-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mo ndaftar : [EMAIL PROTECTED]
Arsip lengkap Berita-berita Lingkungan Hidup di Indonesia, silahkan klik:
http://www.egroups.com/group/berita-lingkungan/messages
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://kompas.com/kompas-cetak/0010/24/IPTEK/gera10.htm
>Selasa, 24 Oktober 2000
20 Tahun Walhi Gerakan Berbasis Massa Sudah Saatnya Diwujudkan
Jakarta,Kompas
Pada usia 20 tahun dan pada kondisi politik seperti sekarang,
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) semestinya menjadi
organisasi yang tak hanya sektoral, melainkan mengembangkan
kolaborasi dengan sektor lain, seperti, soal buruh dan kesehatan. Di
luar itu, Walhi sudah waktunya mengubah bentuk organisasinya agar
menjadi gerakan lingkungan hidup berbasis kekuatan rakyat,
sehingga ikut mempercepat transisi politik menuju situasi kondusif
untuk menegakkan demokrasi kerakyatan.
http://kompas.com/kompas-cetak/0010/24/DAERAH/sarw19.htm
>Selasa, 24 Oktober 2000
Satelit NOAA di Denpasar Diresmikan
Sarwono: Obsesi Rahasia Negara Jangan Berlebihan
Denpasar, Kompas
Hasil laut Indonesia jauh lebih banyak yang dicuri kapal asing
dibanding yang diperoleh nelayan untuk diekspor. Ini terjadi karena
obsesi rahasia negara yaitu hasil pencitraan lewat teknologi satelit,
tak boleh disebarluaskan. Padahal, justru teknologi itu yang dipakai
kapal asing untuk mengaduk-aduk laut Indonesia.
http://kompas.com/kompas-cetak/0010/24/DAERAH/warg19.htm
>Selasa, 24 Oktober 2000
Warga Cipatujah Tuntut Lahan Garapan
Bandung, Kompas
Sekitar 300 warga Desa Nagrok, Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya
(Jawa Barat), Senin (23/10), mengadu ke DPRD Jabar. Mereka
mengaku terancam krisis pangan lantaran lahan garapannya seluas
414 hektar belakangan ini dalam penguasaan Perum Perhutani III.
Di hadapan Wakil Ketua Komisi A, Makki Yuliawan, warga tersebut
mengutarakan, sejak tahun 1985 hingga sekarang Perum Perhutani
III tak lagi membolehkan warga menanami lahan garapan mereka
dengan dalih melindungi tanah negara. Padahal, sejak tahun 1927
warga secara turun-temurun menanami lahan tersebut dengan padi
dan berbagai jenis palawija. Akibatnya, seiring kian tingginya harga
bahan pokok, belakangan ini warga mulai terancam krisis pangan.
Ironisnya, dalam kurun tahun 1976-1999, Perum Perhutani III dan
Pemda Kabupaten Tasikmalaya menginstruksikan warga menanami
sawah dan ladang garapan mereka dengan pohon jati dan mahoni.
Awalnya, warga dijanjikan kelak berhak menebang jati dan mahoni
yang ditanam. Petani pun dengan sukarela mencari bibit jati dan
mahoni secara swadaya.
http://kompas.com/kompas-cetak/0010/24/DAERAH/oknu20.htm
>Selasa, 24 Oktober 2000
Oknum Pengamanan Hutan Dituding Minta Upeti
Medan, Kompas
Oknum-oknum petugas Tim Fungsional Pengamanan Hutan (TFPH)
Sumatera Utara dituding meminta upeti Rp 2 juta dari tiap truk yang
akan mereka tangkap karena membawa kayu tanpa dilengkapi
dokumen yang sah. Akibatnya, massa yang berjumlah sekitar 150
orang, marah dan menyerang para petugas serta merusak Kantor
Pos Pemeriksaan Pengedaran Hasil Hutan Jembatan Merah dan
Kantor Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Mandailing Natal
(Madina) pekan lalu. (Kompas, 23/10)
http://kompas.com/kompas-cetak/0010/24/EKONOMI/yang15.htm
>Selasa, 24 Oktober 2000
Pro dan Kontra Soal Utang CGI Yang Pokok, Alternatif Penyelesaiannya
PRO dan kontra soal komitmen utang atau
pinjaman baru Pemerintah Indonesia sebesar
4,836 milyar dollar dalam Pertemuan
Consultative Group on Indonesia (CGI) di
Tokyo tanggal 17-18 Oktober yang lalu, masih
berlanjut sampai sekarang. Di antara
pandangan yang kini berkembang, tidak
sedikit yang menilai apa yang disebut pemerintah sebagai
"keberhasilan" ini sebagai suatu "kegagalan". Alasannya, antara lain,
dengan pinjaman itu pemerintah dilihat sebagai menambah (dan
bukan mengurangi) utang, yang sekarang ini disebut-sebut telah
mencapai 1.280 trilyun rupiah itu.
