````````````````````````` H O T S P O T [EMAIL PROTECTED] ^*^*^*^*^*^*^*^* <*> Dua Hari Pasca Malino Untuk Maluku, Empat Bom Meledak di Ambon <*> Pemerintah miliki data kelompok garis keras di Maluku <*> Sebelas Ormas Islam Maluku Kecewa dengan Perjanjian Malino II ``````````````````````````
February. 14, 2002 06:13:19 WIB Dua Hari Pasca Malino Untuk Maluku, Empat Bom Meledak di Ambon ================================================= JAKARTA, Mandiri - Empat ledakan terdengar di Ambon, Rabu (13/2) tengah malam, sehari setelah perjanjian untuk mengakhiri semua bentuk konflik dan kekerasan di Maluku, disepakati. Ledakan tersebut disesalkan oleh pihak-pihak yang menghendaki segera terwujudnya perdamaian di wilayah yang hampir tiga tahun dilanda konflik yang merenggut korban jiwa yang tidak sedikit. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat HM Jusuf Kalla, yang menjadi mediator utama pertemuan perdamaian Maluku, semalam, menyesalkan terjadinya ledakan bom di Ambon itu. Menurut dia, kemungkinan masih adanya faksi yang menentang perdamaian Maluku sudah diduga sejak awal. Namun, ia optimistis ledakan itu hanyalah letupan kecil dari pihak yang tidak senang perdamaian terwujud di Maluku, khususnya di Ambon. "Pemerintah percaya itu hanya riak yang akan berhenti sendiri. Percayalah, orang-orang yang hendak mengoyak perdamaian tidak akan mendapat tempat di hati masyarakat, terutama para pihak yang sudah berteguh hati menandatangani kesepakatan menghentikan konflik," ujar Jusuf Kalla ketika dihubungi di kediamannya semalam. Mengenai ledakan itu sendiri, Jusuf Kalla secara tegas menyatakan, tindakan itu sudah sangat kriminal dan harus diselesaikan oleh TNI dan Polri. Menurut keterangan yang dihimpun Kompas, tiga dari empat ledakan itu terdengar dari arah Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, dan satu ledakan lainnya terdengar di wilayah Batugantung. Semua ledakan terjadi di wilayah kosong tanpa penghuni sehingga tidak memakan korban. Kondisi di Ambon dilaporkan masih normal meski aparat keamanan segera berjaga-jaga. Rabu siang, Wakil Presiden (Wapres) Hamzah Haz menyatakan, penyelesaian konflik di Maluku harus diikuti dengan kegiatan ekonomi. Jika tidak, akan mudah timbul konflik baru akibat banyaknya orang yang menganggur, di samping memberi kemudahan kepada provokator untuk beroperasi di daerah konflik tersebut. Ditemui wartawan setelah menghadiri pembukaan Lokakarya Nasional tentang Kesempatan Kerja Pemuda di kantornya, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu, Hamzah Haz mengatakan, pemerintah berupaya agar kegiatan ekonomi bisa berjalan di daerah konflik. Seperti Aceh, kegiatan ekonomi di daerah itu sudah berjalan sehingga diperlukan pengamanan dengan membentuk Komando Daerah Militer (Kodam) di sana. Di Ambon juga sama, kata Wapres, pemerintah menghendaki agar konflik yang telah berlangsung dalam waktu panjang itu tidak muncul kembali. "Karena itu, arahnya kita ingin bagaimana potensi ekonomi yang ada di daerah Maluku itu dapat digerakkan segera, terutama usaha kecil dan menengah serta koperasi," tandasnya. Menko Kesra HM Jusuf Kalla, Rabu siang, menyatakan, setelah para pihak yang bertikai di Ambon bersepakat mengakhiri konflik, maka segala daya perlu dilakukan untuk mewujudkan perdamaian yang konkret di Ambon. Di antara banyak hal yang harus diperhatikan, terdapat dua hal pokok yang mutlak digenggam, yakni sikap tegas dan