Bung Asep Kurniawan, Soal PD melalui Tim Echo mengadopsi Fungsi Teritorial Militer, itu sesuai pernyataan SBY di Warta Kota. Karena tidak ada informasi di kampanye PD dan SBY bahwa partai Demokrat memiliki andil dalam program Perbaikan Kampung seperti Program AMD atau mendamaikan sengketa masyarakat di pedesaan seperti yang dilakukan oleh Babinsa (karena kalau dilakukan pasti hal itu di tonjolkan dalam kampanye), sedangkan yang ditonjolkan oleh SBY adalah keberhasilan Tim Echo atas tindakannya dalam memata - matai sikap rakyat terhadap Partai Demokrat. Informasi dari Tim Echo ini diolah oleh 8 Tim Sukses SBY lainnya sehingga mampu mendongkrak suara PD 300 % dari Pemilu 2004, maka untuk sementara waktu, bila tidak ada informasi lain, bisa disimpulkan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Tim Echo hanyalah memata - matai sikap rakyat terhadap Partai Demokrat. Apakah partai lain juga punya Tim Intelijen yang bertugas untuk memata - matai rakyat, yang mengadopsi fungsi teritorial Militer yang terbukti sukses selama 32 tahun era Orde Baru, saya tidak punya informasi soal itu. Ingat lho, saya mendapat informasi dari media massa dan informasi tersebut tidak dibantah oleh yang bersangkutan, sehingga informasi tersebut saya anggap sah dan bukan merupakan gosip belaka. Soal bagaimana merubah Tim Intelijen Swasta menjadi Polisi Rahasia, itu sangat mudah dilakukan bila Partai tersebut menang mutlak (> 50 %) dalam Pileg dan juga memenangkan Pilpres. Dalam situasi tersebut partai lainnya, secara politis tidak berdaya untuk mencegahnya. Kapan hal itu akan terjadi? Jika hasil Pileg 9 April 2009 dibatalkan dan diadakan Pileg Ulang atau saat Pileg 2014. Dengan adanya Tim Sukses yang lengkap, Tim Intelijen yang handal, berhasil memenangkan Pileg > 50 % dan juga memenangkan Pilpres, tidak sulit bagi Partai Demokrat meniru strategi Partai Nazi dan Hitler menguasai Jerman dan juga Eropa. Ini adalah analisa saya berdasarkan data yang saya terima dan saya anggap sebagai data yang sah, bukan gosip. Jika ada perubahan informasi, hasil analisa juga bisa berubah Pak. Maklum, saya selalu menggunakan formula: Apa yang diketahui, Apa yang ditanyakan dan Jawaban atas pertanyaan tersebut merupakan analisa berdasarkan data yang ada. Jika anda punya data tambahan, silahkan saja disampaikan (tapi data yang sah lho ya, bukan gosip) dan marilah kita bahas bagaimana cara menganalisa data tersebut untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Jadi saya tidak punya niat untuk memprovokasi siapapun. Kalau anda punya persepsi saya sebagai provokator, untuk itu saya mohon maaf. Saya juga pernah di maki - maki oleh rekan - rekan saya yang Pro Pemerintah saat membuat analisa keruntuhan Orde Baru bila Golkar berhasil memenangkan Pemilu 1997 dan Pilpres melalui SUMPR Maret 1998 "Tanpa Tepuk Tangan" dengan melalui "kerusuhan yang dahsyat". Mereka menuduh saya sebagai Provokator. Saya bilang, dari segi Ilmu Tehnik yang saya geluti, itu sangat mudah dijelaskan. Itu hanya persoalan "sebab dan akibat" saja. Saat akhirnya benar terjadi kerusuhan dan juga akhirnya Pemerintah Orde Baru Tumbang, baru mereka percaya analisa saya. Saat saya meramalkan akan terjadi kekacauan dalam Pileg 9 April 2009 bila masalah kekacauan DPT di Jawa Timur tidak diselesaikan dengan smart, tidak ada yang percaya. Malah ada yang menuduh saya sebagai Provokator. Adanya tuduhan bahwa dalam Proses Pilkada Jatim telah terjadi kecurangan, menurut saya adalah tuduhan yang amat sangat serius bagi suatu Pemilu yang berskala nasional. Jika tuduhan itu juga terjadi pada Pileg 9 April 2009 akibat adanya kekacauan DPT, terlepas tuduhan itu terbukti atau tidak, maka kasus tersebut akan digunakan sebagai "senjata" bagi parpol yang kalah, terlepas tuduhan kecurangan tersebut terbukti atau tidak, untuk menggugat keabsahan Pileg 9 April 2009. Tuduhan kecurangan tersebut juga bisa menjadi "amunisi" bagi masyarakat yang tidak puas atas hasil Pileg 9 April 2009, terlepas ketidak puasan tersebut ada kaitannya dengan kekacauan DPT atau tidak. Saat ini, sebagian ramalan saya sudah mulai terbukti. Karena tahapan penghitungan suara belum selesai, maka belum seluruh ramalan saya terbukti, tapi tanda - tandanya sudah mulai kelihatan. Jadi kalau Bung Asep Kurniawan tidak sepakat dengan hasil analisa saya, ya gak masalah, karena waktu yang akan membuktikannya. Salam, Adyanto Aditomo
