Refleksi : Jumlah partai politik tidak akan menentukan efektifnya pemerintah, apabila para petinggi partai politik terdiri dari oknom-oknom kleptokratik.
http://www.suarakarya-online.com/news.html?category_name=Opini YUNARTO WIDJAYA Pemerintahan Efektif dengan 3-4 Parpol Sabtu, 26 Juni 2010 Pada pertengahan Juni 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap kinerja menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Isyarat reshuffle itu boleh jadi mengagetkan banyak kalangan. Rakyat akan menduga-duga bahwa Presiden SBY sedang membidik seseorang atau beberapa menterinya. Pernyataan Presiden ini pun bisa jadi peringatan bagi partai politik yang mendapat porsi menteri di kabinet. Isu reshuffle bukan hal baru lagi dalam pemerintahan Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono. Memasuki bulan kedelapan pemerintahan SBY-Boediono, isu reshuffle telah tiga kali menggelinding ke publik. Pertama, isu reshuffle KIB II pada 100 hari pemerintahan. Bahkan, isu itu terkesan panas menyusul terkuaknya skandal Bank Century yang diduga melibatkan Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (sekarang Direktur Pelaksana IMF). Sebenarnya, seberapa penting reshuffle menteri itu bagi Presiden SBY? Apakah langkah tersebut akan menjawab persoalan negara sekaligus mampu mengefektifkan pemerintahan? Berikut petikan analisis pengamat politik Yunarto Widjaya dari Charta Politika yang disampaikan kepada wartawan Harian Umum Suara Karya Feber Sianturi dan fotografer Andry Bey di Jakarta, Kamis (24/6). Presiden SBY mengisyaratkan reshuffle. Menurut Anda? Reshuffle kabinet dalam suatu pemerintahan bukan lagi hal baru. Dan, ini pernah terjadi pada pemerintahan SBY periode 2004-2009. Wajar saja, Presiden mencopot dan mengganti seorang atau beberapa pembantunya (menteri) karena itu memang merupakan hak prerogatif seorang presiden. Apakah reshuffle akan mengefektifkan pemerintahan? Bisa yes dan bisa no. Semua akan dikembalikan kepada Presiden, bagaimana caranya mengelola alasan untuk melakukan reshuffle itu sehingga tidak akan mengganggu pemerintahan. Tapi, dengan lebih sedikit parpol atau 3-4 parpol mitra koalisi di dalam pemerintahan maupun mitra koalisi di parlemen, maka akan lebih mengefektifkan pemerintahan. Intinya, 50 persen plus satu sudah cukup efektif. Tapi, dengan adanya PPP dan PKS, koalisi itu 74,5 persen. Partai apa saja yang ideal menjadi koalisi? Partai Demokrat, Golkar, dan Partai Amanat Nasional (PAN). Tiga partai ini telah menguasai 50 persen suara di parlemen. Jika ditambah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), akan lebih kuat dan masih dalam kategori efektif. Adakah alasan kuat melakukan reshuffle? Ada dua alasan dan bahasan, yakni melalui prerogative (hal prerogatif presiden) dan 3C (competency, cluster, dan chemistry). Bisa dijelaskan? Pertama, normatif tentang hak prerogatif. Dalam sistem politik yang mengadopsi sistem presidensial, presiden punya hak kewenangan penuh untuk melakukan reshuffle. Sebab, ia (presiden) punya hak prerogatif itu sehingga bisa membuat keputusan apa pun. Idealnya seperti itu. Bagaimana dengan kekuatan alasan reshuffle 3C? Meski sistem politik Indonesia masuk pada tataran politik praktis, setidaknya 3C mengeliminasi apresiasi negatif yang mungkin akan muncul apabila presiden melakukan reshuffle. Pertama, competency (kemampuan atas tugas dan kinerja). Jika pencopotan seorang atau beberapa menteri didasarkan atas kinerja, itu wajar-wajar saja dan pantas didukung, dengan harapan menteri yang dipilih sebagai pengganti memiliki kemampuan lebih baik. Kedua, cluster. Indonesia sudah punya tradisi membentuk kabinet berdasarkan kepentingan kelompok. Dalam hal ini ditekankan bagaimana mengakomodasi kepentingan perempuan, persentase untuk