Assalamu alaikum Wr. Wb. Yth. Bapak Subasita, Saya mencoba urun pendapat mengenai SPAN sebagai berikut ini. Semoga ada manfaatnya untuk bahan kajian lebih lanjut.
LANGKAH-LANGKAH PEMIKIRAN DALAM RANGKA PERCEPATAN SPAN A. PENDAHULUAN Jauh sebelum gagasan pengembangan SPAN dicetuskan, Prof. DR. Ali Wardhana saat menjabat sebagai Menteri Keuangan telah mempertimbangkan pentingnya Sistem Informasi Keuangan (SIK) yang terpadu (Integrated data processing system). Pemikiran ini kemudian diwujudkan dengan pembentukan Counterpart Pusat Sistem Informasi (CPSI) Keuangan dimana pakar-pakar IT dari UI, Unpad dan konsultan asing dikumpulkan untuk merumuskan dan mengembangkan SIK. Berdasarkan pemikiran para pakar ini dirancang desain sistem yang akan dikembangkan termasuk kebutuhan hardware, software dan SDM. Penjabaran lebih lanjut langkah ini adalah berdirinya Pusat Analisa Informasi Keuangan (PAIK) sebagai unit kerja yang bertanggung-jawab menjalankan tupoksi pengembangan SIK. PAIK yang secara struktural berada di bawah Setjen. Dep. Keuangan ini bertanggung-jawab mengembangkan subsistem-subsistem di Ditjen. Anggaran, Ditjen. Pajak, Ditjen. Bea Cukai dan unit-unit organisasi lain lingkup Dep. Keuangan serta mengintegrasikannya dalam rangka mendukung tersedianya informasi keuangan yang cepat, tepat dan akurat. Sehubungan dengan hal tersebut untuk Ditjen. Anggaran dikembangkan subsistem Budget Preparation dan subsistem Budget Execution sedangkan untuk Ditjen. Bea Cukai dikembangkan subsistem Tobacco Excise dan subsistem Export-Import. Subsistem-subsistem ini mulai dirintis pengembangannya pada tahun 1975 oleh CPSI dengan melibatkan unit-unit organisasi terkait. Setelah resmi PAIK dibentuk pada tahun 1977, baru pengembangannya ditangani oleh PAIK. Walaupun pada dekade tersebut belum dikenal paket-paket software yang �user-friendly� namun pemikiran penerapan single database sudah menjadi dasar berpijak dalam desain sistem. Artinya, sekalipun belum dikenal komunikasi data secara �on-line� dengan sistem jaringan, tetapi konsep �centralized data processing system� dan PAIK sebagai pusat pengolahan data sekaligus �bank data� sudah menjadi dasar berpijak. Persoalan saat itu, selain komputerisasi belum dikenal secara luas di jajaran unit organisasi Dep. Keuangan, kendala-kendala lain seperti kelancaran komunikasi data dan koordinasi antar unit organisasi juga dirasakan. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa konsep dasar SPAN adalah SIK yang disempurnakan, yaitu SIK yang ditambah modul pelayanan "front office" dan dibumbui dengan penyedap kemajuan teknologi komunikasi data secara �on-line�. Apabila dikaji lebih jauh, secara organisasi PAIK sukses membuka mata seluruh unit organisasi Dep. Keuangan dalam hal penerapan sistem komputerisasi. Tidak dapat dipungkiri, sekalipun pada saat itu Ditjen. Anggaran (DJA) telah memanfaatkan dukungan komputer yang dikelola oleh Sub Direktorat Pengumpulan Data (SDPD) tetapi keberadaannya tidak dirasakan oleh setiap unit kerja di lingkungan DJA. Salah satu penyebabnya, SDPD berada di Bandung sehingga perannya kurang optimal. Sementara PAIK, selain didukung dengan peralatan komputer yang lebih memadai, kebijakan pimpinan Dep. Keuangan yang memberi kewenangan kepada PAIK untuk mengembangkan sistem komputerisasi seluruh jajaran organisasi Dep. Keuangan juga dirasakan nilai tambahnya. Seiring dengan mulai dikenal dan digunakannya komputer jenis �PC� di unit-unit organisasi lingkup Dep. Keuangan, peran PAIK sebagai pusat pengembangan sistem komputerisasi mulai pudar dan menjadi makin sempit setelah beberapa unit organisasi mempunyai pusat pengolahan data sendiri. SDPD juga ditingkatkan menjadi Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran (PPDIA), bahkan kemudian dipindahkan ke Jakarta. Kondisi ini juga menjadi awal berubahnya arah keberadaan