http://beritasore.com/2008/05/02/belajar-pangan-dari-vietnam/
Belajar Pangan Dari Vietnam
2 Mei 2008 | 11:19 WIB
Vietnam adalah negara pengekspor beras terbesar kedua setelah Thailand, tetapi
penduduknya tak terlahir untuk makan nasi.
Berkebalikan dengan Indonesia. Jika tak makan nasi, masyarakat Indonesia serasa
belum makan. Dan ironisnya, untuk mencukupi kebutuhan itu Indonesia harus
mengimpor beras, salah satunya dari Vietnam. "Saya makan pakai nasi mungkin
satu atau dua kali dalam sebulan," kata seorang gadis petugas pintu di Hotel
Caravelle, Ho Chi Minh City, Vietnam, Nga akhir pekan lalu.
Nga lalu menguraikan kebiasaan makannya secara lugas. Pagi hari, ia biasa
sarapan dengan roti beberapa potong dan teh hangat, siang hari menyantap mi dan
lauk pendukungnya. Minya berbahan baku beras, bukan terigu atau gandum.
Sedangkan untuk santap malam, orang Vietnam enggan mengonsumsi makanan berat,
tetapi cukup dengan aneka sayur dan sup olahan sederhana.
Karena itu, pemandangan kota Ho Chi Minh City (dahulu dikenal sebagai Saigon),
tidak banyak "dikotori" oleh warga penderita obesitas. Semua warganya langsing.
Jika masing-masing warganya mengkonsumsi beras relatif sedikit bahkan terbilang
sangat hemat, maka efisiensi pola makannya, khususnya dalam hal pemanfaatan
beras, juga sangat tinggi.
Karena itu, tidak heran jika data yang dilansir deputi Menteri Pertanian dan
Pembangunan Pedesaan, Vietnam Luong Le Phuon (14/4) menyebutkan, ekspor
nasional produk pertanian dan kehutanan Vietnam selama kuartal pertama 2008
mencapai 3,2 miliar dolar AS, naik 11,6 persen di banding setahun sebelumnya.
Beberapa produk kunci seperti beras, kopi, karet dan kertas menunjukkan
pertumbuhan ekspor yang tinggi rata-rata 21-38 persen, meskipun jumlahnya
turun. Sebagai negara pengekspor beras, Vietnam akan sangat menikmati tren
tingginya harga beras internasional dalam beberapa tahun terakhir.
Diversifikasi pangan
Apa yang terjadi di Vietnam, dengan pola makan masyarakatnya yang sangat
beragam, tentu membawa berkah kepada peningkatkan produksi pertanian, khususnya
beras.
Apalagi di tengah iklim harga beras dunia saat ini yang trennya terus
meningkat. Harga beras dengan kadar patahan maksimal 25 persen tahun lalu masih
330 dollar AS per ton.
Pada Maret tahun ini harganya di atas 500 dollar AS. Harga beras Vietnam
patahan 5 persen pekan lalu 550 dolar AS per ton, sedangkan patahan 10 persen
mencapai 540 dolar AS.
Kenaikan harga beras kualitas medium di pasar Asia akhir-akhir ini sudah lebih
dari 52 persen. Sementara, ekspor beras Vietnam tahun ini ditargetkan hanya 3,5
juta ton atau lebih rendah 1 juta ton dari 2007.
Jika di Vietnam diversifikasi pangan sudah terjadi dan sudah menjadi kebiasaan
hidup masyarakatnya, bagaimana dengan Indonesia?Bukankah kebijakan
diversifikasi sejenis pernah didengungkan sangat kencang di republik ini?
Adakah perubahan kebijakan secara signifikan, khususnya pasca pencapaian
swasembada pangan di era Orde Baru dulu?
Kesannya yang tampak di permukaan saat ini adalah, jika masyarakat suku Madura
kembali mengonsumi jagung justru dianggap kesejahteraanya berkurang, gengsinya
turun, bahkan ekstrimnya dianggap kampungan.
