http://www.gatra.com/artikel.php?id=111244
Pak Harto Menanti Kepastian Kondisi tidak menentu. Setelah melewati masa kritis, presiden kedua RI, Soeharto, sempat bisa mengenali dan melempar senyum kepada setiap pembesuk. Cairan yang sempat menggenangi organ tubuh, setetes demi setetes berhasil disedot keluar. Begitu juga tekanan darah yang sempat drop pada kisaran 60 per 40 milimeter mercury (mmHg) merangkak naik hingga ke angka 100 per 50 mmHg. Fungsi ginjal pun berangsur membaik. Hanya kerja jantung yang masih bermasalah. "(Denyut) bilik kanan dan bilik kiri belum sinkron," kata Dokter Muhammad Munawar, dokter spesialis jantung yang juga anggota tim dokter kepresidenan. Perkara kelemahan bilik kanan jantung inilah yang membuat cairan tubuh sulit terpompa. Sehingga meluber ke mana-mana, sampai ke paru-paru. Namun kabar baik itu hanya berusia sebentar. Sehari berselang, Selasa siang lalu, kondisi kesehatan Soeharto kembali drop. Soeharto dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta Selatan, Jumat pekan lalu. Ia mengalami komplikasi akibat tidak sempurna fungsi jantung dan ginjal. Mardjo Soebandiono, ketua tim dokter kepresidenan, sempat khawatir dan menyatakan peluang Pak Harto fifty-fifty. Simpati pun mengalir atas kondisi bekas penguasa selama 32 tahun ini. Tak hanya dari bekas pembantunya selama berkuasa, juga dari bekas "lawan" politik dan tokoh-tokoh yang kini sedang manggung di pentas politik. Mereka berdatangan menjengok, tak terkecuali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pada usianya yang sepuh, lewat 86 tahun, kondisi Pak Harto kian rapuh. Sejak tahun 1999 rumah sakit menjadi langganannya. Pertama kali terjadi ketika stroke menyergap pada Juli 1999. Kesehatannya sempat membaik. Namun dua bulan kemudian ia harus kembali ke ruang perawatan karena pendarahan usus. Sejak itu, kebugarannya terus melorot. Setiap tahun, empat hingga lima kali harus berurusan dengan tim dokter. Penampilan gagah jenderal besar (bintang lima) ini berangsur layu. Tubuhnya tak mampu lagi berdiri tegak. Gangguan otak akibat stroke membuatnya tak bisa lagi jernih mencerna masalah. Senyum "The Smiling General" pun tak semerekah dulu. Ironisnya, masa tua Pak Harto yang sakit-sakitan masih harus dihadapkan pada perkara hukum yang mengganjal. Ia kali pertama diperiksa tim Kejaksaan Agung pada 9 Desember 1998, saat pemerintahan di bawah kendali Presiden B.J. Habibie, dengan dugaan telah terjadi penyimpangan penggunaan dana tujuh yayasan yang dikelola Soeharto yang bernilai total Rp 4,104 trilyun. Sejak itu, gonjang-ganjing kasus hukum Soeharto menjadi isu panas. Beberapa orang dekat dan keluarga Cendana harus keluar-masuk Gedung Bundar, Kantor Kejaksaan Agung, untuk mengorek kemungkinan ada harta "bermasalah" lainnya. Tim pelacak harta kekayaan pun dibentuk, hingga berburu ke Swiss segala. Namun hasilnya tetap nihil. Di tengah hiruk pikuk pengusutan ini, Pak Harto terserang stroke pada 19 Juli 1999. Lantas tiga bulan kemudian, Kejaksaan Agung menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) karena tuduhan korupsi tak terbukti akibat minimnya bukti. Namun, ketika tampuk kekuasaan beralih ke Gus Dur, kasus hukumnya dihidupkan kembali. Marzuki Darusman, Jaksa Agung saat itu, mencabut SP3 Soeharto. Bahkan kasusnya sampai bergulir ke meja hijau, dan Pak Harto ditetapkan sebagai tahanan rumah. Persidangan berlangsung di Departemen Pertanian, Jakarta Selatan. Namun mantan Presiden Soeharto tak sekali pun hadir di persidangan, baik pada persidangan pertama pada 31 Agustus 2000 maupun sidang kedua 14 September 2000, karena alasan sakit. Pada sidang 28 September 2000, majelis hakim menentapkan penuntutan perkara pidana Soeharto tidak dapat diterima dan sidang dihentikan. Alasan kesehatan membuat tak ada jaminan Pak Harto dapat di hadapkan ke meja hijau. Meski demikian, status hukum Soeharto masih menggantung, karena masih bisa kembali diadili bila kesehatannya memungkinkan. Situasi tak tentu ini yang menggugah Persatuan Pengacara mengajukan praperadilan yang meminta Jaksa Agung menerbitkan surat keputusan penghentian keputusan (SKPP). Ternyata, gugatan ini dikabulkan, baik pada tingkat pengadilan negeri bulan Mei 2006 maupun tingkat banding di pengadilan tinggi DKI Jakarta bulan Agustus 2006. Kandas di ranah pidana, Jaksa Agung melirik wilayah perdata. Objek perkaranya tetap, seputar dana tujuh yayasan yang dikelola Pak Harto. Hingga kini, sidang gugatan ini masih bergulir. Walau SKPP dimenangkan, stigma miring Pak Harto masih saja melekat. Masyarakat Transparansi Internasional tetap menetapkan Soeharto dalam daftar