'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
SARI BERITA : Selasa, 9 Mei 2000
================================
* Budi Harjono Bicara Kasus 27 Juli
Semuanya Bermula dari Pak Harto
* Aroma KKN Gus Dur Kian Meruap
* Presiden Abdurrahman Wahid:
Ada Komplotan untuk Menjatuhkan Saya
* Bantah Beri Dana Rp 1 Miliar ke PBB
* Presiden Tak Terima Pengunduran Yusril
---------------- Luar Negeri -----------------------
@ Ehud Barak dan Arafat
Setuju Lanjutkan Pembicaraan Damai
@ Amerika Serikat Kini Tidak Lagi Adidaya
--------------------------------------------------------
S e l a m a t M e m b a c a :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Budi Harjono Bicara Kasus 27 Juli
Semuanya Bermula dari Pak Harto
-----------------------------------------
Jakarta (Bali Post) -
Arsitek penyerangan kantor DPP PDI yang sebelumnya samar-samar, kini makin
terkuak. Terkuaknya misteri yang lebih dikenal dengan kasus 27 Juli itu,
menyusul pengakuan Ketua DPP PDI Budi Hardjono di Mabes Polri, Senin (8/5)
kemarin.
Kedatangan Budi di Mabes Polri dalam rangka menyampaikan sikap resmi DPP
PDI. Sikap terhadap pemeriksaan dan pengusutan kasus 27 Juli tersebut
diserahkan kepada Dankorserse Polri.
Selengkapnya: http://www.balipost.co.id/BaliPostcetak/2000/5/9/p2.htm
Aroma KKN Gus Dur Kian Meruap
Reporter: Titis Widyatmoko
----------------------------------------
detikcom - Jakarta, Aroma KKN Presiden Gus Dur semakin meruap pekan ini.
Pasca pendudukan Banser NU di kantor Jawa Pos, media lain bukannya tiarap
mengulas. Sebaliknya, TEMPO yang sudah menggeber tema panas minggu lalu
terus mencoba menguak tabir, apakah benar Gus Dur KKN?
Dalam laporannya edisi 8-14 Mei 2000, TEMPO banyak membeberkan jaring KKN
yang ditebar Presiden Gus Dur. Beberapa nama disebut sebagai tokoh kunci
penjalin jaring-jaring KKN. Beberapa diantaranya bukanlah tokoh yang asing
posisi dan kedudukannya disekitar Gus Dur meski ada beberapa yang belum
pernah dikenal.
Selengkapnya: http://www.detik.com/peristiwa/2000/05/09/200059-062155.shtml
Presiden Abdurrahman Wahid:
Ada Komplotan untuk Menjatuhkan Saya
-------------------------------------------------
Jakarta, Kompas
Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengungkapkan, ada semacam gerakan
untuk menjatuhkan dirinya dari posisi presiden pada Sidang Umum MPR bulan
Agustus 2000. Namun, Presiden tidak menyebutkan secara eksplisit, siapa
yang ia maksud dengan komplotan tersebut. "Ada sebuah cara atau komplotan
untuk menjatuhkan atau mendiskreditkan pemerintahan sebelum Sidang Umum
bulan Agustus 2000. Jelas itu," ujar Presiden, menjawab pertanyaan pers
soal pemberitaan tentang korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di harian Jawa
Pos, setelah rapat tim ekonomi di Bina Graha, Jakarta, Senin (8/5) sore
Selengkapnya: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0005/09/UTAMA/ada01.htm
Bantah Beri Dana Rp 1 Miliar ke PBB
--------------------------------------------
JAKARTA - Mantan presiden BJ Habibie membantah dirinya telah memberikan
bantuan dana Rp 1 miliar untuk Partai Bulan Bintang. Namun ia mengakui
menjelang kampanye Pemilu 1999, Yusril Ihza Mahendra datang menemuinya
untuk minta bantuan dana, namun dia tidak memenuhi permintaan itu.
Bantahan itu disampaikan secara tertulis di Jakarta kemarin dan dibacakan
oleh sekretaris Habibie, Achmad Watik Pratiknya, didampingi oleh mantan
menkeh Muladi dan tokoh Golkar asal Sulawesi Selatan, Marwah Daud Ibrahim.
Pratiknya mengatakan, pihaknya atas nama Habibie memandang perlu memberikan
klarifikasi atas kabar yang menyebut Habibie saat masih menjabat presiden
telah membagi-bagikan uang bantuan ke sejumlah partai politik.
Bahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pekan lalu telah mengirim surat kepada
BJ Habibie untuk meminta keterangan. Namun karena sampai saat ini BJ
Habibie masih di Jerman, keterangan disampaikan secara tertulis melalui
para pembantunya.
Selengkapnya: http://www.suaramerdeka.com/harian/0005/09/nas3.htm
Presiden Tak Terima Pengunduran Yusril
--------------------------------------------------
Jakarta,
Presiden Abdurahman Wahid tidak menerima usul pengunduran Yusril Ihza
Mahendra dari jabatan Menteri Hukum dan Perundang-undangan berkaitan dengan
kontroversi pencabutan Tap MPRS No.25 tahun 1966 mengenai larangan PKI.
Presiden pada jumpa pers di Bina Graha, Jakarta, Senin, mengatakan dirinya
baru akan menerima pengunduran diri itu jika Yusil mengajukan alasan yang
masuk akal.
Sebelumnya Gus Dur menjelaskan bahwa Yusril pernah mempertanyakan usul
Presiden agar Tap tersebut dicabut di sidang kabinet. Presiden lalu
menjelaskan alasannya bahwa harus dibedakan antara larangan partai
pendirian komunis dengan paham komunis.
Perlawanan terhadap paham komunis, menurut Presiden, harus dilakukan secara
kultural oleh masyarakat bukan dengan peraturan perundang-undangan,
sementara Tap tersebut mencampuradukkan permasalahan itu.
Atas penjelasan itu, kata Presiden, Yusril diam saja pada sidang kabinet
tersebut.
Selengkapnya:
http://www.jawapos.co.id/hotnews/200005/08/20000508-213132.asp
---------------- Luar Negeri -----------------------
Ehud Barak dan Arafat
Setuju Lanjutkan Pembicaraan Damai
---------------------------------------------
Yerusalem-
PM Israel Ehud Barak dan pemimpin Palestina Yasser Arafat dalam pertemuan
puncak di Ramallah, Tepi Barat, Minggu (7/5) malam setuju melakukan
pembicaraan lebih lanjut guna menghidupkan kembali proses perdamaian Timur
Tengah yang mengalami kemacetan.
Radio Israel melaporkan bahwa para pejabat Israel menganggap pertemuan tiga
jam di kediaman ketua perundung Palestina Yasser Abed Rabbo itu merupakan
pertemuan "yang baik dan bermanfaat". Para perunding bertemu kembali Senin
(8/5) kemarin.
Selengkapnya: http://www.balipost.co.id/BaliPostcetak/2000/5/9/m1.htm
Amerika Serikat Kini Tidak Lagi Adidaya
--------------------------------------------------
LONDON - Jangan terlalu terpukau dengan mitos Amerika yang disebut-sebut
negara adidaya atau hyperpower yang arogan. AS ternyata cuma raksasa
terbelenggu yang tidak terlalu menonjol keberhasilannya dalam menanamkan
pengaruh di dunia. Demikian hasil survei lembaga think-tank International
Institute for Strategic Studies (IISS).
Dalam Survei Strategis tahunan, IISS menyatakan kemacetan politik dalam
negeri dan keengganan para sekutunya telah membatasi daya efektif AS di
luar negeri. Situasi ini masih akan terjadi di masa depan untuk jangka
waktu relatif lama.
"Kendati negara ini memiliki kekuasaan tak terhingga, dalam banyak hal AS
tidak bisa melenggang begitu saja bak imperialis dalam kebijakan luar
negerinya,'' kata Direktur IISS John Chipman.
Selengkapnya: http://www.suaramerdeka.com/harian/0005/09/int5.htm
"Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia:
Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya!" (Roma 11:36)
***********************************************************************
Moderator EskolNet berhak menyeleksi tulisan/artikel yang masuk.
Untuk informasi lebih lanjut, pertanyaan, saran, kritik dan sumbangan
tulisan harap menghubungi [EMAIL PROTECTED]
Bank Danamon Cab. Ambengan Plaza Surabaya,
a.n. Martin Setiabudi Acc.No. 761.000.000.772
***********************************************************************
Kirimkan E-mail ke [EMAIL PROTECTED] dengan pesan:
subscribe eskolnet-l ATAU unsubscribe eskolnet-l