Kemudian, jika orang Maluku dan Papua kembali makan sagu seperti dahulu kala,
dianggap tak beradab lagi dan kembali ke tempo "doeloe".
Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi Himpunan Kerukunan Tani
Indonesia (HKTI) Siswono Yudohusodo pernah menyatakan, sudah saatnya seluruh
kebijakan pangan nasional diarahkan demi kemandirian.
Indonesia, kata Siswono, jangan mengandalkan kebutuhan pangan bangsanya pada
produk pangan impor. Oleh karena itu, Indonesia harus mengoptimalkan potensi
produk pangan lokal yang ada, yang selama ini terabaikan.
"Harus ada gerakan nasional yang bergelora untuk satu ini (pangan, red).
Bukankah hal ini secara eksplisit ada dalam PP 68/2002 tentang Ketahanan
Pangan?" katanya.
Untuk itu, tegasnya, harus ada perubahan kebijakan radikal di sektor ini.
Pemerintah juga harus menghentikan laju upaya pengalihan lahan pertanian untuk
sektor lainnya.
Wacana ekspor
Belum tuntas desakan kemandirian pangan dijawab pemerintah, entah dari mana
pertimbangan logisnya, pemerintah secara terbuka mewacanakan kran ekspor beras
akan dibuka lagi.
Meski total stok beras nasional tidak mencapai dua juta ton per tahun,
tingginya harga beras internasional akhir-akhir ini rupanya menjadi magnet bagi
pemerintah untuk turut mencicipinya.
Kontan, wacana tersebut ditanggapi keras sejumlah kalangan, meski ada sebagian
juga yang mendukung. Bagi pendukung kebijakan ini, tidak ada alasan lain
kecuali demi tambahan pendapatan.
Salah satu lontaran kritis disampaikan anggota DPR RI dari Fraksi PDI
Perjuangan, Aria Bima yang menilai bahwa rencana itu hanya untuk mengangkat
citra pemerintah semata.
Padahal, lanjutnya, ada sedikitnya tiga alasan mengapa rencana ekspor beras tak
perlu direalilsasikan.
Pertama, daerah-daerah sentra produksi beras di Tanah Air pada musim panen kali
ini dihajar banjir relatif merata, sehingga tak sedikit sawah puso. "Dari sini,
pernyataan Pemerintah bahwa Indonesia surplus beras patut dipertanyakan. Sebab
pada musim panen sebelumnya yang tak banjir, Indonesia justru mengimpor beras,"
tuturnya.
Sementara pada saat terjadi bencana banjir justru mengklaim surplus beras.
Jangan-jangan yang diekspor "beras Indonesia" 'made in Vietnam' atau Thailand,
seperti pernah dilakukan Bulog," katanya mempertanyakan.
Kedua, total stok beras Bulog hanya 1,6 juta ton (Kompas 17/4). Padahal
mestinya ekspor baru boleh dilakukan jika stok di atas dua juta ton. "Bulog
sendiri mengakui, per bulan masih perlu pasokan beras dari petani 1,25 juta
ton. Dengan stok dalam negeri belum aman ini, maka jika ekspor dipaksakan, akan
membahayakan ketahanan pangan nasional. Kecuali jika pemerintah memiliki
'hidden agenda' untuk memenuhi stok dengan beras impor nantinya," ujarnya.
Lalu ketiga, harga beras dalam negeri masih lebih tinggi daripada harga dunia.
Buktinya, demikian Aria Bima, harga rata-rata beras di pasar dunia saat ini 500
dolar AS per ton, sedangkan harga rata-rata beras di Indonesia sekitar Rp6.500
per kilogram atau 705 dolar AS per ton. "Maka, ekspor hanya dapat dilakukan
jika Indonesia melakukan 'dumping' yang dilarang dalam perdagangan
internasional," katanya.
Dumping, artinya pemerintah membeli beras petani dengan harga di atas harga
pasar beras dunia, lalu mengekspornya dengan harga lebih rendah atau merugi.
Pertanyaan penutupnya adalah beranikah pemerintah lakukan itu? ( ant/ Edy
Sujatmiko )
