Rekan-rekan anggota milis yang berbahagia
.
Tulisan dari Pak Wardjianto dan Pak Muhardi Karijanto adalah sebuah nasehat
dan pembelajaran sekaligus kritik yang membangun buat kita semua.
Pak Wardjianto mempertanyakan apakah kita masih bisa menjadi guru yang
mumpuni dimasa yang akan datang? Mengingat kalau melihat kinerja /SOP KPPN
yang sekarang yang memposisikan KPPN hanya sebagai juru bayar atau sebagai
Bank penyimpan Dana Milik PA/KPA, sehingga beliau berdua khawatir, dimasa yang
akan datang Ilmu perbendaharaan yang kita miliki insan perbendaharaan akan
tumpul / luntur ditelan waktu karena jarang diasah atau jarang dipergunakan.
Pak Wardjianto mengingatkan kita bahwa hendaknya kita menyadari bahwa dalam
menyelesaikan pekerjaan , kita tidak sekedar berpedoman pada SOP semata tetapi
juga perlu didasari pada penguasaan peraturan-peraturan perbendaharaan yang
masih relevan diterapkan, sehingga diharapkan disamping kita dapat memberikan
pelayanan prima pada stakeholder, kita juga bisa menampilkan pribadi prima
sebagai seorang pelayan masyarakat.
Begitu pula Pak Muhardi Karijanto menasehati kita bahwa untuk menjadi
pegawai KPPN apalagi KPPN Prima/percontohan tidak cukup hanya memiliki
integritas bagus, memiliki kemampuan teknologi informasi yang baik dan kompeten
dalam pekerjaan saja, tetapi yang lebih penting dari semuanya itu adalah kita
harus memiliki sense of service dan empati pada kesulitan orang lain artinya
apabila ada satker yang belum benar dalam membuat dan mengajukan SPM ke KPPN,
maka kiranya kita terpanggil untuk memberikan edukasi yang positif sehingga
satker dapat mengetahui dimana letak kekurangan / kesalahan yang ia lakukan,
tidak hanya dengan serta merta menolak SPM yang diajukan satker tanpa memberi
solusi pemecahannya......
Saya juga pernah mendengar berita-berita bahwa Satker ada yang mengharapkan
bahwa kalau dia disuruh memilih, pilih mana antara kinerja pelayanan yang
dilakukan oleh KPPN percontohan dengan KPPN dulu sebelum percontohan, satker
bilang dia lebih memilih KPPN sebelum percontohan, kenapa? Karena sejak KPPN
percontohan SPM yang dia ajukan banyak yang ditolak/dikembalikan, padahal
jarak antara kantor satker dengan KPPN relatif cukup jauh hanya sekedar untuk
melakukan perbaikan SPM yang tentunya harus ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang dikantornya. Tentunya ini mungkin hanya salah satu contoh keluhan
satker yang mungkin tidak banyak jumlahnya, dibandingkan dengan banyaknya
tanggapan positif dari satker yang lain dengan pelayanan yang diberikan KPPN
percontohan dengan layanan primanya.
Memang dalam fase-fase awal perubahan ini, barangkali terlalu dini kalau
kita menjudge bahwa kinerja KPPN dengan SOP barunya kurang memberikan edukasi
atau kurang familiar dengan satker. Mungkin perlu cukup waktu bagi kita untuk
belajar dewasa dan arif dalam bekerja memberikan pelayanan yang terbaik,
sehingga satker dapat merasakan arah perubahan yang kita harapkan.
Disamping itu merubah mindset atau paradigma berfikir seseorang, juga
memerlukan proses yang tidak mudah. Bagaimana merubah pola kerja kita dari KPPN
sebagai Ordonatur yang melakukan pengujian Rech Matigheid, Wet Matigheid, Doel
Matigheid menjadi KPPN hanya sebagai juru bayar yang cukup melakukan
pengujian subtantif dan formal saja, tentunya dalam proses perubahan tersebut
terjadi berbagai perbedaan penafsiran, berbagai kepentingan dan lain-lain yang
menyertainya.......
Mudah-mudahan kekhawatiran dan kritik dari senior-senior kita ini bisa
dijadikan bekal dan cambuk bagi kita untuk bisa membuktikan bahwa apa yang
dikhawatirkan tidak terjadi pada generasi kita dan generasi selanjutnya. Untuk
membuktikan semua itu tentunya perlu kerja keras dari kita semua. Mari kita
bekerja lebih baik lagi berikan pelayanan terbaik pada stakeholder, mari kita
tumbuhkan sense of service serta mari kita buka kembali peraturan-peraturan
perbendaharaan yang masih relevan sehingga kita dapat berfungsi sebagai
pelayanan yang baik sekaligus juga sebagai guru yang baik, sebagaimana yang
diharapkan oleh Pak Dirjen......
