Refleksi: Kalau mafia impor BBM terdiri dari petinggi penguasa NKRI, bisa-bisa yang mau sikat disikat. Inilah akbibat kalau umum berpendapat masabodoh dan memilih penipu bin tukang catut dalam pemilihan umum untuk dijadikan penguasa negara.
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0805/13/sh02.html Sikat Mafia Impor BBM, Jangan Sengsarakan Rakyat Jakarta - Sejumlah ekonom yang berorientasi pada kepentingan ekonomi nasional menantang debat terbuka atas kebijakan pemerintah Yudhoyono-Kalla yang ingin menaikkan harga BBM. Kebijakan pemerintah Yudhoyono-Kalla yang berencana menaikkan harga BBM dinilai merupakan kebijakan yang terlalu berani melihat kondisi masyarakat yang hidupnya sudah dan semakin terimpit beban berat. Demikian pendapat yang dihimpun dari sejumlah ekonom, yakni Ketua Umum Komite Bangkit Indonesia dan mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli, Ekonom Tim Indonesia Bangkit Ichsanuddin Noorsy dan Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada M Maksum. Menurut Rizal Ramli, presiden dan para menterinya telah melakukan kebohongan publik, dengan berkali-kali menyatakan kenaikan harga BBM merupakan pilihan terakhir. Mereka cenderung mencari solusi gampangan, dengan mengalihkan beban ke pundak rakyat yang sudah menderita. "Kehidupan rakyat sudah sangat berat. Kondisi sekarang sangat berbeda dengan tahun 2005. Rakyat kini sudah babak belur dihantam kenaikan harga pangan dan merosotnya pendapatan. Sementara itu, omzet UMKM anjlok hingga 30-40 persen. Semua ini terjadi karena pemerintah tidak mampu menstabilisasikan harga. Saya tidak habis mengerti, bagaimana mungkin pemerintah mengabaikan kenyataan ini. Ini kok malah mau menaikkan harga BBM lagi," tukas Rizal. Rizal mengaku sangat prihatin dengan pembentukan opini yang dilakukan pemerintah dan berbagai lembaga penganut Jerat Washington (Washington Consensus), bahwa seolah-olah kenaikan harga BBM adalah langkah terakhir. Kalau saja pemerintah kreatif, mau dan berani, sejatinya banyak alternatif lain untuk menyelamatkan APBN tanpa harus menaikkan BBM. Beberapa langkah itu, antara lain mereformasi tata niaga migas dan menghapuskan mafia impor migas. "Telah menjadi rahasia umum, proses pengadaan dan distribusi BBM oleh Pertamina sarat dengan KKN dan ketidakefisienan. Yudhoyono harus berani menyikat mafia yang mengutip minimal US$ 2/barel dari impor minyak. Kenapa ini tidak dilakukan?" katanya. Rizal Ramli menilai Yudhoyono tidak berani melakukan renegosiasi dengan kreditor untuk memperoleh penundaan pembayaran utang, tidak berani mengurangi subsidi bank rekap, tidak berani memberantas mafia impor BBM, dan tidak mampu mengurangi inefisiensi di Pertamina dan PLN. "Tetapi Presiden dan Wapres sangat berani jika membuat kebijakan yang menyusahkan rakyat," tukasnya. Noorsy juga menantang pemerintah dan menteri-menteri ekonomi untuk berdebat soal kebijakan kenaikkan BBM. Pemerintah sebenarnya memiliki banyak opsi namun tidak mau dan tidak berani melakukan. Selain menaikkan BBM, pemerintah bisa melakukan penghentian korupsi ekspor-impor pengadaan BBM, menghentikan biaya cost recovery yang merugikan, melakukan penundaan pembayaran utang, transparan menjelaskan kondisi net cash in dan net cash out (arus dana yang masuk dan keluar) akibat kenaikan minyak dunia. Ekonom yang lebih suka disebut beraliran nasionalis-strukturalis ini mendesak pemerintah untuk tidak lagi mengikuti kebijakan-kebijakan menyesatkan dari ekonom-ekonom pasar bebas yang tidak paham ekonomi-politik internasional. "Para tim ekonomi hanya semata-mata melihat apa yang disampaikan IMF, Bank Dunia, ADB dan investor sebagai hal yang ideal dalam menangani perekonomian nasional," tandasnya. M Maksum menyatakan kenaikan BBM akan semakin menyengsarakan para petani yang sudah terimpit kenaikan kebutuhan pokok. "Kenaikan harga BBM akan menyebabkan harga beli terhadap kebutuhan pokok naik tetapi harga jual petani menurun," katanya. Petani terpaksa harus menanggung kenaikan biaya transportasi. Ia menambahkan akibat kenaikan BBM akan semakin menyengsarakan buruh tani di pedesaan. "Kenaikan