http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=64634:cerita-ibu-ibu-tentang-konservasi-minah&catid=78:umum&Itemid=131
Cerita Ibu-ibu tentang Konservasi Minah
Oleh : Zainuddin Nasution
Semenjak kebijakan konversi minah alias minyak tanah ke gas digulirkan
oleh Pemerintah beberapa waktu lalu, muncul komentar yang bermacam ragam
dikalangan masyarakat kita terutama para ibu-ibu yang bersentuhan langsung
dengan masalah ini.
Komentar-komentar itu merupakan kumpulan cerita ibu-ibu di tkp maupun
dari mulut ke mulut. Harap maklum namanya juga cerita ibu-ibu selain lepas,
bebas tanpa ada rintangan, maka hampir bisa dipastikan pula kalau saringannya
pun tidak terlalu baik. Makanya tulisan ini hanya merupakan sebentuk apresiasi
plus aspirasi para ibu-ibu yang terkena dampak konversi minah tersebut.
Kebebasan yang dirampas
Seorang ibu paruh baya (sebut saja Halimah) warga kecamatan Medan Denai
yang turut antri ketika pendistribusian tabung gas dilingkungannya berlangsung
mengatakan bahwa kebebasannya telah dirampas oleh sekelompok orang yang
menyebut dirinya "Pemerintah". Betapa tidak, hampir setengah abad beliau telah
terlatih menggunakan minah untuk kebutuhan memasak bagi keluarganya, tiba-tiba
"dipaksa" harus belajar memasak dengan cara yang berbeda yakni dengan
menggunakan gas yang belum pernah sama sekali dilakoninya.
Bu Halimah tentu saja tidak tahu alasan sang Pemerintah yang mewajibkan
berpindah ke gas. Selain minimnya sosialisasi yang bernas, Pemerintah juga
tidak jujur (transparan) memberikan argumentasi terhadap kritisi dari
masyarakat.
Bu Halimah merasa tidak habis pikir, kalau Pemerintah mengatakan bahwa
sumber energi minah rawan manipulasi (baca ; pengoplosan dan penyelundupan),
mengapa kebebasan rakyat untuk menggunakan minah alakadarnya yang dirampas,
bukannya para manipulator, pengoplos dan penyelundup itu yang ditangkap dan
dihukum berat katanya dengan ekspresi marah. Kalau alasannya keterbatasan
sumber daya energi bumi, lalu apakah gas merupakan sumber energi dari langit.
Kemudian bu Halimah bertanya "siapa rupanya yang paling banyak mengkuras
sumber energi dari perut bumi ini"? Mau dijual kemana? Untuk keperluan apa dan
oleh siapa? Barangkali ada sederet pertanyaan lagi yang dilontarkan bu Halimah
yang tak sempat penulis sadap, karena kaset rekaman saya tiba-tiba error.
Ketika penulis tanyakan kepada bu Halimah apa yang harus dilakukan oleh
pemerintah. Beliau mengatakan, seharusnya Pemerintah mengembalikan hak warga
masyarakat untuk memilih pakai "MINAH atau GAS". Jangan waktu Pemilu dan
Pilkada saja rakyat diberi kebebasan untuk memilih, kata Halimah mengakhiri
komentarnya.
Kompor Gas tak Berkualitas
Lain halnya komentar mbak Yulia, 37 tahun (nama samaran) warga kecamatan
Medan Kota. Beliau prihatin terhadap pendistribusian tabung gas kepada warga di
wilayah kecamatannya yang katanya tidak berkualitas, sehingga muncul
kekhawatiran dikalangan ibu-ibu jiran tetangga beliau untuk menggunakan tabung
gas "murahan" tersebut. Cerita ibu-ibu itu seolah-seolah Pemerintah tengah
merancang bom waktu dan mengirimkannya ke rumah-rumah warga dimana yang menjadi
sasaran empuknya adalah masyarakat pra sejahtera (baca ; miskin)
Mbak Yulia juga menggugat "apakah Pemerintah siap bertanggung jawab kalau
bom waktu (tabung gas non kualitas) yang mereka titipkan di rumah-rumah warga
miskin itu tiba-tiba meledak" dan terbukti sekarang ini sudah menjadi
kenyataan, namun mbak Yulia pesimis, jangankan menanggung biaya perobatan,
membesuk pun mereka enggan. Paling-paling kata Pemerintah yang menitipkan bom
itu, kecelakaan ini terjadi akibat "human error'1'' persis ucapan yang
ditirukan oleh reporter Radio & Televisi setiap kali terjadi ledakan "Bom
titipan Pemerintah" itu. Kadang-kadang ada benarnya pepatah kuno (baca ;
anekdot) yang mengatakan bahwa ; Pasal (1) : Pemerintah tak pernah salah. Pasal
(2): Jika Pemerintah salah, maka lihat Pasal (1).
