Kemarin, Kota Makassar lengang. Warga kota antusias mengikuti siaran langsung sidang 
paripurna DPR dan semi final liga bank Mandiri. Antusiasme warga kota dan masyarakat 
SULSEL terhadap sidang paripurna DPR tidak terlepas dari tuduhan presiden terhadap 
Yusuf Kalla sebagai salah seorang putra SULSEL terbaik melakukan praktek KKN. Jawaban 
presiden yang tidak substansial dalam sidang paripurna tersebut tidak dapat diterima 
oleh warga SULSEL dan memberi dukungan terhadap anggota dewan yang menanggapi jawaban 
presiden yang tidak substansial tersebut. Berdasarkan hal tersebut umumnya warga kota 
Makassar dan masyarakat SULSEL berkesimpulan :
1. Wawasan dan pemahaman perundang2an presiden dan pembisiknya sangat dangkal.
2. Presiden tidak jujur atau telah berbohong untuk kepentingan politik dan konco2nya.

"Kalau wawasan dan moralitas seorang pemimpin bangsa sudah sedemikian parah, bagaimana 
dapat bangsa ini keluar dari krisis?", "Kok GUS DUR repot-repot menjawab", "kalau GUS 
DUR repot menjawab, sebaiknya aGUStus munDUR",  ujar berbagai warga kota dan 
masyarakat SULSEL.

Bagi kita yang concern terhadap lingkungan, dua faktor yaitu wawasan dan pemahaman 
per-undang2an serta faktor moralitas pemimpin sangat besar pengaruhnya terhadap upaya 
menjaga pelestarian lingkungan. Wawasan dan moralitas birokrasi lokal yang demikian 
inilah yang dikhawatirkan oleh Bung Jamal M.Gawi (lihat milis2nya) jika OTODA 
diberlakukan sehingga eksploitasi terhadap SDA semakin tak terbatas. Kompas 
(13/7/2000) melaporkan pejabat dan polisi yang bermoral rendah mudah menerima setoran 
dari cukong2 pencuri kayu dan perambah hutan di kawasan taman nasional Gunung Leuser. 
Mengelola lingkungan juga sangat membutuhkan wawasan dan pemahaman per-undang2an yang 
komprehensif dari pejabat dan penegak hukum, tidak bisa mengandalkan dengan memohon 
petunjuk pada arwah leluhur. Berbagai hasil studi mengungkapkan bahwa rendahnya 
pemahaman per-undang2an menjadi salah satu faktor lemahnya pengelolaan lingkungan/sda. 

Disadari bersama wawasan dan pemahaman per-undang2an yang komprehensif dapat juga 
diselewengkan maka disinilah pentingnya moralitas dan integritas pejabat/birokrat dan 
penegak hukum.

Salam dari Butta Mangkasara,
Nenny Babo/C-8





Kirim email ke