biaya produksi menyebabkan pengurangan tenaga kerja buruh sehingga akan banyak buruh tani yang kehilangan pekerjaan," tandasnya. Pemerintah bertindak serampangan dan hanya pintar menyusahkan masyarakat kelas bawah. Antrean Panjang BBM Kekhawatiran terhadap tingginya harga BBM yang akan diumumkan pemerintah, membuat masyarakat beramai-ramai memborong BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) maupun di pengecer. Dari pantauan SH di beberapa SPBU besar di Kota Malang, sejak Senin (12/5), pembelian premium dan solar meningkat antara 2-5 kiloliter per hari, paling banyak oleh pengendara sepeda motor. Untuk mengantisipasi penimbunan, di tiap SPBU dipasang tulisan larangan pembelian dengan jerigen. Diperkirakan pembelian akan terus meningkat mendekati akhir Mei sebagai batas waktu dinaikkannya harga BBM. "Penjualan premium pada hari biasa sekitar 25 kiloliter naik menjadi 30 kiloliter," ungkap Sugiyanto, petugas SPBU Jl Panglima Sudirman. Pembelian solar juga mengalami kenaikan sekitar 2 kiloliter, dari biasanya 8 kiloliter menjadi 10 kiloliter per hari. Di Sumatera Barat, stok premium dan solar juga semakin menipis. Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh sejumlah pengecer dengan menjual premium hingga Rp 10.000 per liter. Di Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), kondisi ini sudah berlangsung sejak seminggu lalu, dengan antrean panjang di tiga SPBU. Tidak jauh beda dengan Pasaman Barat, BBM di Pesisir Selatan juga meningkat di tingkat pengecer, mencapai Rp 6.000 per liter, mengakibatkan antrean panjang di beberapa SPBU. Begitu pula di Solok, stok BBM semakin menipis karena diserbu masyarakat. Selain bensin, ada pula warga yang memanfaatkan momen rencana kenaikan BBM dengan menimbun solar. Seperti yang dilakukan AF (29) warga Jl Rayid Baroneang Pariaman, yang diringkus polisi dengan barang bukti 1.000 liter solar subsidi yang akan dibawa keluar kota. Asisten II Setprov Sumbar, Surya Dharma Sabirin, menjelaskan pihaknya akan mengeluarkan kebijakan pembatasan pembelian BBM melalui jerigen di SPBU. Sementara itu, demo penolakan kenaikan harga BBM terus berlanjut di hampir semua wilayah. Senin kemarin, Ikatan Muhammadiyah Malang (IMM) Komisariat Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) berdemo di Kantor DPRD Kota Malang. Selain berorasi, mereka juga membagikan selebaran berisi ajakan penolakan kenaikan harga BBM. Demikian pula unjuk rasa di Pekanbaru, dilakukan oleh ribuan massa yang tergabung dalam Sentral Gerakan Rakyat (Segera) dan Forum Komunikasi Mahasiswa Peduli Riau (Forkompari), dilakukan di depan kediaman gubernur, Gedung DPRD Riau, dan mendatangi sejumlah SPBU. Aksi massa ini nyaris ricuh dan terjadi insiden saling dorong dengan polisi. Tetapi akhirnya polisi mengalah dan membiarkan koordinator lapangan dan simpul mengendalikan massanya. Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Jawa Barat pun tegas menolak rencana kenaikan harga BBM. Menurut Ketua Organda Jabar, Andriansyah, naiknya harga BBM justru membuat load factor (jumlah penumpang) angkutan umum semakin menurun, padahal operasional cost (biaya operasilnal)-nya bertambah. Jika harga BBM naik 30 persen, berarti biaya operasionalnya naik 10-20 persen, dan jumlah penumpang turun 20 persen. Ia tidak begitu antusias menanggapi kebijakan Menteri Perhubungan yang memperbolehkan kenaikan tarif hingga 15 persen. Sebab selama ini saja jumlah penumpang turun 50 persen akibat semakin banyaknya orang yang beralih menggunakan sepeda motor. Idealnya, jumlah penumpang sekitar 75 persen. Jumlah armada angkutan umum di Jabar 3.400 unit untuk angkutan kota dalam propinsi (AKDP) dan 2.300 unit untuk angkutan kota antar propinsi. Sebanyak 60 persen di antaranya merupakan angkutan kelas ekonomi. Andriansyah mengungkapkan selama ini hanya 70 persen armada yang beroperasi, dan dipastikan jumlah ini akan bertambah sebagai imbas kenaikan harga BBM. Jika pemerintah tidak memberikan subsidi, maka armada kelas ekonomi akan berkurang, sehingga lebih banyak armada layanan komersial. (sigit wibowo/eka susanti/purwandi/denny w