Selamat berjuang Saudaraku.....
Salam
Muhardi Karijanto <[EMAIL PROTECTED]> wrote: Ass. Rekan2 milist yg
terhormat.
Benar seperti yg dikatakan rekan kita [EMAIL PROTECTED] bahwa sesuai maksud
UUKN & UUPN tanggung jawab atas pengeluaran negara suatu instansi/satker lebih
banyak dibebankan pada KPA/Kepala Satker ybs.
Bahkan utk mengingatkan kepada semua pihak tentang pembagian kewenangan &
fungsi antara PA/KPA dg KPPN sbg BUN di Surat Pengesahan DIPA selalu
dicantumkan kalimat: "SURAT PENGESAHAN INI BERLAKU SEBAGAI DASAR PENCAIRAN BAGI
KPPN. TANGGUNG JAWAB TERHADAP PENETAPAN DAN PERHITUNGAN BIAYA SERTA PENGGUNAAN
DANA YG TERTUANG DLM DIPA SEPENUHNYA BERADA PADA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA
PENGGUNA ANGGARAN"
Dalam setiap kesempatan memberikan sosialisasi ttg UUKN & UUPN pak Siswo
Sujanto selalu mengatakan bahwa KPPN itu dianalogkan sebagai Bank penyimpan
dana/uang milik PA/KPA, dimana sebagaimana layaknya Bank, KPPN hanya dilengkapi
2 alat penguji yaitu: kartu contoh tanda tangan dari pejabat pengelola anggaran
dari Satker ybs sbg pemegang rekening & catatan ttg dana yg tersimpan/tersedia
dlm rekening itu sendiri dhi diwujudkan sbg DIPA.
Beliau selalu memberi ilustrasi sederhana tapi mengena sbb. Kalau saya datang
ke bank ingin mengambil uang simpanan, maka petugas bank pertama-tama akan
mencocokkan tanda tangan saya pada cek/slip tabungan dengan contoh/spesimen
tanda tangan yg ada di bank (nampak dlm display di layar komputer). Langkah
kedua, petugas bank akan mengecek apakah saldo yg ada pada rekening ybs
mencukupi (juga nampak dlm display di layar komputer). Nah kalau 2 langkah itu
tdk ada masalah, maka kasir bank itu segera mencairkan uang yang ditarik oleh
nasabah itu.
Ilustrasi ini menggambarkan seharusnya pelayanan di KPPN adalah sangat
sederhana dlm prosedur & sangat cepat dlm mengambil keputusan: disetujui atau
ditolak pencairan uang itu. Inilah yg dalam literatur manajemen yg selalu
diberikan dlm Diklatpim calon2 pejabat pemerintahan dinamakan PELAYANAN PRIMA.
Mungkin, inilah yg mengilhami beliau & pimpinan Dep. Keuangan lainnya utk
mewujudkan KPPN Prima yg kemudian berubah sebutan (sementara) menjadi KPPN
Percontohan. Idealnya KPPN Prima ini haruslah diisi oleh orang2 yg memahami ttg
filosofi yg terkandung dlm UUKN & UUPN seperti yg sering disampaikan pak Siswo
itu.
Tapi, apakah dlm kenyataannya yg dilakukan oleh teman2 di KPPN Percontohan
(bahkan semua KPPN yg ada) sudah seperti itu, semua tergantung dari bimbingan &
arahan Kepala KPPN ybs. Tdk sedikit saya mendengar bhw, masih banyak dijumpai
petugas2 KPPN yg melakukan pengujian substansi materiil seperti yg dilakukan
oleh Pejabat Penguji & Penandatangan SPM di Satker/KPA.
Mereka sering menguji/menanyakan:
1. Apakah barang/jasa dlm kegiatan yang dilakukan nilai/harganya sudah sesuai
dg HSU/HSPK yg dikeluarkan Menteri Keuangan/Menteri Teknis ybs;
2. Apakah proses pengadaan barang/jasa telah dilakukan sesuai dg Keppres 80;
3. Apakah kegiatan/sub kegiatan yg dibebani pembayaran itu telah sesuai dg
pendapat petugas;
5. Apakah kontrak tahun jamak telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan;
6. Dan banyak pertanyaan lain yg tidak mencerminkan kewenangannya sbg Bendahara
Umum Negara (BUN), misalnya: kenapa ini diberikan sbg Bantuan Sosial, bukan sbg
Belanja Modal; Kenapa ini diberikan kepada Lembaga secara block grant, bukan
kontraktual........ dst.
