-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mo ndaftar :    [EMAIL PROTECTED]
Arsip lengkap Berita-berita Lingkungan Hidup di Indonesia, silahkan klik:
        http://www.egroups.com/group/berita-lingkungan/messages
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.suaramerdeka.com/harian/0101/12/slo5.htm
Jumat, 12 Januari 2001 Sala  

           Pencemaran di Sungai Jenes Dinilai Paling Berat

           SALA - Hingga Tahun 2000, tercatat sebanyak 36 usaha industri, hotel
           dan rumah sakit di Sala yang berkomitmen menandatangani Surat
           Pernyataan Program Kali Bersih (Super Kasih). Namun demikian,
           tingkat pencemaran air di Kota Bengawan masih cukup tinggi.

           ''Berdasarkan uji laboratorium kualitas air dengan parameter uji TTS,
           BOD dan COD dari sungai-sungai program kali bersih (Prokasih),
           dinyatakan Sungai Jenes menunjukkan beban pencemaran paling
           berat,'' kata Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
           (Bapedalda) Surakarta Drs Agus S Marsudi, pada dialog interaktif
           Prokasih menuju Langit Biru, di Hotel Asia Sala, Rabu lalu.

http://kompas.com/kompas-cetak/0101/12/JATIM/keti20.htm
>Jumat, 12 Januari 2001

Ketika Blitar Menuai Sabut Kelapa ... 

KELAPA, bakal menjadi buah yang paling berharga bagi
masyarakat Blitar, Jatim. Setelah produk buah dan gula
kelapa Blitar menjadi yang teratas di Jatim dan dipasarkan
ke berbagai wilayah Indonesia, kini sabut kelapa asal
daerah tersebut juga laku diekspor ke Jepang dan Jerman. 

Untuk ke Jepang, ekspor sabut kelapa dari Blitar rata-rata
20 ton per bulan. Di negeri Sakura, sabut kelapa, -orang Jawa
menyebutnya sepet-, berfungsi sebagai media tanam untuk tanaman
hias. 

http://kompas.com/kompas-cetak/0101/12/JATIM/oton20.htm
>Jumat, 12 Januari 2001

Otonomi Daerah Tidak Berarti Miliki Saham Semua Aset Negara
Surabaya, Kompas

Penerapan otonomi daerah yang memberikan kewenangan besar
pada pemerintahan kabupaten dan kota, bukan berarti sekaligus
harus memiliki saham semua aset negara yang ada di daerah
bersangkutan. "Keuntungan dari perusahaan negara memang lebih
banyak akan diberikan kepada daerah, namun bukan dalam bentuk
kepemilikan saham melainkan dalam bentuk Dana Alokasi Umum
(DAU)," kata Kepala Biro Humas Pemda Jawa Timur, AH Mawardy,
di Surabaya, Kamis (11/1).

Mawardy mencontohkan, kebun milik PT Perkebunan Nusantara
(PTPN) yang seluruh lokasinya terletak di daerah, tidak bisa dimiliki
oleh bupati yang wilayahnya ketempatan perkebunan itu.
"Kepemilikan saham tetap berada di tangan Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS), bukan dimiliki daerah, baik kabupaten maupun
provinsi," tambahnya. 

http://www.indomedia.com/bpost/012001/12/kota/kota4.htm

Tiga Eks HPH Rangkul Penebang Liar
Banjarmasin, BPost

Tiga eks Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di Kalsel yaitu Krida Perkasa, Emil 
Timber
serta HPH Kurnain akan diberdayakan guna merangkul para penebang liar yang marak di 
daerah
ini. 

Demikian dikemukakan Ir Sonny Partono saat pelantikan dirinya sebagai Kepala Dinas
Kehutanan Kalsel Kamis (11/1) di Gedung Mahligai Pancasila.

http://www.indomedia.com/bpost/012001/12/kota/kota3.htm

Pantau Penambang dan Penebang Liar
Sjachriel: Saya Tiga Hari di Hutan
Banjarmasin, BPost

Keinginan Gubenur Kalsel Drs HM Sjachriel Darham untuk masuk hutan dan melihat langsung
kondisi kawasan hutan akibat maraknya aksi penebangan liar pada pertengahan Januari ini
semakin mantap.

"Tekad saya sudah bulat, saya tetap akan masuk hutan untuk mengetahui kondisi hutan 
kita," kata
Sjachriel, seusai melantik pejabat Eselon I, II dan III, di Mahligai Pancasila, Kamis 
(11/1).

http://kompas.com/kompas-cetak/0101/12/OPINI/taju04.htm
>Jumat, 12 Januari 2001 Tajuk Rencana

Soal Harga Gabah Pemerintah Tak Cukup Hanya Minta Maaf pada Petani 

JUDUL berita itu yang muncul dalam edisi koran ini Kamis kemarin.
Diberitakan bahwa Menteri Pertanian Bungaran Saragih meminta
maaf kepada petani, sehubungan di awal masa panen musim
penghujan ini harga gabah ternyata berada di bawah harga dasar
yang ditetapkan pemerintah.

Gejala merosotnya harga gabah itu terjadi di beberapa kabupaten di
Jawa Tengah yang selama ini menjadi salah satu lumbung pangan
nasional. Di daerah lain, gejala serupa mulai muncul sejalan dengan
tibanya musim panen pertama tahun ini. 

http://www.mediaindo.co.id/cetak/news.asp?id=2001011200122019

                  Membangun Ekonomi Kerakyatan.
                  Identik dengan Membangun Fundamental Ekonomi
                  Media Indonesia - Ekonomi (12/01/2001 00:12 WIB)

                  Bukan sesuatu yang baru kalau dikatakan bahwa fundamental ekonomi
                  Indonesia harus disusun berbasis ekonomi rakyat. Representasi rakyat 
di
                  sini tentunya adalah sektor di mana rakyat paling banyak terlibat dan
                  mempunyai kapasitas yang memadai untuk berkiprah secara ekonomis. 

