"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Sari Berita: Jumat, 3 Desember 1999 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""" @ Marimutu Sinivasan Jadi Tersangka @ Referendum, Awal Ambruknya Negara Kesatuan RI @ Pansus DPR Setuju Referendum; Mahasiswa Minta Bukti @ FKGMIT Minta Pertanggungjawaban Soeharto dan Habibie Soal Maluku @ Bangsa Indonesia Bertahun- tahun Hidup Tak Normal BERITA LUAR NEGERI ++++++++++++++++++++++++ @ Did GOP Leaders Snub Catholic Priest? Catholic Priest Says He Was Rejected for Faith @ 'Precedent Shattering' SELAMAT MEMBACA =================== Marimutu Sinivasan Jadi Tersangka ------------------------------------------- Jakarta, Kompas Jaksa Agung Marzuki Darusman menetapkan Presiden Direktur (Presdir) Grup Texmaco, Marimutu Sinivasan sebagai tersangka. Itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengucuran kredit senilai Rp 9,8 trilyun dari Bank Indonesia lewat BankExim, Bank BNI, dan BRI. Penetapan status itu didasarkan pada pemeriksaan awal Kejaksaan Agung terhadap dokumen yang ada. Hal itu diutarakan pada jumpa pers, usai mengadakan pertemuan dengan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Laksamana Sukardi di Kejagung, Jakarta, Kamis (2/12). Menurut Marzuki, dokumen yang diperiksa dan menjadi dasar penetapan tersangka itu, didasarkan pada keterangan yang diberikan Laksamana Sukardi. "Dari berkas dan keterangan yang disampaikan Laksamana, kita sudah dapat menyimpulkan bahwa sudah ada dasar untuk melakukan penyidikan. Karena sudah pada tahap penyidikan, maka Sinivasan ditetapkan sebagai tersangka," kata Marzuki. Laksamana datang ke Kejagung memberikan dokumen dan keterangan berkaitan kasus Texmaco. Ia tiba di Kejagung pukul 13.10 dan langsung menuju ruangan Jaksa Agung. Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup, Laksamana juga menyampaikan secara resmi semua informasi, dokumen, dan analisa yang menyangkut kasus pemberian fasilitas kredit kepada Grup Texmaco. Lengkapnya: http://www.kompas.com/kompas-cetak/9912/03/UTAMA/mari01.htm Referendum, Awal Ambruknya Negara Kesatuan RI ------------------------------------------------------------- Bandung, Kompas Persetujuan terhadap pelaksanaan referendum dengan opsi melepaskan diri dari negara RI sebagaimana tuntutan rakyat Aceh, bisa merupakan awal ambruknya negara kesatuan RI. Jika permintaan tersebut disetujui, maka tuntutan referendum dari daerah lain seperti Irian Jaya, Ambon dan daerah lainnya harus dipenuhi sehingga negara kesatuan RI terpecah-pecah menjadi sejumlah negara baru. Salah satu hal yang mencuat dalam diskusi terbatas yang diselenggarakan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Padjadjaran (Unpad) itu dikemukakan pakar hukum tata negara Prof Bagir Manan SH MCL, Kamis (2/12). Tampil sebagai pembicara lainnya Prof AD Pirous, Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) asal Aceh dan Prof Dr HT Dzulkarnain Amin MA dari Unpad. Bagir Manan menambahkan, walaupun kemudian berbagai negara baru tersebut dipersatukan kembali dalam bentuk negara federal, namun sebelumnya, hal itu harus lebih dulu membutuhkan pengkajian yang sungguh-sungguh dan mendalam. Ia mengingatkan hal ini karena ancaman pemisahan diri atau disintegrasi negara RI akan mengundang reaksi kuat dari berbagai komponen bangsa untuk mengambil segala tindakan. Lengkapnya: http://www.kompas.com/kompas-cetak/9912/03/NASIONAL/refe07.htm Pansus DPR Setuju Referendum; Mahasiswa Minta Bukti -------------------------------------- JAKARTA (Waspada): Pansus DPR RI tentang masalah Aceh menyetujui referendum dalam upaya menyelesaikan masalah yang terjadi diSerambi Mekkah. Persetujuan rumusan menyetujui referendum diputuskan dalam rapat tertutup Pansus di Jakarta Kamis (2/12) dan akan dibawa dalam rapat paripurna DPR. "Kita tidak bisa menentukan apa opsinya. Ini kan sikap Pansus, kalau DPR tidak setuju, Pansus tidak bisa apa-apa,"ujar Wakil Ketua Pansus Ali Yahya. Menurut dia, secara resmi hasil kerja Pansus akan dibawa dalam rapat paripurna DPR 6 Desember mendatang. Secara resmi tambahnya, Pansus mengakhiri kerjanya, setelah yang direncanakan diperpanjang ternyata dapat selesai sesuai jadwal. Selama kerjanya Pansus telah mempersiapkan sepuluh rumusan, selain masalah referendum, di antaranya, menyetujui peradilan koneksitas terhadap pelanggar HAM di Aceh dan tidak menyetujui pemberlakuan darurat militer dalam menangani penyelesaian Aceh. Lengkapnya: http://www.waspada.com/ FKGMIT Minta Pertanggungjawaban Soeharto dan Habibie Soal Maluku ------------------------------------------- Jakarta, 2 Desember Forum Komunikasi Generasi Muda Indonesia Timur (FKGMIT) mendesak pemerintahan Gus Dur segera menyelesaikan masalah Maluku sebelum bulan Puasa dan Natal tahun 1999. Forum ini juga meminta pertanggungjawaban mantan Presiden Soeharto