http://www.suarapembaruan.com/News/2007/08/30/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY Angka Putus Sekolah 334.000 Per Tahun [JAKARTA] Pemerintah tidak memiliki kemauan politik yang kuat untuk memenuhi anggaran 20 persen. Akibatnya, sampai saat ini masih ada 14,6 juta penduduk Indonesia yang berusia di atas 15 tahun masih buta aksara, sementara angka putus sekolah tiap tahun mencapai 334.000 siswa. Ketua Umum Serikat Rakyat Miskin Kota (SRMK), Marlos Sitompul menyampaikan hal itu ketika bersama ratusan warga lainnya berunjuk rasa di kantor Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), Rabu (29/8) menuntut keseriusan pemerintah memenuhi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Pengunjuk rasa itu juga menuntut pendidikan gratis bagi rakyat miskin agar sumber daya manusia Indonesia bisa lebih maju. Ratusan warga yang tergabung dalam sejumlah LSM berunjuk rasa di Depdiknas, Rabu (29/8) siang. Dalam aksinya, mereka menuntut pemerintah untuk segera merealisasikan anggaran 20 persen di bidang pendidikan. Selain meminta pemenuhan anggaran 20 persen sesuai amanat UUD 1946 tersebut, mereka juga mendesak pemerintah agar menggratiskan biaya sekolah untuk masyarakat miskin. Kepala Bidang Pemuda Serikat Rakyat Miskin Kota (SRMK) Dika Muhammad Nusantara menambahkan, selama ini pemerintah selalu berkilah tidak bisa memenuhi anggaran pendidikan dengan alasan yang tidak masuk akal. "Padahal anggaran itu sangat dibutuhkan untuk rakyat miskin agar bisa bersekolah tanpa beban biaya yang tinggi," ujarnya. Dika melanjutkan, saat berkampanye pada Pemilu 2004 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla berjanji akan memberikan pendidikan murah dan berkualitas bagi masyarakatnya. Isu peningkatan kesejahteraan guru juga menjadi jargon yang akrab di telinga warga yang menyaksikan kampanye Yudhoyono-Kalla saat itu. "Tapi buktinya, semua bohong besar. Sampai sekarang anggaran 20 persen pendidikan tidak pernah terwujud dan guru tetap saja tidak sejahtera," katanya. Setelah berorasi dan meneriakkan yel-yel, 10 perwakilan pengunjuk rasa diterima Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas, Suyanto. Turut hadir dalam pertemuan itu Kepala Pusat Informasi dan Humas Depdiknas, Bambang Wasito Adi, serta Direktur Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan SD, Mudjito. Suyanto kepada para pengunjuk rasa menjelaskan, realisasi anggaran 20 persen APBN juga menjadi keinginan Depdiknas selaku pemangku kewenangan bidang pendidikan di negara ini. "Tapi ya mau dibilang apa, anggaran kita memang belum bisa memenuhi itu," kilahnya. Dika menambahkan, dalam dua pekan ke depan, massa akan kembali melakukan demonstrasi serupa bila tuntutan mereka tidak mendapatkan tanggapan yang positif. "Bahkan kalau perlu kita akan mogok makan di depan istana Presiden, Depdiknas, dan DPR," tandasnya. Interpelasi Didukung Sementara itu, anggota Komisi X DPR, Cyprianus Aoer dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI-P) yang dihubungi SP, Kamis (30/8) pagi menyatakan, tuntutan masyarakat sama dengan sikap mayoritas anggota DPR. Disebutkan, sebanyak 256 anggota DPR yang tergabung dalam koalisi untuk pendidikan, telah menyatakan komitmennya untuk mendorong pengajuan interpelasi terhadap pemerintah terkait anggaran pendidikan. ''Teman-teman sepakat bahwa pemerintah telah melanggar UU, karena tidak memenuhi anggaran pendidikan 20 persen dari APBN seperti amanat konstitusi. Kami, akan perjuangkan agar di fraksi bisa menyetujui sikap 256 anggota dewan yang akan mengajukan interpelasi, dan kami dapat dukungan luas dari masyarakat,'' ujar Cyprianus. FPDI-P sendiri kata wakil rakyat dari Nusa Tenggara Timur (NTT) itu, sudah jelas sikapnya, yakni sangat mendukung interpelasi terkait anggaran pendidikan. [W-12/M-15] Last modified: 29/8/07
<<30cypria.gif>>
