PIKIRAN RAKYAT Kamis, 03 Januari 2008 Banjir Korupsi dan Longsor Legitimasi
Oleh ATIP TARTIANA Banjir dan longsor belakangan ini secara bertubi-tubi menghantui berbagai daerah di negeri ini. Wilayah yang selama ini tak pernah terkena banjir dan longsor pun kali ini mengalami hal serupa dengan wilayah-wilayah langganan bencana ini. Akibatnya, daftar korban bencana terus bertambah menyesaki data statistik di dinas atau badan terkait. Belum lagi sarana prasarana milik masyarakat dan pemerintah dalam jumlah yang tidak sedikit ikut rusak terhantam bencana ini. Dahsyatnya bencana ini serta jeritan dan keresahan para korban pun nyaris setiap hari menjadi headline di berbagai media massa. Fenomena ini sekaligus semakin menguatkan derasnya ungkapan sinis bahwa era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah era seribu satu bencana. Lantas, ada apa dengan SBY? Bila bercermin pada paham tradisional Jawa --akar budaya SBY yang boleh jadi merupakan sumber referensi pemikiran politiknya selama ini-- tentang kekuasaan, berbagai bencana seperti banjir dan longsor sesungguhnya amat berkait erat dengan legitimasi kekuasaan seseorang. Semakin sering terjadi bencana yang menggiring kuatnya keresahan masyarakat, semakin rapuh-lah legitimasi kekuasaan seseorang. Tesis tersebut tidak lepas dari pemahaman bahwa kekuasaan politik pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk operasional tenaga gaib alam semesta. Kekuasaan dipahami tidak sekadar bentuk hubungan tertentu antarmanusia, tetapi juga bersangkut paut dengan kekuatan-kekuatan alam. Oleh karena itu, penguasa, meminjam ungkapan Franz Magnis Suseno, merupakan manusia yang mampu menyadap kekuatan-kekuatan yang berada di alam semesta. Ia dipercaya memiliki kemampuan mengontrol kekuatan-kekuatan kosmis yang menyatakan diri di wilayah kekuasaannya. Ketika bencana muncul bertubi-tubi di wilayah kekuasaannya, apalagi diikuti keresahan masyarakat di mana-mana, penguasa dipercaya telah kehilangan kekuatan yang dimilikinya. Keresahan rakyat dipahami tidak hanya dalam bentuk jeritan dan tangisan para korban bencana, tetapi juga berwujud kritik, ketidakpuasan, atau perlawanan terhadap penguasa serta timbulnya kekacauan-kekacauan. Dalam kondisi demikian penguasa diyakini sudah kehilangan wibawa dan legitimasinya. Penguasa dipercaya kembali memiliki legitimasi manakala rakyat bisa menikmati kehidupan yang tenang, aman, dan sejahtera. Paham tradisional ini tidak mendapat ruang dalam khazanah politik modern yang dikenal sekarang. Dalam konsep kekuasaan politik modern, kuatnya legitimasi politik seorang penguasa didukung beberapa sumber, di antaranya posisi politiknya dipilih dan disahkan secara demokratis (legitimasi demokratis), dijalankan sesuai hukum yang berlaku (legitimasi hukum), didukung penuh masyarakat (legitimasi sosiologis), dan menjalankan tindakan yang bersesuaian dengan prinsip-prinsip dasar moral (legitimasi moral). Namun, keduanya, baik konsep politik tradisional maupun modern, sama-sama memahami bahwa kekuasaan politik memerlukan legitimasi. Semakin kuat legitimasi seorang penguasa politik, semakin kuatlah posisi kekuasaannya. Sebaliknya, semakin rapuh legitimasi penguasa, semakin dekatlah ia pada kejatuhannya. Legitimasi politik seorang penguasa menempati posisi penting karena menyangkut keabsahan kekuasaan. Selanjutnya, keabsahan kekuasaan dalam konteks pemerintahan modern selalu menuntut ketaatan dan dukungan orang-orang yang berada dalam sistem politiknya. Legitimasi SBY Jika dinilai berdasarkan konsep politik tradisional dengan melihat potret seribu satu bencana yang menghantui republik ini, SBY boleh jadi sudah kehilangan legitimasi politiknya. Lantas, bagaimana kekuatan legitimasi politik SBY jika dinilai berdasarkan konsep politik modern dilihat dari sering timbulnya banjir dan longsor yang memakan banyak korban nyawa dan materi belakangan ini? Pertanyaan ini sungguh menarik untuk dibahas walau uraian dan konklusinya diyakini akan sangat debatable. Semua orang pasti tahu wujud banjir dan longsor. Namun hanya sebagian orang memahami bahwa banjir dan longsor bukan gejala alam an sich, tetapi juga terkait erat di dalamnya gejala sosial. Mengapa demikian? Banjir dan longsor yang muncul secara bertubi-tubi di republik ini, lebih banyak disebabkan perilaku destruktif manusia dalam memperlakukan alam. Di antara faktor penyebab terjadinya banjir dan longsor yang sering kita saksikan adalah pembalakan liar (ilegal logging), penambangan liar, dan penyelewengan tata ruang dan wilayah di kawasan lindung dan pembuangan limbah industri secara liar. Korupsi wewenang Korupsi sesungguhnya tidak identik dengan uang. Dalam sistem kekuasaan politik dan birokrasi, uang merupakan salah satu variabel yang menjadi sasaran korupsi. Selain uang, korupsi juga bisa dilakukan terhadap aset-aset lain milik negara atau dalam bentuk lain, baik yang kelihatan maupun yang abstrak. Semua itu bermuara pada penyalahgunaan kekuasaan dalam wujud korupsi wewenang kekuasaan itu sendiri. Korupsi wewenang kekuasaan bisa muncul dalam bentuk produk-produk politik seperti instruksi, kebijakan, atau putusan apa pun di luar kewenangannya. Korupsi wewenang kekuasaan juga bisa muncul di pengadilan dalam bentuk produk hukum seperti pembebasan pihak-pihak tertentu yang diduga kuat melakukan pelanggaran hukum atas lingkungan. Berbagai produk politik dan hukum demikian secara tidak langsung membuka peluang bagi lahirnya aksi-aksi perusakan lingkungan, terutama oleh perusahaan-perusahaan bemodal besar dan berteknologi tinggi. Melihat suburnya gejala tersebut, pemerintahan SBY, selain dihantui seribu satu bencana, juga dihantui berbagai kasus korupsi. Suburnya korupsi di tubuh pemerintahan bak banjir yang menggenangi dan meluluhlantakkan sarana prasarana masyarakat serta menenggelamkan banyak warga tak berdosa. Karena aksi korupsi banyak pejabat bawahannya, legitimasi politik SBY sesungguhnya sedang mengalami ancaman yang cukup rawan. SBY hingga kini memang belum tersangkut kasus korupsi. Namun, membiarkan keresahan masyarakat karena banjir korupsi di berbagai daerah sama saja dengan membiarkan dirinya mengalami longsor legitimasi. Khusus baginya, situasi ini tentunya amat rawan menjelang Pilpres 2009.*** Penulis, Wakil Ketua Majelis Sinergi Kalam (Masika) Jabar, dosen FISIP Universitas Al-Ghifari dan Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan.
