{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl {\f0\fswiss\fcharset0 Arial;}{\f1\fswiss\fprq2 Arial;}}
{\colortbl ;\red0\green0\blue255;}
\uc1\pard\cf1\lang1033\f0\fs20 hallo,\par
\par
demokrasi kan cuman salah satu cara pengambilan keputusan, kalau yang ngambil keputusannya nggak sadar lingkungan, mau satu kepala seperti sistem machivaellian atau banyak kepala alias model demokrasi, hasilnya sama saja ye. nggak cuman masalah perlindungan hutan lho. coba liat misalnya masalah harga bbm yang nggak mendidik masyarakat biar lebih bertanggung jawab kalau bikin polusi, bikin polusi aja maunya disubsidi ..kan kelewatan. Kayaknya kalo soal ini pemerentah musti lebih tegas alias draconian atau bisa cari jalan yang lebih diterima masyarakat umum. \par
\par
bye\par
\par
\par
\par
\par
\par
\pard\li360\cf0\protect\f1\fs16 -----Original Message-----\par
\protect0\pard\protect\fi-1440\li1800\tx1440\b From:\tab\b0 Jamal M. Gawi [SMTP:[EMAIL PROTECTED]]\par
\b Sent:\tab\b0 Tuesday, July 11, 2000 11:07 AM\par
\b To:\tab\b0 [EMAIL PROTECTED]\par
\b Subject:\tab\b0 [envorum] Lingkungan dan Demokrasi\par
\protect0\pard\protect\li360\lang2057\f0\fs20\par
Lingkungan hidup dan Demokrasi\par
\par
Berbicara tentang perlindungan lingkungan (baca: Sumber Daya Alam; SDA), kita sering dihadapkan pada berbagai dilema. Salah satu yang butuh pendalaman adalah hubungan antara pengelolaan SDA dan sistem pembuatan keputusan. Sering kita dengar bahwa partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan adalah suatu keharusan yang menjadi bagian dari pembuatan keputusan yang demokratis. \par
\par
Dari beberapa bahan yang saya baca, karena tekanan penduduk dan kebutuhan ekonomi, atau dorongan pihak (faktor) tertentu, banyak masyarakat yang diberi pilihan dalam pengelolaan sumber daya lingkungan hidup cenderung mengarah kepada esploitasi yang berlebihan. Saat ini sudah mulai langka sebuah sistem pengelolaan sumber daya alam yang arif dengan memperhatikan berbagai keterbatasan daya dukung lingkungan (beberapa pihak menyebutnya traditional wisdom).\par
\par
Sering kebutuhan jangka panjang dalam bentuk berlanjutnya aliran jasa lingkungan (ecological services) yang disediakan SDA terkorbankan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek ,baik yang real maupun karena terpengaruh oleh tawaran pihak (faktor) tertentu. Hal ini diperburuk oleh minimnya informasi tentang dampak dari berbagai tindakan yang dilakukan terhadap lingkungan hidup sekitarnya termasuk di daerah down stream (kalau kita bicara tentang hutan). Apalagi di dalam masyarakat sering ada kelompok penekan tertentu yang agresif dan sering dominan dalam pembuatan keputusan.\par
\par
Pada beberapa kelompok masyarakat, karena kecewa dengan pengelolaan SDA di masa orde baru, cenderung bersifat agresif dan berpendapat "kapan lagi kami dapat kesempatan, kalau tidak sekarang?"\par
\par
Dalam kondisi seperti di atas, pembuatan keputusan oleh masyarakat dapat menjadi bias terhadap lingkungan hidup. Akibatnya dapat diduga, lingkungan hidup akan terus mengalami degradasi yang pada akhirnya masyarakat bersangkutan dan masyarakat lainnya (yang mungkin tidak langsung terkait) yang harus menerima dampaknya. \par
\par
Oleh sebab itu, timbul pertanyaan, sampai sejauh mana pembuatan keputusan dalam pengelolaan SDA harus bersifat partisipatif? Salah satu pemikiran yang berkembang dalam kaitan ini adalah, pada kasus tertentu, tidak perlu ada pengambilan keputusan yang bersifat demokratis. Sebagai contoh, kalau kita bicara tentang hutan, maka suatu kawasan hutan yang punya fungsi lindung (dari berbagai infromasi dan kriteria yang ada) harus ditetapkan secara tegas sebagai kawasan yang dilindungi, kecuali untuk beberapa kegiatan yang tidak merusak. Untuk ini, law enforcement harus berul-betul dijalankan. Menurut pemikiran ini, pembuatan keputusan partisipatif baru di ambil dalam pengelolaan kawasan di sekitar hutan atau untuk kegiatan tertentu yang tidak merusak di dalam hutan.\par
\par
Tentu saja kita bisa pro dan kontra terhadap pernyataan tersebut, silahkan..!\par
\par
Jamal\par
\par
C-4\par
\par
\par
}
