************************** Laporkan Situasi lingkungan <[EMAIL PROTECTED]> Atau Hub Eskol Hot Line Telp: 031-5479083/84 ************************** Bila Rusuh Pasca Kedatangan Laskar Jihad "GUBERNUR - PANGDAM HARUS TANGGUNG JAWAB" -------------------------------------------------------------------- Ambon, Siwalima Sikap 'welcome' Gubernur Maluku, Dr. Ir. Saleh Latuconsina dan Pangdam XVI Pattimura Brigjen TNI Max Tamela untuk menerima para Laskar Jihad ke Ambon menyulut reaksi sejumlah kalangan. Kali ini datang dari Ketua DPRD Ambon Drs MJ Papilaya MS. Menurut Papilaya, kehadiran Laskar Jihad yang kini tengah berada di Ambon secara langsung telah memperuncing keadaan. Apalagi jauh sebelum kedatangan mereka sudah terbentuk wacana publik bahwa mereka sudah sudah dilatih ala militer untuk mendukung misi ini. Karena itu, katanya dampak kehadiran ini harus segera dipikirkan. Karena, kalau saja menimbulkan konflik, maka yang paling bertanggung jawab adalah Gubernur dan Pangdam. Sebab, apa artinya mereka menerima orang-orang luar sebanyak itu ke Ambon dalam kondisi Maluku seperti sekarang ini. Penyelesaian Maluku, katanya, bukan dengan cara mengirim pasukan Jihad. Sebab itu tidak membantu masyarakat Maluku dalam menyelesaikan persoalannya. Alhasil, katanya, Gubernur Latuconsina dan Pangdam Tamela yang sudah bersedia menerima kehadiran mereka harus konsisten. Artinya, kalau terjadi sesuatu, karena ulah para Laskar Jihad ini, maka, aparat keamanan harus bertindak tegas. Sebab kondisi Maluku yang sudah mulai membaik ini, jangan lagi dihancurkan, apalagi oleh mereka yang datang dari luar Maluku. Saya pegang apa yang dinyatakan Gubernur dan Pangdam waktu itu bahwa Laskar Jihad boleh datang ke Ambon asal tidak membuat masalah. Secara tidak langsung mereka sudah menjamin, bahwa tidak akan terjadi kekacauan berada di Ambon. "Tapi kalau sampai terjadi sesuatu, dan korban berjatuhan kembali makarakyat harus meminta pertanggungjawaban kedua petinggi daerah Maluku ini. Dikatakan, kedatangan orang-orang sebanyak itu ke Ambon, justru hanya akan menambah masyarakat Ambon, paling tidak soal penampungan dan makan. "Soal pengungsi saja kita lagi pusing, koq, pemerintah menerima lagi orang-orang sebanyak itu ke sini, ini kan menambah beban," tegas Papilaya yang juga Ketua ISEI Cabang Maluku ini. Baginya kedatangan sejumlah orang tak dikenal (Laskar Jihad) ke Kodya Ambon beberapa hari belakangan ini perlu dipertanyakan. Sebab, kalau hanya untuk memberi bantuan sosial, sebagaimana dikatakan Gubernur Maluku, apakah harus datang dalam jumlah besar seperti itu. "Kalau kedatangan mereka ke Maluku, khususnya Kodya Ambon, untuk memberi bantuan sosial, apakah harus dalam jumlah sebanyak itu ?. Ini kan hanya akan menimbulkan ketegangan dan keresahan dalam masyarakat," tanya Papilaya. Masih menurut Papilaya, yang dibutuhkan masyarakat Ambon saat ini adalah ketenangan, bukan ketegangan dan keresahan. Sebab, apakah aparat keamanan bisa mengkontrol aktivitas mereka atau tidak. Karena ada beberapa kasus terakhir yang belum dapat diungkap oleh aparat keamanan, seperti kasus Waihaong, Mardika, Batu Merah, kasus Buleng, dan Kota Jawa. Kini, tercatat aparat keamanan belum mengungkap dengan jelas, siapa otak di balik kasus itu. Pula, siapa yang memulainya dan siapa para pelakunya, semuanya belum terpecahkan. Dia sendiri mengaku bingung, akibat kehadiran Laskar Jihad ini. Sebab, katanya, orang Maluku bisa menyelesaikan konfliknya sendiri. Koq, kenapa justru harus mendatangkan orang luar untuk menyelesaikannya. Apakah mereka (orang luar) mampu untuk menyelesaikan masalah ini. Apa bukan sebaliknya, mereka justru membuat kegaduhan. Ketidakjelasan inilah, kata Papilaya, yang kemudian menyulut keresahan maupun ketegangan dalam masyarakat. "Terus terang saja, saya sendiri was-was dengan kedatangan orang-orang luar dalam jumlah banyak seperti ini," ujarnya dan menjelaskan dengan semakin banyak kedatangan orang yang tidak dikenal itu, maka akan makin menambah beban psikologis masyarakat. Sebab itu, dia mempertanyakan konsistensi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Apalagi, Presiden Gus Dur, pernah mengatakan, bahwa yang dapat menyelesaikan masalah Ambon adalah orang Ambon (Maluku) sendiri. Tapi, ternyata, dalam perjalanannya, banyak orang luar yang justru ikut campur dalam hal ini. Dia menambahkan, konsistensi dari pernyataan Presiden Abdurrahman Wahid ini harus didukung oleh aparat keamanan dan bukan saja di Maluku, tetapi juga di daerah-daerah asal para Laskar Jihad itu. Artinya, setiap pelabuhan di mana para Laskar Jihad akan menuju Ambon, paling tidak harus dicegat aparat. Namun, ternyata nuansanya menjadi lain. Di sinilah pernyataan Presiden Gus Dur itu patut dipertanyakan, apakah sudah didukung oleh aparat keamanan ataukah belum. Menyinggung soal ratusan Laskar Jihad, yang nama-namanya sudah terdaftar di Polres Pulau Ambon. Papilaya menegaskan, apakah dengan nama-nama yang terdaftar di kepolisian itu sudah menjadi jaminan untuk mereka tidak membuat rusuh di Ambon ?. Karena itu dia menyerukan agar pemerintah dan aparat keamanan untuk segera melakukan tindakan pencegahan, bukan sudah terjadi konflik, baru melerai pertikaian. "Itu tak ada gunanya." "Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya!" (Roma 11:36) *********************************************************************** Moderator EskolNet berhak menyeleksi tulisan/artikel yang masuk. Untuk informasi lebih lanjut, pertanyaan, saran, kritik dan sumbangan tulisan harap menghubungi [EMAIL PROTECTED] Bank Danamon Cab. Ambengan Plaza Surabaya, a.n. Martin Setiabudi Acc.No. 761.000.000.772 *********************************************************************** Kirimkan E-mail ke [EMAIL PROTECTED] dengan pesan: subscribe eskolnet-l ATAU unsubscribe eskolnet-l
