http://www.cenderawasihpos.com/detail.php?id=23455
14 Januari 2009 10:23:42
Komunitas Tionghoa "Gedung Gajah" Berbenah Menjelang Imlek (2-Habis)
Donasi Terbesar dari Kantong Warga Kelas Menengah
Kerusuhan Mei 1998 menjadi musibah sekaligus berkah bagi warga etnis
Tionghoa di Solo, termasuk para anggota Perkumpulan Masyarakat Surakarta (PMS).
Semangat solidaritas membuat momen itu melahirkan hubungan antaretnis yang
lebih cair dan memberi harapan.
LEO TEJA KUSUMA, Solo
MUSIBAH karena mereka menjadi "sasaran tembak" utama para perusuh waktu
itu. Berkah karena eksistensi PMS justru semakin "moncer" segera setelah
kerusuhan terjadi. Banyak yang tak percaya bahwa salah satu kota pusat budaya
Jawa itu bisa menjadi episentrum peristiwa kekerasan terbesar di luar Jakarta.
Selama dua hari itu, 14-15 Mei, Kota Solo menjadi lautan api. Pusat
perbelanjaan Matahari serta kawasan pertokoan di kawasan "pecinan" di Coyudan
dibakar massa.
Total 348 bangunan rumah, kantor, hotel, toserba, dan gedung bioskop yang
rusak. Sekitar 297 mobil dan 570 sepeda motor hangus. Jumlah korban tewas
mencapai 33 orang, kebanyakan pegawai toko dan penjarah yang terperangkap
akibat kebakaran. Total kerugian hampir setengah triliun rupiah.
Beberapa pekan setelah kerusuhan itu, ekonomi Kota Solo belum pulih.
Banyak warga Tionghoa yang memutuskan mengungsi. Dalam keadaan seperti itu,
seorang pengusaha asal Semarang, Lie Pek Tho, pada 11 Juni 1998 tergerak untuk
memberikan bantuan Rp 100 juta lewat PMS. Langkah Lie itu kemudian diikuti para
pengusaha yang lain.
Menurut Ketua Umum PMS Budhi Moeljono, PMS berhasil mengumpulkan dana
tidak sedikit dari orang-orang yang peduli agar Solo bangkit. Bahkan, lebih
dari Rp 1 miliar, sekitar Rp 270 juta diambil dari kas PMS, kemudian disalurkan
kepada ratusan kepala keluarga -umumnya warga Tionghoa- korban kerusuhan di
Solo.
Sebuah bank juga mempercayakan kepada PMS untuk mengelola dana hibah Rp
500 juta. Dana itu dipakai untuk membantu para korban kerusuhan, termasuk
beasiswa bagi anak-anak mereka yang masih sekolah. Sayang, suku bunga yang
makin tidak menentu membuat PMS tidak bisa mengembangkan jumlah penerima dan
besarannya.
Berkat kerja keras itu, hubungan antaretnis di Solo terjalin harmonis
kembali. Bahkan, banyak warga non-Tionghoa yang menjadi anggota PMS. Dari
sebuah pralenan (organisasi kerukunan kematian), PMS terus memperluas aset,
kegiatan, maupun sumbangsih kepada negara dan sesama.
Sekitar 3.000 anggota PMS membayar iuran Rp 3.000-Rp 5.000 per bulan.
Dengan iuran itu, mereka bisa mendapatkan diskon 50 persen untuk pemakaian
fasilitas di PMS. Yakni, pemakaian Thiong Ting dan sarana di Gedung Gajah serta
kegiatan-kegiatannya. "Tidak ada perbedaan. Keturunan Tionghoa atau bukan
haknya sama," kata Budhi.
Budhi mengakui, pemerintahan di bawah Presiden Abdurrahman Wahid memberi
warna baru bagi komunitas Tionghoa di Indonesia. Mereka boleh menampilkan
identitas ketionghoaan mereka, sebagai wujud keberagaman Indonesia. Maka, sejak
itu kegiatan divisi-divisi di PMS pun makin banyak. "Kami ini Tionghoa, tapi
Tionghoa Indonesia," kata Budhi menirukan jawaban setiap anggota PMS jika
ditanya siapa sebenarnya mereka di Indonesia.