konsisten. "Aparat keamanan atau aparat hukum harus bersikap netral dan tegas terhadap para pihak yang hendak menghancurkan perdamaian. Sedangkan para pihak yang telah sepakat mengakhiri konflik harus konsisten menyudahi semua pertikaian itu," tutur Jusuf Kalla di Jakarta, usai diterima Presiden Megawati Soekarnoputri. Ia menyatakan, sudah terlalu lama beberapa kelompok masyarakat di Ambon saling bermusuhan, saling membunuh, saling menghancurkan. Ambon, yang dikenal sebagai "Ambon Manise", kini dipenuhi reruntuhan gedung, sekolah, dan tempat ibadah. Perekonomian di kota itu bisa dikatakan hancur, pendidikan pun demikian. Praktis, tambah Kalla, satu generasi di Ambon terganggu oleh permusuhan yang amat pekat. Satu generasi tidak mendapat pendidikan sebagaimana mestinya. "Saya berkali-kali tegaskan kepada masyarakat Ambon agar setelah kesepakatan Malino, semua kepahitan, kegetiran, dendam, dan sebagainya dilupakan. Marilah, dengan semangat persaudaraan, sebangsa dan se-Tanah Air, mulai membangun Ambon. Pemerintah pun jelas akan ikut membantu merehabilitasi infrastruktur Ambon," tutur Kalla. Di tempat terpisah, salah seorang anggota tim mediator, Hamid Awaludin, menyatakan, kesepakatan mengakhiri konflik Ambon, yang ditandatangani pihak Islam, Kristen, dan unsur-unsur pemerintah, amat kuat. Secara yuridis, tutur Hamid, kesepakatan itu kokoh. Karena para pihak mengikat perjanjian untuk berdamai, para penanda tangan kesepakatan itu, akan diproses secara hukum apabila melanggar kesepakatan yang sudah ditandatangani. Berkaitan dengan kesepakatan 11 butir perjanjian damai untuk Maluku di Malino, Kepala Polri Jenderal (Pol) Da`i Bachtiar menegaskan, pihaknya siap menyosialisasikan kesepakatan tersebut. Target realisasi awal di lapangan, antara lain dimulainya penyerahan senjata dari kedua belah pihak yang selama ini bertikai di Maluku. "Kami (aparat keamanan) akan memulai dari hasil pertemuan Malino dengan tahapan sosialisasi. Ini penting agar apa yang telah kita sepakati di sini dapat sampai ke akar rumput (masyarakat). Sebab, peserta yang hadir di Malino merupakan representasi Maluku," kata Da`i Bachtiar dalam sambutan penutupan Pertemuan Malino untuk Maluku, Selasa lalu. Sedangkan Gubernur Maluku M Saleh Latuconsina berjanji akan segera merealisasikan isi perjanjian tersebut. Setidaknya, dalam tiga bulan pertama, sosialisasi akan dilakukan melalui media massa ataupun dengan mengaktifkan pemuka masyarakat serta kelompok kerja (pokja) yang akan dibentuk Pemerintah Provinsi Maluku yang mencakup perwakilan dua kelompok tersebut. Jika seluruh tahapan yang akan dilakukan secara simultan itu mulai memperlihatkan perubahan yang kondusif di Maluku, secara berangsur-angsur pula pemerintah akan melanjutkannya dengan tahapan rehabilitasi infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan keagamaan yang rusak akibat konflik. Khusus penanganan masalah pengungsi, Saleh Latuconsina akan mengikuti tiga pilihan program yang sebelumnya ditawarkan oleh pemerintah pusat, yaitu pemulangan ke tempat asal, model penyisipan, dan relokasi. Tahapan pertama, berbarengan dengan sosialisasi perjanjian di Malino itu, akan dilakukan pendataan jumlah pengungsi dan pilihan yang mereka inginkan. Data sementara, pengungsi korban kerusuhan di Maluku sekitar 330.000 jiwa. Namun, yang terpenting dalam bagian ini adalah "penyembuhan" trauma psikologis yang mensyaratkan adanya sebuah tim rehabilitasi yang