Saya bingung membaca berita-berita tentang kekisruhan DPT (Daftar Pemilih Tetap) ini. Kita sudah menyelenggarakan pemilu nasional di tahun 1999 dan 2004, serta sekali pemilu kepala daerah dalam 2 atau 3 tahun terakhir ini. Waktu itu tidak ada kekisruhan DPT. Tapi sekarang mengapa terjadi? Apakah ada prosedur yang berbeda dalam penyusunan DPT kali ini?
Media massa pun tampaknya tidak pernah mencoba menelusuri dimana letak kesalahannya. (Dan inilah susahnya media massa kita. Mereka hanya mementingkan sensasionalitas sebuah pemberitaan, tanpa berupaya mencerdaskan pembaca dan mencari tahu duduk perkara yang sebenarnya). Karena itu tadi pagi saya mendatangi tiga TPS di dekat rumah saya dan mencoba bertanya kepada orang-orang yang saya anggap mengerti, tentang mengapa hal tersebut bisa terjadi. Jawaban yang saya terima bermaacam-macam: Ada yang mengatakan bahwa DPT pemilu kali ini diambil mentah-mentah dari data kependudukan yang ada di Depdagri. Tapi ada juga yang mengatakan, bahwa sebenarnya KPU telah mengirimkan data kependudukan itu ke Kelurahan, RW dan RT, serta meminta mereka agar melakukan perbaikan. Hanya saja aparat RW dan RT tidak tanggap dan tidak melakukan pekerjaannya. Kemudian ketika data kependudukan itu ditempelkan di kelurahan sebagai DPS (Daftar Pemilih Sementara) rakyat pun tidak memberikan koreksi atau tanggapannya. Lalu saya bertanya lebih jauh: Mengapa RW dan RT tidak melakukan pekerjaannya? Apakah KPU memang tidak menyediakan honor untuk itu? Mengapa DPS itu, ketika ditempel di kelurahan, tidak ditanggapi atau dikoreksi rakyat? Apakah KPU tidak melakukan sosialisasi untuk itu? Saya tidak berhasil menemukan jawaban yang memuaskan. Akhirnya sambil berjalan pulang, saya mencoba mengambil kesimpulan sendiri: Sebagaimana yang biasa terjadi di negara ini, maka Pemilu itu sudah menjadi sebuah proyek. Dan sebagaimana halnya sebuah proyek, orang hanya berpikir tentang uang dan untung rugi. RW dan RT tidak melakukan pendataan ulang karena boleh jadi memang tidak ada honor untuk itu. (Mengapa pula mereka harus capek-capek bekerja, sementara yang menikmati gaji puluhan juta rupiah dan fasilitas besar itu hanya anggota KPU?). Rakyat pun tidak perduli tentang apakah namanya ada di DPS atau tidak, karena persoalan yang mereka hadapi banyak yang lebih penting daripada pemilu. (Walau pun pada hari-hari terakhir mereka tokh meributkannya juga). Sementara itu pada saat yang sama KPU juga tidak melakukan sosialisasi, yaitu mengingatkan rakyat agar ambil bagian mengoreksi DPS tersebut. (Mereka lebih perduli untuk melakukan sosialisasi ke luar ngeri). Partai-partai, yang seharusnya juga mengingatkan konstituennya akan hak-hak politik mereka, sami mawon. Mereka hanya sibuk memikirkan taktik bagaimana memenangkan pemilu.(Walaupun pada hari-hari terakhir mereka meributkannya juga, tapi sekali lagi, ini hanyalah sebuah "move" politik). Saya sangat cemas kalau kekisruhan DPT ini nanti akan dipakai oleh partai-partai yang kalah untuk menolak hasil pemilu. Ujung-ujungnya kita akan terseret dalam kekacauan. Tapi kalau pun kemungkinan yang terakhir ini terjadi, maka saya pun sudah siap dan rela menerimanya: Kita (rakyat, partai-partai, KPU dan birokrasi pemerintah) memang belum pantas berdemokrasi. Otak kita hanya dirasuki oleh "proyek". Bagi kita pemilu itu bukanlah sebuah ritus yang "solemn" dalam menegakkan demokrasi, tapi kesempatan untuk mendapatkan uang dan kekuasaan. Kita memang sebuah negara brengsek. Satu-satunya hiburan bagi saya dalam semua kegalauan ini hanyalah: Untunglah sejak awal saya memiliki sikap golput. Saya memang tidak percaya kepada semua partai politik dan birokrasi yang ada ini. Mula Harahap
