http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=179351
OPTIMISME BANGSA
Keuangan Terpuruk, Kredibilitas
Pemerintahan SBY Terkikis
Rabu, 8 Agustus 2007
JAKARTA (Suara Karya): Gejolak di sektor finansial global
sekarang ini menjadi pertaruhan pemerintah. Jika sektor keuangan di dalam
negeri terpuruk akibat imbasan faktor global, kredibilitas pemerintahan SBY pun
jadi terkikis. Itu, pada gilirannya, berdampak kian mempersulit pekerjaan
pemerintah di bidang ekonomi karena tahun depan atmosfer politik justru kian
mengusik seiring perhelatan pemilu yang kian mendekat.
Demikian rangkuman pendapat beberapa kalangan mengenai dampak
gejolak sektor finansial di tingkat global sekarang ini terhadap kehidupan
ekonomi nasional. Dihubungi terpisah di Jakarta, kemarin, mereka adalah Ketua
Komisi XI DPR Awal Kusumah, anggota Komisi XI DPR Harry Azhar Azis, analis
perbankan Djoko Retnadi, serta Direktur Perencanaan Strategis dan Humas Bank
Indonesia Budi Mulya. Pendapat mereka menjadi penting terkait dengan optimisme
bangsa terhadap masa depan perekonomian nasional.
Situasi pasar finansial global sendiri kemarin masih
memburuk. Tak heran jika indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek
Jakarta (BEJ) pun kemarin kembali terkoreksi 15.036 poin atau (0,69 persen)
dibanding Senin lalu menjadi 2.174,071. Padahal Senin lalu pun, IHSG ditutup
dalam posisi terjungkal 3,6 persen dibanding akhir perdagangan Jumat pekan
lalu.
Menurut Harry Azhar Azis, gejolak sektor keuangan global
sekarang ini membuat target-target pemerintah di bidang ekonomi untuk tahun ini
menjadi sulit dicapai. Ini karena gejolak itu berimbas negatif terhadap pasar
saham maupun pasar uang di dalam negeri. Sementara gejolak sektor finansial di
tingkat global sendiri kemungkinan terus berlangsung hingga menjelang akhir
tahun.
Karena itu, tahun depan pekerjaan pemerintah di bidang
ekonomi menjadi semakin sulit. "Terlebih aspek lain, yaitu perkembangan politik
yang mulai memanas menjelang Pemilu 2009, mengusik laju perekonomian," ujar
Harry.
Menurut dia, fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum
begitu kuat sehingga mudah terganggu oleh guncangan faktor eksternal seperti
sekarang ini. Harry lantas menunjuk pelemahan yang terjadi di pasar saham lokal
beberapa hari terakhir ini sebagai bukti tentang fundamental ekonomi yang belum
solid.
"Faktor global, seperti gejolak sektor finansial akibat
masalah subprime mortgage di AS sekarang ini, akan terus menghantui Indonesia,"
kata Harry.
Dalam konteks itu, kepercayaan pemain pasar terhadap ekonomi
nasional berisiko menyusut. Artinya, kredibilitas pemerintahan SBY pun sedikit
demi sedikit terkikis. Karena itu, Harry pun mengingatkan bahwa dana asing yang
kini tertanam dalam berbagai instrumen investasi portofolio kemungkinan besar
bisa mengalir deras ke luar (capital outflow).
Mengingat itu, Harry menilai positif rencana pemerintah
menerbitkan Surat Perbendaharan Negara (SPN). Menurut dia, instrumen tersebut
bisa diharapkan menahan capital outflow.
Dalam perpektif Djoko Retnadi, pembenahan di sektor riil
harus menjadi prioritas utama untuk menstabilkan kondisi ekonomi dalam negeri
dari tekanan gejolak global seperti saat ini. Dia mengingatkan, banyak masalah
di sektor riil yang memerlukan pembenahan. Antara lain, masalah perizinan
terkait penerbitan berbagai peraturan daerah yang cenderung memberatkan
investor.
"Kalau semua itu itu tidak dibenahi, pengaruh penerbitan SPN
sebagai instrumen alternatif untuk menahan capital outflow tidak akan terlalu
berarti," kata Djoko.
Sementara Budi Mulya mengingatkan, kondisi ekonomi AS yang
memburuk membuka kemungkinan capital outflow dari Indonesia terus berlanjut.
Bagi investor, katanya, itu merupakan upaya rebalancing terhadap risiko terkait
kondisi dampak ekonomi AS yang memburuk.
Di lain pihak, Awal Kusumah tegas menyebutkan, pemerintah
harus mampu mengubah dana panas (hot money) yang kini tertanam di berbagai
instrumen investasi portofolio beralih ditanamkan di proyek investasi berjangka
panjang. "Ini tantangan yang harus bisa kita jawab. Caranya dengan menciptakan
iklim investasi yang kondusif dan dapat memberikan prospek usaha yang baik,"
ujarnya.
Beberapa aspek yang harus diperhatikan pemerintah, menurut
Awal, adalah memberikan kepastian hukum serta membenahi ketenagakerjaan. Selama
ini, katanya, problem ketenagakerjaan menjadi kendala serius yang membuat
investor enggan menanamkan modal secara langsung. Selain itu, masalah insentif
pajak yang kurang kompetitif juga menyebabkan investor mengalihkan dana
investasi jangka panjang ke negara-negara tetangga Indonesia, seperti Malaysia
dan Thailand.
Awal mengaku optimistis investor asing masih nyaman
menempatkan dana di berbagai instrumen investasi portofolio di dalam negeri,
mengingat suku bunga yang masih relatif tinggi dibanding di negara-negara lain.
Di lain pihak, Ketua Panitia Anggaran DPR Emir Moeis
mengatakan, adalah hak investor untuk menempatkan dana portofolio saham. Mereka
tidak bisa dipaksa-paksa menempatkan dana di Surat Utang Negara (SUN) yang
memiliki jangka waktu lebih lama atau menanamkan modal di sektor riil.
Emir menyesalkan sikap BI yang terlalu cepat menurunkan
tingkat bunga acuan (BI Rate) dengan harapan membuat pasar finansial di dalam
negeri lebih menarik. Padahal, menurut Emir, apabila terjadi guncangan sedikit
saja, pasar finansial niscaya segera panik.
Menurut Emir, investor dana jangka pendek lebih senang
mempermainkan tingkat bunga. Karena itu, mereka memilih bermain di instrumen
investasi portofolio.
Emir berpendapat, yang harus dilakukan pemerintah untuk
menarik investor menanamkan dana bukan hanya di produk portofolio, tapi juga di
sektor riil, adalah kepastian usaha yang harus dibuat lebih terjamin. (Tri
H/Agus H/Sabpri P)
[Non-text portions of this message have been removed]