Jika di masa Soeharto kegiatan PMS hanya bersentuhan dengan bidang
olahraga dan seni budaya Jawa, sejak saat itu mereka juga tertarik dengan seni
dan olahraga asal Tiongkok. Oleh divisi-divisi di kepengurusan PMS, wushu,
barongsai, yang khim (siter Tiongkok), dikelola berdampingan dengan
bulutangkis, catur, keroncong, campursari, gamelan, dan wayang orang,
Kegiatan perayaan tahun baru Imlek yang sebelumnya dilakukan diam-diam
kini dilakukan terang-terangan dan besar-besaran. Sejak 2000, PMS rajin
menggelar berbagai acara dengan latar belakang budaya Tionghoa. Misalnya, PMS
mengundang pentas kesenian dari Provinsi Hunan, Tiongkok (2000), pentas
barongsai perdana di Hotel Lorin, Karanganyar, Jawa Tengah (saat itu masih
milik Tommy Soeharto).
Reputasi PMS juga menarik minat Presiden Abdurrahman Wahid. Saat berulang
tahun, dia mengundang delegasi kesenian PMS di acara Pentas Wayang Orang
Pembauran di Jakarta. Seperti sedang mengalami euforia, saat itu PMS rajin
memanggil artis-artis impor dari Tiongkok. "Kalau ditanya, keinginan terbesar
kami saat ini adalah nguri-uri (memelihara) budaya leluhur kami. Bukan kami
ingin eksklusif, tapi kami ingin budaya itu menjadi bagian dari budaya
Indonesia juga. Kami ingin menjadi Tionghoa Indonesia," kata Budhi.
Menurut Budhi, uri-uri budaya leluhur itu juga merupakan wujud keinginan
mereka agar eksistensi Tionghoa Indonesia (bukan keturunan Tionghoa), diakui
oleh suku bangsa Indonesia yang lain. Sebab, tanpa disuruh, sejak sebelum
reformasi PMS juga sudah membaur dan punya kepedulian sosial.
Budhi mengakui, setiap merayakan Imlek, PMS selalu menyesuaikan dengan
tema dan kondisi aktual di masyarakat. Perayaan Imlek 2559 tahun lalu,
misalnya. Suasana Kota Solo dan sekitarnya masih memprihatinkan akibat banjir.
"Saat itu kami menggelar aktivitas bakti sosial dengan membantu sekolah-sekolah
di Solo yang kebanjiran," katanya.
Selain itu, pada Imlek tahun lalu PMS ikut memperjuangkan agar tokoh
pejuang kemerdekaan nasional asal Solo, Yap Tjwan Bing, dijadikan nama jalan,
menggantikan nama Jalan Jagalan, Solo. Berkat kerja sama dan dukungan semua
pihak, termasuk organisasi Tionghoa lain di Solo, seperti Hoo Hap, Fu Jing, dan
Perhakas, jalan sepanjang 300 meter itu akhirnya diberi nama Yap Tjwan Bing.
Dengan diresmikannya nama Jalan Yap Tjwan Bing yang merupakan anggota
PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), kini sudah ada dua nama
Tionghoa yang diabadikan di Kota Solo. Nama pertama adalah dr Oen Bing Ing,
pengurus PMS yang meninggal pada 1982. Dokter Oen kini menjadi nama salah satu
rumah sakit swasta di Solo dan Sukoharjo yang memiliki reputasi pelayanan
terbaik.
Khusus untuk Imlek 2560 yang jatuh pada 26 Januari mendatang, PMS
merencanakan pelatihan life skill menghadapi krisis moneter. Ini sebagai bentuk
keprihatinan kepada bangsa yang ikut terkena dampak krisis global. Isi kegiatan
ini, antara lain, pelatihan pembuatan bioetanol yang mendapat subsidi penuh
PMS. "Kami selalu memilih acara yang berbeda. Tergantung apa yang menurut kami
perlu dipedulikan tahun itu," kata Sumartono Hadinoto, humas PMS.
Sumartono menambahkan, dalam setiap kegiatan sosial PMS, sekitar 70
persen dananya biasa didapat dari donasi. Bukan iuran anggota atau dari
aset-aset organisasi. Yang membanggakan, mereka yang memberikan donasi
mayoritas bukan pengusaha kelas atas. Tapi, para warga Tionghoa yang kemampuan
finansialnya menengah. Mereka tidak terlalu kaya dan tidak miskin. "Ini contoh
kalau kepedulian sosial tidak perlu digembar-gemborkan. Tanpa punya pmarih
apa-apa, mereka ikut peduli," kata Sumartono. (el)
