-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mo ndaftar : [EMAIL PROTECTED]
Arsip lengkap Berita-berita Lingkungan Hidup di Indonesia, silahkan klik:
http://www.egroups.com/group/berita-lingkungan/messages
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://kompas.com/kompas-cetak/0101/12/IPTEK/peng10.htm
>Jumat, 12 Januari 2001
Penghargaan bagi Penyelamatan Terumbu Karang
Jakarta, Kompas
Sejak pencanangan Program Penyelamatan Terumbu Karang oleh
Presiden Abdurrahman Wahid Februari 2000, berbagai upaya telah
dilakukan, baik dalam penelitian, pengelolaan, maupun penyampaian
informasi mengenai terumbu karang di Indonesia.
Namun, untuk lebih menggalakkan kegiatan itu, Coral Reef
Rehabilitation and Management Program (Coremap)-lembaga
pemerintah yang menjalani program pengelolaan dan rehabilitasi
terumbu karang di Indonesia-pekan ini di Jakarta menggelar
"Anugerah Terumbu Karang".
http://kompas.com/kompas-cetak/0101/12/IPTEK/pene10.htm
>Jumat, 12 Januari 2001
Penerapan Sistem Fotovoltaik Masih Belum Memuaskan
Jakarta, Kompas
Saat ini sebagian masyarakat yang tinggal di daerah terpencil,
terutama di kawasan timur Indonesia, telah bisa menikmati listrik,
meski Perusahaan Listrik Negara (PLN) belum menjangkau daerah
itu. Hal tersebut dimungkinkan lewat penerapan sistem fotovoltaik
atau pembangkit listrik tenaga surya, yang antara lain difasilitasi oleh
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
Sejauh ini sudah sekitar 50.000 unit solar home system (SHS)
dengan kapasitas 50 Wp per unit, berupa modul fotovoltaik/surya,
alat pengatur elektronik, baterai penyimpan, dan lampu TL, terpasang
di rumah-rumah penduduk daerah terpencil. Sebut saja di sejumlah
provinsi di Sulawesi dan Kalimantan, Nusa Tenggara Barat (NTB),
Nusa Tenggara Timur (NTT), Lampung, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
Ketua Kelompok Fotovoltaik Laboratorium Sumber Daya Energi
BPPT Dr Arya Rezavidi kepada pers hari Selasa (9/1) menjelaskan,
penerapan sistem fotovoltaik dimulai tahun 1980 lewat kerja sama
BPPT dengan Pemerintah Jerman. Kemudian aplikasi di pedesaan
dilakukan tahun 1987 dengan proyek SHS di Desa Sukatani, Jawa
Barat, dengan bantuan Pemerintah Belanda.
http://kompas.com/kompas-cetak/0101/12/IPTEK/perl10.htm
>Jumat, 12 Januari 2001
Perlu Diubah, Paradigma Pengelolaan Kawasan Konservasi
Samarinda, Kompas
Untuk mempertahankan kelestarian kawasan-kawasan konservasi di
Tanah Air, pemerintah perlu melakukan perubahan mendasar, yakni
mengubah paradigma pengelolaan kawasan terkait dari pendekatan
deregulatif (aturan-aturan larangan) menjadi pendekatan sosial
pemanfaatan secara berkelanjutan.
Perubahan paradigama ini dinilai sangat penting mengingat
masyarakat yang tinggal di dan sekitar kawasan konservasi juga
harus tahu manfaat yang bisa didapatkannya jika lingkungan itu
dijaga kelestariannya. Mereka tidak bisa lagi hanya diberi penegasan
bahwa kawasan konservasi itu terlarang untuk mereka kelola secara
langsung.
http://kompas.com/kompas-cetak/0101/12/UTAMA/dana01.htm
>Jumat, 12 Januari 2001
Dana Pembelian Gabah Ternyata Terlambat
Jakarta, Kompas
Persoalan utama Bulog (Badan Urusan Logistik) dalam melakukan
pembelian gabah dari petani adalah ketersediaan dana untuk
membeli gabah, yang memang selalu datang terlambat. Padahal,
pembelian oleh Bulog itu sudah dilakukan setiap tahun sehingga
layak jika sudah ada program untuk mengantisipasi terjadinya panen,
baik besar maupun kecil.
Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi jajaran operasional Bulog di
Jakarta, Kamis (11/1). Rapat-yang mirip ajang swakritik itu-dipimpin
oleh Deputi Operasi Bulog Andi Chaeruddin, yang dihadiri pula para
kepala depot logistik (Dolog).
Strategi Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran
Media Indonesia - Opini (12/01/2001 00:12 WIB)
Oleh Dr M Arief Djamaluddin
Guru Besar Ekonomi IIP Jakarta
TAHUN 2000 baru saja kita lalui. Tahun yang telah mengantar rakyat
Indonesia dalam suatu lintasan sejarah yang penuh berbagai macam
nuansa suka dan duka. Nuansa suka antara lain terlihat dari
meningkatnya
laju pertumbuhan ekonomi berkisar pada angka 4%. Pertambahan laju
pertumbuhan ekonomi ini konon dipicu oleh pertumbuhan konsumsi yang
selanjutnya diharapkan mempercepat laju pertambahan investasi
internal
melalui prinsip akselerasi. Seterusnya akselerasi investasi yang
merespons kemajuan konsumsi tersebut pada gilirannya akan membawa
efek perlipatgandaan pendapatan (multiplier) dan kesempatan bekerja.
Namun masalah pokok nasional yaitu kemiskinan dan pengangguran
belum juga mampu terselesaikan.
Itulah sebabnya di tengah-tengah gonjang-ganjing politik dan isu
kontroversial dari kepala pemerintahan, pelan tetapi pasti,
pertumbuhan
ekonomi tetap dapat berkembang. Tetapi perlu diingat bahwa
pertumbuhan
ekonomi tersebut tidak sebesar seperti apa yang sesungguhnya
diharapkan masyarakat untuk mengatasi kesulitan ekonomi secara
struktural yaitu pengangguran dan kemiskinan pada mayoritas anak
bangsa yang menderita. Karena itu pemerintah tidak perlu menepuk dada
dan bangga atas pencapaian pertumbuhan ekonomi tersebut. Karena pada
hakikatnya itu adalah hasil mekanisme pasar, bukan hasil dari campur
tangan langsung pemerintah secara signifikan.
http://www.indomedia.com/bpost/012001/12/kalsel/lbm9.htm
Dana Ketahanan Pangan Diselewengkan
Kandangan, BPost
Warga Jambu Hulu, Kecamatan Padang Batung Hulu Sungai Selatan resah akibat dana
ketahanan pangan yang dialokasikan, diselewengkan ketua Kelompok Tani Suka Maju
sekaligus
mantan kepala desa berinisial Ham.
Beberapa anggota Kelompok Tani Suka Maju, Kamis (12/1) menyebutkan, dana ketahanan
pangan sebesar Rp35 juta yang dialokasikan untuk lahan 25 hektare tidak pernah sampai
kepada
anggota kelompok.
http://www.indomedia.com/bpost/012001/12/kalsel/lbm7.htm
Pupuk SP-36 Diduga Palsu
Kandangan, Bpost
Sejumlah kelompok tani di Desa Jambu Hulu meragukan keaslian pupuk SP-36 yang dibeli
PPL
M Taufik. Pupuk yang mencurigakan itu, disalurkan melalui beberapa kelompok tani di
desa
tersebut.
Menurut penuturan beberapa warga, pupuk jenis SP-36 yang diterimanya lain dari
biasanya.
Biasanya SP 36 bila diremas atau diberi air langsung hancur, bentuknya bulat dan
warnanya
cokelat kehitaman.
From: "kpbb" <[EMAIL PROTECTED]>
Date: Tue, 9 Jan 2001 20:29:25 +0700
Subject: [Lingk] press statement
KPBB PRESS STATEMENT
PAK SONNY KERAF TANGGUNG JAWAB DONG!
