http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=190588
MASALAH PANGAN
Harga Bergejolak karena Ketergantungan pada Impor
HS Dillon, Pengamat Pertanian
Kamis, 17 Januari 2008
JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah dinilai tidak sungguh-sungguh
mengembangkan sektor pertanian di Tanah Air, sehingga selalu tergantung pada
impor untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Hal ini terus terjadi dan semakin
menggejala pasca-krisis ekonomi 1997-1998.
Indonesia sendiri kini semakin menggantungkan kebutuhan bahan pangan
kepada impor, karena sektor pertanian dalam negeri bergerak tanpa proteksi atau
terabaikan. Bahkan perlindungan yang semula dilakukan pemerintah praktis hilang
sejak panandatanganan letter of intent (LoI) dengan Dana Moneter Internasional
(IMF) pada tahun 1998. Akibatnya, kondisi pasokan dan harga komoditas pangan
selalu bergejolak, baik akibat pengaruh eksternal maupun tindakan spekulasi di
dalam negeri.
Penilaian di atas merupakan rangkuman pendapat dari berbagai
sumber--pengamat pertanian HS Dillon, mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli,
pengamat ekonomi Hendri Saparini, Ketua Komisi VI DPR Totok Daryanto, dan Ketua
Fraksi PAN DPR Zulkifli Hasan--yang dihubungi secara terpisah, di Jakarta,
kemarin. Mereka menanggapi gejolak pasokan bahan baku dan harga pangan yang
ujung-ujungnya menyusahkan rakyat.
Bahkan, dengan nada lebih keras mengomentari terjadinya lonjakan harga
kedelai akhir-akhir ini, HS Dillon menyebutkan hal itu mencerminkan "wajah
buruk" pemerintahan yang kurang berpihak kepada rakyat. Padahal, beberapa tahun
lalu pemerintah telah mencanangkan program pembangunan sektor pertanian
bertajuk "Revitalisasi Pertanian" yang dikampanyekan secara nasional.
"Namun dalam pelaksanaannya tampak seperti tak sungguh-sungguh. Saat ini
petani masih kesulitan mendapatkan bibit bersubsidi. Sementara pupuk bersubsidi
bukan ditujukan kepada petani tetapi kepada produsen pabrik dan itu pun
terkadang diselewengkan," kata Dillon.
Menurut dia, para petani maupun buruh tani di Indonesia saat ini juga
tampak seperti kehilangan harapan untuk terus melakukan usaha pengembangan
tanaman pangan, termasuk kedelai. "Oleh karena itu diperlukan perangkat
insentif, terutama dari sisi harga dan efisiensi biaya. Petani akan memiliki
harapan jika pada saatnya nanti usaha yang dilakukan memberikan hasil," ujar
Dillon.
Tanaman pangan semusim seperti kedelai, lanjutnya, memang akan mengalami
fluktuasi harga, yaitu tinggi di saat paceklik dan anjlok di saat panen. Namun,
untuk itulah pemerintah harus mengatur agar disparitas harga tidak terlalu
jauh. Dalam hal ini, pemerintah tidak bisa lepas tangan dalam urusan pangan.
Apalagi era di mana harga pangan murah sudah berlalu, sehingga pemerintah harus
turun tangan menangani masalah itu.
"Harga komoditas pangan akan terus naik. Tidak hanya akibat perubahan
iklim tetapi juga karena pengembangan energi alternatif dari komoditas pangan.
Sekalipun kalangan petani dan buruh tani merupakan rakyat kecil, tetapi mereka
juga memiliki kemampuan. Pemerintah harus memahami masalah dan memberdayakan
mereka untuk mengembangkan ketahanan pangan," tuturnya.
Sementara itu, Rizal Ramli mengatakan, masalah pokok berkaitan dengan
harga kedelai yang meningkat akhir-akhir ini adalah akibat jumlah produksi
kedelai dalam negeri yang tidak mencukupi. "Solusinya, produksi kedelai harus
lebih banyak lagi. Ini dilakukan sekaligus supaya ada kedaulatan ekonomi dalam
bidang pangan," kata Rizal.
