Kang Asep, masih ingat tidak ketika Prabowo masuk milis FPK (sebelum Pileg) dengan programnya? Kang Asep masuk menimpali pertanyaan, juga saya.. dan sampai hari ini juga belum ada jawabannya ha..ha..ha.. Tapi, dari sisi demokrasi dunia milis FPK hanya dia emang dari 6 Pasang itu yang berani nekat posting :)
Waktu itu, saya nanya PS soal penjadwalan ulang utang.. argumen yang saya bangun adalah Hutang saat ini dalam stok kita tidaklah dominan dari model hutang G to G atau multilateral, saya kemukakan juga datanya waktu itu. Saya tanya ke PS waktu itu "cara moratorium dan rescheduling hanya akan bisa dilakukan jika melibatkan dua pihak, bagaimana caranya untuk SUN? karena membutuhkan investor gathering dan pemegang yang lebih beragam" Jadi, titik sentralnya dalam model hutang komersial plus-nya sekaligus minusnya juga kalau dari sisi "negosiasi".. 1. Rezim menekan, kalau model G to G atau Lembaga Multilateral seperti yang Kang Asep katakan punya resiko "ikut campur" dalam kebijakan, maka Market Maker di pasar keuangan komersial (bursa global) juga akan menjadi penekan. Tekanan dilakukan melalui rezim "rating", dimana akan sulit masuk pasar perdana SUN baru jika mengalami penurunan rating. Itulah mengapa, pemerintah sangat menjadikan rating jadi acuan, dimana penurunan akan terjadi jika terjadi gagal bayar dari bunga maupun pokoknya. Sisi lain, rating juga mengacu ke likuiditas SUN tersebut di pasar. Dampaknya: saya pernah berpendapat di media, juga di Kompas, bahwa buy back SUN yang belum jatuh tempo di bulan April 2007 tidak perlu pemerintah lakukan, terlebih pemerintah membentuk frame tengah kesulitan fiskal terkait harga minyak yang naik.. dari sisi publik, akan lebih adil (rasanya) jika hutang yang belum jatuh tempo lebih tidak urgent jika dibandingkan dengan melindungi daya beli masyarakat yang disaat bersamaan mengalami kontraksi harga minyak... Pro-kontra nya kan duit terbatas, dipakai ke yang legal formal saja. Tapi, di titik itu "rating" telah menjadi "hantu".. Karena, Juni 2007 pemerintah kan memang ada rencana menerbitkan SUN baru (Rupiah maupun Global), jadi di titik ini yang lebih ditopang daya beli SUN dibandingkan daya beli masyarakat... Perdebatan pasti akan muncul, kalau saya mengambil sikap tidak akan buy back karena toh saya lebih baik disiplin bayar bunga saja yang sesuai aturan rating tidak ada alasan RI gagal bayar. Uang bayar pokoknya saya pakai tahan harga BBM (maaf, ini kenapa saya sangat tidak suka dengan klaim SBY yang bilang turun harga minyak prestasi, kalau saat kontraksi dia mati2xan cari cara untuk tidak naik saya akan acungkan jempol untuk iklannya, tapi kalau sekarang saya bilang dalam bahasa rezim pasar finansial "Iklan penurunan harga BBM sebagai prestasi adalah missleading, karena turun disaat harga minyak dunianya pun turun" Tapi, saat itu di bulan Maret-April 2007 banyak Investment Bankers yang menjadi Market Maker pasar obigasi menghantam kita lewat koreksi harga di pasar sekunder (bursa) membuat masalah di likuiditas, lalu membuat framing "bahaya rating" dalam artian sulit diserap SUN baruj dengan penurunan rating... Tatkala, pemerintah terpengaruh dan Buy Back untuk mempertahankan harga dan likuiditas dalam isme "rating", maka kita harus jujur dengan cara berbeda, baik model G to G maupun komersial mempengaruhi kebijakan pemerintah. Di bulan Juni 2007, saat pemerintah mengatakan sukses atas penyerapan SUN baru.. di Kompas saya berpendapat, biaya mahal, karena kalau dihitung buy back lalu serapan baru.. tambahan "fresh money" relatif tidak ada.. karena SUN lama (yang sudah di buy back) ditukar SUN baru dengan bunga lebih tinggi.. selisih SUN baru dikurangi SUN lama terbuyback relatif sedikit (artinya berkorban demi rating hanya dapat tambahan fresh money baru sedikit, bunga tinggi). 