Berita hari ini (9 Januari 2001) di The Jakarta Post menginformasikan bahwa Pemerintah
(melalui DR A Sonny Keraf, Menteri Negara Lingkungan Hidup RI) akan menunda penerapan
penghapusan bensin bertimbel di Jakarta (Jabotabek) dari yang seharusnya tahun 2001
menjadi tahun 2003. Alasannya karena terlalu banyak jumlah kendaraan yang ada di
Jakarta (Jabotabek) sehingga sulit dikontrol. Disebutkan pula bahwa akan lebih mudah
apabila diterapkan dikawasan yang tidak padat lalu lintas, misalnya P Bali.
Mencermati berita tersebut, mengindikasikan bahwa Pak DR A Sonny Keraf, --menteri
lingkungan hidup kita - kurang arif dalam melontarkan pernyataan. Mungkin ini karena
ketinggalan jauh soal informasi perkembangan penghapusan bensin bertimbel. Seperti
disampaikan pada press release KPBB tertanggal 14 Desember 2000 bahwa telah ada
langkah awal dalam upaya mewujudkan aksi nyata guna mendorong terwujudnya komitment
nasional dalam kebijakan penghapusan bensin bertimbel.
Indomas Rampas Tanah Warga
Palangka, BPost
PT Agro Indomas (AI) ditengara merampas tanah warga di Dusun Lampasa, Desa
Lampasa, Kecamatan Danau Sembuluh, Kotawaringin Timur.
Masyarakat di kawasan Desa Lampasa, Terawan dan Bangkal, kata Ketua
Presidium Lembaga Studi dan Aksi Rakyat Kalteng (LSAR-KT) Arni Bin Achmad,
sebagaimana pengaduan masyarakat setempat 3 Januari 2001 lalu, menerima
perlakuan yang tidak manusiawi dari perusahaan tersebut.
PT AI melakukan penggusuran tanah dan pekarangan warga dengan cara kekerasan
menggunakan buldozer. Akibatnya, sumber perekonomian rakyat seperti kebun
karet, rotan, pohon tengkawang, buah-buahan rata dengan tanah.
S i a r a n P e r s Eksekutif Daerah Walhi Sumatera Selatan
Mensikapi Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Marga Penukal
Dengan PT. Musi Hutan Persada
Dalam statement PT. MHP melalui kuasa hukumnya Bambang Haryanto, SH yang
dimuat dalam Harian Umum Sriwijaya Post pada tanggal 23 Desember 2000
halaman 2 bahwa tuntutan Jamaludin dan warga lainnya yang menuntut lahannya
seluas 1150 hektar segera dikembalikan dan minta ganti rugi cenderung
bersifat pribadi karena apa yang dituntut warga permasalahannya sebenarnya
sudah selesai dengan pemberian kebun karet.
Mensikapi apa yang dikatakan oleh pihak PT. Musi Hutan Persada ini
menunjukan bahwa pihak MHP tidak memahami secara substansi apa sebenarnya
yang menjadi tuntutan warga, memang benar pernah terjadi kesepakatan antara
Kelompok Tani Sungai Ibul dan Babat bahwa PT. MHP akan memberikan lahan
seluas 62 hektar untuk Desa Sungai Ibul dan 148,36 hektar untuk Desa Babat
pada Tanggal 30 Mei 1996, namun atas kesepakatan ini pihak Sungai Ibul tidak
mau menerima kebun karet tersebut karena tidak sesuai dengan kesepakatan,
dalam kesepakatan dikatakan bahwa warga akan menerima kebun karet
sebagaimana layaknya tetapi pada waktu penyerahan ternyata kebun karet
tersebut tidak layak disebut kebun karet karena yang ditumbuhi karet tidak
sampai 40 % selebihnya padang ilalang. Atas kondisi ini masyarakat sepakat
untuk menolak kesepakatan ini dan menuntut MHP agar mengembalikan lahan
mereka serta ganti ruginya sampai sekarang.
---------------------------------------------------------------------
Mulai langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED]
Stop langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED]
Archive ada di http://www.mail-archive.com/[email protected]