Dia menyebutkan, negara maju dan kaya seperti Amerika Serikat dan
negara-negara di Eropa masih menerapkan proteksi kalau sudah menyangkut soal
pangan. "Semua negara tahu kalau kedaulatan pangannya harus dipertahankan. Tapi
di Indonesia justru sebaliknya," ujarnya.
Menurut dia, penurunan bea masuk (BM) impor kedelai hanya solusi jangka
pendek. Untuk jangka panjang, seharusnya petani dalam negeri didorong untuk
meningkatkan produksi kedelai karena menguntungkan. "Masalah utama kita adalah
produksi. Itu dulu yang harus diselesaikan," tuturnya.
Hal senada diungkapkan Hendri Saparini. Menurut dia, Indonesia seharusnya
bisa mempertahankan kedaulatan pangan. "Negara-negara Barat yang paling liberal
pun, kalau sudah menyangkut pangan, pemerintahnya akan turun tangan. Jadi tidak
sepenuhnya diserahkan kepada pihak swasta," kata Hendri.
Dia juga menganggap bahwa kemelut yang melanda industri tahu dan tempe
disebabkan lonjakan harga kedelai akhir-akhir ini seharusnya tidak terjadi.
Apalagi Indonesia merupakan negara agraris, di mana 70 persen masyarakatnya
petani.
Secara terpisah, Totok Daryanto mengemukakan, sejak dulu, Indonesia
sangat bergantung pada komoditas pertanian. Tetapi, ironisnya sektor pertanian
nasional bergerak tanpa perlindungan. "Untuk tempe saja, kita harus bergantung
pada kedelai impor. Padahal, sekitar puluhan juta rakyat sangat tergantung
kepada tempe," kata Totok.
Gejolak harga kedelai ini, menurut Totok, akan menimbulkan kerawanan
sosial, apalagi jika berlanjut dengan kebangkrutan industri tahu-tempe yang
sebagian besar berskala kecil. Selanjutnya, kebangkrutan industri tahu-tempe
akan memperpanjang deret angka kemiskinan dan pengangguran.
Di lain pihak, Zulkifli Hasan meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU) mengusut praktik oligopoli oleh kartel yang menguasai perdagangan
kedelai impor, terkait melonjaknya harga kedelai di dalam negeri. Sistem
perdagangan dan impor kedelai saat ini bersifat oligopoli, karena dikuasai
segelintir importir. Dan berdasarkan pergerakan harga yang berkembang selama
ini, terlihat adanya indikasi kartel, sehingga KPPU wajib menindaklanjuti
indikasi pengendalian harga kedelai oleh importir.
"Kebijakan pemerintah dalam kasus kedelai bersifat liberal dengan
membiarkan petani tradisional berhadapan langsung dengan pasar global. Pemain
impor kedelai hanya segelintir orang, namun memiliki modal yang kuat
untukmengendalikan pasokan dan harga. Jadi kebijakan pemerintah tersebut tidak
tepat karena tidak sedikit pun melindungi kepentingan petani. Karena itu,
pemerintah harus mengubah kebijakannya," katanya.
Akibat pembiaran oleh pemerintah ini, menurut Zulkifli, sistem produksi
dan ketahanan pangan, khususnya kedelai, sangat rentan dan cenderung menurun
selama satu dekade terakhir. Padahal kebutuhan pasokan idustri tempe, tahu,
kecap, dan lainnya terus meningkat sehingga mutlak tergantung pada impor.
"Ini menyedihkan, karena negara agraris sebesar Indonesia menggantungkan
diri, industri, dan rakyatnya pada impor. Koordinasi di instansi pemerintah
terkait selama ini kurang sinergis sehingga perlu ditingkatkan. Setidaknya
Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Perum Bulog, Menko Perekonomian, dan
kementerian terkait lainnya sudah membangun sistem pasokan serta perdagangan
komoditas pangan nasional yang baik. Pemerintah perlu membangun sistem produksi
yang intensif, efisien, dan produktif," tutur Zulkifli. (Indra/Andrian/Rully)
news_icon.html?id=190588
Description: Binary data
