Reflekisi. Tentunya ekspor MIGAS akan selalu rugi, karena begitulah cara penipuan petinggi penguasa NKRI. Dalam arti lokal bagi rakyat Papua hanya bisa gigit jari.
http://www.suarapembaruan.com/News/2008/07/22/Ekonomi/eko01.htm SUARA PEMBARUAN DAILY -------------------------------------------------------------------------------- Ekspor LNG Tangguh RI Rugi US$ 5 Miliar [JAKARTA] Akibat harga ekspor LNG Tangguh yang dipatok US$ 3,5 per mmbtu selama 25 tahun, Indonesia mengalami kerugian sebesar US$ 5 miliar per tahun. Dengan patokan harga itu, pemerintah hanya memperoleh devisa dari ekspor LNG Tangguh sebesar 1 miliar per tahun. "Jika pemerintah menggunakan formula "cerdas", yaitu harga ekspor LNG mengikuti harga minyak, pemerintah bisa memperoleh pendapatan mencapai US$ 6 milliar setahun," kata pengamat perminyakan Kurtubi dalam seminar Migas Untuk Sebesar- Besarnya Kemakmuran Rakyat di Jakarta, Senin (21/7). Harga minyak saat ini telah mencapai US$ 130 per barel, harga LNG senilai US$ 20 per mmbtu. Sementara itu, harga ekspor LNG Tangguh hanya US$ 3,5 per mmbtu selama 25 tahun dengan harga minyak dipatok maksimal US$ 38 per barel. "Akibatnya, pemerintah mengalami kerugian milliar-an rupiah setiap tahun. Ini harus dikoreksi dan segera me-lakukan negosiasi ulang," katanya. Kurtubi juga mengomentari tim negosiator kontrak ekspor LNG Tangguh yang dikirim oleh pemerintah yaitu, BP Migas. Dia menilai tim negosiator yang dikirim pemerintah tidak kredibel. "Tim negosiasi merupakan orang yang sama menjual dan menyetujui kontrak ekspor LNG Tangguh tersebut. Mereka juga yang menyetujui formula harga ekspor LNG dengan harga flat," katanya. Dia menegaskan, dengan mengirim kembali BP Migas ke Tiongkok dan Korea Selatan untuk negosiasi ulang tidak akan mendapatkan hasil maksimal. Kurtubi meminta pemerintah membatalkan kontrak ekspor LNG Tangguh. Di dalam kontrak dinyatakan, jika pemerintah membatalkan kontrak dan dinyatakan default pemerintah harus membayar ganti rugi sebesar US$ 300 juta. "Lebih baik bayar denda US$ 300 juta daripada rugi puluhan milliar dolar. LNG Tangguh bisa diberikan kepada PLN. PLN sanggup mem- bayar US$ 5,6 per mmbtu," ujarnya. Sementara itu, Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ikhsan Modjo mengatakan, sudah saatnya negosiasi kontrak ekspor Tangguh ditangani langsung oleh Presiden. "Negosiasi awal dilakukan pemerintah dengan pemerintah maka harus diselesaikan antara pemerintah dengan pemerintah juga. Ini merupakan keputusan eksekutif dengan izin dari presiden," katanya. Dia juga menegaskan, kontrak ekspor gas Tangguh seharusnya sudah sejak dahulu diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kontraknya merugikan negara. Namun, karena ketika itu pelaku adalah penguasa negara dan memiliki indikasi po- litik sehingga tidak bisa di- gugat. Keadaan Darurat Ekonom Universitas Indonesia Renald Kasali mengatakan, kondisi pemerintah saat ini dalam keadaan darurat akibat krisis energi. Umumnya dalam setiap perjanjian jika keadaan darurat bisa dilakukan negosiasi ulang. "Dengan harga yang sudah melonjak tinggi harga gas tidak adil jika harga ekspor LNG Tangguh lebih rendah dari harga dalam negeri. Kita bisa mengundang mereka untuk menegosiasi ulang kontrak, yang menjadi permasalahannya pemerintahan kita sudah dikendalikan oleh orang luar," ujarnya. Saat ini pemerintah memiliki 72 kontrak gas sejak 2001 hingga kini. Ke-72 kontrak gas tersebut terdiri atas 54 kontrak dengan harga tetap, 10 kontrak dengan harga eskalasi, dan delapan kontrak dengan formula harga. [DLS/M-6] -------------------------------------------------------------------------------- Last modified: 22/7/08
