tAMPAK SEKALI MAKIN SULIT MELIHAT PERSOALAN SECARA obyektif. Rasanya
menyingkirkan orang kuat dari wilayah yang terlanjur mengidolakan seseorang
sudah sangat tidak rasional lagi. Kompetensi dan conflict of interest sudah
tidak diperhitungkan lagi. Inilah kalau cari menteri didapat lewat paksa
perimbangan. Nah, jadinya mau membuang saja harus cari alasan. Yang penting
saat ini. Kemabilikan competence based selection. Kalau tidak negri ini
akan penuh dengan badut yang punya fans, bukan lagi competence based.
Mari kita promote competence based promotions di negara yang paling korup
dengan SDM paling jelek ini masih ada orang yang tidak ( terlalu) korup dan
SDM yang bukan terjelek,
kresna
At 23:07 23/07/00 +0700, suhartono wrote:
>ah setuzu aza
>
>----------
>From: Nenny Babo <[EMAIL PROTECTED]>
>To: [EMAIL PROTECTED]
>Subject: [envorum] GUS DUR, KOK REPOT2 MENJAWAB
>Date: Friday, July 21, 2000 9:01 AM
>
>Kemarin, Kota Makassar lengang. Warga kota antusias mengikuti siaran
>langsung sidang paripurna DPR dan semi final liga bank Mandiri. Antusiasme
>warga kota dan masyarakat SULSEL terhadap sidang paripurna DPR tidak
>terlepas dari tuduhan presiden terhadap Yusuf Kalla sebagai salah seorang
>putra SULSEL terbaik melakukan praktek KKN. Jawaban presiden yang tidak
>substansial dalam sidang paripurna tersebut tidak dapat diterima oleh warga
>SULSEL dan memberi dukungan terhadap anggota dewan yang menanggapi jawaban
>presiden yang tidak substansial tersebut. Berdasarkan hal tersebut umumnya
>warga kota Makassar dan masyarakat SULSEL berkesimpulan :
>1. Wawasan dan pemahaman perundang2an presiden dan pembisiknya sangat
>dangkal.
>2. Presiden tidak jujur atau telah berbohong untuk kepentingan politik dan
>konco2nya.
>
>"Kalau wawasan dan moralitas seorang pemimpin bangsa sudah sedemikian
>parah, bagaimana dapat bangsa ini keluar dari krisis?", "Kok GUS DUR
>repot-repot menjawab", "kalau GUS DUR repot menjawab, sebaiknya aGUStus
>munDUR", ujar berbagai warga kota dan masyarakat SULSEL.
>
>Bagi kita yang concern terhadap lingkungan, dua faktor yaitu wawasan dan
>pemahaman per-undang2an serta faktor moralitas pemimpin sangat besar
>pengaruhnya terhadap upaya menjaga pelestarian lingkungan. Wawasan dan
>moralitas birokrasi lokal yang demikian inilah yang dikhawatirkan oleh Bung
>Jamal M.Gawi (lihat milis2nya) jika OTODA diberlakukan sehingga eksploitasi
>terhadap SDA semakin tak terbatas. Kompas (13/7/2000) melaporkan pejabat
>dan polisi yang bermoral rendah mudah menerima setoran dari cukong2 pencuri
>kayu dan perambah hutan di kawasan taman nasional Gunung Leuser. Mengelola
>lingkungan juga sangat membutuhkan wawasan dan pemahaman per-undang2an yang
>komprehensif dari pejabat dan penegak hukum, tidak bisa mengandalkan dengan
>memohon petunjuk pada arwah leluhur. Berbagai hasil studi mengungkapkan
>bahwa rendahnya pemahaman per-undang2an menjadi salah satu faktor lemahnya
>pengelolaan lingkungan/sda.
>
>Disadari bersama wawasan dan pemahaman per-undang2an yang komprehensif
>dapat juga diselewengkan maka disinilah pentingnya moralitas dan integritas
>pejabat/birokrat dan penegak hukum.
>
>Salam dari Butta Mangkasara,
>Nenny Babo/C-8
>
>
>
>
>
>
>----------
>
>
>---------------------------------------------------------------------
>Mulai langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED]
>Stop langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED]
>Archive ada di http://www.mail-archive.com/[email protected]
>
>
>
---------------------------------------------------------------------
Mulai langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED]
Stop langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED]
Archive ada di http://www.mail-archive.com/[email protected]
