satu suara buat mas edu.... saya rasa semua kanwil n kppn merasakan hal yg sama, cuma untuk kppn tingkat permasalahannya lebih rendah, hanya menjadi ujung tombak bagi permasalahan aplikasi SAI didaerah....
sepengetahuan saya depkeu sudah melaksanakan pelatihan ttg hal tersebut yg dimulai tahun lalu, yaitu program percepatan akuntabilitas pemerintah, tapi itu lebih ditujukan untuk kebutuhan sebagai satker (K/L) bukan sebagai BUN (ato Kuasa BUN), sebagai saran yang hampir sama dengan diajukan mas edu, klo bisa program tersebut selain ditujukan untuk satker (K/L) juga buat Kuasa BUN ato petugas SAPP supaya pemahamannya sejalan. mohon maaf jika ada kesalahan kata. salam damai dari pulau kecil "serui" andi "dau" Chairul