PAIK sebagai pusat pengolahan data Dep. Keuangan bahkan kemudian makin jauh bergeser. B. KONSEP DASAR PENGEMBANGAN SPAN Dengan mencoba memahami berbagai hal yang dihadapi PAIK dalam pengembangan SIK sebagaimana diuraikan di atas, masalah mendasar yang penting dikaji oleh tim yang dibentuk dan ditunjuk untuk mengembangkan SPAN adalah terlebih dahulu melakukan �mapping�, membuat peta berbagai permasalahan yang dihadapi oleh setiap unit organisasi di lingkungan Dep. Keuangan, langkah-langkah antisipasi yang telah dilakukannya dan arah yang menjadi tujuan. Dengan kata lain, tim harus memahami visi, misi dan strategi setiap unit organisasi. Bertitik-tolak dari pemikiran ini, tim melakukan evaluasi atas aplikasi-aplikasi yang telah dijalankan oleh unit-unit organisasi bersangkutan, keunggulannya, permasalahan yang dihadapi dan arah pengembangannya lebih lanjut. Selain daripada itu juga perlu dievaluasi prasarana dan sarana yang digunakan termasuk jaringan komunikasi data. Dengan kompleksitas permasalahan yang tinggi, desain SPAN harus komprehensif, pengembangannya hati-hati, tidak tergesa-gesa dan sebaiknya dilaksanakan per modul. Pemanfaatan pihak ketiga dalam pengembangan sistem, sekalipun yang bertaraf internasional bukan merupakan jaminan bahwa hasil yang dicapai �perfect�. Dalam hal ini, tim harus belajar dari pengalaman unit-unit organisasi yang menggunakan vendor bertaraf internasional tetapi gagal bahkan beberapa diantaranya gagal sebelum diimplementasikan. Demikian juga dengan pemanfaatan konsultan-konsultan asing yang selama ini justru lebih banyak �belajar sambil mencari makan� di Indonesia. C. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PENGEMBANGAN SPAN Dukungan sistem informasi yang cepat, tepat dan akurat memang mutlak diperlukan oleh pimpinan Dep. Keuangan dalam rangka menunjang berbagai kebijakan makro di bidang fiskal. Selain daripada itu, percepatan pelayanan kepada masyarakat juga memerlukan dukungan sistem yang handal. Guna memenuhi tuntutan tersebut pengembangan SPAN diharapkan dapat menjadi solusi, selain percepatan pelayanan kepada publik juga dapat memenuhi kebutuhan informasi manajemen, seperti manajemen kas dan manajemen asset. Namun demikian, pengembangan SPAN yang melibatkan berbagai unit organisasi dengan tupoksi yang berbeda memerlukan penanganan ekstra dalam hal koordinasi. Selama ini, sebagaimana dialami oleh PAIK, kendala yang menjadi hambatan dalam pengembangan sistem adalah lemahnya koordinasi. Bahkan, koordinasi antar direktorat dalam satu unit organisasi kadang masih sulit dicapai. Untuk itu, menjadi catatan bagi tim yang ditunjuk, aspek koordinasi agar mendapat perhatian utama. Dalam hal ini peran serta setiap unit organisasi, terutama yang telah memiliki pusat pengolahan data, agar diperjelas dan tegas. Walaupun dalam keanggotaan tim pengembangan SPAN telah melibatkan unsur-unsur staf dari setiap unit organisasi, secara organisatoris tetap harus dirumuskan tugas dan tanggung-jawab masing-masing unit organisasi. Lebih tegas lagi, apabila dirinci, kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan SPAN antara lain meliputi : 1. Kendala Koordinasi, intern dan ekstern; 2. Kendala Regulasi yang mengatur tingkat kewenangan setiap unit organisasi; 3. Kendala Staffing, yaitu staf yang khusus menangani pengembangan sistem; 4. Kendala hardware dan software termasuk sarana komunikasi data. Kendala-kendala sebagaimana dikemukakan di atas akan dapat diatasi oleh tim apabila cetak biru desain SPAN dikukuhkan dengan keputusan pimpinan Dep. Keuangan dan bersifat mengikat setiap unit organisasi. Artinya, kebijakan pengembangan SPAN tidak terpengaruh dengan kebijakan-kebijakan baru, baik menyangkut reorganisasi Dep. Keuangan maupun pergantian pimpinan. D. LANGKAH-LANGKAH PERCEPATAN IMPLEMENTASI SPAN Telah disinggung pada bagian awal bahwa