http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/22/03194473/sby.jangan.galak-galak
Jakarta, Kompas - Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di taman depan Kantor Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/4), minta elite politik tidak bicara galak. "Hati-hati, jangan terlalu galak mengatakan curang, curang. Belum lama Pemilu 2004 berlangsung. Saya punya memori yang banyak. Tetapi, biarlah menjadi bagian dari masa lalu. Jangan banyak menguliahi soal curang dan tidak curang. Saya juga punya pengetahuan tentang beliau- beliau pada waktu yang lalu. Tetapi, biarlah. Ini proses dari pendewasaan demokrasi," ujar Yudhoyono. Terkait dengan rencana sejumlah pihak yang bersuara hendak memboikot pemilu presiden karena urusan daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak dibereskan, Yudhoyono mengaku memiliki suara yang sama. "SBY sama berpendapat, selesaikan semua urusan yang timbul akibat pemungutan suara pemilu legislatif ini. Pelanggaran pidanakah, administrasi, gugatan, dan tuntutan. Posisi saya sama. Selesaikan. Lembaga yang berwajib, kepolisian, kejaksaan, MK, MA, Panwaslu, Bawaslu, laksanakan tugasnya," ujarnya. Yudhoyono mengaku merasa sakit dituduh curang dengan mempermainkan DPT. Yudhoyono tidak ingin sakit berkali-kali jika menang dalam pilpres, tetapi tetap dituduh berbuat curang dengan DPT. Soal kemungkinan calon tunggal, Yudhoyono mengaku kurang percaya dengan teori calon tunggal. Persoalkan DPT Sementara itu, usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta, kemarin, Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto kembali mengecam penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2009. "Ada pihak-pihak yang mengatakan, bagaimanapun buruknya pemilu, rakyat menerima saja. Padahal, hitungan kita ada 50 juta rakyat Indonesia tidak bisa menggunakan hak pilihnya, bahkan bisa mendekati 70 juta. Ini kan benar-benar penzaliman hak politik," kata Prabowo dalam konferensi pers didampingi Sekretaris Jenderal PDI-P Pramono Anung dan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani. Menurut Prabowo, persoalan buruknya DPT harus terus dipersoalkan. DPT ini berasal dari DP4 yang disusun Departemen Dalam Negeri, yang juga bermasalah. Penyelenggaraan pemilu yang sangat buruk juga akan memengaruhi legitimasi pemerintahan yang terbentuk pascapemilu apabila tidak diperbaiki. "Kalau ada itikad baik, pemimpin bangsa ini kan harus punya itikad baik, kenapa DPT tidak diserahkan? DPT asli, soft copy, dan hard copy, sampai sekarang belum kami terima," ujarnya. (SUT/INU)
