Pemikiran Pendidikan Mandek
Kebijakan Politik Jadi Penyebab
Jakarta, Kompas - Kemandekan pemikiran pendidikan di Indonesia terjadi karena pemikiran-pemikiran yang berasal dari Barat lebih dikedepankan dalam pembuatan kebijakan
maupun praktik pendidikan. Tanpa keberpihakan politik, pemikiran dari tokoh-tokoh lokal, seperti Ki Hadjar Dewantara dan Mohammad Sjafei, ataupun gagasan-gagasan pendidikan orisinal yang bersumber dari budaya sendiri tidak mungkin berkembang. Demikian dikemukakan Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Bedjo Sujanto, Kamis (26/10). Gagasan-gagasan orisinal dalam pendidikan, menurut Bedjo, sebenarnya terus bermunculan, termasuk dalam wujud sekolah-sekolah alternatif. Akan tetapi, eksperimen tersebut tidak bisa berkembang menjadi pemikiran pendidikan yang mendalam karena keberadaan mereka belum diterima dengan lapang dada. Menurut
Bedjo, diskusi-diskusi tentang pemikiran pendidikan bukannya tidak berkembang di kalangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Namun, ketika selesai, tidak ada tindak lanjutnya, baik dalam bentuk publikasi maupun implementasinya dalam kebijakan. "Kemandekan terjadi karena kita cenderung menerima barang jadi dari Amerika, Eropa, atau Australia. Pemikiran-pemikiran pendidikan dari budaya Timur pun tidak kita tengok. Kita kurang punya kebanggaan pada pemikiran-pemikiran lokal. Padahal, UNESCO justru mulai memakai pemikiran-pemikiran seperti yang digagas Ki Hadjar atau Sjafei," tutur Bedjo. Bedjo mengakui, LPTK tidak bisa berbuat banyak untuk mencairkan kemandekan pemikiran pendidikan yang terjadi selama ini. LPTK terpaksa mengikuti program-program yang telah
ditetapkan pemerintah. Otonomi untuk menyelenggarakan program pendidikan sendiri tidak ada. Jurusan Filsafat Pendidikan yang pernah ada di 12 LPTK semuanya ditutup pemerintah dengan alas an tidak ada lapangan kerja. "Apabila LPTK diiberi kebebasan, saya yakin pemikiran filosofis tentang pendidikan akan berkembang lagi, " tutur Bedjo. UNJ, menurut Bedjo, pernah mengajukan pembukaan program studi Filsafat Pendidikan pada tahun 1990-an, tetapi sampai saat ini belum diizinkan pemerintah. Menurut Bedjo, filsafat pendidikan mesti dipelajari secara khusus sejak S-1 karena bidang studi ini sulit dipelajari langsung di tingkat pascasarjana. Secara terpisah, anggota Badan Standar Nasional Pendidikan, Komaruddin
Hidayat, mengatakan, permasalahan dalam ilmu pendidikan merupakan cermin permasalahan dunia pendidikan secara umum di Tanah Air, yakni penurunan kualitas pendidikan. Hal ini terlihat dari menurunnya kualitas dan penghargaan terhadap riset serta penurunan kualitas sumber daya manusia. Persoalan tersebut, kata Komaruddin, tidak lepas dari sejarah, yakni ketika bangsa Indonesia kehilangan momentum untuk membangun dunia pendidikannya. Setelah merdeka, Indonesia sibuk dengan permasalahan politik. Masa orde baru yang seharusnya dimanfaatkan untuk pembangunan modal intelektual malah difokuskan pada eksploitasi sumber daya alam. "Padahal, di negara lain, seperti Jepang, selepas perang dimanfaatkan untuk membangun pendidikannya," katanya.
(WIS/INE | 