Refleksi: Kalau negarawan tukang cuci piring tidak berkekurangan di NKRI, malah berlimpah-limpah. Sama halnya juga negarawan berkaliber dan berlidah fasih mengucapan-ucapan faham surgawi berlebi-lebihan atau inflasi!
Tetapi, yang sangat dibutuhkan ialah negarawan yang sanggup mengorganisasikan agar selalu makanan bergizi dan lezat tersedia dan mudah dihidangkan di piring rakyat untuk disantap, Perut kenyang - hati pun senang, jadi bukan negarawan tukang ngoceh cerita seribu satu malam. http://www.suarapembaruan.com/News/2007/12/19/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY Catatan Akhir Tahun 2007 Dicari, Negarawan Tukang "Cuci Piring" Tahun 2007 segera berakhir. Tinggal menghitung hari dan kemudian memasuki tahun 2008 yang makin panas, jika mengacu pada perpolitikan di negeri ini. Hal itu karena pada tahun berikutnya, yakni 2009, merupakan tahun politik memperebutkan kursi kepemimpinan, dan dipastikan konsentrasi para elite negeri ini fokus ke sana. Baik untuk posisi di eksekutif maupun legislatif. Kalau pada 2007 ini saja para pemimpin sudah tidak lagi fokus untuk menyejahterakan rakyat, dipastikan 2008 dan terlebih 2009 makin tidak fokus lagi. Janji-janji hanya akan tinggal janji dan digantikan janji baru. Ironisnya, justru di saat itulah rakyat di negeri ini diperlukan suaranya dan berarti rakyat seperti sebuah kata wajib bagi mereka yang ingin menduduki kursi-kursi kekuasaan. Sayangnya, ketika kursi kekuasaan sudah diraih, hal itu identik dengan pengabaian (kembali) si pemilik sah kedaulatan, yakni rakyat. Rakyat kembali diabaikan dan dilupakan untuk nanti diingat lagi ketika ritual lima tahunan harus diulang. Ini ibarat banjir di Ibukota negeri ini, Jakarta, yang dibahas, disorot, didiskusikan, di-segala macam-kan ketika akan terjadi, tengah terjadi dan baru saja terjadi. Lalu setelah itu, serempak dilupakan, terutama karena masalah baru bermunculan. Begitulah "siklusnya". Begitu juga dengan rakyat. Ritual terus berulang dan berulang. Pada Pemilu 2004, semua elite politik, pemimpin negeri dan calon pemimpin negeri mengumandangkan kata-kata magis, yakni "Rakyat". Sampai akhirnya memperoleh kekuasaan atas dukungan rakyat dalam Pemilu 2004 dan juga Pemilu Presiden (Pilpres) 2004. Setelah itu? Selesai sudah urusan dengan rakyat dan rakyat yang harus menanggung beban beratnya. Contoh konkret semua itu adalah ketika harga minyak dunia nyaris menembus US$ 100 per barel. Langkah nyata yang dilakukan pemerintah (penguasa) yang notabene memberikan dukungan sekaligus menitipkan harapannya adalah dengan mengurangi subsidi. Memang, ini semua baru rencana. Namun mengacu pada pengalaman yang sudah-sudah, pemerintah memang lebih memilih jalan mudah untuk mengatasi persoalan yang ada. Kenaikan harga BBM dua tahun silam, 2005 yang mencapai 87,5 persen sampai 185,7 persen begitu menyesakkan rakyat kecil yang sampai sekarang pun masih terasa dampaknya. Ketika harga minyak dunia terus meroket, saat ini, langkah yang direncanakan pun juga membuat rakyat makin sesak. Tidakkah pernah dipikirkan bahwa dampak dari pengurangan subsidi bensin premium pun berdampak pada kemampuan ekonomi rakyat kecil. Salah besar kalau pengurangan subsidi pada bensin premium untuk kendaraan pribadi hanya berdampak pada pemilik mobil pribadi saja. Tentu para ekonom tahu persis. Begitu juga ketika harga beras mulai tidak stabil. Lagi-lagi langkah pragmatis yang ditempuh pemerintah, yakni impor beras. Sementara ketika itu