~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Informasikan Situasi Lingkungan Anda
         [EMAIL PROTECTED]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Salam sejahtera,
Pertanyaan yang muncul dari pemberitaan ini ialah: di manakah posisi intelijen dan aparat keamanan kita berada, sehingga tidak ada pencegahan dan penanganan terhadap konflik-konflik bernuansa SARA secara profesional di tanah air kita ini?
Salam dan doa,
Redaksi Eskol Net
 
August 14, 2002
Laporan CNN:
Teroris Poso Didanai Al-Qaeda
`````````````````````````
Kelompok teroris yang melakukan penyerangan di wilayah Poso, diduga terkait dan mendapat sokongan dana dari jaringan Al-Qaeda. Demikian laporan CNN, Selasa (13/08) kemarin mengutip pernyataan pejabat inte-lijen Indonesia.
 
Dalam pemberitaan yang ber-judul Al-Qaeda Links to Indonesia Violence itu, disebutkan intelijen di Filipina turut mendukung analisa tersebut. CNN menandaskan, se-orang pejabat intelijen Filipina mengatakan, hal itu terkait dengan Agus Dwikarna yang saat ini ditahan di Filipina. Sebab, Dwi-karna disebutkannya, memegang komando atas sebuah grup milisi yang bermarkas di Poso.
 
Kekuatan milisi itu berkekuatan enam batalion, atau sekitar 2.000 personel pasukan. Malah intelijen ini secara terang-terangan menye-butkan, pasukan itu sebagai Laskar Jundullah. Disebutkan juga dalam bocoran investigasi intelijen itu, oleh CNN, bahwa di Poso telah didirikan sebuah kamp pelatihan yang kemudian ditutup setelah peristiwa 11 September.
 
Namun intelijen itu yakin, lapor CNN, bahwa camp pelatihan ada juga di tempat lain di wilayah Sulawesi. Seorang WNI bernama Parlindungan Siregar yang kini menjadi buronan Pemerintah Spanyol, disebutkan terkait dalam pelatihan di kamp-kamp tersebut. 
 
Itu dibuktikan dengan dokumen yang ditemukan pihak intelijen Spanyol tanggal 11 November 2001 lalu, yang isinya menyatakan, Siregar merupakan salah satu pimpinan terhadap kamp-kamp yang ada di Indonesia dan merupakan jaringan Al-Qaeda. Namun dalam laporan CNN itu, camp tersebut sebenarnya di-bangun oleh Agus Dwikarna.
 
DELAPAN DESA
 
Sementara itu, dari Poso di-laporkan, pasca penyerangan kelompok teroris dalam sebulan terakhir ini di wilayah Kabupaten Poso, telah menyebabkan delapan desa tak berpenghuni lagi akibat ditinggalkan ribuan penduduk-nya. Desa-desa yang telah di-kosongkan itu meliputi,  Malitu, Matako, Sepe, Silanca, Tagolu, Batugencu,  Ranonuncu, dan Lembomawo.
 
Selain sudah kosong dan hanya dijagai aparat, tercatat ribuan rumah penduduk telah musnah dibakar, termasuk gedung se-kolah dan tempat ibadah. Se-mentara itu, setelah berhasil menyerang sejumlah desa di pinggiran Kota Poso, kini aksi kelompok teroris mulai me-rambah ke dalam Poso Kota. Kemarin (13/08), dilaporkan se-orang warga di Kelurahan Kawua, Kecamatan Poso Kota dilarikan ke rumah sakit akibat lemparan bom yang dilancarkan dari atas per-bukitan.
 
Aksi teroris itu masih dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Beda halnya dengan kejadian di desa di luar Poso yang diserang secara sporadis. Seperti diketahui, Kelurahan Kawua merupakan daerah Poso Kota yang kini menja-di salah satu tempat pengungsian warga desa yang diserang. 
 
Sumber Komentar dari Poso tadi malam melaporkan, korban yang terkena bom itu, masih sempat diselamatkan. Namun matanya mengalami cedera yang cukup serius. 