Kesaksian mbak Yulia pada saat pendistribusian kompor gas secara gratis
itu berlangsung, muncul pihak ketiga yang menawarkan jasa untuk mengganti salah
satu onderdil kompor gas tersebut dengan barang yang berkualitas, asalkan si
nasabah (baca ; warga miskin) bersedia memberikan biaya penggantinya sebesar
Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kualitas no.l atau
sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kualitas No.2 dan
sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kualitas no.3.
Mbak Yulia sempat bingung apakah Pihak Ketiga itu merupakan bagian dan
aparat yang ditugaskan oleh Pemerintah, atau sekedar mendompleng guna mem
peroleh keuntungan pribadi. Tapi, mbak Yulia tak mau bertanya terlalu jauh,
apalagi budaya takut yang pernah ditanamkan Pemerintah Orde Baru masih membekas
dihati beliau. Pokoknya program Pemerintah harus didukung tanpa reserve, supaya
tidak di cap sebagai "Penghambat Pembangunan, anti Pemerintah dan Subversif.
Mana tau, entah masih begitu gumamnya.
Pemerintah; Buka Mata dan Telingamu
Ibu Tobing, teman saya (marga sebenarnya) yang berusia hampir kepala lima
itu (49 tahun) suatu ketika pernah menyarankan kepada Pemerintah agar
senantiasa membuka mata dan telinganya lebar-lebar. Tentu bukan sekedar konteks
harfiah tetapi secara kontekstual. Maklum beliau ini seorang akademisi,
sehingga komentarnya terasa berat dan berisi.
Menurut pengamatan beliau, selama ini Pemerintah sepertinya menutup mata
terhadap keluh-kesah dan jerit tangis warga masyarakat yang termarginalkan oleh
struktur pembangunan yang cendrung mengejar pertumbuhan ketimbang pemerataan.
Meskipun setiap tahapan penyusunan anggaran, Pemerintah tetap memberikan
apresiasi tentang urgensi pemerataan sebagai indikator keberhasilan program
pembangunan dimasa mendatang. Dan pidato itu disampaikan Pemerintah secara
berulang-ulang dalam proses penyusunan dan pengesahan anggaran (R-APBN) dan
terus memberi hingga ke Pemerintah Daerah (R-APBD). Nyatanya strata Miskin -
Kaya di negeri ini makin melebar, angka pengangguran kian terbuka, kualitas SDM
masih rendah dan daya saing kita makin terpuruk, arus globalisasi terus
menggulung dan menghempaskan kita. Mungkinkah kita tengah berjalan menuju
keadaan sebagaimana yang ditabalkan dalam salah satu judul sinetron "Kiamat
Sudah Dekat" keluhnya.
Karena pembicaraan teman saya boru Tobing yang ceplas ceplos itu makin
melebar, maka penulis mencoba mengingatkan agar kembali ke konteks yakni
mengenai "Konversi Minah". Tapi beliau bersikeras bahwa semua yang beliau
sampaikan saling bergayutan dan punya benang merah. Penulis pasrah, berdebat
dengan akademisi apalagi berbau politisi jangankan menang, seri pun kita payah.
Lalu boru Tobing melanjutkan, terkait dengan konversi minah hendaknya
Pemerintah tetap memantau pendistribusian kompor gas tersebut meskipun tidak
ada honor atas pekerjaan itu. Karena dibeberapa tkp muncul pahlawan kesorean
melakukan infiltrasi (mendompleng) mengatasnamakan oknum, kandidat, mitra,
pihak ketiga, ormas, parpol tertentu dan sebagainya, sehingga menimbulkan
pencitraan yang buruk terhadap Pemerintah yang seolah-olah melegitimasi
penyimpangan yang dilakukan pihak-pihak tertentu.
Pemerintah juga harus mendengarkan keengganan satu, dua atau sepuluh
keluarga untuk menggunakan kompor gas disebabkan faktor traumatik, dan berupaya
sebaik mungkin untuk merespon keinginan rakyat yang ingin tetap menggunakan
minah dengan harga terjangkau saku mereka, katanya menutup perbincangan kami.***
Penulis adalah Dosen FISIP UISU. Pemerhati Masalah Sosial & Politik.
