http://www.antaranews.com/view/?i=1247386458&c=NAS&s=HUK
DPR Soroti Kasus Kematian David di Singapura Minggu, 12 Juli 2009 15:14 WIB Jakarta (ANTARA News) - Komisi I (bidang pertahanan dan hubungan luar negeri) DPR RI, kembali menyoroti kasus kematian mahasiswa Indonesia di Singapura, David Hartanto Widjaja, karena hingga kini kasus tersebut masih menjadi kontroversi. "Komisi I DPR RI segera melayangkan surat ke Deplu RI dan Parlemen Singapura terkait kematian mahasiswa Indonesia bernama David di Institut Nanyang Singapura. Terutama sekali, sehubungan dengan pengadilan lanjutan yang akan digelar sekitar tanggal 20 Juli ini," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Yusron Ihza Mahendra kepada ANTARA, di Jakarta, Minggu. Dia mengatakan, surat ini mungkin akan dikirim Senin (13/7), yang intinya meminta keseriusan pihak Singapura mengusut tuntas kasus kematian tersebut. David tewas dan pihak Singapura menganggap kasus bunuh diri. Tetapi, dalam proses lebih lanjut, muncul indikasi baru yang mencurigakan dan menunjuk pada realitas lain. "Dalam kaitan kasus kematian, Hari Minggu ini, saya baru saja menelpon Pak Wardhana, Dubes RI di Singapura, agar kedutaan kita terus mencermati masalah itu," katanya. Yusron Ihza Mahendra mengharapkan, proses peradilan dan putusan pengadilan betul-betul jujur serta adil. "Keseriusan seperti di atas amat diperlukan demi tegaknya keadilan," katanya. Murah Selain itu, Yusron Ihza Mahendra mengharapkan jangan sampai timbul kesan, nyawa warga negara Indonesia murah di luar negeri akibat pemerintah kurang peduli. "Komisi I DPR RI telah menerima kedatangan keluarga David sekitar seminggu yang lalu serta mendengarkan keterangan mereka terkait kasus ini," katanya. Berbagai opini, asumsi dan hipotesis, menurut dia, telah berkembang terkait kasus kematian David. "Namun pengadilan manapun pasti dan seharusnya akan memutuskan atas dasar bukti-bukti dan bukan opini, asumsi atau hipotesis tadi," katanya. Karena itu, demi kehormatan Singapura sendiri serta hubungan baik kedua negara, dia mengatakan, semua pihak berharap agar pengadilan memutuskan perkara dengan jujur dan adil. "Inilah sebabnya, Komisi I DPR RI melayangkan surat ke Parlemen mereka," kata Yusron Ihza Mahendra, Wakil Ketua Komisi I Bidang Pertahanan dan Luar Negeri di DPR RI dari Fraksi Bintang Pelopor Demokarsi (BPD), unsur Partai Bulan Bintang (PBB).(*)
