http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2009121401094957
Senin, 14 Desember 2009
OPINI
Karma 'Incumbent' dan 'Next Generation'
Ridwan Saifuddin
Mengajar di STAIN Metro
Opini Tradisi Magis Pilkada Metro yang dimuat Lampung Post (2-12-09),
ditulis Arif Sugiono, rupanya menarik perhatian rekan saya yang sedang sekolah
S-2 di Pulau Jawa sehingga dia menyempatkan menelepon saya, setelah membaca
tulisan itu lewat lampungpost.com.
Saya pun tertarik dengan artikel tersebut. Maklum, informasi seputar
dunia magis sering menjadi bagian tak terpisahkan dalam kompetisi politik.
Kabar dari "alam sana" juga sudah beberapa kali saya terima menjelang Pilkada
2010 ini khususnya tentang Kota Metro. Namun sumbernya bukan dari sumber primer
atau sejenis makhluk halus, melainkan sudah sumber sekunder dari rekan-rekan
yang mengaku menerima berita tersebut dari "orang pintar" yang mereka percaya,
baik secara langsung maupun lewat pesan pendek alias SMS.
Semula, membaca opini itu, berharap memperoleh perspektif baru sesuai
judul tulisan. Apalagi penulisnya adalah akademisi yang kompeten dalam bidang
political marketing. Apa yang dimaksud "tradisi magis"; bagaimana kaitannya
dengan terjungkalnya incumbent; adakan "tradisi magis" itu dalam pilkada; di
mana posisi konstituen dalam kecenderungan tradisi yang dimaksud, and so on.
Meski akhirnya tak menemukan jawaban, tapi sukses lah buat pilihan judulnya.
Alih-alih penulisnya sendiri tampaknya bingung, sehingga dia pun
menyimpulkan: "Kemungkinan berlangsung tidaknya tradisi (magis) tersebut sangat
tergantung pada pihak mana yang mampu dengan benar dan tepat memahami situasi,
kondisi, kebutuhan, keinginan, dan permasalahan dari 100 ribu lebih pemilih di
Kota Metro. Karena dengan berbekal pemahaman mendasar dan menyeluruh yang
berkaitan dengan pemilih di atas, dapat dijadikan sebagai dasar menyusun visi
dan misi, program dan kegiatan yang berfungsi sebagai jawaban terhadap
kebutuhan dan keinginan para pemilih sesuai dengan strategi masing-masing
kandidat."
Saya sepakat: tradisi menang-kalah dalam kompetisi demokrasi bukan lagi
ditentukan faktor mistis (tradisi magis). Sebut saja, faktor yang
memengaruhinya banyak, untuk tidak menyedehanakan persoalan hanya pada
kemampuan kandidat membeli Rp100 ribu per satu suara rakyat; cash and carry.
Kalau kemudian kecenderungan praktik itu yang terjadi, percayalah, hati nurani
rakyat sesungguhnya tidak begitu. Praktek jual beli suara rakyat dalam pilkada
sungguh hanya akan menguntungkan para pedagang dan makelar politik yang
menganggap momen politik sebagai sawah ladang mereka.
Kalau baru-baru ini markus (makelar kasus) sedang naik daun dengan
naiknya kasus Bank Century, yang ternyata menurut Komisi Yudisial sudah merata
ada di semua daerah, maka pola-pola cash and carry dalam kompetisi politik apa
pun akan melahirkan martik (makelar politik), baik yang profesional maupun
amatiran. Itu yang disebut politik dagang sapi. Para martik itu sama dengan
belantik sapi. Apa pantas, rakyat dianggap sebagai sapinya? Sebagai rakyat,
saya pasti tak sudi.
Memenangkan pilkada bukan menghitung harga suara per kepala. Itu cara
yang kurang berbudaya. Yang terpuji adalah berusaha memahami isi kepala para
pemilih, dan menyesuaikan strategi dengan apa yang dimauinya. Kalau hasil
"penerawangan" Arif Sugiono, bahwa mayoritas pemilih di Kota Metro itu relatif
terdidik, kritis, dan rasional, maka strateginya harus sesuai dengan kondisi
mayoritas pemilih tersebut. Kalau tetap dipaksakan para juragan politik mau
cash and carry, menurut Arif, maka Kota Metro akan "tenggelam" dalam patgulipat
politik selama lima tahun ke depan.
Tapi memang, soal-soal "magis" acap masih menjadi daya tarik tersendiri
bagi sebagian pemain dalam melakukan kalkulasi-kalkulasi politik. Meski tak
jelas akurasinya. Siapa pun bebas memakai indikator apa saja dalam membuat
perhitungan-perhitungan semacam itu. Bukankah ruang demokrasi selain memberi
tempat bagi suara dan kehendak rakyat, juga menyediakan space yang luas untuk
ekspresi hasrat akan kekuasaan. Dengan itu, demokrasi menjadi semarak.
Belakangan ini, faktor keturunan pun rupanya menguat lagi pengaruhnya
dalam perebutan kekuasaan. Munculnya generasi sedarah para incumbent dalam
pencalonan kepala daerah di beberapa kabupaten, mengingatkan saya pada sejarah
era kerajaan tempo dulu; ada yang menyandang "putra mahkota" yang dipersiapkan
sang raja sebagai penerus takhta kerajaan. Putra mahkota sebagai next
generation, yang akan melanjutkan tampuk kekuasaan.
Terus terang saya tak faham, apakah ini juga bisa disebut bagian dari
"tradisi magis" atau "karma kekuasaan". Bahwa siapa yang berkuasa dengan
mengalahkan calon lain dalam pilkada, maka dia pun akan dikalahkan; dan karena
dia pernah berkuasa, hukum karma akan diterima anak keturunannya yang juga
kelak berkuasa. Ah, biarlah mekanisme demokrasi yang menjawabnya.
Kembali soal incumbent, majunya ia dalam pilkada yang kedua, tentu
positioning-nya berbeda dengan kandidat yang lain. Incumbent tak perlu lagi
politik pencitraan. Citra politiknya dengan sendirinya terbangun selama ia
menjabat. Kinerjanya selama menjalankan kekuasaan, menjadi faktor utama
konstituen dalam memberikan nilai terhadap pencalonannya. Jika nilainya baik,
kepercayaan rakyat tak kan ke mana. Merupakan kelaziman, jika yang dihadapi
incumbent dalam kompetisi tersebut adalah depolitisasi, black campaign, atau
demarketing dari kandidat yang lain. Itulah persaingan. Meski, sering
mempertahankan lebih sulit dari mendapatkan.
Namun, apa pun, penentu kemenangan dalam pilkada adalah suara rakyat.
Menghitung suara rakyat tidak sesederhana menghitung deret angka dan
menominalkannya dalam rupiah. Kehendak rakyat adalah kehendak hati nurani. Di
situlah pertarungan sejati sesungguhnya terjadi! n
<<bening.gif>>