http://kompas.com/kompas-cetak/0010/24/EKONOMI/kehu14.htm
>Selasa, 24 Oktober 2000
Kehutanan Tidak Akan Gunakan Dana CGI
Jakarta, Kompas
Menteri Muda Kehutanan Nurmahmudi Ismail menegaskan
departemennya tidak akan memanfaatkan dana pinjaman dari
Consultative Group on Indonesia (CGI) untuk pengelolaan kehutanan.
"Saya memiliki komitmen untuk tidak menggunakan dana loan
(pinjaman-- Red), dan dana CGI itu loan. Kita mau menerima kalau
itu grand (bantuan- Red)," ungkapnya kepada pers di Jakarta, Senin
(23/10).
http://kompas.com/kompas-cetak/0010/24/EKONOMI/lsmb14.htm
>Selasa, 24 Oktober 2000
Terima Hibah Rp 8,8 Milyar LSM Belum Tahu Pemanfaatannya
Jakarta, Kompas
Sidang tahunan Consultative Group on Indonesia (CGI) di Tokyo
(Jepang) beberapa waktu lalu sepakat mengucurkan grant atau hibah
sekitar Rp 8,8 milyar untuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di
tanah air. Tetapi pihak International NGO Forum for Indonesia
Development (Infid) maupun Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)
masih belum mengetahui secara pasti rencana dan program
peruntukkan dana hibah terkait.
http://kompas.com/kompas-cetak/0010/24/IPTEK/ekol10.htm
>Selasa, 24 Oktober 2000
Sarwono Kusumaatmadja:
Ekolabel Terumbu Karang Masih Dapat Dimanipulasi
Denpasar, Kompas
Tingkat kerusakan terumbu karang,
termasuk akibat eksploitasi
besar-besaran, oleh Menteri Kelautan
dan Perikanan Sarwono Kusumaatmadja dan Sekretaris Menneg LH
Sudarsono dinilai saat ini telah berada pada taraf mengkhawatirkan.
Guna menekan pengambilannya dalam jumlah besar, terutama untuk
tujuan diperdagangkan, tidak cukup hanya melalui sertifikasi bagi
perusahaan yang bergerak di bidang itu dan menerapkan ketentuan
ekolabel, namun juga memberlakukan proteksi habitat. Ekolabel
masih memberi peluang bagi terjadinya manipulasi perizinannya.
Berkaitan dengan itu, perlu peninjauan ulang terhadap jenis-jenis
terumbu karang yang selama ini bisa diperdagangkan. Bahkan
mungkin diberlakukan pelarangan perdagangan terumbu karang,
mengingat kerusakan yang terjadi sangat serius dan meluas.
Penghentian sementara ini bertujuan untuk memberi waktu bagi
program rehabilitasi dan sumber daya tersebut untuk tumbuh
kembali.
http://www.mediaindo.co.id/cetak/news.asp?id=2000102400201231
Pengelolaan Terumbu Karang Berbasis Masyarakat Lokal
Media Indonesia - Kesra (24/10/2000 00:20 WIB)
DENPASAR (Media): Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan terumbu
karang di Indonesia harus disusun berdasarkan ekosistem alami dengan
melibatkan peran masyarakat lokal yang berdomisili dan memanfaatkan
keberadaan sumber daya laut itu.
"Selain itu, kebijakan yang ditelurkan harus mampu mengombinasikan
kepentingan ekonomis dengan pembangunan yang berkelanjutan," kata
Menteri Negara Lingkungan Hidup Sonny Keraf saat membuka Simposium
Internasional Terumbu Karang (ICRS) ke-9 di Nusa Dua, Bali, kemarin.
---------------------------------------------------------------------
Mulai langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED]
Stop langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED]
Archive ada di http://www.mail-archive.com/envorum@ypb.or.id
