SUARA MERDEKA
Selasa, 07 Agustus 2007
Kapolri: Sistem Perekrutan Bersih
a.. Taruna dari Keluarga Miskin Gratis
SM/Budi Winarto DI KAMPUS AKPOL: Kapolri Jenderal Sutanto memberikan
sambutan dalam Pembukaan Seleksi Taruna Akpol Tingkat Pusat 2007 di Kampus
Akpol Semarang, Senin (6/8).(30)
SEMARANG- Untuk menjawab berbagai kritikan terhadap perekrutan Polri belakangan
ini, Kapolri mengutamakan transparansi dan keterlibatan pihak luar. Sistem yang
bersih, transparan, dan akuntabel ini untuk menekan secara maksimal pelanggaran
atau permainan curang.
"Laporkan saja pada kami bila ada yang melakukan itu. Kami akan beri tindakan
tegas," kata Kapolri Jenderal Pol Sutanto usai membuka Seleksi Taruna Akpol
Tingkat Pusat Komisi Persiapan Penetapan Peserta Pendidikan (KP4) 2007, di
Kampus Akpol Semarang, Senin (6/8).
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan yang ikut dalam acara
itu menyambut positif semangat reformasi di tubuh Polri. Khususnya mekanisme
proses seleksi taruna Akpol.
"Jangan sampai perbaikan yang telah dilakukan Polri ini, tercemar dengan
munculnya perbuatan cela selama proses pendidikan di Akpol. Ini menjadi
tantangan ke depan bagi pimpinan Polri untuk mengawalnya. Sebab, 10 atau 20
tahun ke depan, angkatan pertama inilah yang akan melakukan reformasi di tubuh
Polri," tandas Trimedya.
Pendidikan Gratis
Lebih lanjut Kapolri mengatakan lulusan SMA atau sederajat yang diterima
sebagai taruna Akademi Kepolisian (Akpol), akan dibiayai pendidikannya hingga
menjadi sarjana oleh Polri. Kebijakan itu merupakan bentuk komitmen Polri untuk
mencetak perwira muda yang profesional, bermoral, dan modern di masa mendatang.
Polri juga telah menyiapkan anggaran itu selama proses perekrutan calon taruna
Akpol dengan pendidikam terendah S1 dan S2. "Pendidikan sarjana itu khusus bagi
mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu, namun mempunyai tingkat
kecerdasan tinggi.''
Taruna yang masuk ke dalam golongan itu, kata dia, jumlahnya ada sepertiga dari
kuota tiap Polda yang berjumlah 300 orang. ''Jadi, yang masuk tingkat
kecerdasan tinggi jumlahnya ada sekitar 100 orang." Biaya pendidikan gratis
untuk sarjana itu untuk memenuhi asas keadilan bagi para calon taruna dari
keluarga kurang mampu. Terlebih, pada proses seleksi taruna Akpol tahun 2008,
syarat administrasi pendidikan mengharuskan peserta minimal bergelar sarjana.
Sedangkan kebijakan yang diambil Polri dalam proses penerimaan taruna Akpol
tahun 2007, diutamakan yang telah lulus S1, meski disyaratkan cukup dengan SMA
atau sederajat.
"Kita tak ingin Polisi hanya sebagai pemadam kebakaran saja. Ada masalah baru
bertindak. Kita ingin sejak awal sudah melakukan penanganan hingga bisa
melakukan analisa dan pencegahan. Untuk mewujudkannya tentu harus ditunjang
kemampuan SDM yang benar-benar siap," ungkap Kapolri.
Taruna Bermasalah
Sementara itu, terkait dengan proses hukum yang masih berjalan terhadap lima
taruna, Satriya Dwi Dharma, Afrito Marbaro, Aditya Oktorio Putra, Herly Purnama
dan Septa Firmansyah dalam kasus penganiayaan mantan taruna Hendra Saputra,
pihak Akpol belum berani melakukan putusan jadi tidaknya pelantikan mereka
Desember mendatang.
Akpol masih menunggu putusan tetap dari hakim atas pengajuan kasasi yang
ditempuh Hendra Saputra.
Kepala Bagian Publikasi Akpol, Kombes Bambang Purwoko, mengatakan, pihaknya
tidak bisa langsung melakukan putusan tentang nasib dari kelima anak didiknya
itu.
Pasalnya, secara kelembagaan, Akpol harus mentaati peraturan. Apalagi
menyangkut soal dilantik tidaknya seorang taruna.
"Itu harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kita masih menunggu
sampai ada proses hukum yang tetap," ujarnya.
Sedangkan ketika ditanya, kalau putusan kasasi keluar pascapelantikan, Bambang
Purwoko, menjawab diplomatis.
"Ya nanti mendekati hari pelantikan, masalah itu akan dibahas Dewan Akademik.
Di situ akan diputuskan apakah mereka dilantik, ditunda, ataupun tak jadi
dilantik," ungkap dia. (H21,D21, H13-77
[Non-text portions of this message have been removed]
