > Fakta mencengangkan dari perjanjian yang digelar di Den Haag > Belanda, > > 23 Agustus 1949, itu diceritakan Pengamat Ekonomi, Revrison Baswir, > > saat mengisi sebuah seminar di Universitas Pendidikan Indonesia > > (UPI). Hal itu tak urung membuat peserta seminar yang umumnya > mengaku > > tidak mengetahui fakta tersebut tercengang. > > > > Menurut Revrison, untuk mengakui kedaulatan Republik Indonesia, > > pemerintah Belanda mengajukan beberapa persyaratan. Salah satunya, > > Indonesia harus mau mewarisi utang-utang yang dibuat Hindia > Belanda, > > sebesar 4 miliar dolar AS. Indonesia yang saat itu diwakili > Mochamad > > Hatta, menyetujui syarat tersebut. > > > > "Sebelumnya, Hatta telah mendapat lampu hijau dari Soekarno untuk > > menyetujuinya. Indonesia menyetujui syarat tersebut untuk mendapat > > pengakuan kedaulatan. Namun, rencananya, Indonesia tidak akan > > membayar utang tersebut dan tetap membiarkannya menjadi tanggungan > > pemerintah Hindia Belanda," tutur Revrison. > > > > Indonesia pun menjalankan rencana tersebut. Pada kurun waktu 1949- > > 1965, Indonesia tidak membayar utang tersebut. Akibatnya, munculah > > Agresi Militer Belanda I dan II. Setelah berkali-kali mengalami > > kegagalan, akhirnya Belanda pun menyerah untuk memaksakan > kehendaknya > > agar Indonesia membayar utang tersebut. > > > > Namun, lanjut Revrison, Belanda tidak berhenti sampai di situ. > Mereka > > mulai menyusun rencana lain, dengan cara lebih halus, antara lain > > dengan pembentukan Intergovernmental Group on Indonesia (IGGI). > Dari > > sejarah, diketahui jika kelompok yang diketuai Belanda itu > didirikan > > untuk membantu pembangunan Indonesia. > > > > "Ternyata, di balik pendirian IGGI pun ada udang di balik batu. > > Logikanya sederhana. IGGI dibentuk, Belanda ketuanya, dengan syarat > > Indonesia harus mau membayar utang peninggalan Hindia Belanda. > > Akhirnya, pada 1967-1968, pemerintah kita yang saat itu dikepalai > > Soeharto, melakukan reschedulling pembayaran utang tersebut," > ujarnya. > > > > Ujungnya, lanjut Revrison, pada 1968 disepakati jika utang Hindia > > Belanda akan dicicil Indonesia dalam tempo 35 tahun. "Utang > tersebut > > baru lunas pada 2003. Sekarang, utang Indonesia di luar utang > Hindia > > Belanda bersisa 66,8 miliar dolar AS. Dengan utang sebesar ini, mau > > lunasnya kapan?" katanya. > > > > Namun, terlepas dari utang yang saat ini dimiliki Indonesia, > menurut > > Revrison, Indonesia telah lama dibohongi melalui penggelapan > sejarah. > > Hampir setiap buku pelajaran sejarah di Indonesia, tidak ada yang > > mencantumkan perihal perjanjian pembayaran utang tersebut. > > > > Salam sejarah > > > > Danardono > > >
