http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/12/01/00280475/fauzi.bowo.harus.berani.dan.tegas
Kemacetan jalan di Jakarta makin parah. Kerugian akibat lalu lintas macet amat besar, Rp 12,8 triliun per tahundata Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta panik sebab gagal menerapkan aneka jurus mengatasi macet. Padahal, kegagalan kebijakan karena Pemprov tak fokus, tak konsisten, tak tegas menindak yang salah dan kurang koordinasi dengan instansi, seperti Kepolisian RI dan PT Kereta Api. Macet terus mendera warga Ibu Kota dan sekitarnya, tetapi usaha membuat angkutan umum massal nyaman agar warga pindah dari mobil pribadi ke angkutan umum tersendat. Alhasil warga harus kena macet saat berangkat dan pulang kerja. Penumpang kendaraan umum lebih sengsara. Sudah berdiri berdesakan dalam bus kota, perjalanan menjadi lama karena jalan macet. Pemprov DKI Jakarta berupaya mengatasi macet dengan membuat sistem transportasi makro yang menjadi bagian dari tata ruang. Persoalannya, sistem transportasi yang dibuat sejak Gubernur Ali Sadikin, Wijogo Atmodarminto, Surjadi Sudirja, Sutiyoso, serta Fauzi Bowo tak manjur mengatasi masalah. Rencana Pemprov DKI membuat transportasi terpadu yang termuat dalam Rencana Umum Pembangunan Ekonomi DKI Jakarta sangat jelas, untuk menekan kemacetan. Caranya, membuat sistem transportasi massal aman dan nyaman guna mengimbangi mobilitas warga Jakarta dan sekitarnya. Pilihan jatuh ke kereta api bawah tanah alias subway dan angkutan massal berbasis bus. Para gubernur melakukan rancangan itu. Bang Ali meremajakan bus kota milik Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD). Wijogo menerapkan kawasan pembatasan penumpang, three in one, Sutiyoso mewujudkan bus transjakarta dan rencana pembuatan monorel sampai Fauzi menertibkan parkir yang menjadi salah satu biang kemacetan. Semua program itu makan dana amat besar, tetapi tak satu pun upaya itu berjalan baik. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya, yakni pemprov tidak fokus dan ada kepentingan ekonomi yang ikut bermain di sana. PPD kini megap-megap karena salah urus. Pembatasan penumpang mobil pribadi tak efektif karena memunculkan calo penumpang, bus transjakarta tak berkembang baik sebab bus tak lagi nyaman dan aman. Monorel dan keinginan membuat subway jalur Lebak Bulus-Stasiun Dukuh Atas masih jauh dari angan. Pemprov DKI Jakarta harus fokus ke bus transjakarta yang sudah memiliki infrastruktur di tujuh koridor. Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyebutkan, penumpang bus transjakarta dari tahun 2006-2007 terus naik. Di koridor Blok M-Kota, misalnya, dari 2,3 juta penumpang menjadi 4,4 juta penumpang. Penumpang jalur Harmoni-Kalideres bertambah lebih dari 500.000 orang. Berarti warga mulai tertarik bus transjakarta, tetapi penurunan layanan membuat warga menjauhinya. Mereka mengeluhkan minimnya jumlah bus sehingga terjadi antre panjang dan rebutan naik bus di Blok M, Dukuh Atas, dan Senen. Ternyata bus yang beroperasi di enam koridor kecuali koridor 1 hanya 60 persen dari kebutuhan ideal. Anehnya operator tak menambah bus dengan alasan menambah jarak tempuh yang akhirnya membuat operator rugi. Untuk menutup kerugian, pemprov harus memberi tambahan subsidi. Alasan itu tidak logis. Bukankah makin banyak penumpang berarti pendapatan makin tinggi? Belakangan ketahuan pemasukan dari jumlah karcis yang terjual tak ada kontrol. Anehnya, pemprov tidak menelisik dugaan kebocoran uang tiket yang menjadi pendapatan operator. Subsidi amat besar, Rp 230 miliar (2006), Rp 203 miliar (2007), dan Rp 196 miliar (2008) terus diberikan. Ketidakberesan harus dihentikan. Fauzi Bowo harus membenahi transjakarta dan aparat yang mengawasi kinerja operator. Tindak aparat dan operator tak jujur. Jika pelayanan membaik apalagi ada bus pengumpan yang nyaman dari daerah penyangga Ibu Kota, warga akan memilih naik bus tersebut. Pembatasan kendaraan pribadi dan kendaraan umum seperti bus mini dan angkutan kota harus dilakukan. Benahi dan promosikan kereta api agar lebih menarik minat warga. Keberanian dan ketegasan Fauzi Bowo akan lebih manjur mengatasi kemacetan ketimbang panik lalu memajukan jam belajar sekolah. (SOELASTRI SOEKIRNO/ PINGKAN E DUNDU/ CAESAR ALEXEY)
