Ass Wr Wb,
Golkar sudah berpengalaman selama 35 tahun berkuasa
Semua bisa diatur dengan uang apalagi para kandidatnya para pebisnis kelas
wahid jadi Politik uang sudah dianggap biasalah dan bukan rahasia umum kalo
Uang adalah ukuran suksesnya para petinggi Golkar dan asal jangan mereka keruk
lagi uang Rakyat seperti saat 35 tahun berkuasa .Kan dalam bisnis harus
dilakukan transaksi dan Tawar menawar kalo cocok yah kenapa tidak .Biarlah kita
jadi penonton saja seperti apa Sandiwara Transaksi G-1 dilakukan kalo perlu
kita kasih sedikit tepuk tangan buat yang jadi G-1 karena keberhasilnya
melakukan transaksi dalam partainya .
Wassalam
--- In [email protected], "Agus Hamonangan"
<agushamonan...@...> wrote:
>
> Laporan wartawan KOMPAS.com Inggried Dwi Wedhaswary
>
> http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/10/07/12275033/Muladi.Politik.Uang.Wajar..Asal.Untuk.Kepentingan.DPD
>
>
>
> PEKANBARU, KOMPAS.com - Isu politik uang semakin kencang berembus menjelang
> pemilihan Ketua Umum Partai Golkar 2009-2014 , sejak sehari sebelum
> pemilihan. Angka transaksinya pun cukup fantastis. Salah seorang bakal calon
> ketua umum, Yuddy Chrisnandi, mensinyalir satu suara dihargai Rp 500 juta
> hingga Rp1 miliar.
>
> Menurut politisi senior Golkar, Muladi, politik uang bukan merupakan masalah.
> "Politik uang untuk kepentingan DPD tidak masalah," kata Muladi, di Hotel
> Labersa, Pekanbaru, Riau, Rabu (7/10).
>
> Yuddy, yang menggulirkan isu politik uang, mengaku mendapatkan informasi yang
> cukup valid dari sejumlah kader daerah. Tak mudah menemukan pimpinan DPD
> tingkat II yang mau buka suara tentang tawaran-tawaran yang disodorkan kepada
> mereka. Ketua DPD Kabupaten Minahasa Utara, Inggried Sondakh, menjadi satu
> dari sedikit Ketua DPD yang mau bicara. Ia berpendapat, tawaran-tawaran itu
> merupakan hal yang wajar. Dengan catatan, untuk kepentingan DPD dan partai.
>
> "Kalau tawaran-tawaran, itu untuk organisasi, bukan money politic . Kalau
> money politic kan beli suara untuk pribadi. Kalau untuk DPD dan partai wajar
> karena anggaran untuk daerah selalu ada baik dari provinsi maupun pusat,"
> kata Inggried.
>