dan Habibie serta Feisal Tanjung berikut Wiranto soal kasus Ambon, termasuk segala pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan perkosaan hukum serta keadilan di Maluku. Demikian pernyataan sikap yang disampaikan FKGMIT kepada DPR melalui http://suarapembaruan.com/News/1999/12/021299/index.htmlPansus yang membahas kasus Aceh, Rabu (1/12) siang. FKGMIT dalam pernyataan sikap yang ditanda- tangani ML Mikiduiri dan Sekretarisnya Chriss Latuperissa juga meminta pertanggungjawaban mantan Kepala Badan Intelijen Negara Letjen TNI ZA Maulani yang dinilai gagal dalam mendeteksi dan menangani kerusuhan di Ambon dan sekitarnya. Persoalan Maluku harus segera diselesaikan, sehingga suasana di daerah ini aman untuk umat beragama yang melaksanakan ibadah mereka sesuai dengan agama masing-masing. Aparat keamanan pun didesak agar bisa segera membongkar siapa di balik kasus tersebut. Lengkapnya: http://suarapembaruan.com/News/1999/12/021299/index.html Bangsa Indonesia Bertahun- tahun Hidup Tak Normal ---------------------------------- Jakarta, 2 Desember Jaksa Agung Marzuki Darusman menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan yang ada selama ini dibuat sedemikian rupa agar dapat terlepas dari jerat hukum. Akibatnya, bangsa Indonesia hidup secara tidak normal. ''Selama ini ada tatanan yang pararel, yang diciptakan ke seluruh kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga ada kalkulasi yang sangat cermat untuk tidak bisa disalahkan dalam hukum,'' ujar Marzuki pada sebuah seminar bertajuk ''Visi Baru Masyarakat Indonesia Terhadap Kemajukan'', Rabu (1/12) di Jakarta. Menurutnya, selama beberapa tahun terakhir ini, bangsa Indonesia secara terpaksa harus menerima kemunafikan dengan mengaggap sesuatu yang melanggar hukum sebagai sesuatu yang normal dalam kehidupan. Lengkapnya: http://suarapembaruan.com/News/1999/12/021299/index.html BERITA LUAR NEGERI ++++++++++++++++++++++++ Did GOP Leaders Snub Catholic Priest? Catholic Priest Says He Was Rejected for Faith ---------------------------------------------------------- W A S H I N G T O N, Dec. 2 - The Rev. Tim O'Brien, passed over when House GOP leaders made their selection of a new chaplain, charged that anti-Catholic bias was at work. "I am convinced that if I were a mainline Protestant minister and not a Catholic priest, I would be the candidate," he said Wednesday in a telephone interview. Presbyterian Picked Instead Democrats say the two top GOP leaders, House Speaker Dennis Hastert of Illinois and Majority Leader Dick Armey of Texas, overruled the work of a special committee composed of nine lawmakers from each party, which reviewed candidates and recommended O'Brien. Instead, the Republican leaders chose a Presbyterian minister, the Rev. Charles Wright, who has served pastorates in Maryland, Pennsylvania, Georgia and Washington. "I think there are tones of [bias] involved" in the selection," said Rep. Anna Eshoo, D-Calif., a Catholic and member of the selection committee. "I do not say this gladly," she added. But Republicans deny any anti-Catholic bias. Armey spokeswoman Michele Davis said the Texas Republican found Wright to be the most suitable for House members seeking counseling during "a rough time." More: http://abcnews.go.com/sections/politics/DailyNews/congresschap991202.html 'Precedent Shattering' ------------------------- ABCNEWS.com Dec. 2 - The Clinton administration may soon allow China to buy an immensely powerful IBM computer that experts say Beijing could use to improve the targeting of its nuclear warheads. Sources tell ABCNEWS.com administration officials recently approved an unprecedented proposal to allow China to import an IBM RS/6000 SP supercomputer with an estimated processing speed of at least 30 billion operations per second. Nearly all high-performance computers previously exported to China were estimated to perform 7 billion operations per second or less. The IBM supercomputer, one of the most capable on the market, is intended for China's Meteorological Administration, a branch of the government, ostensibly for running programs for forecasting winds and other weather more accurately. More: http://abcnews.go.com/sections/world/DailyNews/supercomputerII.html "Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya!" (Roma 11:36) *********************************************************************** Moderator EskolNet berhak menyeleksi tulisan/artikel yang masuk. Untuk informasi lebih lanjut, pertanyaan, saran, kritik dan sumbangan tulisan harap menghubungi [EMAIL PROTECTED] Bank Danamon Cab. Ambengan Plaza Surabaya, a.n. Martin Setiabudi Acc.No. 761.000.000.772 *********************************************************************** Kirimkan E-mail ke [EMAIL PROTECTED] dengan pesan: subscribe eskolnet-l ATAU unsubscribe eskolnet-l