 
Pada bagian lain, Himpunan Generasi Muda Kabupaten Poso (HGMKP) Sulut yang bertandang ke redaksi Komentar tadi malam melaporkan, peristiwa penyera-ngan itu diduga ditukangi oleh empat oknum Perwira Menengah (Pamen).
 
Dari keempat pamen tersebut adalah Letkol SH anggota TNI, Letkol AK, serta Kombes AK yang keduanya adalah anggota Brimob. Sedangkan dua perwiranya saat ini masih dalam pendataan HGMKP. ”Oleh karena itu kami meminta agar keempat perwira tersebut yang memegang kendali di Poso untuk ditarik. Hal ini dikarenakan mereka secara terang-terangan terlibat dalam kerusuhan,’’ ungkap Ketua Umum HGMKP Sulut, Ezra Tara’u SH didampingi Sekretaris Umum, Agnes Ta’uno.
 
Selain meminta keempat Pamen itu ditarik dari Poso, Tara’u juga memohon kepada pemerintah pusat untuk menarik satuan Brimob yang berasal dari luar Pulau Sulawesi, dalam hal ini Brimob yang berasal dari Ka-limantan dan Brimob Kelapa Dua, Depok. ”Permintaan penarikan tersebut dikarenakan dalam melakukan pengamanan kedua kesatuan ini seringkali tidak netral,’’ jelas kedua aktivis Poso ini.
 
Tidak hanya itu saja permintaan HGMKP, mereka juga menolak pertemuan kelompok kerja (pokja) sosialisasi Deklarasi Malino I untuk Poso yang dilaksanakan di Palu. Hal ini dikarenakan adanya tekan-tekanan dari kelompok tertentu terhadap delegasi Kristen. ”Untuk karena itu kami minta kepada pemerintah Indonesia agar sosialisasi Deklarasi Malino I untuk Poso dilaksanakan di Sulawesi Utara (Manado). Karena wilayah Sulut adalah wilayah yang netral dan aman,’’ jelasnya.
 
”Selain itu juga kami minta agar Legium Christum (LC) dan Militia Christy untuk siap mengamankan pertemuan sosialisasi Deklarasi Malino untuk Poso,’’ tambahnya. Sementara itu Ketua Komisi Pemuda dan Mahasiswa Sinode AM Gereja-gereja Sulutteng Ir Moody Rondonuwu, mengecam keras perbuatan biadab dan tidak berperikemanusiaan serta kekera-san yang dilakukan oknum-ok-num yang tidak bertanggung-jawab. Selain itu meminta agar pemerintah Indonesia bertindak tegas. ”Kami mengimbau agar warga Sulut untuk mendoakan saudara-saudara kita di Poso yang mengalami korban kekerasan,’’ pinta Rondonuwu.
 
Sementara itu, tokoh agama di Poso, Pastur Jimmy Tumbelaka saat diwawancarai Radio Nether-land mengatakan, pemerintah terkesan sudah tidak mampu mengamankan Poso. ‘”Saya berani mengatakan demi banyak orang bahwa pemerintah kita tidak mampu. Saya kecewa. Justru saat kami duduk bersama, duduk saling sepakat dan mereko-mendasikan segala tindakan kepada pemerintah untuk segera diambil dengan sikap yang tegas,’’ katanya.
 
Ditanyai soal pelaku penyera-ngan, Tumbelaka mengatakan belum tahu pasti. ”Saya kira memang yang bermain di Poso tetap adalah orang-orang misteri. Kami tidak mau langsung menuduh kelompok ini, kelompok itu. Namun yang selalu  dikor-bankan adalah pihak Kristiani.’’ Sedangkan tentang keberadaan aparat sendiri, katanya telah ditempatkan hampir setiap tiga kilometer ada pos. ”Tapi sangat tidak masuk akal kenapa masih terjadi aksi-aksi demikian.’’(rik’s/drs/rnt)
 

Kirim email ke