2. Bagi saya, yang perlu adalah kampanye budaya investasi lokal. Dan saya tetap, dengan model yang sama SUN dan ORI. Tapi caranya beda, saya tak mau didikte para Market Maker yang sok ngatur rating, padahal mereka lagi bangkrut. Di titik daulat ini, saya kecewa kepada pemimpin yang terlalu dengar asing dibuai2x ke publik, tanpa berani mengatakan "yang ngomong Bangkrut, hanya peduli akan kebangkrutannya"... Di titik ini, suka atau tidak atas pro-kontra figurnya, saya melihat selama jalannya kampanye ini hanya Prabowo yang berani berkata (meski sebatas berkata, tapi dia kan sudah berkata ha...ha..ha) Biarlah yang lama kita urus tampa "buy back" dsb-nya... untuk serapan baru kita pakai "kampanye budaya investasi lokal"... dititik ini ketika di Kadin (lewat layar TiPi saya melihat) hanya JK yang bicara soal terobosan intermediasi kredit perbankan melalui kepemilikan saham pemerintah di Bank BUMN.. terlepas dari pro kontra Figurnya dan KepWapres.. tapi, JK sudah menyatakan itu dalam kampanyenya ha...ha..ha SUN dari sisi serapan, bagi saya harus jelas ke arah penyerapan lapangan kerja dan menopang link produksi-konsumsi.. sampai hari ini saya belum pernah dengar waktu penerbitan SUN ada public expose soal penyerapannya: Jadi isu gali lubang tutup lubang memang dimulai pemerintah sendiri Ukuran serapan SUN seperti posting saya sebelumnya adalah kenaikan Tax Ratio mengimbangi SUN Ratio.. sebelumnya saya tunjukan JAUH: jadi isu gali lubang tutup lubang terlihat indikatifnya.. Nah, kalau serapan jelas mau kemana, rubahlah pikiran "meminta" ke Market Maker Global dengan berkomunikasi dengan masyarakatnya, jalankanlah beragam kebijakan harmonisasi moneter-fiskal dengan underlying kebijakan perbankan dan isentif perpajakan...Jadi, pembeli SUN terfokus adalah dana lokal berlebih... itulah intermediasi... Apakah saya anti asing? Tidak.. saya hanya ingin pemimpin berdaulat, kendali permainan (market maker) harus ditangan KITA.. kalau inisiatif sesuai kebutuhan kita dengan pembeli potensi kita, maka "ada gula ada semut" asing akan masuk dalam posisi "follower" dengan irama di tangan kita... Itu yang saya lihat di China dan India (meski hanya lewat bandara Internet, wong saya cuman anak muda Indonesia biasa aja bukan orang yang pergi studi banding ke sana ke mari ha..ha..ha)... ChIndia mampu menjalankan Budaya Investasi Lokal ke arah Link "Finansial-Rill" sehingga asing masukpun dalam irama ini.. kalau kita dengan gendang mereka, hanya "kepentingan portopolio mereka tanpa peduli masalah riil kita"... Itu juga yang saya lihat di Korsel (kalau ini saya studi banding tahun 2000 ketika masih kerja di Bursa Efek Jakarta) Soal ide di atas, saya nulis sudah sejak lama dari tahun 2002 (lihat database nya di www.elrizky.net/artikel.php ) ... bahkan ketika pidato presiden 2006, saya diberi ruang di analisis ekonomi Kompas "Bahasa Finansial memerlukan kata Riil" dan ini tulisannya http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0608/28/utama/2908647.htm hanya satu sen untuk negeriku tercinta :) Salam anak muda Indonesia biasa saja, -Yanuar Rizky- mail to: [email protected] on the net: http://www.elrizky.net elrizkyNet::dari RT-RW ke Internet menuju Pasar Modal:: 2009/6/24 Asep Kurniawan <[email protected]> > > > Bung Yanuar, ini logika awam saya. > > Ada banyak kritik utang G to G terlalu mengikat Indonesia dengan sejumlah > persyaratan. Yang paling ironis, karena persyaratan itu ternyata mebuat > sebagian utang yang kita dapat lewat G to G itu melayang kembali ke negara > asal. Saya tidak tahu hitung2an detailnya, tetapi barangkali kita memang > rugi walau bunga yang dikenakan kecil. Selain itu, Indonesia katanya sudah > dinayatakan bukan tergolong negara miskin lagi, sehingga mulai kesulitan > mengakses utang dengan bunga rendah dari negara atau lembaga donor. > > Nah, atas dua alasan itu, dalam kondisi anggaran negara yang masih defisit, > tampaknya beralih ke pasar komersial dengan menerbitkan SUN, ORI, dan jenis > lain obligasi pemerintah menjadi pilihan rasional. Dengan dana yang > diperoleh dari penjualan SUN, negara mempunyai kebebasan untuk > menggunakannya tanpa harus dibatasi oleh persyaratan dan resiko dana > melayang kembali ke negara asal. Soal pembeli yang mayoritas ternyata warga > asing, saya belum melihat itu sebagai masalah. Kenyataan ini lebih > menunjukkan kurangnya minat atau kurangnya daya beli WNI. Lepas dari itu, > utang komersial saya kira hukumnya sama, baik pembelinya asing atau WNI. > Persoalannya tinggal pengelolaan dan pengawasan yang baik di dalam negeri > sendiri: Pemerintah, DPR, BPK, dsb. > > Di tengah hiruk pikuk isu utang, tampaknya pilihan untuk beralih ke pasar > komersial adalah pilihan rasional. Siapapun yang menang dalam pilpres nanti, > sepertinya akan menempuh kebijakan yang sama untuk menutup defisit anggaran, > setidaknya dalam jangka pendek. > > Salam,
