http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_c&id=301618
Jumat, 31 Agt 2007, Penderitaan TKI Dimulai di Negeri Sendiri oleh Viddy A.D. Daery Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini membongkar praktik penindasan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) di beberapa meja birokrasi Indonesia, setelah direkam menggunakan kamera tersembunyi. Hasilnya, ditemukan 11 pelanggaran dalam birokrasi penanganan TKI, yang sebetulnya langkah KPK tersebut sudah terlambat puluhan tahun. Jadi, baru kali ini pemerintah dan media Indonesia merilis secara serius penindasan TKI di Indonesia setelah selama ini hanya menyiarkan tindak kekerasan yang dialami di Malaysia dan Singapura. Pemerintah Malaysia sebenarnya geram atas ulah majikan Tiongkok-Malaysia yang mencoreng wajah pemerintah Malaysia yang terkena getah ulah majikan Tiongkok tersebut. Baru-baru ini, Datuk Zainuddin Maidin, menteri penerangan Malaysia yang aktif hadir dalam acara-acara kebudayaan yang diadakan GAPENA, sebuah LSM kebudayaan Malaysia, ketika menjadi pembicara dalam seminar mengenai TKI di Bandung dengan jujur mengaku bahwa Malaysia sangat bergantung pada TKI, terutama TKI dari Jawa. Sebab, kata dia, orang Melayu tidak berani melakukan pekerjaan yang riskan. Misalnya, memanjat gedung-gedung tinggi. Jadi, pemerintah Malaysia ikut geram jika ada TKI yang disiksa majikan dari etnis Tiongkok-Malaysia. Karena itu, seperti yang sering saya saksikan di Malaysia, jika ada TKI-TKW bekerja di warung (kedai) milik bos Melayu, biasanya mereka adalah "sesama Melayu" berasal dari Sumatera. Tapi, TKI yang memasang kaca-kaca dan mengecor bangunan-bangunan tingkat tinggi adalah orang-orang dari Jawa, terutama Lamongan, Tuban, Gresik, dan Madura. Otomatis, gaji mereka sangat tinggi dibandingkan yang bekerja di sektor warung dan perkebunan. Perkebunan biasanya dikuasai TKI dari Sulawesi dan Nusa Tenggara. Tapi, dalam sektor itu, bukan satu dua yang jatuh dan meninggal, terutama TKI yang membandel tidak mau memakai sabuk pengaman. Menara Kembar Petronas itu, kata beberapa sumber, telah memakan korban TKI yang jatuh dan meninggal, namun tak pernah masuk surat kabar. Bukan karena ditutup-tutupi, tapi karena diselesaikan menurut "hukum". Yakni, keluarga TKI mau dibayar ganti rugi nyawa sangat tinggi. TKW Tapi, nasib baik TKI buruh bangunan tidak banyak dialami TKW yang bekerja menjadi pembantu rumah tangga. Datuk Zainuddin menyatakan, banyak TKW yang juga bernasib baik. Mendapat majikan baik dan bijak. Namun, memang ada 0,001 persen yang mendapat majikan jahat. Itu pun ada di mana-mana, baik di Malaysia, Arab Saudi, maupun di Indonesia. Datuk Zainuddin kecewa karena justru kasus 0,001 persen itulah yang dibesar-besarkan oleh media massa Indonesia, sedangkan yang 99 persen TKI sukses tidak pernah diberitakan. Sebenarnya, saya sering menulis hal TKI sukses di Jawa Pos, sebuah koran Indonesia satu-satunya yang juga beredar di beberapa tempat di Kuala Lumpur, Malaysia, yakni di Terminal Puduraya, Pasar Chow Kitt, Kampung Baru, dan Kampung Pandan, yang 60 persen pemukimnya adalah TKI sukses dari Lamongan, Tuban, Gresik, serta Madura. Pada kasus-kasus TKW yang mendapat perlakuan kejam dari majikan, ketika saya wawancarai, kebanyakan adalah memiliki majikan non-Melayu dan nonmuslim karena persoalan pertama-tama adalah perbedaan agama. Majikan yang kejam itu tidak suka atau malah tidak mengizinkan TKW beribadah salat, baik karena faktor "time is pemerasan" maupun faktor kebencian terhadap kepercayaan keagamaan. Kemudian, faktor makanan. Majikan yang kejam jengkel karena harus menyediakan makanan yang lain kepada pembantunya. Sebab, pembantu tidak mau makan hidangan yang dimakan keluarga majikan. Karena itu, majikan yang sering berlaku kasar akan memberikan makan seadanya. Kadang tidak layak. Mereka ogah membelikan makanan yang diinginkan pembantunya. Tapi, ada pula TKW yang jahat. Misalnya, lari dari majikan yang baik, meski sudah dibayar banyak dan diberi berbagai fasilitas. Karena itu, kini perusahaan pengerah jasa tenaga kerja (PJTKI) memberlakukan kontrak. Yakni, kalau selama masa kontrak yang biasanya per dua tahun, lalu si TKW pergi tanpa pesan, seperti yang biasa terjadi di Indonesia, si TKW akan didenda uang yang jumlahnya cukup memberatkan. Karena itu, banyak majikan yang mengambil taktik dengan menahan paspor TKW agar tidak melarikan diri. Namun, kasus tersebut merugikan TKW yang dijahati majikan, padahal TKW itu bekerja dengan baik. Kasus Ceriyati yang melarikan diri karena disiksa majikannya baru-baru ini membuat pemerintah Malaysia mau bijaksana dengan mengeluarkan smart-card sebagai pegangan TKW selama paspornya ditahan majikan. Dengan memegang smart-card, TKW berhak berjalan-jalan ke mana pun tanpa takut ditangkap Polisi Diraja maupun pasukan RELA, yakni pasukan keamanan swasta atau hansip atau pamswakarsa atau garda-partai kalau di Indonesia yang sangat banyak jenisnya. Pemerintah Malaysia sekarang juga bersedia menyediakan gedung sekolah bagi anak-anak TKI, terutama di wilayah perkebunan yang terpencil. Biasanya di negara bagian Sabah dan Serawak. Di kota-kota besar tidak ada masalah karena anak-anak TKI bisa bersekolah di sekolah swasta atau di lingkungan kedutaan atau konsulat. Geram tanpa Introspeksi Berdasar jajak pendapat yang dilansir salah satu LSM dan koran Indonesia baru-baru ini, 75 persen berpendapat sebaiknya pemerintah Indonesia menghentikan sementara pengiriman TKI-TKW karena kasus-kasus penganiayaan, meski cuma 0,001 persen. Kegeraman publik Indonesia sangat bisa dimengerti. Sayang tanpa introspeksi diri, apakah TKI-TKW yang dilarang bekerja di luar negeri tersebut dikasih makan oleh pemerintah Indonesia. Karena itu, jika ada TKI-TKW yang hidup enak di negara tetangga, tetap saja kita harus menuding dan menyalahkan pemerintah Indonesia yang membiarkan rakyatnya mengais rezeki di negeri orang. Apalagi, jika TKI-TKW itu hidup menderita di negeri orang, tentu tangan kita harus mengepal ke hidung pemerintah Indonesia dulu sebelum menyalahkan negara lain. Viddy A.D. Daery, direktur bidang Pengembangan Sebuah Jaringan Sekolah Televisi
