|
Imlek,
Hijriah, dan Keragaman
Tomy
Su
Membahagiakan. Tahun
Baru Imlek 2006 berdekatan dengan Tahun Baru Hijriah. Hari Minggu (29/1/2006)
dirayakan sebagai Tahun Baru China atau Imlek, memasuki 1 Cia Gwee 2557 Tahun
Anjing. Hari Selasa (31/1/2006) diperingati sebagai Tahun Baru Hijriah, 1
Muharam 1427.
Semula Imlek adalah hari
untuk memperingati pergantian musim bagi petani di China. Sistem penanggalan
Imlek sudah dibuat 2.700 tahun sebelum Masehi. Mengingat di Tiongkok kuno
banyak pemeluk Konghucu, Tao, atau Buddha, lalu Imlek kental dengan nuansa
keagamaan.
Bagi pemeluk Konghucu,
Imlek merupakan hari raya keagamaan, memperingati kelahiran Konfusius, sering
disebut Gong Zi. Namun, Imlek sebenarnya bukan milik umat beragama tertentu.
Dengan demikian, tiap etnis Tionghoa yang beragama apa pun, dari strata sosial
kaya atau miskin, berasal dari nenek moyang atau marga apa pun, semua bebas
merayakan Imlek.
Selang sehari dirayakan
Tahun Baru Hijriah. Perayaan ini menjadi penting karena pada momen itu
peradaban Islam muncul.
Pesan apa yang bisa
ditimba dari dua tahun baru berdekatan ini? Menurut Robertson Smith, salah
satu fungsi sosial hari-hari keagamaan adalah untuk merekatkan kebersamaan
dalam masyarakat. Ini senada dengan silaturahim ke orangtua dan kerabat yang
biasanya mewarnai Imlek. Semangat silaturahim juga mendapat aksentuasi penting
dalam ajaran Islam.
Harmoni dan
sinergi
Jika silaturahim sudah
memudar dan disepelekan dalam waktu lama, bisa berdampak kurang baik.
Ujung-ujungnya relasi antarwarga mengendur dan memudahkan munculnya bahasa
prasangka. Bahkan, kadang bisa meledak sebuah konflik atau kerusuhan sosial.
Sejarah negeri ini tidak pernah sepi dari konflik atau kerusuhan sosial. Etnis
Tionghoa dijadikan kambing hitam sekaligus korban. Di sisi lain, umat Islam
sering digambarkan tidak akrab atau memusuhi etnis Tionghoa. Ini, misalnya,
tampak dari beredarnya SMS gelap yang beberapa waktu lalu sempat meneror warga
Tionghoa.
Padahal, jika kita tidak
gamang dalam menatap sejarah masa lampau negeri, seperti diimbau oleh Presiden
SBY beberapa waktu lalu, antara Islam dan Tionghoa justru pernah terjadi
sinergi dan akulturasi budaya yang saling memberi dan menghormati (Belajar
Menghargai Perbedaan, Kompas, 13/8/2005).
Karena itu, rasanya kita
perlu melihat kembali sejarah untuk belajar, sikap saling menghargai dan
menghormati serta kerja sama tetap lebih baik daripada 1.001 bahasa prasangka,
konflik, dan benturan peradaban. Apalagi jika mencermati tren global yang
berkembang akhir-akhir ini, kita masih dihantui ancaman bangkitnya kembali
politik identitas yang menonjolkan superioritas agama atau etnis tertentu.
Karena itu, kita perlu menengok kembali sejarah, khususnya sejarah interaksi
dan relasi Islam-Tionghoa di negeri ini, untuk dijadikan cermin.
Dari sejarah diketahui,
sebelum Belanda menjajah negeri ini, sebenarnya tidak pernah muncul konflik
Tionghoa-Islam. Jadi, pada abad ke-16 atau ke-17, hanya ada harmoni dan
sinergi antara Islam dan Tionghoa di Nusantara. Bahkan, etnis Tionghoa diakui
perannya ikut menyebarkan Islam.
Kerajaan Islam pertama
di Nusantara adalah di Demak, dengan raja pertama Raden Patah atau Jin Bun,
anak Brawijaya, dan istrinya yang Tionghoa. Di masjid Demak atau beberapa
klenteng di pantai utara Jawa masih bisa dilihat sisa-sisa akulturasi budaya
Islam dan Tionghoa.
Bukan hanya dalam level
agama saja ada hibriditas atau ketercampuran budaya yang saling memperkaya
Tionghoa dan kultur setempat di Nusantara, tetapi juga dalam pertanian,
makanan, pakaian, dan aspek budaya lain. Bukti lebih banyak bisa disimak buku
Dennis Lombard, Nusa Jawa: Silang Budaya.
Politik
segregasi
Namun, setelah Belanda
menjajah, mulai terjadi adu domba dan konflik Islam- Tionghoa. Belanda
melakukan politik segregasi, memisahkan orang-orang Tionghoa dari penduduk
setempat (bumiputera). Aksi kejahatan anti-Tionghoa pertama di Nusantara
adalah pembunuhan warga Tionghoa tahun 1740 di Batavia. Lebih dari 10.000
orang Tionghoa dibantai oleh pasukan VOC dan ratusan rumah dijarah dan dibakar
semena-mena. Darah dan mayat korban pembunuhan itu memenuhi sungai yang hingga
kini dinamakan kali Angke.
Setelah peristiwa 1740,
berbagai konflik dan kerusuhan anti-Tionghoa meledak di berbagai kawasan di
negeri ini. Puncaknya Tragedi Mei 1998, yang merupakan noda paling hitam
sejarah masa lalu negeri ini.
Ernest Renan pernah
mengingatkan, bangsa bukanlah sesuatu yang kekal, mereka akan muncul dan akan
lenyap. Kita tidak menginginkan lenyapnya bangsa Indonesia. Karena itu, mau
tidak mau kita harus bisa belajar dari sejarah, jika antarwarga bangsa bisa
membangun sikap saling menghargai, hal ini akan memudahkan membangun sinergi
atau kerja sama menuju kejayaan bangsa.
Namun, jika bahasa
prasangka diberi tempat dan tiap kali diberi bensin, bangsa ini akan selalu
terjebak konflik yang membosankan dan melelahkan. Sibuk berkonflik internal
membuat kita kian tertinggal dari negara-negara tetangga.
Kita sudah memilih
demokrasi untuk kehidupan bersama, termasuk dalam relasi antaretnis dan agama.
Dalam demokrasi, semua etnis, semua agama, mendapat tempat terhormat. Karena
dalam demokrasi diterapkan prinsip toleransi sebagai penghormatan perbedaan di
antara warganya. Jika ada konflik, coba diselesaikan dengan cara-cara beradab,
seperti dialog atau musyawarah. Segala fanatisme agama atau rivalitas etnis
atau superioritas ras tidak ada tempatnya dalam demokrasi. Karena, semua
perbedaan harus dihargai.
Kiranya Imlek dan Tahun
Baru Hijriah kali ini bisa dijadikan momentum untuk saling menyadari dan
merayakan keragaman. Siapa tahu dari sini muncul kerinduan untuk makin
terpanggil mengimplementasikan semangat keragaman itu dalam kehidupan di
hari-hari mendatang.
Tomy Su
Koordinator Masyarakat Pelangi Pencinta
Indonesia | 