dilakukan, rakyat kecillah yang terkena dampaknya. Susahnya, beras sudah telanjur diberi label politik. Pemerintah hanya khawatir kekuasaannya akan goyah jika harga beras tidak stabil. Tidak pernah dipikirkan dampak buruk bagi para petani beras yang mayoritas adalah berstatus buruh. Padahal jika berani mengambil risiko lebih besar, pemerintah bisa saja menutup kran impor beras sama sekali dan dengan begitu harga beras menjadi tinggi. Dengan harga beras tinggi, petani (dan buruh tani) bergairah menanam padi. Bahkan mungkin investor pun berlomba-lomba karena harga yang tinggi tersebut, sementara diversifikasi pangan pun terjadi. Dampak lain adalah berkurangnya urbanisasi karena tanpa perlu meninggalkan desa dan profesi petani, rakyat bisa hidup cukup. Bahkan mungkin dalam jangka menengah dan panjang, pemuda dan warga di pedesaan meyakini profesi petani memiliki prospek cerah. Namun, sekali lagi, semua ini hanya terjadi jika pemerintah (penguasa) memiliki komitmen menyejahterakan rakyatnya. Memang, jalan ini tidak mudah dan perlu waktu lama. Sementara kekuasaan relatif singkat, yakni lima tahun. Maka, daripada bersusah payah dengan pembangunan yang benar-benar prorakyat, lebih mudah menggunakan jalan pintas. Jadilah prorakyat hanya sebatas jargon dan hanya bertujuan meraih atau mempertahankan kekuasaan. Tidak lebih. Dan itulah yang terjadi di sepanjang 2007, seperti di tahun-tahun sebelumnya dan bisa dipastikan masih akan terjadi di tahun-tahun mendatang. Entah sampai kapan, karena harus diakui, sulit benar memutus "lingkaran setan" semacam ini. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di awal tahun 2007 menyampaikan pidato awal tahun pada 31 Januari 2007. Presiden Yudhoyono hanya menyatakan, pidato awal tahun tersebut merupakan tradisi baru menggantikan pidato akhir tahun, mengingat pada Januari sudah diperoleh gambaran utuh semua yang telah dicapai tahun sebelumnya. Apalagi di akhir tahun biasanya DPR, parpol dan lembaga-lembaga kajian melakukan evaluasi atau refleksi kritis terhadap kinerja pemerintah. Presiden Yudhoyono sepertinya hendak menyatakan, pidato awal tahun adalah jawaban dari semua evaluasi dan refleksi kritis tersebut. Ketika itu Presiden Yudhoyono menyebutkan adanya enam permasalahan mendasar yang dihadapi bangsa ini. Keenam masalah mendasar itu adalah jumlah orang miskin yang masih tinggi, jumlah pengangguran yang besar, utang pemerintah yang juga masih besar, korupsi yang kronis (entah mengapa tidak disebut korupsi, kolusi dan nepotisme, namun hanya korupsi yang kronis), penegakan hukum yang lemah dan perekonomian yang masih rapuh. Karena itu, katanya, pembangunan ekonomi tetap menjadi fokus perhatian yang utama, yakni pertumbuhan yang disertai pemerataan. Tanpa komitmen pada kesejahteraan rakyat dan hanya berorientasi pada politik, terutama politik kekuasaan, rasanya mustahil mengatasi enam masalah tersebut. Bahkan kalau pun hanya ada dua atau satu masalah. Diperlukan sikap kenegarawanan, bukan sekadar manajer atau CEO untuk mengatasi persoalan bangsa yang sudah telanjur rumit. Siapa pun orangnya, presiden (dan pemimpin) di negeri ini sekarang (dan mungkin sampai lima tahun mendatang) memang harus menjadi "tukang cuci piring" untuk "pesta" berikutnya. Nah, mampukah menjadi "tukang cuci piring" yang tulus dan sekaligus mempersiapkan "pesta" sejati yang berikutnya, yakni "pesta" untuk rakyat, bukan "pesta" yang "jorok" seperti di masa lalu. [SP/YW Nugroho] Last modified: 19/12/07