wilayah timur, persentase untuk kalangan minoritas, persentase untuk partai politik dan profesional. Sementara itu, untuk alasan kuat ketiga, yakni chemistry terkait loyalitas dan kedekatan presiden dengan menteri dalam melaksanakan program. Jika tidak ada kedekatan dan loyalitas, akan sulit menjalankan program pemerintah. Adakah kemungkinan Presiden menggunakan alasan 3C untuk me-reshuffle kembali kabinetnya? Nah, kita lihat nanti seperti apa. Tapi, tiga hal itu seharusnya tetap menjadi patokan bagi Presiden. Saya melihat 3C memiliki unsur-unsur di luar kompetensi yang terjadi sekarang. Terkait masalah chesmistry tadi, apakah menteri-menteri beberapa parpol akan di-cut keberadaannya karena faktor chemistry tadi yang tidak sesuai lagi dengan parpol itu sendiri ataupun dengan Presiden? Atau, chemistry itu secara kompetensi tidak bekerja. Ini tentu saja harus dicermati secara lebih mendalam untuk dijadikan alasan oleh Presiden dalam melakukan reshuffle. Bisa dicontohkan? Kasus yang bisa menjadi pertimbangan dari faktor chemestry itu seperti masalah Century. Masalah Century bisa menjadi penilaian sendiri bagi Presiden. Kita bisa melihat bagaimana teman-teman dari PPP dan PKS yang dari awal terkesan setia kepada Presiden, namun pada kasus Century, PPP dan PKS ada di dua kaki. Ini menjadi pertanyaan besar bagi Presiden. Pasca-Century, muncul Setgab (Sekretariat Gabungan). Analisis Anda? Terbentuknya Setgab menunjukkan konstelasi baru dalam koalisi yang dibentuk Presiden. Apalagi, Setgab telah menempatkan Golkar pada posisi yang lebih kuat. Bisa jadi, ini menjadi daya tawar "bagi-bagi" partai-partai yang lebih kuat, termasuk alasan kuat bagi Partai Demokrat dan Presiden SBY. Golkar, Demokrat, dan Presiden SBY menjadikan Setgab sebagai bargaining position yang kuat. Berdasarkan indikator di atas, berarti terbuka reshuffle? Dengan berdasarkan indikator-indikator itu, kemungkinan besar terjadi reshuffle. Tapi, tidak sekarang ini, Juni. Kita tahu sendiri, SBY ini orang yang selalu melihat momentum yang tepat dan setepat-tepatnya dalam membuat kebijakan yang cukup berpengaruh di hadapan masyarakat dan bangsa. Dia akan melihat persepsi dan reaksi publik dulu. Mengapa SBY harus menundanya? Kalau dia (SBY) melakukan sekarang, saya kira SBY memprediksi akan mendapatkan reaksi yang cukup keras dari publik. Tudingan akan muncul bahwa reshuffle itu seakan-akan aksi balas dendam atau tindakan reaktif dari sikap Presiden atas tindakan parpol mitra koalisi yang tidak konsisten. Sebaiknya kapan (reshuffle) bisa dilakukan? Bisa terjadi reshuffle itu pada September 2010. Pada bulan itu, genap satu tahun pemerintahan SBY-Boediono. Ini menjadi agenda tetap dan beralasan kuat untuk memasukkan argumentasi kepentingan SBY atas nama pembangunan Indonesia ke depan. Apakah alasan itu sudah cukup kuat? Tentunya, kinerja menteri selama satu tahun didasari alasan evaluasi kinerja menteri yang bersangkutan. Argumentasi rasional bahwa harus ada evaluasi terhadap kinerja kabinet. Saya melihat, kalau ini yang akan menjadi pertimbangan dan akan dilakukan Presiden, saya melihat PKS dan PPP sedikit pada posisi lemah. Mereka harus hati-hati karena posisi mereka saat ini tidak terlalu aman. Mungkinkah PKS dan PPP menerima begitu saja? Seharusnya seperti itu, mereka menerima sesuai pakta integritas. Apalagi, bola itu ada di tangan SBY. Pakta integritas yang selalu didengung-dengungkan SBY dkemukakan di depan publik. Dalam arti, SBY memiliki otoritas sendiri. Berarti SBY bisa menilai. SBY memiliki otoritas secara penuh untuk memainkan argumentasi apa pun yang akan dikeluarkan guna melakukan reshuffle. Nah, saya ingin apakah yang akan dilakukan Presiden seperti itu. *** --------------------------------------------------------------------------
