ah setuzu aza
----------
From: Nenny Babo <[EMAIL PROTECTED]>
To: [EMAIL PROTECTED]
Subject: [envorum] GUS DUR, KOK REPOT2 MENJAWAB
Date: Friday, July 21, 2000 9:01 AM
Kemarin, Kota Makassar lengang. Warga kota antusias mengikuti siaran
langsung sidang paripurna DPR dan semi final liga bank Mandiri. Antusiasme
warga kota dan masyarakat SULSEL terhadap sidang paripurna DPR tidak
terlepas dari tuduhan presiden terhadap Yusuf Kalla sebagai salah seorang
putra SULSEL terbaik melakukan praktek KKN. Jawaban presiden yang tidak
substansial dalam sidang paripurna tersebut tidak dapat diterima oleh warga
SULSEL dan memberi dukungan terhadap anggota dewan yang menanggapi jawaban
presiden yang tidak substansial tersebut. Berdasarkan hal tersebut umumnya
warga kota Makassar dan masyarakat SULSEL berkesimpulan :
1. Wawasan dan pemahaman perundang2an presiden dan pembisiknya sangat
dangkal.
2. Presiden tidak jujur atau telah berbohong untuk kepentingan politik dan
konco2nya.
"Kalau wawasan dan moralitas seorang pemimpin bangsa sudah sedemikian
parah, bagaimana dapat bangsa ini keluar dari krisis?", "Kok GUS DUR
repot-repot menjawab", "kalau GUS DUR repot menjawab, sebaiknya aGUStus
munDUR", ujar berbagai warga kota dan masyarakat SULSEL.
Bagi kita yang concern terhadap lingkungan, dua faktor yaitu wawasan dan
pemahaman per-undang2an serta faktor moralitas pemimpin sangat besar
pengaruhnya terhadap upaya menjaga pelestarian lingkungan. Wawasan dan
moralitas birokrasi lokal yang demikian inilah yang dikhawatirkan oleh Bung
Jamal M.Gawi (lihat milis2nya) jika OTODA diberlakukan sehingga eksploitasi
terhadap SDA semakin tak terbatas. Kompas (13/7/2000) melaporkan pejabat
dan polisi yang bermoral rendah mudah menerima setoran dari cukong2 pencuri
kayu dan perambah hutan di kawasan taman nasional Gunung Leuser. Mengelola
lingkungan juga sangat membutuhkan wawasan dan pemahaman per-undang2an yang
komprehensif dari pejabat dan penegak hukum, tidak bisa mengandalkan dengan
memohon petunjuk pada arwah leluhur. Berbagai hasil studi mengungkapkan
bahwa rendahnya pemahaman per-undang2an menjadi salah satu faktor lemahnya
pengelolaan lingkungan/sda.
Disadari bersama wawasan dan pemahaman per-undang2an yang komprehensif
dapat juga diselewengkan maka disinilah pentingnya moralitas dan integritas
pejabat/birokrat dan penegak hukum.
Salam dari Butta Mangkasara,
Nenny Babo/C-8
----------
---------------------------------------------------------------------
Mulai langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED]
Stop langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED]
Archive ada di http://www.mail-archive.com/[email protected]