khusus menangani persoalan korban kerusuhan. [EMI/PAS/KBN] http://www.mandiri.com/?8267737131728778788586818491088071898543383120202518 2627 Kamis, 14/2/2002, 14:21 WIB Pemerintah miliki data kelompok garis keras di Maluku Laporan Charles M Siahaan ===================================== satunet.com - Pemerintah memiliki data kelompok garis keras di Malulu yang menolak upaya damai. Daan, jika mereka --atau siapapun-- mencoba merusak proses perdamaian di Maluku, akan ditindak tegas, kata Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut SBY, demikian ia akrab disebut, pemerintah sebenarnya sudah mengetahui adanya kelmpok garis keras di dua komunitas di Maluku. "Kami tahu siapa-siapa mereka, tapi kami tidak mau menyebutkannya. Biarkanlah proses hukum berjalan. Beri kesempatan TNI/Polri untuk melakukan tindakan hukum terhadap mereka," katanya, Kamis seusai penutupan Rapim TNI di Istana Negara. BSY juga mengatakan, proses perjanjian di Malino untuk Maluku harus tetap berjalan terus. "Saya memang telah mengantisipasi bahwa ada elemen kecil di antara kedua komunitas yang tidak setuju atas penghentian konflik dan kekerasan di Maluku," katanya. Kapolda dan gubernur setempat menurutnya juga telah mengantisipasinya. Menurutnya, pihak-pihak yang menginginkan konflik dan kekerasan padaprinsipnya menolak datang ke Malino, dan menolak untuk menjadi bagian menghentikan konflik dan kekerasan. "Setelah perjanjian ditandatangani, pemerintah akan mengembalikan hal ini kepada masyarakat Maluku. Harapan pemerintah, mereka tegar melangkah ke depan dan jangan lagi surut ke belakang serta memperhatikan ajakan-ajakan untuk memulai lag kekerasan," tuturnya. Pada pokoknya pemerintah kepolisian, TNI akan sama-sama mengemban tugas untuk memulihkan keamanan di Maluku dan akan tetap mengambil tindakan yang tegas sesuai dengan hukum yang berlaku, sapa pun dan di manapun. Dijelaskan, sikap resmi pemerintah mengendaki masyarakat Maluku jangan kembali ke belakang dalam upaya menghentikan konflik. Menurutnya, harus ditangani secara serius bila ada satu atau dua tokoh yang tak setuju atau menolak perjanjian Malino. Tapi, kalau mereka menggerakkan, memimpin dan bahkan melibatkan dalam konflik dan kekerasan baru, meka harus mempertanggungjawabkan.(anr) http://www.satunet.com/artikel/isi/02/02/14/82447.html?print=1 Sebelas Ormas Islam Maluku Kecewa dengan Perjanjian Malino II ============================================= [14/2/2002 09:18:07 WIB]Sebanyak sebelas pimpinan Ormas Islam di Maluku yang tergabung dalam Forum Silaturrahmi Umat Islam Maluku mengaku kecewa dengan sejumlah poin dalam Perjanjian Malino II. Karena itu mereka berencana menyampaikan aspirasinya kepada Ketua MPR Amien Rais dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Mereka berencana menemui Amien Rais di kediaman dinasnya, Jalan Widya Chandra, Jakarta pada Kamis (14/2) pagi. Namun setelah melakukan negosiasi, Amien menolak menerima ke-20 anggota Ormas tersebut dikediamannya dan menyatakan akan menerima di Gedung DPR. Mereka yang hadir adalah pimpinan PB Front Pembela Islam (FPI) Maluku, Ikatan Persaudaraan Muslim Maluku, Gerakan Pemuda Islam (GPI) Maluku, HSBI Maluku, BPRMI Maluku, Alkhaerat, Pusat Komando Jihad Maluku, Satgas Amar Ma'ruf Nahimungkar Maluku, serta beberapa politisi muda Maluku yang menjadi anggota DPRD. Ketua Satgas Amar Mar'uf Nahimungkar Maluku, M. Hattamimi yang dimintai komentar mengenai penolakan