                  JADI, kalau data statistik mencatat lebih dari 90% jumlah pengusaha
                  Indonesia berada di sektor usaha kecil dan menengah, tidak bisa 
tidak, di
                  situlah ekonomi rakyat harus dibangun. Dengan kata lain, membangun
                  usaha kecil dan menengah berarti membangun ekonomi rakyat. Yakni
                  membangun fundamental perekonomian Indonesia. 

http://www.mediaindo.co.id/cetak/news.asp?id=2001011200122240

                  Pemerintah tak Tegas Amankan
                  Rokok. Produsen Banyak Lakukan Pelanggaran
                  Media Indonesia - Kesra (12/01/2001 00:12 WIB)

                  JAKARTA (Media): Pemerintah dinilai tidak tegas melaksanakan 
ketentuan
                  PP No.38/2000 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan.
                  Kenyataannya, masih banyak pelanggaran yang dilakukan kalangan
                  produsen rokok. 

                  ``Aturan mengenai kandungan nikotin dan tar, serta iklan dan promosi
                  yang menyalahi ketentuan, merupakan sebagian pelanggaran yang
                  dilakukan produsen. Namun, hal itu tidak mendapat tindakan tegas dari
                  pemerintah,`` ujar Dr H. Surya Chandra Surapaty, MPH, Wakil Ketua
                  Komisi VII DPR dalam media briefing di Jakarta, kemarin. 

Berita Harian Lampung Post, Selasa 9 Januari 2001

Walhi Protes penanganan Santo Cs

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung memprotes penanganan hukum
Santo Cs, tersangka pencurian kayu di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan
(TNBBS) di Lampung Barat, oleh Kejari lampung Barat. Pasalnya, sejak
pelimpahan berkas perkara dari kejaksaan tinggi Lampung ke Kejari Lampung
Barat pada 5 Desember lalu, tersangka masih berkeliaran bebas dan tidak
berada dalam tahanan.
bahkan, kata Direktur Eksekutif Walhi lampung Masyhuri Abdullah, anak buah
Santo Cs juga mengancam investigator Walhi Lampung saat berada di Lampung
Barat untuk menelusuri masalah pencurian kayu di TNBBS. "Kami amat
menyayangkan mengapa Kejari Lampung Barat membiarkan santo Cs berkeliaran,
padahal statusnya masih tahanan pihak kejaksaan. Kami juga mendapat
informasi dari pihak LP Lampung Barat yang menyatakan tidak menerima
penitipan tahanan dari Kejati setempat atas nama Santo Cs, " ujar Masyhuri.

Suara Kaltim, 110101
RENCANA IMPOR DEBU JEPANG JALAN TERUS
Awang : Menteri tidak bisa keberi kreasi daerah

Awang Faroek yakin rencana impor debu Jepang bikin gonjangganjing sekarang
akan gol. Dia pantang mundur, kendati sementara distatus quokan.

SAMARINDA: Disoroti para pendekar lingkungan dan Menterl Lingkungan Hidup
Sonny Keraf, tak membuat takluk penjabat Bupati Kutai Timur Awang Faroek
menyangkut idenya mengimpor 3 juta ton debu letusan gunung berapi dari Jepang.

Suara Kaltim, 100101

IMPOR DEBU JEPANG 3 JUTA TON KE SANGATTA DIKENSEL MENTERI
Sonny : Saya belum pernah keluarkan rekomendasi

Mimpi penjabat Bupati Kutai Timur untuk mendapatkan rezeki nomplok sekitar
Rp 400 milyar dari rencana mengimpor debu Jepang, sementara kandas. Sebelum
ada jawaban dari Pemerintah Jepang, Menteri Sonny Keraf melarang impor
material itu.

SAMARINDA:
Rencana penjabat Bupati Kutai Timur Awang Faroek Ishak untuk mengimpor debu
3 juta ton yang sempat jadi gonjangganjing para pendekar lingkungan
beberapa bulan lalu, terjawab. Menteri Lingkungan Hidup (LH). Sonny Keraf
melarang impor debu Itu (status quo) hingga ada kepastian penjelasan
masalah ini dari Kementerian Lingkungan Pemerintah Jepang.

Kaltim Post, 110101
Menteri LH Yakin Jepang Pun  Tak Mengizinkan

Samarinda, Kaltim Post
Rencana Pemkab Kutai Timur mengimpor debu dari Jepang kembali mengemuka
dalam dialog interaktif pengembangan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup
bersama menteri Negara Lingkungan Hidup/ Ketua Bapedal Sony Keraf di Hotel
Mesta Internasional SelasaRabu (9-10/1).

Banyak kekhawatiran dengan rencana membawa yang sering disebut sebagai
pasir akibat meletusnya gunung api Ohyama, di P. Miyake dekat Kota
Metropolitan Tokyo itu. Bahkan rencananya debu pasir itu akan digunakan
memperpanjang landasan pesawat terbang yang ada di TeIuk Lombok (Sangkima)
dan sejumlah pengerasan jalan di wilayah tersebut.

---------------------------------------------------------------------
Mulai langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED]
Stop langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED]
Archive ada di http://www.mail-archive.com/[email protected]

Kirim email ke