--- Pada Sab, 2/5/09, Asep Kurniawan <[email protected]> menulis: Dari: Asep Kurniawan <[email protected]> Topik: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: Inilah Sembilan Tim Sukses SBY Kepada: [email protected] Tanggal: Sabtu, 2 Mei, 2009, 4:45 PM Pak Adyanto, Masalahnya Anda mengambil sepenggal pernyataan bahwa tim Echo itu mengadopsi fungsi teritorial, setelah itu mengurai soal mata-matai rakyat, litsus, dsb. Kalau mau bikin analisis yang baik, mestinya Anda urai juga apa saja strategi yang dijalankan oleh tim Ecoh ini, lalu sandingkanlah/ perbandingkan dengan strategi teritorial militer Orba. Dari situ kita yang di sini, atau paling tidak saya, bisa bisa melihat mana kesamaan2 yang Anda maksud. Lha, kalo cuma cerita satu sisi saja, kan bisa betul apa yang di katakan Pak Godlip Manargan, kesannya hanya provokasi saja. Perihal fungsi teritorial, saya tidak menolak ada strategi memata-matai rakyat di dalamnya. Saya juga mengalami hal itu di masa mahasiswa dulu, saat rumah kontrakan bersama teman-teman ditongkrongin intel koramil, kodim, sampe kodam. Beberapa sih malah jadi kenal baik, malah kita kasih makan segala, kasian, duit operasional minim... :D Cuma jangan lupa, dalam fungsi teritorial ini juga ada strategi-strategi sosial, mulai dari AMD sampai menengahi persengketaan warga. Malah di lingkungan kontrakan saya dulu persengketaan keluarga sampe ditengahi babinsa, hehehe.. abri serba bisa. Uraian ini bukan berarti saya mendukung fungsi teritorial tentara. Sebaliknya, fungsi itu memang mestinya dihapus total saja. Urusan sosial serahkan saja pada sipil.. Nah dalam fungsi teritorial semacam ini,walaupun tidak dibahasakan sebagai strategi teritorial a la militer, PDIP menurut saya juga menerapkannya dengan instruksi Megawati mendirikan posko-posko di berbagai pelosok. Lepas dari penyimpangan yang terjadi pada praktiknya di lapangan, maksud dari instruksi itu adalah mendayagunakan kader PDIP untuk membantu masyarakat di lingkungannya. Perihal tim Ehoc ini masuk ke BUMN, saya ngga komen banyak deh. Bukankah dari zaman ke zaman BUMN selalu jadi rebutan dan "sapi perah" yang berkuasa? Semua periode kepresidenan lah, tanpa harus menyebut nama (kecuali Soekarno barangkali). Saya sepakat ini jelas salah. Di sisi lain, di periode SBY ini dia malah banyak mengangkat orang-orang yang kritis terhadapnya menjadi komisaris BUMN, mulai dari pengamat ekonomi Lie Chin Wei dulu sampe Aviliani sekarang. Maksudnya ya supaya mereka diam. Jelas ini salah juga. Apakah mereka tim Ehco yang anda maksud? Silakan Anda verifikasi. Terakhir, soal tim Ecoh jadi unit polisi negara? Anda bilang bukan hal yang sulit, tetapi buat saya pendapat Anda yang ini malah paling sulit dimengerti. Anda sepertinya masih hidup di dua alam, satu sisi di masa sekarang, di sisi lain di masa Soeharto. Atau terlalu banyak baca buku PK Ojong? Sederhananya gini Pak, partai sekarang sudah bejibun. Tiap partai punya pengurus dan kader sampai ke desa-desa, malah sampe RT. Masa sih kader2 dari partai lain ngga ada yang 'ngeh' dan protes/melawan jika itu terjadi? Toh di semua partai banyak pensiunan tentara/polisi menjadi pengurus atau kader. Lalu hal lain, sekarang teknologi sudah maju, informasi mengalir deras sampai ke rumah-rumah. Rakyat sudah berani, malah sampe serbu kantor polisi segala. Banyak lagi perubahan di sekeliling kita. Jadi thesis soal Unit Polisi rahasia Negara seperti zaman Nazi atau kopkamtib/bakorstan as masa Soeharto dulu harus diiringi argumen yang kuat. Salam,
