Buat bung Adamo... Bebas biaya adalah matra utama yang diusung kppn p. Sementara waktu tunggu(antrian) adalah salah satu efek, yang menurut saya wajar dan biaya keduanya tidak bisa disepadankan . Apalagi diakhir tahun, satker rata-rata menghabiskan hampir separuh DIPA-nya dalam waktu kurang dari satu bulan. Itu pun untuk belanja yg rata-rata "kurang bermutu". Beragam jenis honor yg aneh-aneh bisa kita baca dalam spm yg diajukan satker di akhir tahun. Pernah kah dipikirkan hal ini? Ini kebodohan kronis yg selalu berulang. Dan kita tidak bisa menolaknya, sepanjang sesuai peraturan .
Sekali lagi biaya karena waktu tunggu tidak bisa disepadankan dengan sirnanya gratifikasi (korupsi) dalam lingkup kppn p. Memang perbaikan untuk meminimalisir panjangnya waktu tunggu adalah perlu. Tapi di sisi lain bukan berarti mengecilkan arti bebas biaya yang sesungguhnya sudah diterapkan kppn p. Sangat disayangkan,tulisan anda sepertinya lebih mengedepankan isu biaya waktu daripada bebas biaya ( no amplop) yang sesungguhnya lebih riil dan konkrit menuju clean government. Terima kasih. Menuju djpbn yg lebih baik! Maruf Wahidin II No.3 --- In [email protected], "Sutrisno Adamo" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Yth. Miliser > Salah satu poin penting dalam pembentukan KPPN-P adalah menyediakan Layanan > "Bebas Biaya". > Tapi benarkah sudah tercapai? > Mungkin jawabannya YA, apabila dinilai dari sisi ke-OGAHAN para personelnya > untuk tidak menerima under table money. > Tapi dari sisi efesiensi layanan? Konkritnya dinilai dari lamanya waktu > tunggu para satker untuk memasukkan SPM. > Berdasarkan pengamatan saya dari beberapa KPPN-P dan bisik2 para satker, > pelayanan KPPN P : lama. Untuk menanti giliran memasukkan SPM bisa berkisar > 30 menit sampai lebih dari satu jam, apalagi di akhir tahun seperti > sekarang. > > Pernahkah dihitung, berapa waktu dari sekian ribu personel satker yang > "terbuang" sia-sia hanya untuk menunggu giliran memasukkan SPM? > Bukankah waktu itu identik dengan uang (biaya) ? > Tanpa melupakan pengorbanan para "ELITE ForCEs DJPBN", bila waktu tunggu > tidak bisa diperpendek, ini berarti keberadaan KPPN-P, masih belum > sepenuhnya "bebas biaya". > > Mungkin ada solusinya. Dulu waktu kuliah MANAGEMENT OF SCIENCE (yang pernah > kuliah MM atau jur manajemen tentu tahu) ada cara menghitung > soal antrian dan beban kerja tiap kasir/teller atau FO. Mungkin para > petinggi DJPBN dapat menerapkan ilmu ini dan menghitung rata2 waktu tunggu > di tiap KPPN-P. > Bila perlu ditambah personel, ya ditambah. Jangan berpedoman pada rumus > "kaku" bahwa KPPN-P harus 30 orang saja misalnya. Tanpa memperhatikan > asumsi2 yang melandasinya... > > > Salam > ADAMO > > > [Non-text portions of this message have been removed] >