Amien mengatakan bisa memahaminya. "Kami justru lebih senang karena dengan diterima di Gedung DPR gaungnya menjadi lebih besar, sehingga diketahui masyarakat luas. Tadinya kami mau bisa bicara dari hati ke hati saja disini," ujarnya saat ditemui di kediaman Amien. Menurut Ketua FPI Maluku, M. Husni Putuhena, mereka ingin menemui Amien Rais untuk menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan dan hasil pertemuan Malino untuk perdamaian Maluku kepada pejabat-pejabat pemerintah maupun MUI. Hasni mengatakan, pihaknya msebetulnya memiliki kekecewaan dengan pertemuan maupun hasil pertemuan Malino. "Kekeceewaan dengan Pertemuan Malino memang ada. Tapi itu kami anggap sebagai tantangan untuk mewujudkan perjuangan. Dari awal kami sudah merasa tidak bisa menyelesaikan konflik Maluku dengan pertemuan Malino," katanya saat ditemui Elshinta sesaat setelah tiba di kediaman Amien Rais. Ketidakyakinan itu menurut Husni didasarkan pada fenomena dimana konflik yang melanda Maluku selama tiga tahun itu berakar dari gerakan separatis Republik Maluku Selatan (RMS), sehingga tidak bisa diselesaikan hanya dengan pertemuan Malino. Pemerintah menurut Husni belum mengakomodir semua kelompok yang ada di Maluku untuk hadir dalam Pertemuan Malino. Pemerintah juga dinilai tidak akomodir dalam menerima konsep yang disodorkan muslim Maluku. Pemerintah Ditambahkannya, pemerintah juga telah salah dalam melihat konflik yang terjadi di Maluku dengan mengkategorikannya sebagai konflik antara agama Islam dengan Kristen. "Padahal konflik yang sebenarnya adalah konflik vertikal antara pemberontak dengan pemerintah, sehingga gerakan separatis yang bergerak. Agama hanya kendaraan yang ditunggangi RMS," tandasnya. Karena itu Forum Silaturrahmi Umat islam Maluku yang nota bene merupakan kumpulan Ormas Islam yang memiliki dukungan masyarakat akar rumput berpendapat, konflik di Maluku hanya bisa diselesaikan melalui penegakan hukum dengan pola bedah kanker. "Berantas gerakan separatis dan tegakkan hukum, maka selesai," katanya. terjadi di Ambon pada Rabu malam, Husni mengatakan bahwa ledakan serupa itu merupakan hal biasa terjadi di kota tersebut. "Itu (ledakan-red) bukan baru pertama kali. Ledakan di Ambon biasa terjadi karena itu merupakan akumulasi terhadap ketidakpuasan atas perhatian pemerintah. Ribuan umat Islam dibantai oleh RMS, pemerintah tak berbuat apa-apa, sementara untuk seorang Theys (Ketua Presidium Dewan papua Theys Hiyo Eluay-red) begitu besar perhatiannya," ujarnya. Sebelum menemui Ketua MPR di Gedung DPR, Forum Silaturrahmin Umat Islam Maluku akan terlebih dahulu menuju Masjid Istiqlal untuk menyampaikan hal yang sama kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI).sri/- http://www.kopitime.com/news/pol/news.asp?id=18182 "Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya!" (Roma 11:36) *********************************************************************** Moderator EskolNet berhak menyeleksi tulisan/artikel yang masuk. Untuk informasi lebih lanjut, pertanyaan, saran, kritik dan sumbangan tulisan harap menghubungi [EMAIL PROTECTED] Bank Danamon Cab. Ambengan Plaza Surabaya, a.n. Martin Setiabudi Acc.No. 761.000.000.772 atau BCA Cab. Darmo Surabaya, a.n. Martin Setiabudi Acc. No. 088.442.8838 *********************************************************************** Kirimkan E-mail ke [EMAIL PROTECTED] dengan pesan: subscribe eskolnet-l ATAU unsubscribe eskolnet-l
