membaca (untuk kesekian kalinya) berita mengenai politik uang untuk meraih suara dalam sebuah ajang pemilihan pimpinan sebuah lembaga- apapun namanya-rasanya semakin menipiskan harapan munculnya sebuah bentuk kehidupan berdemokrasi yang dilandasi kejujuran, dan integritas yang sebenarnya merupakan pilar utama bagi bangunan demokrasi itu sendiri. Semoga apa yang dipertontonkan para politisi yang sedang bermain-main dalam munas Golkar menjadi referensi penting bagi kita untuk tidak lagi bingung dalam menentukan sikap terhadap siapa yang akan memimpin kelak. Sembari tetap berdoa agar Tuhan bermurah hati menolong bangsa ini.
Terkirim dari telepon Nokia saya -----Pesan Asli----- Dari: Boni Triyana Terkirim: 07/10/2009 13:34:45 Subjek: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Muladi: Politik Uang Wajar, Asal Untuk Kepentingan DPD Pathetic..... --- On Wed, 7/10/09, Agus Hamonangan <[email protected]> wrote: From: Agus Hamonangan <[email protected]> Subject: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Muladi: Politik Uang Wajar, Asal Untuk Kepentingan DPD To: [email protected] Date: Wednesday, 7 October, 2009, 1:07 PM Laporan wartawan KOMPAS.com Inggried Dwi Wedhaswary http://nasional. kompas.com/ read/xml/ 2009/10/07/ 12275033/ Muladi.Politik. Uang.Wajar. .Asal.Untuk. Kepentingan. DPD PEKANBARU, KOMPAS.com - Isu politik uang semakin kencang berembus menjelang pemilihan Ketua Umum Partai Golkar 2009-2014 , sejak sehari sebelum pemilihan. Angka transaksinya pun cukup fantastis. Salah seorang bakal calon ketua umum, Yuddy Chrisnandi, mensinyalir satu suara dihargai Rp 500 juta hingga Rp1 miliar. Menurut politisi senior Golkar, Muladi, politik uang bukan merupakan masalah. "Politik uang untuk kepentingan DPD tidak masalah," kata Muladi, di Hotel Labersa, Pekanbaru, Riau, Rabu (7/10). Yuddy, yang menggulirkan isu politik uang, mengaku mendapatkan informasi yang cukup valid dari sejumlah kader daerah. Tak mudah menemukan pimpinan DPD tingkat II yang mau buka suara tentang tawaran-tawaran yang disodorkan kepada mereka. Ketua DPD Kabupaten Minahasa Utara, Inggried Sondakh, menjadi satu dari sedikit Ketua DPD yang mau bicara. Ia berpendapat, tawaran-tawaran itu merupakan hal yang wajar. Dengan catatan, untuk kepentingan DPD dan partai. "Kalau tawaran-tawaran, itu untuk organisasi, bukan money politic . Kalau money politic kan beli suara untuk pribadi. Kalau untuk DPD dan partai wajar karena anggaran untuk daerah selalu ada baik dari provinsi maupun pusat," kata Inggried.
