http://www.sinarharapan.co.id/berita/0812/31/pol07.html
Partai Buruh Menuju Negara Sejahtera JAKARTA-Banyaknya partai politik (parpol) yang menjadikan buruh sebagai basis konstituen, tidak menyurutkan keinginan Partai Buruh untuk tetap menjadi parpol peserta pemilu. Alasannya, isu perburuhan sejatinya hanya digunakan banyak parpol sebagai jargon, tetapi selepas pemilu tak ada tanggung jawabnya. Ini berbeda dengan Partai Buruh yang memang sejak awal tumbuh ditopang oleh serikat buruh. Partai ini memiliki cita-cita welfare state (negara sejahtera). Sistem seperti itu bisa dilaksanakan apabila kaum buruh berkuasa secara politik. Berikut ini wawancara wartawan Sinar Harapan Tutut Herlina dengan Ketua Umum Partai Buruh Muktar Pakpahan di Jakarta, Selasa (30/12). Banyak partai yang mengaku juga mengonsolidasikan para buruh. Lantas kenapa masih mendirikan partai buruh? Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) menjadi musuh tulen Soeharto. Dulu pilihan SBSI jatuh ke Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Makanya, begitu PDI bergejolak, saya yang ditangkap Soeharto. Walaupun pada 27 Juli saya tidak ada di tempat kejadian, tapi tetap dijadikan kambing hitam. Pada saat PDI pecah antara Mega dan Soeryadi, kami memilih ke kubu Mega (Megawati Soekarno Putri-red) sehingga tahun 1997 tidak ikut pemilu. Tapi begitu Mega menjadi presiden, juga mengecewakan buruh. Pertama, dia berkolaborasi dengan kekuatan Orde Baru (Orba) untuk menggulingkan Gus Dur dan juga mau memberikan grasi kepada mantan Presiden Soeharto. Saya sendiri diadili melakukan tindakan subversif juga karena banyak mengutip pemikiran Soekarno. Kedua, R&D (release and discharge). Sebanyak 200 konglomerat dibebaskan, tapi rakyat disuruh bayar utang. Ketiga, tahun 1999 saya mengusulkan tujuh RUU hubungan industrial yang meniru Jepang. Di negeri itu buruh paling makmur, tak ada yang mogok, tapi begitu diserahkan ke DPR, yang jadi malah UU No 13/2003. Visinya sendiri bagaimana? Kita mau mendirikan welfare state (negara sejahtera), seperti cita-cita Soekarno pada 1930. Ini sudah diungkap SBSI 1992. Tapi dengan welfare state, saya dianggap komunis oleh Soeharto, padahal cita-cita itu merupakan cita-cita gerakan para buruh sedunia, cita-citanya sosial demokrat di mana-mana, dan itu cita-cita Soekarno 1930, dan itulah UUD kita sebenarnya. Dengan welfare state semua warga negara bisa sekolah gratis sampai SLTA. Pendidikanlah yang mencerdaskan orang, dan akan ada banyak solusi. Selain itu, penganggur jadi tanggung jawab negara. Kalau di Eropa ada pengangguran, negara harus bayar gaji, sehingga presidennya putar otak untuk menciptakan lapangan kerja. Presiden kita EGP (emang gue pikirin). Rakyat juga tidak paham bahwa negara punya tanggung jawab buka lapangan kerja. Di Eropa kalau ada penganggur, rakyat marah. Kalau kita ada penganggur, rakyatnya berdoa. Di Eropa kalau ada pengangguran rakyat berontak, sementara di Indonesia berdoa. Apa ini sengaja diciptakan sehingga seperti apa yang pernah dibilang oleh Karl Marx, agama adalah candu? Ini welfare state yang ketujuh. Negara tidak mengurus agama. Di welfare state tidak ada menteri agama, karena kenyataannya menteri agama kita justru lebih banyak menimbulkan masalah keagamaan dari pada menyelesaikan. Catatan saya selama 35 tahun, masalah agama di Indonesia ditimbulkan oleh penguasa, baik penguasa keamanan maupun penguasa hukum. Penguasa keamanan itu siapa? Tentara. Yang bikin ribut umat Kristen HKBP itu tentara. Yang bikin ribut umat Islam dan Kristen di Sumatera Utara itu tentara tahun 1968, waktu Pangdamnya Sarwo Edie. Yang bikin ribut NU antara Gus Dur dan Abu Hassan itu Jenderal Soeharto. Lalu, yang membuat pam swakarsa berhadapan dengan kami pakai jubah putih tahun 1998-1999 itu tentara, juga Wiranto dan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono-red). Saat mahasiswa dan buruh berdemo di DPR, mereka didatangi orang berjubah yang dikawal tentara. Ketika mau dibuat UU Pernyataan Keadaan Bahaya (PKB), lahirlah peristriwa Semanggi Dua, juga karena tentara. Terakhir, ada satu organisasi yang punya kewenangan menutup gereja kalau tidak suka, walaupun gereja itu punya izin, apalagi bila tidak punya izin. Dan kalau mereka merusak gereja itu selalu ada polisi yang jaga. Negara apa kita ini kalau seperti itu? Itu bertentangan dengan welfare state. Anda selalu menyebut welfare state. Bagaimana mewujudkan welfare state di Indonesia, ketika semuanya dikuasai asing? Kita saat ini memang negara yang dikuasai oleh neoliberalisme dan neokapitalisme. Kita harus berdaulat, tidak tunduk kepada siapa pun. Welfare state, good governance, dan serikat buruh yang kuat. Kita harus keluar dari neolib yang didatangkan ke Indonesia sejak Soeharto mengkudeta Soekarno. Oleh karena itu, perlu ada pelurusan sejarah. Kalau tidak, pikiran kita akan salah terus. Yang mengajukan Soekarno untuk menjadi presiden seumur hidup itu tentara, bukan PKI, karena para jenderal waktu itu khawatir kalau ada pemilu PKI pasti menang. Makanya, Soekarno didorong menjadi presiden seumur hidup. Cara untuk menuju welfare state seperti apa? Dengan cara mereformasi ekonomi kita dan kembali ke dasar UUD 1945, ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi pasar. Kembali pada agro industri dan agro bisnis, karena 60 persen lebih secara riil masyarakat kita petani. Buat kebun kelapa sawit, sekaligus industri pengolahnya. Ubah hutan menjadi seperti Finlandia, menjadi pemasok kertas dunia. Ada land reform di seluruh daerah. Selain itu, penciptaan infrastruktur massal yang murah, seperti kereta api. Prinsip ekonomi kita harus diubah dari ekonomi pasar yang mendewakan pertumbuhan ekonomi menjadi pertumbuhan lapangan kerja. Kalau lapangan kerja tumbuh pasti ekonomi tumbuh. BUMN mestinya menjadi percontohan hubungan industrial, tapi sekarang malah jadi contoh yang buruk. BUMN harus berhenti menggunakan tenaga kerja out sourcing, sebab BUMN saja begitu, apalagi swasta