bekas pemimpin terkorup. Walau tuduhan ini tak pernah terbukti di pengadilan. Majalah Time harus kena batunya karena mengangkat tuduhan yang tak berkekuatan hukum ini. Mereka harus membayar Rp 1 trilyun karena kalah dalam sidang perdata. Kini, ketika Pak Harto kembali menghadapi masa kritis, stigma bekas pemimpin bermasalah kembali mengundang polemik. Sebagian menginginkan agar ia diberi kepastian hukum dengan melepaskannya dari segala tuduhan. Sebagian lagi keukeuh agar hukum tetap ditegakan. Ada juga pendapat jalan tengah dengan memberi ampunan. Desakan paling serius agar bekah pemimimpin Orde Baru itu dibebaskan dari belitan pidana datang dari Partai Golkar. Mereka sampai menggelar pertemuan khusus, sehari setelah Pak Harto masuk rumah sakit. Hadir dalam pertemuan, antara lain, Ketua DPP Golkar yang juga Ketua DPR Agung Laksono, Ketua DPP Golkar Bidang Hukum dan HAM Muladi, Andi Matalatta yang juga Menteri Hukum dan HAM, dan Ketua Fraksi Golkar di DPR Priyo Budi Santoso. Partai "pohon beringin" itu bulat mendesak pemerintah menggunakan instrumen deponering atau mengesampingkan perkara pidana agar Pak Harto mendapat kepastian hukum. "Sesuai dengan Pasal 35 c UU Kejaksaan, kewenangan itu dapat dilakukan oleh Jaksa Agung," kata Agung Laksono. Cara ini dianggap tidak berbelit-belit, karena tidak membutuhkan dukungan politik dari legislatif yang biasanya bertele-tele. Pemberian deponering dinilai Golkar sebagai bentuk hormat dan penghargaan kepada Pak Harto yang banyak berjasa untuk negeri ini. Muladi, seorang Ketua Golkar yang juga Gubernur Lemhannas, mengajak masyarakat untuk berkaca ke sejarah. Mestinya, kata Muladi, kasus Soeharto jadi koreksi segenap warga bangsa dalam menghormati bekas pemimpinnya. "Jangan ulang kasus Soekarno (presiden pertama RI) yang hingga meninggal masih berstatus tahanan," kata Muladi. Toh, di balik kekurangan sebagai manusia, dua tokoh ini banyak jasa bagi negeri ini. Bung Karno adalah pendiri dan proklamator kemerdekaan Indonesia. Sedangkan Soeharto setidaknya berjasa dalam empat peristiwa besar. Yakni haru-biru perang kemerdekaan, pembebasan Irian Barat, penumpasan komunisme, dan mengubah cara berpikir rakyat Indonesia dari politik sebagai panglima ke pembangunan ekonomi sebagai yang utama. "Anda mungkin tidak mengalami, tapi saya mengalami jasa-jasa itu," kata Muladi, yang ketika menjadi Jaksa Agung di era pemerintahan Habibie menerbitkan SP3 perkara Soeharto. Lain Golkar, lain pula PDI Perjuangan. Lewat Tjahjo Kumolo, Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR, mereka memilih pemberian amnesti sebagai jalan penyelesaian kasus Soeharto. "Walau amnesti biasanya untuk hal yang berkaitan dengan politik, sebagai negara hukum Indonesia perlu menentukan langkah-langkah hukum terhadap kasus yang dihadapi Pak Harto," kata Tjahjo. Hanya saja, sesuai dengan ketentuan, pemberian amnesti meski hak preaogratif presiden harus terlebih dahulu mendapat sokongan politik dari DPR. "Harus ada pendapat dari DPR," katanya. Tentunya, jika jalur ini ditempuh belum tentu berlangsung lancar dan cepat. Di antara arus pendapat perlunya deponering dan amnesti, bergulir juga suara yang berprinsip hukum tetap harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Semua warga negara sama di hadapan hukum, bahkan Soeharto sekali pun. "Kepastian hukum kasus Soeharto hanya bisa diputuskan di pengadilan," kata Adnan Buyung Nasution. Anggota Dewan Penasihat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu adalah satu di antara sederet pihak yang berpendapat kasus pidana Pak Harto tak bisa gugur begitu saja. Kalaupun sampai kini kenyataan Soeharto tak bisa diadili, itu karena alasan gangguan kesehatan yang permanen. Di tengah silang pendapat nasib Pak Harto ini, pemerintah memilih diam. Tak ada "sikap baru" yang keluar dari Istana Negara. Yang muncul hanyalah semacam pengingatan bahwa kasus pidana Soeharto sudah ditutup demi hukum. Hendarman Supanji, Jaksa Agung, usai rapat kabinet Senin kemarin, merujuk pada terbitnya SKPP. "SKPP berdasarkan Pasal 140 ayat 2 KUHAP, berarti ditutup demi hukum. Alasannya karena (terdakwa) meninggal dunia atau (kasusnya) kedaluwarsa. Ini (kasus Soeharto) karena sakit yang dianggap sama dengan itu," kata Hendarman. Bila kitab tuntutan sudah ditutup, ujian kini di tangan seluruh anak bangsa. Apakah kasus hukum Soeharto dianggap selesai, atas landasan nurani kemanusiaan yang menghargai jasa pemimpinnya? Atau dirasa masih mengganjal, karena bangsa ini harus menegakkan hukum? Terserah Anda! Hidayat Gunadi [Nasional, Gatra Nomor 9 Beredar Kamis, 10 Januari 2008]
<<59.jpg>>