SPAN bukanlah sesuatu yang sama-sekali baru. Ide dasarnya pernah dicetuskan jauh sebelumnya. Bahkan apabila dikaji, beberapa sistem yang saat ini berjalan merupakan modul dari desain SPAN secara keseluruhan, baik itu sistem yang dijalankan oleh Ditjen. Perbendaharaan (DJPBN), Ditjen. Pajak (DJP) maupun Ditjen. Bea Cukai (DJBC). Ketiga unit organisasi ini memegang kunci pokok keberhasilan SPAN. Arus data transaksi pelaksanaan APBN dapat dikatakan tergantung kepada unit-unit organisasi ini. Data-data transaksi dari DJPBN, DJP dan DJBC adalah data utama untuk sistem yang akan dikembangkan dengan bendera SPAN. Dengan mengacu kepada pemikiran bahwa suksesnya sebuah aplikasi amat ditunjang oleh dukungan data, maka sisi yang harus mendapat perhatian utama pengembangan SPAN adalah bagaimana mengkoordinasikan ketiga unit organisasi ini dalam satu sistem terpadu. Jika menoleh ke belakang, pengembangan MPN sebagai sistem yang menjembatani kepentingan ketiga unit organisasi tersebut di atas, dapat digunakan sebagai acuan dasar pengembangan SPAN. Dengan demikian, untuk mempercepat implementasi SPAN beberapa hal yang harus mendapat perhatian adalah : 1. Manfaatkan konsep desain MPN sebagai acuan sekaligus prototype SPAN; 2. Menekankan pengembangan SPAN untuk 3 (tiga) unit organisasi, DJPBN, DJP dan DJBC. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah evaluasi sistem, hardware dan software serta dukungan infrastuktur lainnya; 3. Menunjuk unit organisasi yang secara struktural bertanggung-jawab selaku koordinator pengembangan SPAN; 4. Merumuskan, menyusun dan menetapkan regulasi-regulasi yang diperlukan untuk mendukung pengembangan dan implementasi SPAN; 5. Melaksanakan pengembangan dan implementasi SPAN secara bertahap melalui tahap-tahap uji coba yang komprehensif. E. PENUTUP Dukungan informasi yang handal untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dep. Keuangan dan segenap jajaran unit organisasinya memang mutlak diperlukan. Pengembangan SPAN merupakan salah satu solusi yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Namun demikian, belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, pengembangan sistem yang tergesa-gesa dan �instant� bukanlah langkah yang tepat mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Selain daripada itu, pemanfaatan pihak ketiga dan konsultan asing yang bertaraf internasional sekalipun tidak menjamin sistem yang dihasilkan �perfect�. Untuk itu, terlepas dari pengembangan SPAN dibiayai oleh dana yang bersumber dari PHLN, agar menjadi catatan, SDM yang dimiliki Dep. Keuangan pada dasarnya mampu melaksanakan tugas mengembangkan SPAN. Kunci pokok dari keberhasilan pengembangannya bukan terletak kepada siapa yang menangani melainkan kepada kewenangan dan koordinasi dari unit-unit organisasi terkait. Untuk menunjang hal ini diperlukan regulasi yang memberi kewenangan kepada unit organisasi yang ditunjuk sebagai koordinator. Pada akhirnya, berhasil atau tidaknya SPAN diimplementasikan tergantung kepada seluruh jajaran staf Dep. Keuangan untuk memberikan yang terbaik kepada institusi. Wassalam, Bagus K. On Wed, 6 Feb 2008 10:37:36 +0700 (ICT) suba sita <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Bravo DJPB, Salam untuk Kemajuan DJPB > > > ________________________________________________________ > Bergabunglah dengan orang-orang yang berwawasan, di di >bidang Anda! Kunjungi Yahoo! Answers saat ini juga di >http://id.answers.yahoo.com/ > ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bagi anda Pelanggan TELKOM di wilayah Jabodetabek dan Jawa Timur. Nikmati Hari SABTU & MINGGU Anda untuk Internetan dengan tarif murah TelkomNet Instant, CUMA Rp.100/menit ALL IN (termasuk pulsa telepon). Nomor Akses : 080989999 User name: [EMAIL PROTECTED] Password : telkom Ayo buruan, promo ini cuma berlaku sampai 31 Desember 2007
