Buat Yth. Mas Musukhal
Dari uraian yang telah dijelaskan dalam bagian kesatu dan bagian kedua mungkin dapat saya simpulkan bahwa terjadinya ketidakserasian antara supply dan demand SDM di lingkungan DJA dulu dan sekarang DJPB adalah karena tidak ada suatu perencanaan kebutuhan SDM jangka pendek, menengah dan panjang sehingga regulasi yang diterapkan kadang menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan SDM organisasi meskipun hal itu belum sampai mengguncang organisasi. Menurut saya memang ada benarnya juga pendapat ini namun mungkin perlu ditambahkan bahwa hal ini terjadi karena adanya perubahan yang begitu cepat yang terjadi didunia ini termasuk reorganisasi Depkeu.Pada awalnya kita tidak dapat membayangkan akan adanya KPPN Percontohan yang dengan percepatan bisnis prosesnya dan penggunaan IT membutuhkan tenaga yang tidak terlalu banyak, sehingga dengan sendirinya akan menambah pegawai yang berlebih terutama pegawai- pegawai yang sudah berumur, hal ini tidak akan dapat diatasi dengan perencanaan jangka pendek dan menengah maupu jangka panjang karena adanya regulasi yang sangat berbeda dari sebelumnya. yang kedua menurut saya terjadinya ketidakserasian supply dan demand SDM karena belum berfungsinya Biro SDM di tingkat departemen, seharusnya pihak departemenlah yang membuat regulasi mengenai pegawai yang berlaku untuk semua pegawai dilingkungan Depkeu bukannya ditentukan oleh unit eselon I. Jadi yang perlu dipertimbangkan menurut saya adalah 1. Peran Departemen harus lebih dikedepankan terutama dalam regulasi kepegawaian. 2. Transfer pejabat/ pegawai antar eselon I bukan lagi menjadi sesuatu yang tabu 3.Perlunya data base kepegawaian secara elektronis sehingga dapat dengan cepat dalam menyediakan segala informasi kepegawaian. Demikian bravo DJPB Ano --- In [email protected], "musukhal" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Postingan ini adalah refleksi pribadi setelah mengabdi hampir 15 tahun > untuk organisasi kita yang tercinta, tidak ada tendensi (dan jangan > diartikan) untuk menyududtkan apalagi menyalahkan siapa pun yang > terkait. Yang saya munculkan di sini adalah apa yang tampak kasat mata > sehingga ada kemungkinan untuk salah dalam menfsirkan. > > 1. Bagian Kesatu > > Di era 1990-an, kebijakan kepegawaian kurang memberikan support bagi > pengembangan individu pegawai. Pada masa itu, para pegawai yang > melanjutkan kuliah S1 atas inisiatif sendiri (AIS) b