Kalau sederet pertanyaan itu selalu dilakukan oleh para petugas KPPN, maka
mimpi Pimpinan Ditjen Perbendaharaan utk memberikan pelayanan prima kepada
seluruh PA/KPA akan sangat lama baru bisa terwujud.
Kesimpulannya, utk menjadi pegawai KPPN apalagi KPPN Prima/Percontohan tdk
cukup hanya memiliki integritas bagus, memiliki kemampuan teknologi informasi
yg baik & kompetensi dlm pekerjaannya saja. Yg lebih penting dari itu semua
adalah, mereka harus memiliki sense of services & empati pada kesulitan orang
lain, bukan sebaliknya senang meliat orang lain sulit.
Memang sangat bisa dipahami, kemampuan/kapabilitas PA/KPA dlm melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya sesuai dg peraturan perundang-undangan yg berlaku
belum sepenuhnya baik & bisa dipercaya. Namun, itu menjadi tugas kita untuk
melakukan edukasi sekaligus memberi kepercayaan penuh kepada para pihak, tdk
hanya dengan serta merta menolak SPM yg diajukan tanpa memberi solusi
pemecahannya.
Mudah2an kritik & saran ini bisa dijadikan masukan utk kita semua. Mohon maaf
apabila ada kalimat yg menyinggung perasaan rekan2 milist yg terhormat.
Selamat berpuasa, Wass.
Muhardi Karijanto
BRR NAD - Nias
mantan Kepala KPPN Singkawang
wardjianto gito <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Assalamu'alaikum
Para Anggota Milist yang saya hormati.
Dengan tata kerja yang sekarang ini, dimana tanggung jawab atas pengeluaran
negara suatu instansi lebih banyak dibebankan kepada KPA dkk, KPPN diposisikan
sebagai "juru bayar". Konskuensinya adalah pegawai KPPN lebih mudah dalam
bekerja dan tidak perlu "njlimet" melakukan pengujian atas tagihan negara dan
tidak memerlukan ilmu perbendaharaan yang mendalam.
Saya yakin generasi usia 40an ke atas telah memperoleh dan mengamalkan banyak
ilmu perbendaharaan karena dulunya pernah bertindak sebagai ordonator, namun
bagi generasi di bawahnya (termasuk saya) yang "baru belajar" sudah harus
melepaskan (bukan melupakan!) ilmu perbendaharaan tersebut.
Saya khawatir apabila ilmu tersebut tidak pernah terasah, dan memang jarang
digunakan sekarang ini lama-kelamaan akan semakin tumpul. Apalagi ketika dalam
menyelesaikan seluruh pekerjaan disandarkan pada kecanggihan TI, jangan-jangan
10 tahun lagi middle office tidak lagi bisa menghitung pembulatan gaji secara
manual.
Dirjen Perbendaharaan menghimbau agar kita bertindak sebagai guru bagi satker,
tapi apa jadinya kalau "para guru senior" banyak yang pensiun dengan membawa
serta ilmu perbendaharaan, padahal ilmu tersebut sangat dibutuhkan oleh satker
dalam mengelola keuangan negara. Masih bisakah kita menjadi guru yang "mumpuni"
bagi mereka setelah 10 tahun nanti???
Semoga lamunan ini salah, dan generasi dibawah 40an (termasuk saya) menyadari
bahwa dalam menyelesaikan pekerjaan tidak sekedar berpedoman pada SOP semata
tetapi banyak peraturan "kuno" yang masih relevan untuk menambah cakrawala
keilmuan kita. Semoga tidak hanya pelayanan prima yang bisa ditampilkan, tetapi
pribadi prima juga dapat kita tonjolkan.
Wassalamu'alaikum
wardjianto
---------------------------------
Got a little couch potato?
Check out fun summer activities for kids.
[Non-text portions of this message have been removed]
---------------------------------
Building a website is a piece of cake.
Yahoo! Small Business gives you all the tools to get online.
[Non-text portions of this message have been removed]
---------------------------------
Got a little couch potato?
Check out fun summer activities for kids.
[Non-text portions of this message have been removed]
